Telebe News

www.Telebe.wordpress.com

20 Maret 2020

METODE MIND MAPPING SALAH SATU CARA TERBAIK UNTUK MEMAHAMI PERPRES 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI/JASA LAINYA

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Rekan-rekan Pengadaan Barang dan Jasa

Saya ingin berbagi cara yang menurut saya TERBAIK agar kita dapat bersama-sama memahami ini dari PerPres no 54 tahun 2010, yang menjadi dasar bagi kita dalam bekerja sebagai insan pengadaan barang dan jasa.

Metode yang saya gunakan adalah mind mapping, saya ingin berbagi file mind mapping mengenai pengadaan Barang dan Jasa yang telah saya buat, tapi masih baru sebagian saja yang selesai.

gambarannya di layar komputer seperti ini

Tangkapan layar 2015-10-15 10.26.25

Agar bisa melihat file mind mapping Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, rekan-rekan bisa download terlebih dahulu software free mind di link dibawah ini, software ini bersifat opensource jadi gratis dan halal.

Ukuran 38 MB

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download

setelah software freemind diinstall ke komputer anda, langkah selanjutnya adalah klik link dibawah ini untuk men download file mindmap PENGADAAN BARANG DAN JASA (PerPres 54/2010) perubahan ke 4.

mindmapping PerPres No 54/2010 Pengadaan Barang dan Jasa

untuk lebih jelasnya apakah itu teknik mind…

View original post 90 more words

TAHAP-TAHAP PROYEK

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Seringkali sebagai pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, apalagi yang tidak memiliki pengetahuan mengenai keteknikan, tiba-tiba diminta menangani atau merencanakan suatu pengadaan pekerjaan Konstruksi, walaupun pekerjaan konstruksi tersebut berupa bangunan sederhana 3 lantai misalnya. tentunya hal ini membuat kita menjadi bingung,

untuk itu tulisan berikut ini, saya ingin memberikan gambaran umum mengenai apa yang harus diketahui tentang proyek.

Secara garis besar tahapan proyek konstruksi dapat dibagi menjadi :

  1. Tahap perencanaan (planning)
  2. Tahap perancangan (design)
  3. Tahap pengadaan/pelelangan
  4. Tahap pelaksanaan (construction)

1. Tahap Perencanaan (Planning)

Merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek,  meliputi

  • Rekruitment konsultan (MK, perencana) untuk menterjemahkan kebutuhan pemilik, membuat TOR, survey, feasibility study kelayakan proyek, pemilihan desain, schematic design, program dan budget, financing. Disini merupakan tahap pengelolaan (briefing), studi, evaluasi dan program yang mencakup hal-hal teknis ekonomis, lingkungan, dll

Hasil dari tahap ini adalah

  • Laporan survey
  • Studi kelayakan
  • Program dan bugdet
  • TOR (Term Of Reference)
  • Master plan

Study Kelayakan (Feasibility…

View original post 768 more words

“Ini kronologis insiden persekusi pada mahasiswa Papua di Malang”

Senin, 02 Juli 2018

Jayapura, Jubi – Federasi KontraS bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, mengecam keras tindakan sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang telah melakukan tindakan pembubaran paksa acara diskusi terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya dan Kota Malang.

Andy Irfan, Sekjend Federasi KontraS, kepada Jubi, Senin (2/7/2018) mengatakan pada 1 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bermaksud untuk menyelengarakan diskusi dengan tema “Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua”, kemudian pada pukul 15.20 WIB, kurang lebih ada 15 orang aparat gabungan Intelkam Polrestabes dan TNI, yang mengenakan pakaian sipil, mulai telihat berada di sekitar luar halaman asrama Papua. Pada saat diskusi baru akan dimulai secara tiba-tiba sekitar pukul 17.15 WIB aparat gabungan tersebut mendobrak masuk pintu asrama yang terletak di Jl. Kalasan Surabaya, dimana kegiatan diskusi baru akan dimulai.

“Kemudian terjadi perdebatan antara aparat dan pihak penyelenggara diskusi, pada saat terjadinya perdebatan kemudian salah satu anggota intel Polrestabes menyampaikan, “Periksa-periksa” kepada anggota lainya,” ujar Irfan.

Kemudian, lanjutnya salah satu dari anggota Intelkam Polrestabes Surabaya, mengambil hardcopy materi diskusi dan melihat judul materi yang telah disiapkan oleh pemantik (Step Pigai). Setelah membaca materi mereka menegaskan dengan kata-kata bahwa, “Kami melarang diskusi maupun aksi yang bersifat menentang negara, dan diskusi ini sudah menentang negara, maka secara tegas kami membubarkan diskusi ini dan tidak usah ada lagi untuk melanjutkan, karena kalian berada di dalam negara kesatuan NKRI.” Spontan adu mulut pun terjadi antara oknum intel tersebut dengan salah satu mahasiswa Papua peserta diskusi hingga situasinya mulai memanas. Yang mana turut terpancing emosi peserta diskusi lainnya sebab intel tersebut mengeluarkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian.

Peserta diskusi yang hadir dalam kegiatan juga mendapatkan tekanan oleh gabungan aparat Intelkam Surabaya, untuk tidak melanjutkan diskusi. Ketika ditanyai apa alasan pelarangan tesebut oleh salah satu perseta diskusi, oknum tersebut menjawab bahwa, “Topik diskusi berbau politik perjuangan Papua merdeka.” Tidak hanya itu, oknum dari pihak Intelkam juga mengarahkan mahasiswa Papua untuk menganti topik diskusi dengan yang tidak bersifat menentang negara. Oknum tersebut menambahkan bahwa jika tidak, atau masih ada diskusi-diskusi serupa, maka tidak segan-segan mereka kembali dan membubarkan paksa.

Terpisah, Fatkhul Khoir, Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya menyampaikan kronologis pembubaran diskusi yang sedianya dilaksanakan Aliansi Mahasiswa Papua KK Malang dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Negara West Papua yang Ke-47 Di Sekretariat IPMAPAPARA Malang. Berikut uraian kronologis insiden tersebut :

Minggu, 1 Juli 2018 pukul 16.00 WiB penghuni kontrakan IPMAPAPARA didatangi oleh pihak RT dan Intel berpakaian preman, mereka membawa himbauan (terlampir) yang intinya melarang dilaksanakannya kegiatan nobar dan diskusi, sesuai seruan yang dipublikasikan di media sosial seperti Facabook dan Whatsapp. Penghuni menerima himbauan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada kawan-awan AMP. yakni Musa Pekei dan Ferry Takimai, namun himbauan tersebut tidak digubris panitia. Pada pukul 18.00 WIB peserta diskusi sudah mulai berdatangan dan diskusi dimulai pada pukul 18.30 WIB. Diskusi dimulai dengan menonton bersama film Sejarah Papua sebagai pengantar, yang dipandu oleh Musa Pekei dan Yustus Yekusamon. Pada pukul 19:30 WIB, saat acara sedang berlangsung tiba-tiba datang rombongan organisasi masyarakat (ormas) bersama dengan Ketua RT, mereka mencoba memasuki pintu pagar kontrakan kemudian dihadang oleh panitia keamanan (Yohanes dan Felle). Kemudian terjadi proses negosiasi antara mahasiswa dan perwakilan ormas serta Intel. Saat negosiasi belangsung tiba-tiba 2 orang TNI masuk ke dalam kontrakan disusul oknum berpakaian preman serta Intel dan memaksa kawan-kawan peserta diskusi untuk keluar dan meninggalkan tempat diskusi, namun peserta masih bertahan.

Pada saat negoisasi berlangsung, Yohanes dan Felle dipukul, kemudian Yohanes diludahi di wajah, dicaci-maki namun mereka tidak membalasnya, sementara itu aparat kemanan hanya menonton dan melakukan proses pembiaran. Pada pukul 19.40 WIB, ormas, TNI dan Polisi, mulai membanting pintu dan jendela kontrakan, secara brutal, dan memaksa membubarkan serta memulangkan peserta diskusi. Mereka kemudian menggiring peserta diskusi ke luar kontrakan dan melakukan penggrebekan kamar-kamar. RT kemudian menyita barang berupa 8 unit laptop, 2 unit HP Oppo, 2 unit HP Samsung, 1 proyektor, dan barang-barang lainnya yang masih berada di dalam kontrakan. Beberapa barang di dalam kontrakan juga sempat dirusak oleh Ormas. Kontrakan tersebut kemudian dikunci dan diamankan oleh warga.

Pada pukul 20.00 WIB, Yustus dan Yohanes diizinkan masuk ke dalam kontrakan dan melakukan negosiasi ulang dengan Intel, oknum berpakaian preman, Ketua RT dan TNI. Mereka memaksa agar mahasiswa segera meninggalkan kontrakan dan pindah dengan alasan karena mengadakan diskusi Sejarah Perjuangan Papua. Namun mereka menolak dan menyatakan bahwa akan terus menetap di kontrakan tersebut. Namun mahasiswa Papua tetap dipaksa mengikuti permintaan mereka agar segera pindah, namun mahasiswa Papua menolak, dan mengatakan, “Kami akan tetap menempati kontrakan ini dan akan tidur di sini karena ini kontrakan kami.” Setelahnya, Yohanes dan Yustus diseret dan dipukuli ke luar kontrakan. Pada pukul 21.00 WIB peseta diskusi yang masih berada di halaman kontrakan dipaksa keluar dari kompleks gang 8C. Sepuluh meter dari jalan raya Mt. Haryono, beberapa dari peserta diskusi dipukuli hingga mengakibatkan salah satu anggota AMP kepalanya mengalami luka dan berdarah akibat pukulan benda tumpul oleh Intel, TNI, Polisi dan ormas. Peristiwa ini kemudian memancing kemarahan mahasiswa lainnya, hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong dan setelah tiba di jalan raya Mt. Haryono terjadi kericuhan antara aparat keamanan dan massa AMP.

“Tindakan pembubaran paksa atas kegiatan diskusi yang dilakukan mahasiswa Papua di Surabaya dan Kota Malang tidak terjadi pada hari ini saja, tetapi peristiwa ini merupakan alarm tanda bahaya bagi massa depan demokrasi Indonesia, dalam konteks ini negara abai terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana telah diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas memberikan hak setiap warga atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, ” ujar Irfan Fatkhul.

Peristiwa ini menurutnya mengkonfirmasi bahwa negara cenderung mengabaikan salah satu prinsip paling pokok dalam demokrasi, yakni kebebasan berkumpul dan berpendapat. Pihak kepolisian telah menerapkan cara yang salah dan melanggar prinsip hak asasi manusia dalam menjamin perlindungan atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Berdasarkan uraian tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, mendesak agar:

  1. Kepolisian Republik Indonesia melakukan evaluasi atas sikap, tindakan dan perilaku aparat di bawahnya yang secara jelas dan nyata anti-demokrasi, melanggar konstitusi, dan menyepelekan hak warga untuk berkumpul dan berpendapat.
  2. Menuntut pemerintahan Jokowi untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali rakyat Papua.

  3. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak terseret dalam konflik horizontal dengan pemuda Papua. Sesungguhnya komunitas Papua sedang menyuarakan keadilan bagi rakyat Papua, karena itu selayaknya seluruh rakyat Indonesia mendukung suara rakyat Papua. (*)

sumber : http://tabloidjubi.com/artikel-17348-ini-kronologis-insiden-persekusi-pada-mahasiswa-papua-di-malang.html

BERDIRI NYA TPN-OPM Tahun 1973 di Papua

BERDIRINYA
TENTARA PEMBEBASAN
NASIONAL PAPUA BARAT
(TPNPB)

TAHUN 1973

Berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Sementara Negara Republik Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971, yang terdiri dari VIII.Bab dan 129 Pasal, Maka pada Bab.V Tentang Pertahanan dan Keamanan, dan pada Pasal 105, Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembentukan Angkatan Perang Republik West Papua akan terdiri dari militer sukarela dan militer wajib ditetapkan dengan Undang-Undang, dan pada Ayat 2 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang Republik West Papua adalah Army, Navy dan Air Force.

Berdasarkan Pasal 105 maka pada tanggal 26 Maret 1973 telah dibentuk Tentara Pembebasan Nasional yang disingkat TPN, yang terdiri dari Panglima Tinggi, Panglima Daerah dan Staf serta prajurit yang sampai hari ini masih bertahan di markas daerahnya masing-masing.
Berdasarkan Bab.VIII, Tentang Peraturan, Peralihan, Perobahan, Tambahan dan Penutup, maka pada Pasal 121 yang menyatakan, “Sebagai akibat dari pada Proklamasi 1 Juli 1971, maka Pemerintah dengan mendahului Undang-undang yang dimaksud dalam artikel 106 segera membentuk satu Tentara untuk Pembebasan negara dengan keputusan President”.
Berdasarkan Bab.VIII, Pasal 123 Tentang Perobahan, maka pada Pasal 123 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Untuk perobahan Konstitusi ini harus dengan jelas, menunjuk huruf, ayat, artikel, paragraph atau bagian yang hendak dirobah atau ditambah serta memberitahukan alasan-alasan perobahan secara tertulis, dan pada Ayat2 yang menyatakan bahwa “Perobahan rancangan, Perobahan Konstitusi yang diajukan kepada senaat senantiasa diperlukan 2/3 jumlah anggota senaat yang hadir.

Berdasarkan Pasal 129 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Konstitusi ini mulai berlaku pada “Hari Proklamasi” Tanggal 1 Juli 1971”, dan pada Ayat 2 yang menyatakan bahwa “jika dan sejauh sebelum saat yang tersebut dalam ajat (1) sudah dilakukan tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik West Papua maka ketentuan-ketentuan ini berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.

Dari penjelasan diatas terbukti bahwa meskipun Badan Organisasi OPM, (Sayap Militernya) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, telah dibentuk, pada tanggal 26 Maret 1973, namun realita komando Militer TPN Papua Barat di seluruh Tanah Papua sangat berbeda jauh.

Setelah Munculnya Tentara Baru Tahun 2006, yang disebut namanya (TRWP), Maka Perbedaan yang dimaksudkan disini adalah terlalu banyak orang yang mengaku diri sebagai Panglima Tinggi, dan pemimpin komando militer daerah setempat, tidak adanya kesamaan hirarki antara komando Militer TPN Papua Barat di seluruh wilayah Tanah Papua, ada banyak sebutan panglima daerah sebagai panglima tinggi dan panglima tertinggi, ketidak samaan pangkat, jabatan panglima daerah ada yang jenderal, letnan jenderal, mayor jenderal, dan brigadir jenderal, tidak ada kesamaan dalam format administrasi surat-surat organisasi Militer TPN Papua Barat, dan tidak adanya kesamaan dalam system penomoran nomor Registrasi baik pemimpin maupun anggota TPN Papua Barat, Di seluruh wilayah West Papua.
Sekian Trimakasih
Viva : T P N. P B
1 9 7 3
ONE PEOPLE ONE SOUL

SURAT TERBUKA TENTANG PENAMBANG-PENAMBANG LIAR BERKELIARAN DI KOROWAY

SURAT TERBUKA TENTANG PENAMBANG-PENAMBANG LIAR BERKELIARAN DI KOROWAY

Kepada Yth. Bapak Presiden Joko Widodo
Kepada Yth. Menteri Kehutanan RI Kepada Yth Menteri Lingkungan Hidup RI
Kepada Yth. Gubernur Papua
Kepada Yth. Bupati Boven Digoel
Kepada Yth. Bupati Yahukimo
Kepada Yth. Bupati Mappi
Kepada Yth. Bupati Pegunungan Bintang
Kepada Yth. Kepala-Kepala Suku Korowai
Kepada Yth. Kepala-Kepala Gereja

SUBJECT: TOLAK PENAMBANG/PENDULANG LIAR YANG DATANG DARI LUAR SUKU KOROWAI ATAS UNTUK MENDULANG EMAS DI TANAH ADAT KOROWAI ATAS. DI KABUPATEN BOVENDIGUL, YAHUKIMO, PEGUNUNGAN BINTANG.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa kami telah menerima informasi dari Wilayah Danowage, di Kepala Sungai Deiram, Distrik Firiwage, Kabupaten Boven Digul yang adalah wilayah adat suku Korowai yang menunjukkan adanya sejumlah penambang liar telah berdatangan di Wilayah Tanah Adat Koroway, dalam rangka mencari dan menambang emas di sana.

Untuk sampai ke Danowage, para penambang emas ini menggunakan motor tempel atau biasa disebut ketinting dari Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digul dan kemudian akan ke Kabupaten Yahukimo dan Pengunungan Bintang.

Untuk diketahui bersama bahwa Wilayah Korowai berada dalam 4 Kabupaten dan 5 Distrik yaitu:
1. Kabupaten Mappi, Distrik Amasu,
2. Kabupaten Asmat, Distrik Suator
3. Kabupaten Boven Digoel, Diatrik Yaniruma dan Distrik Firiwage.
4. Kabupaten Yahukimo, Distrik Siradela.

Perjalanan yang amat panjang ini, tidak mungkin terlepas dari adanya ijin dari para pihak yang memiliki otoritas untuk bisa sampai ke tempat-tempat yang oleh penambang emas tersebut dipastikan sebagai lokasi2 yang memiliki kandungam emas untuk didulang.

Suku Korowai terdiri atas Suku Korowai Atas dan Suku Korowai Bawah. Wilayah Suku Korowai Bawah kebanyakan sudah habis karena lebih banyak dimanfaatkan sebagai kawasan2 pembangunan. Sementara Suku Korowai Atas wilayahnya masih sangat terjaga. Dengan masuknya para penambang liar ini, sudah barang tentu kelestarian budaya dan ketentraman masyarakat adat yang selama ini terjaga di sana akan sangat terancam. Baik nilai-nilai adat maupun kesehatan karena tentu saja kebiasaan sosial buruk yang dari luarpun akan turut masuk ke dalam masyarakat Korowai Atas ini.

Kesaksian dari warga yang ikut mengantar para penambang:

Menurut Kesaksian seorang warga mengatakan, “Mereka datang dengan membawa serta alkon, karpet, saringan kain, kuali dan juga air perak, air perak itu berat sekali, hanya setengah jerigen minyak goreng itu beratnya seperti baterai aki solar panel (seberat 48 kg).”

Dari kesaksian warga tersebut kita bisa mengindikasikan zat yang digunakan adalah air raksa atau merkuri yang akan digunakan dalam pendulangan emas untuk memisahkan emas dari material tanah lainnya.

Menurut saksi, “Air perak” digunakan untuk memisahkan emas dengan pasir hitam, dengan cara campuran pasir hitam dan emas dituangkan air sedikit dan merkuri kemudian diaduk-aduk, lalu emas akan terpisah dari pasir, sedangkan sisa air, pasir hitam dibuang. Merkuri ditampung untuk dipakai lagi sedangan Yang sangat dikhawatirkan adalah sisa-sisa air dari pemisahan emas dwngan menggunakan merkuri itu akan terus menerus dibuang ke aliran kali dan akan mencemari semua ekosistem kali. Apa lagi kegiatan ini dilakukan di kepala sungai atau hulu-hulu sungai. Kita dapat bayangkan bagaimana nasib masyarakat yang berdiam di sepanjang sungai tersebut.

Dari berbagai pengalaman, kegiatan penambangan liar tidak pernah mempertimbangkan kelestarian alam, karena yang dicari hanya emas dan keuntungannya.

SEBAGAI PEKERJA LINGKUNGAN KAMI MENGINGATKAN:
Kepada semua Pemimpin Pemerintahan baik Pusat, Provinsi, Kabupaten, Distrik, Kampung dan Kepala-Kepala Suku dari tempat-tempat yang memiliki kekayaan sumberdaya alam berupa emas dan lain-lain untuk tidak secara sembarangan memberi ijin pertambangan secara liar kepada orang-orang yang datang dari luar suku Korowai Atas.

Pemerintah Kabupaten Mappi, Asmat, Boven Digul Yahokimo dan Pegunungan Bintang wajib membimbing Masyarakat Adat untuk mampu menjadi penambang-penambang lokal, yang menambang seturut dengan irama kultur ekonomi mereka.

Kepada GEREJA-GEREJA, LSM dan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Hujan Tropis Papua diharapkan tetap memantau semua kegiatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat adat suku Korowai Atas pemilik Kekayaan SDA.

Kami sangat tidak bersimpati kepada para pihak yang memberi ijin secara ilegal kepada penambang liar untuk masuk ke wilayah suku Korowai Atas, apalagi untuk tujuan memperkaya diri tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat Suku Korowai Atas.

Jangan karena alasan Warga Negara Indonesia, lalu orang Indonesia lainnya dengan seenaknya datang mengeksploitasi sumber alam kekayaan masyarakat adat orang Papua sambil menipu mereka di sana. Biarkan mereka belajar mengelola dan mengaturnya untuk kemakmurannya sendiri, dan pemerintah berkewajiban untuk melindunginya.

TUJUAN PETISI INI ADALAH:
KAMI MINTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI, ASMAT, BOVENDIGUL, YAHUKIMO DAN PEGUNUNGAN BINTANG untuk SEGERA MEMERINTAHKAN PENAMBANG LIAR EMAS ITU AGAR SEGERA MENINGALKAN WILAYAH SUKU KOROWAI ATAS. KAMI TOLAK PENAMBANG EMAS LIAR DARI LUAR SUKU KOROWAI ATAS.

BILA PERLU DIPULANGKAN KE TEMPAT ASAL MEREKA.

Kami minta kepada Bapak Presiden yang sudah tujuh kali datang ke Papua, untuk segera mengingatkan para pemimpin daerah untuk membangun wilayahnya masing-masing dengan berdasarkan kasih dan bukan untuk memperkaya diri sendiri serta memerintahkan aparat pemerintah daerah segera membuat dan menjalankan peraturan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat adat untuk mereka mengelola kekayaan tanah nya sendiri dan menghentikan kegiatan ilegal ini.

Kepada Pemerintah Papua bersama dengan DPR Papua dan MRP segera menggodok dan menerbitkan dan menerapkan aturan tentang pengelolaan Sumber Daya Alam yang berpihak kepada orang Papua serta memberi batasan kepada para pengais atau pendulang yang datang dari luar Papua.

SALAM MELESTARIKAN DAN MENJAGA KEKAYAAN ORANG PAPUA DAN PELESTARIAN HUTAN HUJAN TROPIS PAPUA

Lien Maloali
PEKERJA LINGKUNGAN DAN PENJAGA HUTAN HUJAN TROPIS PAPUA…
(PAPUA TROPICAL RAINFOREST AND LAND DEFENDER)

Tertanggal 04 April 2018

LAPORAN LENGKAP dibuat oleh Pendeta2/Gembala2 yang melindungi Masyarakat Koroway dan Hak2 Kekayaan Orang Koroway.

SEBAGAI CATATAN:
1. JANGAN ADA TINDAK KEKERASAN KEPADA PARA GEMBALA DAN ANGGOTA YANG MELAPORKAN HAL INI.
2. Para Gubernur dari wilayah dimana masyarakatnya datang mengais rejeki di Papua agar memperhatikan seluruh masyarakatnya. Sehingga jika mereka dipulangkan ke wilayah asalnya, semoga diperhatikan kesejahtearaannya, dan Papua tidak dijadikan tempat untuk mengais rejeki tanpa diatur dalam peraturan daerah.

Saya share kepada teman2 pekerja kemanusiaan: Mangguwai Manggun Ferry Marisan Frits Ramandey Lucky Ir Victor Mambor Matius Murib Gembala Socratez Yoman Gembala Benny Giay Julian Haganah Howay.

Tolong dishare…

APA INDICATOR KEBERHASILAN DANA OTSUS 80%-20%

APA INDIKATOR KEBERHASILAN DANA OTSUS 80%-20%…??


Perspektif menyimaki keberhasilan kebijakan dalam menentukan arah pandang pengelolaan anggaran Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, mulai kemunculan banyak pertanyaan di kalangan Mahasiswa, masyarakat dan berbagai komponen kalangan masyarakat di Provinsi Papua. Apa penyebab membludak angka kemiskinan di Provinsi Papua..?? Sementara lihat angka kemiskinan di Provinsi Papua membludak hingga sesampainya titik merah di tahun 2016-2017 di Indonesia Provinsi yang paling timur (Papua) , lebih jauh dibandingkan daerah lain di Indonesia,

di Provinsi Papua sendiri mendapatkan sebuah spesial atau kekhususan untuk mengatasi permasalahan sosial masyarakat di tanah Papua melalui (Otonomi Khusus (OTSUS) UU No 21 Tahun 2001 yang merupakan sebagai langkah mengatasi permasalahan di tanah Papua dari berbagai Sektor, di Provinsi papua.

  1. mengapa harus ada saja Cambak gizi buruk..?
  2. Mengapa ada saja kematian balita,?
  3. Mengapa Terus terjadi korban kematian orang Papua.
  4. Dimana proteksi hak hidup orang asli Papua.
  5. Dimana regulasi perdasus memihak kepada masyarakat Papua.

Lihat saja selain kekerasan konflik, mematikan,! ada juga yang lebih parah mati karena kelaparan, kemiskinan dan sakit serangan berbagai penyakit mematikan.
Apakah biar ini harus terjadi di Provinsi Papua.??
Papua menjadi dongeng lelucon pemerintah pusat..?? oleh karena rakus dan serakah elit-elit pejabat provinsi Papua. Ini terjadi seibarat tikus mati di lumbung padi. Ini merupakan pelanggaran terbesar oleh elit penguasa di Provinsi papua.

Hal ini tidak boleh terjadi Segera harus diatasi.!
Saya secara pribadi sangat nyatakan mosi tidak percaya kinerja implementasi dalam kepemimpinan pemerintah provinsi Papua.

Saya sendiri tidak paham sama sekali atau kah kami didibodohi..??

Mengapa daerah yang mengatakan memberikan kewenangan 80% masih saja ada namanya angka kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, ketertinggalan Indeks pembangunan manusia, bahkan kematian, dan banyak permasalahan sosial masyarakat lainnya di kabupaten kota di Provinsi Papua.

apakah per kabupaten atau seluruh kabupaten kota di Provinsi papua. Mendapatkan 80%.??
Jika untuk keseluruhan kabupaten kota mendapatkan 80% maka sangatlah 80% dibagi 29 kabupaten kota maka sedikitnya perkiraan 2,7% apakah kalau begini bisa dapat mengatasi masalah di tanah Papua..?? ataukah ini menjadi bumerang bagi pemanfaatan oleh elit tertentu rakus dan serakah hingga akhirnya masyarakat jadinya korban..??

Saya sangat perspektif bahwa dengan adanya pengusungan Visi-Misi kedua kandidat nomor urut (1) dan nomor urut (2)
LUKMN vs JOSUA ini mengadung makna tersendiri untuk menjadi target plening kebijakan pemerintah provinsi Papua kedepan antara harapan dan kenyataan buat masyarakat Papua.

Masing-masing mengusung VISI-MISI dengan konsep yang di tawarkan kepada publik sebaimana nomor urut 1.LUKMEN menawarkan Dengan Konsep :
(Bangkit, Mandiri, Sejahtera, dan berkeadilan).

Saya sedang menyimak sangat bermakna untuk Papua kedepan sebagai mana dengan menawarkan 80%-20% ini apakah akan menguntungkan bagi masyarakat dari sebelumnya.??
1. masyarakat akankah..? lebih Sejahtera dari sebelumnya??
2. Masyarakat akankah.? lebih bangkit dari yang sebelumnya..??
3. Masyarakat akankah.? lebih mandiri dari yang sebelumnya..??
4. Apa akankah masyarakat akan terjamin keadilan..?? Dari yang sebelumnya.??

Sebagaimana boleh kita menyimak VISI-MISI nomor urut 2.
nomor urut 2 JWW-HMS mengusung VISI-MISI dengan konsep : (PAPUA CEDAS) diusung oleh kandidat nomor urut 2 Bapak JWW dan HMS Calon Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua.
1. Papua pintar
2. Papua pendapatan Pasti.
3. Papua Sehat
4. Papua isnfrastruktur
5. Papua Good dan Clean Governance
5. Papua damai
7. Papua pemberdayaan Ruang distrik

Saya sedang menyimak sangat bermakna untuk Papua. Kedepan.

Mengapa.??
1. Adanya pendidikan gratis di setiap kampus yang ada di tanah papua.
2. Per KK mendapatkan bantuan sebanyak 2500.0000.
3. Berkesinambungan kinerja implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua.

Sesuai dengan tuntutan zaman sebagai masyarakat jelata. Sebgaiman seorang pemimpin gaya mengatasinya taraf hidup masyarakat yang notabenenya masih jauh tertinggal masih begitu sederhana dalam mencukupi kehidupan di negeri sendiri.

Dengan kehadiran konsep cerdas sangat berarti bagi masyarakat ekonomi lemah lebih menyetuh manfaat dana otonomi khusus di Provinsi Papua.

Salam perubahan.
Untuk tanah papua.

DI PAPUA ASPIRASI MERDEKA ADALAH SUARA KRISTUS YANG TERSALIB

DI PAPUA ASPIRASI MERDEKA ADALAH SUARA KRISTUS YANG TERSALIB”

Penulis: Wim Goissler- Sabtu, 31 Maret 2018

BRISBANE,SATUHARAPAN.COM- Pengakuan-pengakuan baru tentang pembantaian orang-orang Papua terungkap dalam laporan karya aktivis HAM Gereja Katolik Australia, Peter Arndt.Laporan tersebut dimuat dalam Catholic Social Justices Series Papers terbaru, dengan judul Into the Deep – seeking justice for the people of West Papua. Paper ini sudah dapat diperoleh secara online. CSJS adalah salah satu publikasi yang diterbitkan oleh Australian Catholic Social Justice Council (ACSJC) di bawah naungan Australian Catholic Bishop Conference.Salah satu pengakuan terbaru yang belum banyak terungkap selama ini datang dari Laurens, seorang pemuda yang selamat dari pembantaian militer Indonesia. Kepada Arndt, sebagaimana dimuat oleh catholicleader.com.au, dia menceritakan kejadian mengerikan yang dia saksikan di pulau Biak pada tanggal 6 Juli 1998.Menurut Laurens, puluhan orang Papua ditangkap, dipaksa naik kapal-kapal angkatan laut, diperkosa, dimutilasi, dibunuh, dan dibuang ke laut.Pada minggu-minggu berikutnya, lebih dari 30 jenazah yang terdekomposisi diambil dari laut atau terdampar di pantai.Pihak berwenang Indonesia mengklaim bahwa mayat-mayat itu adalah korban tsunami yang melanda Papua Nugini, tetapi mayat-mayat itu mengenakan pakaian yang dengan jelas mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang dari pulau Biak.Laurens mengulurkan tangan kepada Arndt dengan permohonan sederhana: “Bisakah Anda membantu kami untuk mendapatkan kemerdekaan kami?””Saya sekarang menyadari bahwa itu adalah saat ketika saya mulai masuk ke solidaritas mendalam dengan rakyat Papua dan untuk memahami implikasi radikal solidaritas Kristen,” kata Arndt, yang adalah direktur eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Katolik Brisbane, sebuah lembaga yang berafiliasi dengan Keuskupan Agung Gereja Katolik Brisbane.Arndt telah melakukan beberapa kunjungan ke Papua, termasuk misi pencarian fakta tahun 2016 dimana dia melaporkan “ada bukti yang jelas dari kekerasan yang sedang berlangsung, intimidasi dan pelecehan oleh pasukan keamanan Indonesia”.Kisah-kisah yang dia gali dari misi itu ia tuangkan dalam paper terbaru ini. Menurut dia, penderitaan, penghinaan dan ketakutan yang telah menandai generasi orang asli Papua mengeraskan tekad mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan.Dalam karya tulis ini, Arndt berusaha untuk menempatkan peristiwa-peristiwa tersebut dalam konteks pesan Injil dan ajaran sosial Katolik.Sampai hari ini, tidak ada tentara atau polisi Indonesia yang bertanggung jawab atas perbuatan buruk yang dilakukan terhadap Biak, tulis Arndt.Dia mengatakan orang-orang yang terus berbicara, seperti Laurens, kehilangan kesempatan kerja dan pensiun, dan tunduk pada pelecehan dan intimidasi oleh petugas keamanan Indonesia.”Ketika kami mendengarkan cerita mereka, pertemuan kami diserbu oleh pasukan polisi, petugas intelijen, dan pejabat imigrasi,” tulis Arndt.“Seolah-olah tuan rumah pertemuan kami telah siap dengan pengalaman demikian, yang mereka hadapi secara rutin di tangan pemerintah Indonesia,” kata Arndt.”Tampaknya salah satu pengemudi kami telah memberi bocoran kepada pejabat tentang kehadiran kami di Biak dan mereka datang untuk menangkap kami dan menanyai kami tentang tujuan kunjungan kami.”Into the Deep juga menceritakan kunjungan Arndt tahun 2015 ke dataran tinggi Papua, ke sebuah desa, yang tempat terjadinya penembakan oleh militer dua bulan sebelumnya.Masalah dimulai ketika tentara menangkap seorang gadis 12 tahun dan memukulinya dengan popor senjata.Setelah ratusan orang berkumpul di dekat kantor polisi untuk mengekspresikankemarahan mereka, tembakan terjadi dari menara lapangan udara terdekat dan empat pemuda terbunuh.“Baik di desa maupun di pertemuan-pertemuan gereja yang kami hadiri selama empat hari kami tinggal, tampak jelas bahwa masyarakat setempat masih dicengkeram oleh campuran kejutan dan ketakutan,” tulis Arndt.“Kehadiran kami sebagai orang asing, lebih dari satu kali, menyebabkan ketegangan — beberapa orang secara terbuka mengkritik orang-orang yang menyambut kami karena mereka takut akan membawa pihak berwenang ke desa atau ke pertemuan yang kami hadiri.“Memang, pada hari terakhir kami di desa, kabar telah menyebar ke desa bahwa polisi sedang dalam perjalanan untuk mencari tahu apa yang kami lakukan.”Ketika Arndt kembali ke dataran tinggi setahun kemudian, kasus itu masih diselidiki oleh Komnas HAM, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas penembakan fatal keempat pemuda tersebut.”Itu tetap menjadi kasus hingga hari ini, meskipun ada jaminan berulang dari Pemerintah Indonesia bahwa menyelesaikan kasus ini adalah prioritas utama,” tulis Arndt.“Keluarga-keluarga itu dengan gigih menolak untuk mengambil uang darah atas kematian anak-anak lelaki mereka. Ketika saya bertanya apa yang mereka inginkan jika ada keadilan untuk putra-putra mereka, salah satu ayah berbicara mewakili mereka semua dengan suara yang jelas dan serius: ‘Satu-satunya keadilan yang kami inginkan adalah kebebasan’.”Seolah-olah Laurens berbicara lagi, kali ini di dataran tinggi, tetapi bagi saya itu juga suara Kristus yang disalibkan.”Arndt mengatakan banyak warga Australia yang berusaha untuk mendukung rakyat Papua, tetapi menahan diri pada setiap bentuk dukungan untuk tujuan politik.“Mereka ragu-ragu ketika harus mendedikasikan energi dan sumber daya untuk mengakhiri pendudukan Indonesia dan mencapai kemerdekaan politik untuk Papua,” tulisnya.“Saya telah mendengar orang-orang berkemauan baik yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat terlibat dalam aksi politik dan membatasi diri mereka pada advokasi hak asasi manusia.“Beberapa menyarankan bahwa penentuan nasib sendiri adalah mimpi yang mustahil bagi orang Papua dan bahwa tujuan yang lebih rendah harus dicari.”(Editor: Eben E. Siadari)WAWANCARASATUHARAPAN.COMDENGAN IBRAHIM PEYON ANTROPOLOG PAPUA.Satuharapan.com:Fiji dan Papua Nugini (PNG) selama ini dekat dengan Indonesia. Marshall Islands dan Nauru juga sudah mulai melunak sikap kritisnya terhadap Indonesia, terkait dengan isu Papua. Apa pendapat Anda?Ibrahim Peyon: Posisi pemerintah PNG dan Fiji sudah sejak awal mendukung pemerintah Indonesia untuk kasus Papua.Kedua negara ini juga mendukung Indonesia untuk menjadi anggota obsever tahun 2013 di Kanaky dan anggota asosiasi di Salomon tahun 2015. Di mana saat itu, Indonesia membentuk kelompok Melindo (Melanesia-Indonesia) dan mengklaim memiliki 11 juta penduduk Melanesia di lima provinsi..Isu 11 juta penduduk Melanesia ini tidak berdasar dan hanya rekayasa belaka. Karena tiga Provinsi di luar dua Provinsi Papua itu bukan Melanesia, mereka adalah kelompok campuran dari Melayu, Polinesia, Melanesia dan Australia (bisa lihat artikelhttp://suarapapua.com/…/melindo-politik-melanesiasi-diri-d…/). Tetapi, faktanya isu Melindo itu sudah tenggelam dengan sendirinya di MSG saat ini dan yang hadir secara nyata di sana adalah Indonesia sebagai anggota asosiasi dan ULMWP sebagai obsever untuk mewakili Papua. Dalam wawancara di TV PNG bulan lalu ketua MSG dan juga perdana Menteri PNG Peter O Neil mengatakan, Indonesia menjadi anggota asosiasi di MSG untuk kepentingan ekonomi, sedang ULMWP menjadi Observer karena dulu Papua pernah ada di daftar dekolonisasi tahun 1960-an.Satuharapan.com:Sebetulnya, apa tujuan MSG menerima Indonesia dalam konteks isu Papua?Ibrahim Peyon: Indonesia diterima menjadi asosiasi di MSG itu dengan tujuan utama adalah memberikan tempat untuk menyelesaikan masalah Papua dengan damai, tetapi Indonesia sendiri tidak bersedia menerima itikad baik itu. Justru sebaliknya, Indonesia mempengaruhi negara-negara MSG dan Pasifik dengan keinginannya sendiri. Tetapi, sikap PNG dan Fiji dalam KTT MSG bulan lalu di Port Moresby menunjukkan hal yang berbeda. Pemerintah PNG menerima delegasi ULMWP dengan protokeler resmi negara, sama dengan delegasi Indonesa dan negara-negara anggota MSG lain. Para pemimpin MSG juga sudah disepakati dan menyetujui kriteria baru MSG untuk anggota penuh, asosiasi dan obsever. Aplikasi ULMWP sudah disepakati, disetujui dan diteruskan di sekretariat MSG untuk diproses selanjutnya.Tetapi berita yang dikembangkan oleh delegasi Indonesia yang hadir di sana sangat berbeda. Mereka kembangkan berita versi baru menurut keinginan mereka sendiri. Mereka lari dari substansi berita itu. Di mana delegasi Indonesia publikasikan di berbagai media di Indonesia bahwa aplikasi ULMWP ditolak di MSG. Ini berita tidak benar yang dilakukan secara sadar dan sistematis.Pada sisi lain sudah terlihat jelas pemerintah Indonesia juga sedang kecewa terhadap sikap negara-negara anggota MSG khususnya PNG dan Fiji dalam KTT di Port Moresby itu. Akhir bulan lalu,satuharapan.commenulis pernyataan juru bicara kedutaan besar Indonesia untuk Australia bahwa, mereka sudah membiayai uang dan kendaraan operasional untuk Sekretariat MSG ketika lembaga itu mengalami krisis keuangan tahun-tahun terakhir ini. Pernyataan itu sudah menunjukkan sikap kecewa atas diterimanya aplikasi ULMWP dalam KTT di Port Moresby itu. Artinya bahwa hubungan ekonomi dan perdangan dengan PNG dan Fiji tidak mampu membeli moralitas manusia yang memiliki hati nurani, dan nilai-nilai kebenaran.Satuharapan.com:Artinya, pendekatan terhadap PNG dan Fiji itu juga akan bernasib sama dengan pendekatan kepada Marshall Islands dan Nauru?Ibrahim Peyon: Pendekatan ekonomi dengan Marshall Islands dan Nauru jelas tidak berbeda dengan PNG dan Fiji. Tujuan utama pendekatan Indonesia dengan Nauru adalah untuk menghambat agenda Papua masuk dalam pertemuan Pacific Islands Forum (PIF) tahun ini, karena Nauru akan menjadi tuan rumah. Tetapi ingat, bahwa agenda pertemuan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan negara tuan rumah tetapi masih banyak aktor lain termasuk rakyat sipil. Bila rakyat sipil mendorong agenda dan mendesak pemerintah mereka untuk dibahas, apapun harga yang dibayar pemerintah Indonesia, agenda Papua akan tetap diloloskan. Indonesia sendiri tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Marshall Islands selama ini tetapi hubungan ini dibangun hanya untuk meredam masalah Papua, tetapi saya yakin rakyat sipil negara-negara itu sudah tahu, bahwa hubungan itu bukan murni kepentingan ekonomi tetapi untuk kepentingan politik yang dibungkus dengan isu ekonomi.Pertemuan Menlu Retno dan Mekopolhukam Wiranto melibatkan 43 kementerian dan institusi terkait bulan lalu adalah jelas agenda politik dan bukan ekonomi. Pendekatan ekonomi hanya sebagai jalan untuk menembak sasaran. Indonesiaingin bangun 14 negara Pasifik dengan melibatkan semua kementerian. Kita bisa bayangkan, berapa banyak uang yang akan dikeluarkan untuk membangun 14 negara Pasifik itu? Bila dikalkulasi untuk setiap tahunnya sangat besar. Apakah negara-negara Pasifik itu masih miskin dan terbelakang maka diperlukan bantuan Indonesia? Indonesia sendiri sudah maju, modern dan secara ekonomi kuat? Bagaimana dengan utang negara terus bertambah? Bagaimana dengan korupsi merajalela di mana-mana di Indonesia? Tingkat pengangguran dan kemiskinan tetap masih tinggi? Indonesia sendiri telah gagal membangun Papua selama 54 tahun, bagaimana Indonesia membangun 14 negara Pasifik itu?Pada sisi lain, pernyataan Menlu Retno dan Menkopolhukam Wiranto ini seolah-olah merendahkan dan melecehkan martabat negara-negara Pasifik itu. Pemerintah Indonesia memposisikan diri modern, maju maka mereka mau membangun negara-negara miskin dan terbelakang. Ini sebuah stigma yang selama ini ditujukan kepada rakyat Papua itu, dialihkan kepada negara-negara Pasifik itu. Sebenarnya Indonesia sendiri yang membutuhkan dan mencari dukungan di sana, bukan negara-negara Pasifik itu. Saya yakin negara-negara Pasifik akan melihat dan menganalisis hal-hal seperti ini dan mereka juga tidak hanya menerima tawaran ekonomi itu secara utuh. Karena sebuah negara tidakbisa dibeli dengan uang dan ekonomi. Mereka adalah negara yang memiliki integritas, martabat dan moral. Memang sisi lain hubungan ekonomi itu dapat melemahkan dukungan di negara-negara itu, tetapi mereka juga sebagai negara demokraksi memiliki harga diri dan jalan pikiran mereka sendiri, yang disebut Pacific way.(Kgr)

TARIAN ADAT SUKU UNA-UKAM PROPINSI PAPUA

TARIAN ADAT SUKU UNA-UKAM PROPINSI PAPUA

PERMOHONAN MAAF ATAS PEMBERITAAN BERITA DI MEDIA

Sesuai dengan JUDUL diatas, maka kami Badan Pengurus Ikatan Suku Besar Una, Kopkaka, Arumtap, Arupkor, Mamkot, dan Momuna, (IS-UKAM) Pengurus Pusat, Propinsi Papua Se-Indonesia datang kehadapan Bapak/Ibu/Saudari/i Pimpinan Pemerintah, Gereja GIDI, Senior-Senior Dari Kimyal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Suku Kimyal, sesuai dengan pemeberitaan secara tertulis dan secara online di media SAYA ATAS NAMA PRIPADI MINTA MAAF atas pemberitaan Berita lewat Media Online maupun media secara tertulis tentang Pencemaran nama suku kimyal dan secara Pripadi MATIUS MALING, saya sekali lagi mohon maaf secara mendalam atas pemberitaan berita ini apabila tidak terima dengan pemeritaan berita ini saya memohon maaf semuanya. dan saya juga mohon maaf secara mendalam kepada unsur Pimpinan sampai dengan masyarakat kecil dari suku kimyal, saya Mohon maaf. Apabila kedepan terajdi hal seperti ini kedua suku ini kami meluruskan secara kekeluargaan.
Sesuai dengan kesepakatan Kedua tetangga suku SUKU Besar UKAM dan Suku Besar KIMYAL sepakat dan saling maafkan secara keluarga, maka secara resmi situs yang kami muat sudah delete.
Demikian atas Pengertian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu/Saudari/i, kami mengucapkan terima kasih.Tuhan Yesus memberkati.telebe keabok, kuntre, perop, dap kenem.

KOLAM ALAM BENTUK LOVELOVE dan AIR TERJUN 1 KM ADA DI DISTRIK BOMELA KABUPATEN YAHUKIMO

Di papua sangat unik berbagai ragam budaya,alam,dan masih banyak lagi, salah satu penaroma tersendiri adalah di Distrik Bomela Kabupaten yahukimo ada kolam alam yang terbentuk kasih sayang (LOVE), TEMPATNYA ada di gunung ULKON (puncak Carteenz),bagi yang ingin berkunjung di sana harus naik pesawat dari Jayapura,Wamena atau dari Yahukimo Ke Bomela adapun bisa jalan kaki dari ibukota Yahukimo Ke BOMELA dengan waktu tempuh 2 hari ,tapi untuk naik pesawat dari 3  kota ke Bomela 45 menit untuk menikmati  kolam alam love yang ada di distrik Bomela, dan gunung Ulkon sendiri suhunya sangat dingin,maka para penggemar kolam alam love harus punya persiapan seperti jakaet dan beberapa fasilitas yang bisa gunakan sewaktu ada di gunung ULKON,dan kolam ini salah satu kebanggaan masyarakat Bomela, karena para wisatawan bosa datang lihat di kolam alam b3ntuk love ini.

Bulan hanya itu tetapi ada juga air TERJUN ya mencapai 2 KM nama air terjun itu adalah KALI TERJUN DING,ya berada di bagian utara distrik Bomela,untuk mendapat penaroma air terjun ini bisa tempuh 5 jam sampai di tempat tujuan.dan air terjuan ini ada dua air terjun sungai yang sama, maka para wisatawan bisa berkunjung di area ini.

Untuk pergi lihat kolam alam love dan air terjun yang ada di distrik Bomela bsa hubungi di no ponsel +6282248156908 (whatsapp).

 

 

 

MUSIBAH DIARE, MENCERET BERCAMPUR DARAH 1 ORANG MENINGGAL DUNIA DI DISTRIK BOMELA KABUPATEN YAHUKIMO

Sudah hampir satu minggu ini Petugas kesehatan Tingkat Distrik dan Kabupaten Yahukimo juga belum turun tangani wabah yang terserang masyarakat Kampung Yaidoman Distrik Bomela Kabupaten Yahukimo, wabah ini merengut nyawa atas nama YUNUS ALYA uur 48 tahun meninggal gara-gara wabah diare serag satu perkampung di Yaidoman Distrik Bomela, Almarhum meninggal tanggal 10-05-2017 dan kebumikan tnggal 11-05-2017, sampai berita ini diturunkan belum ada petugas kesehatan yang turun di kampung Yaidoman, ada 2 orang keDAAN KRITIS DAN 10 ORANG LAINNYA masih terbaring ditempat tidur, mengenai petugas kesehatan masyarakat lapor ke dinas Kesehatan kabupaen Yahukimo tpi pihak kesehtan kasih jawaban dgn ii”BAPAK YANG TANGANI MASALAH WABAH AD KE KAMPUNG” INI JAWABAN DARI DINAS KESEHATN KABUPATEN yAHUKIMO, kalau orangnya tidak turun tangani masyarakat siapa yang akn tolong disana?? sampai saya sms kepala pustu juga sms singkat sampaikan bahwa dari Dstrik induk tidak lapor sama kepala pustu jadi tidak bergerak,maka kami mohon pemerintahdaerah dan ropinsi bisa tangani wabah diare yang terserag di masyarakat yaidoman distrk Bomela.

kílαѕ вαlík ѕєjαrαh pαpuα 

(Kilas Balik Sejarah Papua)
Penemuan Pulau Papua dan Pemberian Nama pada, abad ke 14 pedagang China menamai pulau Papua dengan nama TUNG-KI atau JANGGI diperkenalkan oleh Pedagang China kepada Kerajaan Sriwijaya di Sumatra, Indonesia 
pada tahun 1365, Raja Majapahit membangun jalur-jalur perdagangan dan dapat memberikan dua bagian wilayah orang Papua yaitu, ONIN dan SERAN dengan maksud untuk mudah control dari Jawa. Disamping itu kerajaan Islam pertama didirikan di WAIGAMA Kepulauan Misol pada tahun 1350, sebagai jalur perdagangan dengan Arab.
Padas tahun 1511 Papua telah dikunjungi oleh Antonio ‘d Abreu, dan menamai pulau Papua dengan nama ‘Ilha de Papoia’. Kemudian diikuti oleh Radriguez dalam tahun 1517.
Pada tahun 1521 Antonio Pigafetta seorang pemenang navigator laut dalam perjalanan jauh dapat nformasi bahwa ada Raja yang namanya RAJA PAPUA, yang sangat berkasa serta kaya dengan emas dan hidup di dalam Pulau itu

pada tanggal 20 Juni di tahun 1545 pulau Papua di kunjungi oleh ”Ynigo Ordize de  orng Spanyol  datang  mencari rempah-rempah, dari ternate menuju Meksiko melalui jalur Pasific dan singgah di Muarah sungai Mamberamo dan menamainya dengan nama Nova Guinea. Nama ini berdasarkan hasil temuan Ynigo, atas ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa Papua yang ada kesamaannya dengan orang-orang di Guinea, benua Africa. Resource: Encylopaedie van Nederlandsch Indie

Kemudian setelah Belanda mulai menguasai Papua dari tahun 1908, nama Papua diplot lagi  menjadi West Nederlands New Guinea di bagian Barat (dibawah kekuasaan Belanda) dan Papua New Guinea di bagian Timur dibawah kekuasaan Inggris. 
pada tanggal 24 Agustus 1828, Pemerintah Belanda telah memproklamasikan bahwa Papua adalah teritorial colony-nya, dan mulai membangun pos perdagangan di Manokwari. Nama pos tersebut adalah ” Fort du Bus”. 
Kehadiran Belanda di Papua Barat

Setelah Pelayanan Missionaris Jerman (Ottow dan Geissler), Belanda telah membagun perluasan pos-pos perdagangan di Papua. Dengan demikian Belanda benar-benar menguasai bagian Barat pulau New Guinea. 

Dalam tahun 1898 Parlemen Belanda membagi Papua Barat, yang mana merupakan dibawah control Garesidenan Maluku kedalam dua bagian distrik dengan menamainya menjadi New Guinea Utara (North Coast) dan New Guinea Selatan (West & South Coast).

Pos perdagangan yang telah dibuka di Manokwari dalam tahun 1894 dapat dirobah menjadi pos Pemerintahan dalam tahun 1901 untuk afdeling New Guinea Utara, pos lainya di Fakfak untuk Updeling New Guinea Selatan. 

Dalam tahun 1902, New Guinea Selatan di bagi lagi menjadi dua bagian yaitu, Updeling New Guinea Barat (Fakfak) dan Updeling New Guinea Selatan (Merauke). Karena Belanda membagi Papua Barat sedemikian, maka Hak Tidore menuntut pembayaran kompensasi kepada Sultan Tidore senilai f 6.000.

Dalam tahun 1903, Pemerintah Kerajaan Belanda telah mulai melakukan kolonisasi di wilayah Papua Barat. Pertama, melalui pengiriman orang-orang Jawa ke Merauke untuk menetap disana. 

Dalam tahun 1904, Pemerintah Hindia Belanda telah melakukan kontak hubungan teritorial dengan penelitian di Papua Barat dan menyimpulkan bahwa hubungan antara Sultan Tidore dan Papua Barat merupakan sebatas teoritikal

Mengikuti isu Partai Komunis Indonesia di Jawa dan Sumatra dalam tahun 1926/1927, Pemerintah Hindia Belanda dari komplitkasi 1.308 dengan 823 keluarga telah di penjarakan dan telah dikirim oleh Gubernur de Groeff ke Camp, Penjara Digoel di Tanah Merah dekat Merauke. 

Pada tanggal 28 October tahun 1928, di Batavia Organisasi Pemuda Indonesia telah dapat melakukan sebua ikrat yang disebut ”Sumpah Pemuda Indonesia”

Dalam Sumpah Pemuda Indonesia ini, yang termasuk Indonesia adalah: Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain pulaunya. Papua tidak termasuk dalam Sumpah Pemuda Indonesia, maka secara otomatis Papua tersendiri dari Indonesia atau bukan Indonesia. Fakta ini membuktikan bahwa orang Papua tidak memiliki hubungan sama sekali dengan orang Indonesia. 

Dalam tahun 1931, Belanda mulai melakukan explorasi Minyak di Papua Barat  yang sama, dalam laporannya oleh wakil Kerajaan Belanda untuk Maluku ditujukkan kepada Pemerintah di Batavia bahwa orang-orang pribumi Papua Barat bukan bagian dari TIDORE, dan berkonfirmasi kepada wakil Kerajaan Belanda di Maluku bahwa haya Raja Ampat, Onim dan Kaimana, klaim Tidore atas Papua Barat tidak terbukti.   

Dalam tahun 1935, Pemerintah Jepang mulai melakukan aktivitas Intelejen pada pra Perang Dunia ke II di Papua Barat, melalui agen perusahaan komersial. Nama Perusahaan dimaksud adalah ” Nanyo Kahatsu Kabushiki Koisha” di Manokwari. 

Pada tanggal 09 Maret 1942, Papua Barat telah di invasi dan pala Tentara Jepang memulai melakuka Perang Dunia II di territorial ini. Jepang telah melakuka pendudukan selama dua tahun di Papua Barat. 

Pada tanggal 30 July 1944,  tentara sekutu  Komando Gen. MacArthur menyerang pala tentara jepang dengan penuh kekuatan di Sausapor, Werur, Amsterdam dan Pulau Middleburg dan sekaligus mengakhiri pendudukan Jepang di Papua Barat 
– Dalam Konferensi Internasional di San Fransisko pada tanggal 25 April 1945, yang di hadiri 200 delegasi dari 50 Negara telah membuat pernyataan dan melengkapi Badan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disana telah memberikan kewenangan khusus kepada lima Negara Anggota PBB, sebagai pemekang Hak Veto. Negara-Negara yang dimaksud adalah: Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Russia, Francis dan China.

  • Pada tanggal 26 Juni 1945, Presiden Truman membuat pembicaraan tertutup di San Fransisko, dan mengirim hasil pernyataan yang telah ditetapkan pada tanggal 25 April 1945 di atas kepada Senat Amerika Serikat sekali. 

    Pada tanggal 28 Juli 1945, Senat Amerika telah dapat meratifikasi pernyataan dengan 89 suara. Satu pemahaman bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa membagun dasar hubungan persahabatan antar Bangsa-Bangsa dengan respek untuk prinsip yang mendasar atas Hak-Hak yang sama dan Penentuan Nasib Sendiri, terlebih khusus kondisi Negara dalam article 73 (a) and (b) pada pernyataan ini.

  • Bagian ini adalah menjadi landasan Hukum Positif bagi perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di muka bumi, yang mana merupakan tanggung jawab Individu serta lembaga-lembaga swasta dan terutama Pemerintah dalam Negara. 
  • Berhubungan dengan article 73 (a) dan (b) dalam Konferensi tanggal 25 April 1945, Majelis Umum PBB memita kepada Negara-Negara agar segera keluar dari teritorial Colonial dalam tahun 1946. Permintaan Majelis Umum PBB ini terutama kepada 8 Negara anggota PBB seperti, ” (Australia, Belgium, Denmark, The Netherlands, New Zealand, UK and the USA)” untuk menjadi Hakim dan contoh bagi Negara-Negara Colonial lain.  (72) daerah jajahan harus keluar dari penjajahan dan diberikan kemerdekaan penuh, sesuai Deklarasi PBB atas wilayah-wilayah tak berpemerintahan, termasuk Papua Barat, yang mana masih dalam de-colonisasi. Hal ini atas hasil, adopsi resolusi 66 (1) Majelis Umum PBB (UNGA) tertanggal  14 Desember 1946 berdasarkan daftar de-colonisasi PBB. 
  • Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB di atas, maka Pemerintah Belanda telah dapat melaksanakan persiapan Negara Papua. Hal ini telah dapat terbukti dari upacara perdana, bersama antara Pemerintah Belanda dan wakil-wakil bangsa Papua yang berdomisili di bagian Barat pulau New Guinea pada tanggal 1 Desember 1961.

  • Berdasarkan Resolusi A/RES/1514 (XV) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 December 1960  Pemerintah Belanda berkewajiban dan bertanggung jawab atas Hak Menetukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua yang berdomisili di bagian Barat pulau New Guinea. Dalam hal ini, Belanda berniat baik untuk memberikan Kemerdekaan penuh bagi Bangsa Papua, di bagian Barat Pulau New Guinea, namun niat baik Pemerintah Belanda ini telah digagalkan oleh kepentingan imperalisme Amerika dan kolonial Indonesia. 

  • Majelis Umum PBB mempertegaskan kepada Negara-Negara Anggota PBB, agar wajib melaksanakan semua keputusan dan penetapan melalui Deklrasi-Deklarasi atau pun Kovenan-Kovenan Internasional serta Konvensi-Konvensi Internasional; 

  • Hal ini termasuk Hak Menentukan Nasib Sendiri, sebagaimana dapat di jelaskan sesuai resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB tentang De-Colonisasi, juga telah ditetapkan pada Kovenan Internasional atas Hak-Hak Sivil dan Politik dalam Article 1 Paragraph 1, 2, dan Paragraph 3, yang telah disetujui bersama dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966; 

  • Semua Dasar Hukum bagi bangsa Papua di bagian Barat Pulau New Guinea mempunyai Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri. Hak ini belum terlaksan sesuai mekanisme PBB dalam penjelesaian Konflik atau wilayah Jajahan tanpa berpemrintahan, maka Hak Menentukan Nasib sendiri bagi Rakyat Bangsa Papua masih dan akan berlaku.  

Persiapan Kemerdekaan Papua Barat

Hak Menentukan Nasib sendiri bagi wilayah-wilayah tak berpemerintahan,  sesuai deklarasi-deklarasi serta perjanjian Internasional dan sesuai Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB.

Belanda telah mempersiapkan dengan matang atas berdirinya sebuah Negara, Bagaimana cara Papua Barat dipersiapkan untuk menjadi sebuah Negara, oleh Pemerintah Belanda? 

Pertama, pembentukan Komite Nasional, Bendera dan Lagu Kebangsaan. Pada tanggal 26 September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda (Luns) berpidato di PBB bahwa Internasionalisasi Papua Belanda harus cepat. Pada tanggal 19 Octobert 1961, sejumlah Tokoh Papua mengadakan pertemuan. Agenda utama adalah pembentukan Dewan Papua (New Guinea Raad) tahun 1961. Pada tanggal 5 April 1961, Pembukaan Dewan Papua dilakukan oleh Menteri Toxopeus yang di damping oleh Bot. 

Kedua, perdebatan telah mulai di dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Sidang Majelis Umum PBB di tahun 1960, Soebandrio datang dengan catatan menyindir tentang lemari Negara Boneka Papua. Hal itu tidak di terima dengan baik oleh orang-orang Papua. 

Ketiga, Pada tanggal 21 Octobert 1961, Rapat pertama. Agenda utama dalam rapat ini adalah Pemilihan dan penetapan Lambang-Lambang, yang akan harus menunjukkan jati diri Negara dan bangsa Papua Belanda.

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.  Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool)  di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari isinya:

MANIVETO POLITIK PAPUA BARAT

  1. Menetukan nama Negara : Papua Barat
  • Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua

  • Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora

  • Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

  • Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.

    Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi manivesto Politik  Papua Barat”. Bendera Bintang Fajar dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda. Deklarasi Manivesto Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. 
    Hubungan Sejarah Indonesia dan Papua Barat 

    pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia sebagai bagian dari wilayah negaranya didasarkan atas alasan sejarah. Dalam rangka untuk menggali hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat, maka beberapa hal perlu dikemukakan. Pertama, sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat. Kedua, sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah. Ketiga, alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia. 

    Sejarah Hidup Indonesia dan Papua Barat

    Dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, sebagai contoh: seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay.

    Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah ras Negroid sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid. 

    Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula. Sehingga tindakan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan menjajah. 

    Dalam kehidupan sehariannya, moyang kami tidak pernah melihat asap api kebun Indonesia apabila mereka berkebun. Moyang kami tidak pernah bercerita kepada kami bahwa kami punya dendam perang dengan keturunan Soekarno dan soeharto dan moyang bangsa Indonesia. Kami bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami berbeda dengan bangsa Indonesia. …Bangsa Papua termasuk ras Negroid mendiami kepulauan Melanesia di  Pasifik selatan, karena bangsa Papua berbeda dengan bangsa Indonesia lainnya.

    Dari gambaran di atas, sangatlah jelas, bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. 

    Hubungan Sejarah Perjuangan Indonesia dan Papua Barat

    Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. 

    Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

    Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing. 

    Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda  dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

    Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.
    Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat.

    Tanggal 19 Agustus 1945 (dua hari setelah kemerdekaan Indonesia) Indonesia dibagi dalam delapan buah Propinsi. Salah satu Propinsinya adalah Maluku. Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah Propinsi Maluku. pada tanggal 14 Desember 1953 Soekarno  menugaskan orang mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dari hasil penelitian itu, ternyata pilihan jatuh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat, Soasiu ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan Peresmian Propinsi Irian Barat Perjuangan. 

    Setelah peresmian Propinsi Irian Barat perjuangan, Papua Barat tetap menjadi daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda. Beberapa persitiwa politik dalam memperebutkan Papua Barat oleh kedua bela pihak adalah: 

    a. Sebelum penandatangan Perjanjian Lingggarjati pemerintah Belanda pernah menyatakan agar Papua Barat dapat menerima status sendiri terhadap Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat menurut jiwa pasal 3 dan 4 Perjanjian tersebut. Jadi di sini Belanda mengadakan pengecualian bagi Papua Barat agar kedudukan hukum wilayah tersebut tidak ditentukan oleh Perjanjian Linggarjati. 

    b. Dalam Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus-2 November 1945 disepakati bahwa mengenai status quo wilayah Nieuw Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan-kenegaraan Papua Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.  Tetapi dalam kesempatan yang sama pula status Papua Barat (Nederland Niew Guinea) secara eksplesit dinyatakan oleh Mohammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa “…masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka.” 

    c. Dalam konferensi para menteri antara Belanda dan Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Maret-1 April dibentuk sebuah panitia gabungan dengan surat Keputusan Para Menteri Uni Indonesia-Nederland No. MCI/C II/1/G.T. Berdasarkan keputusan tersebut, masing-masing pihak mengangkat tiga orang anggota sebelum tanggal 15 April 1950 dengan tugas untuk menyelidiki status Papua Barat secara ilmiah untuk menentukan apakah layak masuk dalam kekuasaan Indonesia atau Nederland. Akhirnya, berdasarkan hasil penyedikan masing-masing pihak tidak ada pihak yang mengalah, sehingga wilayah Papua Barat masih dipertahankan oleh Belanda. Selanjutnya disepakati bahwa penyelesaikan masalah Papua Barat akan diselesaikan kemudian oleh United Nations Commission for Indonesia tanpa batas waktu yang ditentukan.  

    d. Karena dirasa wilayah Papua Barat dikuasai oleh Belanda, maka sejak tahun 1953 pihak Indonesia membawa masalah Papua Barat ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia Afrika.

    Setelah semua perjuangan masing-masing pihak mengalami jalan buntu, maka selanjutnya wilayah Papua Barat menjadi daerah sengketa yang diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia dan Belanda sama-sama mempunyai ambisi politik yang besar dalam merebut Papua Barat. 

    1. Alasan Pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia

    Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:

    1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial 
  • Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

  • Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
    Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

  • Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. 

    1. Klaim atas Kekuasaan Majapahit

    Kerajaan Majapahit (1293-1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa “batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia”. Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).

    Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua Barat pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Soekarno tidak memenuhi prinsip-prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis. 

    Berkaitan dengan kekuasaan wilayah kerajaan Majapahit di Indonesia, secara jelas dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit, dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 disebutkan bahwa kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu. Pulau-pulau di sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 ialah deretan pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dingin, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai. Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama meluputi wilayah yang lebih luas dari pada Negara Republik Indonesia sekarang. Hanya Irian yang tidak tersebut sebagai batas yang terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan Majapahit ialah kepulauan Maluku.  Ini berarti Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Karena itu sudah jelas bahwa Soekarno telah memanipulasikan sejarah.

    1. Klaim atas Kekuasaan Tidore

    Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.

    Soekarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.

    Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Soekarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di dalam hal Papua Barat.

    Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.

    Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.

    Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya.

    Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar.

    Lahirnya sebutan ‘Raja Ampat’ berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.

    Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua Barat.

    Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan-loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan

    Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda.
    Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial Papua Barat. Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore.

    Mengenai manipulasi sejarah berdasarkan kekuasaan Tidore atas wilayah Papua Barat ini, Dr. George Junus Aditjondro menyatakan bahwa:

    Kita mempertahankan Papua Barat karena Papua Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Itu atas dasar apa? Hanya karena kesultanan Tidore mengklaim bahwa dia menjajah Papua Barat sampai teluk Yotefa mungkin? Maka kemudian, ketika Tidore ditaklukan oleh Belanda, Belanda belum merasa otomatis mendapatkan hak atas penjajahan Tidore? Belanda mundur, Indonesia punya hak atas semua eks-jajahan Tidore? Itu kan suatu mitos. Sejak kapan berbagai daerah di Papua barat takluk kepada Tidore?… Saya kira tidak. Yang ada adalah hubungan vertikal antara Tidore dan Papua Barat, tidak ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Atas dasar itu, klaim bahwa Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda dulu, merupakan imajinasi.” 

    Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore. 

    1. Klaim atas kekuasaan Hindia Belanda

    Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea).  

    Juga perlu diingat bahwa walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah.  Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina (Hindia Belanda). Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke (Nederland Nieuw Guinea). 

    Selain itu saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua

    Barat tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia.  Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898-1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam PBB. 

    Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda. 
    Menghalau Pengaruh Imperialisme Barat di Asia Tenggara.

    Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam Blok komunis. Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang Presiden yang sangat anti imperialisme barat dan pro Blok Timur. Pemerintah Amerika Serikat ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia.
    Maka Amerika Serikat memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia. Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (Amerika Serikat) pada tahun 1961. Tahun 1962 utusan pribadi Presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan Amerika Serikat tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat.
    Untuk mengelabui mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.

    1. Proses Ilegal Pentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969

    Penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York)  antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962. Beberapa hal pokok dalam perjanjian serta penyimpangannya (kejanggalan) adalah sebagai berikut: 
    1. New York Agreement (Perjanjin New York) adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Perjanjanjian New York itu membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat.

    1. Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua Barat menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua, akibatnya hak-hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal di luar batas-batas kemanusiaan.
    2. Pasal XVIII ayat (d) New York Agreement mengatur bahwa “The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self determination to be carried out in accordance whit international practice…”. Aturan ini berarti penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa Papua pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan New York Agreement. Namun hal ini tidak dilaksanakan. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan  dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu masyarakat Papua Barat yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatangan New York Agreement tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri itu.
    3. Teror, intimidasi dan pembunuhan dilakukan oleh militer sebelum dan sesaat PEPERA 1969 untuk memenangkan PEPERA 1969 secara sepihak oleh pemerintah dan militer Indonesia. Buktinya adalah Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: r-24/1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida kabupaten Merauke, isi surat tersebut:
      “Apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota Demus (dewan musyawarah), penggantiannya dilakukan jauh sebelum MUSAYAWARAH PEPERA. Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang dilain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan PEPERA, harus berani mengambil cara yang ‘tidak wajar’ untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA sebelum dimulainya sidang DEMUS PEPERA. …Sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa PEPERA secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara ‘tidak’ wajar.” 

    Mengingat bahwa wilayah kerja komandan Korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten lain di luar kabupaten Merauke, maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain.

    Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan Amerika Serikat) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka pertambangan tembaga dan emas di Pegunungan Bintang, Papua Barat. Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatanganan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, menjadi realitas. Ini terjadi dua tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di sini terjadi kejanggalan yuridis, karena Papua Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.
    Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 tidak sah karena dilaksanakan dengan sistem “musyawarah” (sistem local Indonesia) yang bertentangan dengan isi dan jiwa New York Agreement, di samping itu PEPERA 1969 dimenangkan oleh Indonesia lewat terror, intimidasi, penangkapan, dan pembunuhan (pelanggaran hukum, HAM dan esensi demokrasi). Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi Nomor 2509 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 tahun 1971. 
    Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan PEPERA, Jumlah wakil/utusan berdasarkan unsur, dan jumlah wakil/utusan yang memberikan pendapat.

    Jadwal Pelaksanaan Pepera

    14 Juli 1969 Merauke Anggota DEMUS 175 jumlah penduduk  144.171 pada 16 Juli 1969 Jayawijaya 175  penduduk 165.000 pad 19 Juli 1969 Paniai demus  175 Penduduk  156.000, pada  23 Juli 1969 Fakfak demus 75 penduduk 43.187 pada 26 Juli 1969 Sorong demus 110 penduduk 75.474 pada 29 Juli 1969 Manokwari demus 75 penduduk 89.875 pada 31 Juli 1969 Teluk Cenderawasih demus 130 penduduk 83.000 pada 02 Agustus 1969 Jayapura demus 110 penduduk 81.246  J u m l a h anggota demus 1.025 Jumlah  penduduk 809.337 jiwa
    Jumlah Wakil/Utusan Berdasarkan Unsur
    No Unsur Jumlah Wakil/Utusan

    1 Kepala Suku/Adat 400 orang

    2 Daerah (Gereja/Alim Ulama) 360 orang

    3 Orpol/Ormas 265 orang

    J u m l a h 1.025 orang
    Jumlah Wakil/Utusan yang Memberikan Pendapat
    No Kabupaten Memberikan Pendapat Jumlah Utusan Sakit

    1 Merauke 20 175 1

    2 Jayawijaya 18 175 1

    3 Paniai 28 175 –

    4 Fakfak 17 75 –

    5 Sorong 16 110 –

    6 Manokwari 26 75 –

    7 Teluk Cenderawasih 24 130 1

    8 Jayapura 26 110 1

    J u m l a h 175 1.025 4

    Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  di atas, maka bangsa Papua mengetahui pasti bahwa Hak mereka telah dilanggar. Dengan demikian, maka bangsa Papua di bagian Barat Pulau New Guinea telah dan sedang berjuang dengan gigi, untuk memperoleh Hak dasarnya yaitu, HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (Self-Determination).

    <img src="http://path-mkgapi.kakao.com/dn/path_classic/moment_photos/52d7fcfa-dd48-43c0-a395-abce4feabed0/original.jpg" />
    Siang 
    View on <a href="https://path.com/p/anmty">Path</a>
    

    SERUAN KNPB:1 DESEMBER WAJIB DIRAYAKAN

    ​Seruan KNPB: 1 Desember Wajib Dirayakan! 
    1 Desember 2016 wajib dirayakan oleh rakyat West Papua sebagai hari paling bersejarah dimana orang Papua memanifestokan indentitas politik kebangsaannya sendiri. 55 tahun berlalu, aneksasi Indonesia melalui operasi Trikora hingga rekayasa Pepera 1969 seakan membenarkan kekuasaannya diatas tanah Papua, menyebabkan penindasan tiada henti.
    West Papua bukankah bagian sah dari teritori Indonesia, namun teritori tak berpemerintahan sendiri dibawah pendudukan kolonial Indonesia. Kemerdekaan West Papua akan merupakan pengembalian kedaulatan rakyat Papua, dan bukanlah pelanggaran integritas teritorial Indonesia. Karena itu, rakyat dunia, termasuk rakyat Indonesia, berkewajiban memastikan rakyat West Papua diberikan hak untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri. 
    Solidaritas tanpa batas harus mengalir dari seluruh penjuru dunia bagi kemerdekaan Papua. Bulan Desember, bangsa Papua mesti memastikan ULMWP menjadi anggota penuh MSG. Kita juga mesti memastikan orang-orang di Eropa, Afrika, dan Asia, termasuk rakyat Indonesia mendukung perjuangan kita. Dan lebih dari itu, kita mesti memastikan rakyat West Papua mengorganisir diri dalam gerakan perlawanan nyata secara damai dan bermartabat.
    Perjuangan kemerdekaan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa Papua dari penguasaan dan pemusnahan bangsa Papua oleh kolonialisme Indonesia. 
    Selamat menyongsong! 

    One People One Soul
    Victor F. Yeimo

    Ketua Umum KNPB

    Tim Kerja ULMWP

    STAF DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN YAHUKIMO USIR KETUA SANGGAR SENI & BUDAYAN DARI RUANGAN KANTOR

    STAF DINAS KEBUDAYAAN dan  PARIWISATA KABUPATEN YAHUKIMO  USIR KETUA SANGGAR SENI & BUDAYAN DARI RUANGAN KANTOR

    Aneh tapi nyata, tanggal 14 Novemebr 2016, jam 11.23 seorang staf Dinas Pariwisata Kabupaten Yahukimo usir ketua sanggar seni budaya dari ruangan, awalnya ketua sanggar pergi cek Dana yang sudah alokasikan untuk Belanja Alat Budaya dari Suku UNA-UKAM, karena bulan Juni dari Kepala Mantan Kepala Dinas Pariwisata Pesan Alat Budaya Melalui Kepala Bidang, dari Kepala Bidang Pesan kepada ketua sanggar untuk siapkan alat-alat budaya untuk belanja di masyarakat oleh dinas bersangkutan. Dengar-dengar dana otonomi khusus sudah masuk, dana itu sudah alihkan oleh Mantan Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Yahukimo, dan masyarakat menyesal atas tindakan ini karena masyrakat dari suku una-ukam sudah siapkan alat budaya sesuai dengan pesanan dari Dinas Pariwisata.

    Sewaktu ketua sanggar seni budaya una-ukam masuk cek dana itu di kantor, dan cerita-cerita dengan staf kantor di ruangan, maka salah satu staf kantor disuruh keluar dari ruangan ini, dengan kata-kata sebgai berikut” he, ko keluar daripada saya berdiri, saya ini orang dinas dan staf disini, kamu bukan staf kantor, dan tidak perlu kamu kritik kinerja kerja orang kantor, ko orang kerja di kantor kah? Jam ini juga keluar dari kantor ini, saya ini putra daerah ali di sini, ko tidk punya hak di sini” ini kata-kata staf dinas Pariwisata sambil usir ketua sanggar seni budaya una-ukam,

    Sangat anehnya saya tidak pernah bicara dengan staf tersebut, tetapi cerita dengan staf kantor lainnya saja langsung naik darah dan usir saya dari kantor Pariwisata Kabupaten yahukimo, saya tidak terima pergi cek dana adalah pertama itu dari dinas pesan ke saya bahwa masyarakat bias siapkan alat budaya sebanyak 500 item, sesuai dengan pesanan dari kantor, saya pergi cek di kantor bersangkutan, malah disusir dri kantor, pertanyaan saya adalah ada apa di balik pengusiran saya dari kantor.

    Saya sebagai ketua sangga seni budaya ditipu oleh para Pejabat pada khususnya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Yahukimo, kenapa karena saya sudah pesan alat-alat budaya masyarakat dari suku una-ukam dan Kimyal yang ada di yahukimo, ternyata kenyataan di lapangan dana OTSUS sudah keluar Mantan Kepala Dinas dan 2 staf Pergi belanja alat budaya di Jayapura, dan k=saya sebagai ketua sanggar seni budaya una-ukam dan kimyal sangat menyesal karena Dinas Pesan ke saya untuk masyarakat siapkan alat-alat budaya sebanyak 500 item, tapi anehnya pergi beli alat budaya lain, bukan alat budaya dari suku unaukam, karena DPAnya keluar atas nama suku una-ukam tempat Belanja di Distrik langda, tetapi uang keluar sekecap ubah program tidak sesuai dengan Program di DPA, dan saya sebagai anak pribumi ditipu oleh mantankepala Dinas Pariwisata.dan sebelum dana keluar saya pernah buat RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) dan bawah ke Mantan kepala Dinas, sekalian kasih keala Kepala Bidang dinas tersebut.

    Dan sekarang masyarakat yang siapkan lat-alat budayakan Tanya saya” kapan dating Belanja Barang kah dari orang Dinas Pariwisata Kabupaten yahukimo, ini alat-alat kami sudah siapkan sampai saat ini orang dinas belum dating beli alat budya yang kami siapkan” saya katakana belum ada info dari orang kantor jadi bapa, ibu dorang sabra saaja nanti saya kasih info baru kalau ada info baru dari dinas.tetapi kenyataannya saya cek di kantor uang itu sudah alihkan dan belanja alat budaya lain di jayapura.

    Dana OTSUS yang sudah di DPAkan adalah sebesar RP 150.000.00; untuk belanja Budaya dari una-ukam TEMPAT BELANJA DI DISTRIK LANGDA, tetapi pegi beli alat budaya lain di jayapura. Saya sendiri kesal karena mantan kepala dinas sudah pesn ke saya bahwa tolong siapkan alat-alat budaya sebanyak 500 item, ini yang saya kesal karena masyarakat sudah siapkan tapi pergi beli alat budaya di tempat lain, dan alat itu bukan budaya orang una-ukam dan masyarkat Yahukimo tapi alat budaya itu budaya lain, kalau begini kapan lestarikan budaya Yahukimo?

    Tidk hanya itu persamaan dengan itu juga di DPA ada suku lain juga yang masuk yaitu suku Mek TEMPATNYA belanjanya di Distrik Nipsan, dengan dana OTSUS yang  dialokasikan adalah sebesar RP 150.000.000; dan waktu yang sama juga belanja alat di jayapura, alat itu bukan lat budaya dari suku Mek tapi beli alat dan bahan dari suku lain punya, dan ini fakta kebohongan para pejabat terhadap masyarakat dua suku tersebut diatas, dan kebohongan terhadap masyarakat Yahukimo, karena belanja alat budaya di tempat lain.sewaktu belanja barrang di Jayapura tidak lipatkan beberapa staf tapi pergi belanja 2 staf dan 1 kepala Dinas, Maka segera periiksa dana yang salahgunakan oleh bebrapa onum pejabat tersebut diatas.

    Atas kejadian diatas ini saya cerita dengan staf kantor, malah saya dapat diusir dari kantor.pertanyaan saya adalah apakah ada etika di dinas atau tidak, Karen masyarakat dating Tanya di kantor malah dapat usir dari kantor, ini aneh para ASN yang kerja di Birokrasi tunjukan sikap yang tidak baik kepada masyarakat.  Dan praktek-praktek yang sedang terjadi di Bumi Cenderawasih. Dan ini salah satu contoh yang tidak baik saya terima di ruang kantor Dinas Pariwisata Kabupaten yahukimo, kenapa saya dapat usir dari dalam ruangan, dengan nada yang kasar tehadap saya, padahal saya perlu koordinasi karena saya ketua sanggar di bidang seni dan budaya. Kalau begini kita mau pergi Tanya di Dinas mana, setau saya Budaya itu di tangani oleh Dinas Pariwisata tapi saya dapat usir dari ruangan kantor.

    Pesan dari saya sebagai Ketua sanggar seni budaya una-ukam, adalah Pertama para pejabat jangan tipu masyarakat Papua, saya merasa ditipu oleh orang dinas, dan saya rugi di sisi lain karena sudah pesan alat kepada masyarakat, dan segera usut dana sebesar RP 300.000.000; yang tidak belanjan sesuai dengan DPA, tapi alihkan dan belanja di tempat dan budaya juga budaya orang lain. Kedua saya tidak terima saya usir dari ruangan dinas pariwisata kabupaten Yahukimo.

    Semoga hal yang alami oleh saya diatas tidak akan terulang kepada ketua sanggar  di seluruh tanah papua, dn susku-suku yang ada di tanah papua.

     

    GEREJA GJRP, JEMAAT MARANATHA DEKAI MELAKUKAN PELETAKAN BATU PERTAMA DI IBUKOTA DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO

    Gereja Jemaat Reformasi Papua (GJRP) PAPUA, Jemaat Marantha Dekai Kabupaten yahukimo melakkan Peletakan batu, pada tanggal 12 oktober 2016, tepat pukul 12.04 waktu Yahukimo untuk membangun 3 Gedung di antaranya: Gedumg Gereja, Gedung Pastori, Gedung Pelayan, dala Pembangunan 3 gedung ini menelan Dana sebesar RP 6 Milyar lebih.

    Panitia Pelaksana pembangunan gedung gereja Paulus Maling mengatakan awal dana untuk peletakan batu pertama adlah sebesar RP 30.000.000; bersumber dari Jemaat Maranatha Dekai Yahukimo, dan hari Peletakan Batu Pertama tetapkan tanggal 12 ktober 2016.

    Dalam peletakan batu pertama beberapa perwakilan juga turut hadir dianataranya, Pemerintah Kabupaten Yalimo yang diwakili oleh Yafet Kepno,S.Kes, 4 Klasis Wilaya GJRP diantaranya kalsis Bomela, Klasis Langda Klasis Sumtamon dan Klasis Nipsan masing-masing kalsis melakukan peletakan batu  dan selanjutny Pengurus PGGY, Bupati, Utusan Sinode wilayah una-ukam, dan pengurus PBH. dan ada beberapa suku antara lain suku una, kopkaka, arumtap, aripkot, mamkot dan momuna, Base, yali dan mek.

     

    Dalam kesempatan itu dihadiri Bupati dan MUSPIDA Kabupten Yahukimo, dan dalam sambutan Bupati Abock Busup, MA mengatakan bahwa, Gereja GJRP merupakan Jemaat tetap dan terbesar di Yahukimo maka pertaa harus mulai sendiri dari Jemaat maka Pemerintah dalam Keemimpinan ABock Busup, MA akan bantu dana, karena Gereja Buka duluan pemerintah masuk melalui itu.

    Dalam sambutan juga sampaikan pemerintah kabupaten yahukimo juga aka bangun pusat perdagangan di wilayah pegunungan tengah khususnya di Yahukimo, yaitu perdagangan lewat laut dari jawa langsung ke Agats ke Yahukimo dan menuju ke kabupaten Wamena dan pegunungan tengah, dan juga akan bangun bndara dan buka rute penerbangan dari Yahukimo-Makasssaar ke Jakarta.

    Sisi lain Bupati abock  juga ijinkan untuk masyarakat asli yahukimo siapkan mobil angkutan kota dari bandara Nop Goliat Dekai untuk angkut penunmpang dari dn ke tempat tujuan di yahukimo, dan yang lain bupati akan perhatikan orang asli yahukimo dan diluar yahukimo bupati tidak perhatikan.

    Kolonialisme Indonesia dan Pelanggaran HAM Adalah Satu Kesatuan

    Kolonialisme Indonesia dan Pelanggaran HAM Adalah Satu Kesatuan

    Akar segala pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di West Papua adalah kolonialisme. Dimana ada kekuasaan kolonial, disitu ada pelanggaran HAM. Kolonialisme dan Pelanggaran HAM adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pohon kolonialisme yang berakar dan bertumbu kuat diatas tanah jajahan akan selalu menghasilkan buah-buah kolonialisme, salah satunya pelanggaran HAM. Itu sudah menjadi hukum alam. Itu konsekuesi logis. Itu rumus pasti. Kolonialisme hanya punya tujuan memusnahkan penghuninya, dan menguasai wilayahnya. Itulah Indonesia di West Papua saat ini. Indonesia adalah penjajah dan pelanggaran HAM adalah praktek dari penjajahan itu sendiri.

    Siapapun manusia di dunia ini, haruslah memaklumkan diri, organisasi dan negaranya, bahwa Papua yang terus berdarah-darah adalah akibat Indonesia masih bercokol diatas tanah Papua. Itu kesadaran yang benar. Itu suatu bentuk pengakuan jujur. Tanpa pengakuan bahwa Indonesia adalah penjajah yang sedang menjajah Papua, jangan bermimpi selesaikan pelanggaran HAM Papua. Tidak akan pernah selesai-selesai. Sebab, advokasi HAM dari kasus demi kasus tanpa kesadaran Indonesia sebagai penjajah yang menjadi aktor pelanggar HAM adalah persis membersihkan dahan dan daun kering dari pohon penjajah agar lebih bertumbu besar dan lebat.

    Sebagai sesama manusia, anda berhak membela dan menggugat kemanusiaan yang korban di depan mata anda. Sebagai advokat kemanusiaan, anda berhak membela korban pelanggaran HAM karena itu profesi anda. Tetapi itu tidak akan pernah memberi efek jerah, apalagi menghentikan keberlangsungan pelanggaran HAM di bawa kolonialisme Indonesia. Sebab hukum dan segala undang-undangnya adalah prangkat kolonialisme Indonesia. Tidak akan ada hukum berkeadilan bagi rakyat berstatus jajahan. Tidak akan pernah. Apalagi, dan ini yang najis, memberikan wewenang kepada kekuasaan kolonial untuk mengadili praktek kolonialismenya. Ini kalau bukan mimpi di siang bolong berarti gila. Menyerahkan dan mendukung apalagi mengemis Indonesia untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM di West Papua, sementara dialah pelaku yang telah melanggar, sedang melanggar dan akan terus melanggar HAM dengan motivasi kolonialisme yang sudah tertata dan tertanam dalam kekuasaanya di West Papua.

    Kolonialisme Indonesia harus mengakui bahwa ia sedang menjajah West Papua. Dan kita, bangsa Papua harus sadar bahwa bersama dengan Indonesia kita akan habis. Dan, dunia harus sadar bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di West Papua selain Indonesia harus angkat kaki dari tanah Papua, dan biarkan orang Papua menata hidup dan bangsanya tanpa kolonial Indonesia. Pengakuan tersebut merupakan suatu bentuk keadilan korban rakyat Papua, dan penghormatan terhadap dasar pembukaan konstitusi Indonesia bahwa “penjajahan diatas dunia harus dihapuskan”.

    Indonesia adalah kolonial. West Papua adalah koloni. Pelanggaran HAM adalah hasil Kontradiski antara bangsa kolonial dan koloni. Itu alamiah. Dimana manapun terjadi. Indonesia sedang menjajah Papua bukanlah penilaian subjektif. Dan, orang Papua sedang berjuang untuk merdeka dari kolonialisme adalah kebenaran yang berdasar pada kebenaran religi, filsafat, estetik, dan ilmiah. Sehingga siapapun yang mendukung Indonesia, ia berada di barisan pembohong, perusak, pembunuh, pengacau, dan segala bentuk kolonialismenya. Dan, siapapun yang melawan kolonial Indonesia ia sesungguhnya tergolong manusia yang mendasari hidupnya dengan penuh kebaikan dan kebenaran.

    RAKYAT PAPUA MENDUKUNG MASALAH PAPUA BAWAH KE MEJA PBB 

    ​Puluhan ribu rakyat Papua di Jayapura, Timika, Manokwari, Yahukimo, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Sorong, Senin (19/9/2016) beraksi menunjukkan dukungannya pada Koalisi negara-negara Pasifik untuk West Papua yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri Papua dan pelanggaran HAM ke Sidang Majelis Umum PBB, yang berlangsung hingga 25 September mendatang.
    Di Jayapura, aksi yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berlangsung di halaman Rusunawa Universitas Cenderawasih, Perumnas III Waena, dihadiri lebih dari seribu orang. Aksi mimbar bebas tersebut diisi oleh doa, pidato-pidato politik dan sosialisasi proses advokasi isu politik Papua di sidang Majelis Umum PBB.
    Badan Pengurus Pusat KNPB, yang diwakili oleh Agus Kossay dan Mecky Yeimo, khusus menyoroti peran koalisi negara-negara Pasifik untuk Papua Barat yang sedang mendorong isu West Papua untuk dibicarakan di sidang Majelis Umum PBB.

    “Proses ini menunjukkan perjuangan kita tidak berhenti di Melanesian Spearhead Group (MSG). Enam negara (Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga, dan Nauru) adalah negara-negara yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB,” tuturnya di hadapan massa aksi yang setia berpanas-panasan sejak pukul 13.00 hingga selesai.

    Menurut Agus Kossay, rakyat Papua memang sudah memiliki hubungan keakraban dan pergaulan di Pasific (Melanesia) sejak dahulu sebelum Indonesia mengambil alih wilayah Papua sebagai koloninya. “Ras Melanesia sudah melakukan kerja sama dalam aspek baik secara politik dan social budaya di Pasific Selatan,” ujarnya. 
    Namun, lanjut Kossay, kontak-kontak insentif semakin berkurang ketika Indonesia menganeksasi Papua sejak 1963 hingga pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. “Lalu Indonesia memblokade komunikasi rakyat Papua dengan Pasifik,” tuturnya.

     

    Dikatakan Kossay 54 tahun Indonesia menggunakan kekuatan kolonial untuk membatasi dan memisahkan rakyat Papua dari pergaulan dengan rakyat Melanesia di Pasifik, baik di forum regional maupun dalam sosial budaya.

    “Padahal hubungan itu sudah dilakukan sejak tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka secara politik tahun 1945. Bahkan wilayah Nederland New Guinea (kini Papua Barat) pernah ikut terlibat secara resmi bergabung dalam South Pasific Confrence sejak 1947 hingga 1962,” ujarnya sambil menambahkan bahwa terdapat semangat untuk membebaskan wilayah-wilayah Pasifik dari penjajahan, dan membentuk pemerintahannya sendiri, di dalam konferensi tersebut.

    Sementara itu Sekretaris I KNPB Pusat, Mecky Yeimo dikesempatan yang sama menghimbau agar rakyat Papua tetap bekerja keras untuk perjuangan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang dihargai oleh bangsa lain di dunia, juga sebagai keluarga Melanesia dan Pasifik.

    “Kami rakyat Papua Barat juga mendukung penuh Pasific Island Forum (PIF) dengan harapan para pemimpin negara memperhatikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541,” katanya.
    Mereka juga mendesak PBB agar segera mengirim tim pemantau Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination) sesuai dengan deklarasi Westminster 3 Mei 2016 di Inggris. “Karena, pelaksanaan PEPERA tahun 1969 cacat hukum dan moral serta melanggar prinsip-prinsip act of free choice dalam perjanjian New York Agreement 1962,” tegas Mecky.
    Aksi serupa berlangsung di beberapa daerah dalam bentuk turun ke jalan maupun mimbar bebas di sekretariatan. 
    Menurut keterangan Mecky Yeimo kepada Jubi, aksi secara umum berlangsung lancar walau beberapa penghadangan yang terjadi terhadap aksi turun ke jalan. “Ribuan orang di Yahukimo berhasil melakukan aksi, namun 13 orang semapt ditangkap aparat kepolisian, 5 diantaranya anak-anak, namun sudah dikelaurkan sore tadi. Merauke juga mengalami penangkapan sebanyak 82 orang, dan sudah dikeluarkan sore pukul 5 tadi,” ujar Mecky.(*)

    UNDANGAN,RESMI UNTUK RAKYAT PAPUA

    ​HIMBAUAN  LANJUTAN  UNDANGA  RESMI  KNPB :
    Kami   seluruh  Rakjat  Papua  Barat  selaku  Pemilik  Bangsa ,  wajib  turun  jalan  jika  adanya  Agenda  kami   di  Luar  Negri   secara   Internasional  pada  19 . Sebtember . 2016 ,
    Maka  Rakjat  Akan  wajib  memadati   Lautan  Manusia  tanpa  rasa  minder  dengan  alasan  apapun  di  Medan  Perjuangan  masing-masing
    Sehinga  sewaktu  inilah  waktu  Rakjat  Bangsa  Papua  Barat  sebab  Kemerdekaan  kami  sudah  di  Ambang  Pintu ,
    Oleh  sbb  itu  kami  mohon  bagi  teman  yang  memiliki  Akun  Fb  wajib  sampaikan  info  tentang  turun  jalan  ini  pada  sesama  anda  masing-masing ,
    S A L A M    R E V O L U S I .

    HIMBAUAÑ UMUM BANGSA PAPUA.

    ​HIMBAUAN UMUM 
    Seluruh masyarakat Papua yang ada di wilayah Yahukimo, informasi ini serius dan sangat penting, tolong diperhatikan dan diikuti baik.

    Hidup kita orang Papua hari ini ada di dalam target orang-orang jahat (NKRI) yang datang dari luar cari makan diatas tanah Papu.

    Tujuan TNI POLRI dan pemerintah indo melayu ada beberapa hal:

    1. Pemerinta indo melayu  merebut tanah Papua dan hilangkan ras melanesya 
    2. Papua Referendum tidak bole suara Papua merdeka menang

    3. Marjinalkan (kurangi) jumlah penduduk

     Orang papua supaya orang papua tidak bole bicara papua merdeka, bicara papua merdeka pun mudah diamankan.

    1. Dukungan Hak Penentuan nasip sendiri oleh dunia internasional semakin kencang. Kampanye Papua merdeka wilayah eropa telah berhasil dan wilayah pasifik, semakin kencang tidak bisa indonesia bendung kekuatan sesama ras kita pasifik, awalnya hanya Melanesya (Vanuatu, solomon Islan, Kanaki)  yang dukung Papua medeka, tetapi hari ini wilayah pasifik mulai  bersatu, Melanesya Poloesya dan Mikronesya (17) negara, bahkan masyarakat kulit hitam di seluruh dunia mulai bersatu dan dukung Hak Penentuan Nasip Sendiri 

    Karena itu indonesia hari ini militer bin lakukan:

    a.  Penculikan

    b. Tabrak lari

    c. Melalui obat di rumah sakit

    d. Melalui makan minum

    e. Melalui KB

    Angka kematian sangat tinggi di 

    Yahukimo dan di seluruh tanah Papua untu mencapai target Pemerintah NKRI melalui militernya

    Menghabiskan orang Papua jadi mulai hari ini, waspada tinggi dan

    bikin kebun tanam pisang, singkong/ makanan tradisional kita

    Orang Yahukimo sadar kebiasaan manja makan makanan toko, hidup bergantung dengan uang pemerintah.

    SEMUA ORANG YAHUKIMO WAJIB

    1. BIKIN KEBUN
  • JAGA KESEHATAN

  • KURANGI KELUAR MALAM

  • KURANGI MAKAN DI RUMAH MAKAN

  • HATI-HATI BAWA KENDARAAN

  • KURANGI KEBIASAAN BURUK

  • Apa yang saya sampaikan ini harap diperhatikan dan diikuti demi keselamatan diri anda sendiri dan keluarga anda dan semua orang asli Papua di Yahukimo.

    Dan Pesan saya ini diteruskan/disampaikan juga keluarga anda masing-masing.

    Wa….selamat berjuang.

    Check it out

    http://wwwmariamaling.tumblr.com/post/150114515444/kenapa-jakarta-selalu-gagal-membangun-papua

    SOSIALISASI BERDANA DANA DESA DI KABUPATEN YAHUKIMO 

    ​SOIALISASI DANA DESA KABUPATEN YAHUKIMO 

    Suasana halaman kantor Distrik Ibukotaa Kabupaten Yahukimo Ramai , tidak sama dengan hari-hari biasaya, karena semua masyarakat yahukimo khusus dari 3 Distrik masing-masing Distrik  Dekai Kota, Distrik Seradala, Distrik  Sumo, ramai karena sosialisasi dana desa tahun anggaran 2016, yang difasilitasi oleh IBU KEPALA DISTRIK RUT AYOMI, SE.

    Dalam acara ini dihadiri pula Kepala distrik Seradala, Kepala Distrik Sumo, Kepal Distrik dekai Kota, kepala Distrik Langda Yesaya Bitibalyo, S.Sos, dn dihadiri pula lebih dari seratusan kepala kampung.

    Di dalam sosialisasi dana desa ini pembawah adalah Kepala BPMK Kabupaten yahukimo, dan dihadiri oleh beberapa Staf, dalam sosialisasi ini kepaala BPMK sampaikan bahwa dana yang digunakan hati-hati krena semua lembaga Negara akan pantau dan control untukdan desa di seluruh Indonesia termasuk kabupaten Yahukimo

    Dalm penyaluran dana desa akan lipatkan beberapa pihak diantaranya, Pihak Kepolisian, DPRD, BANK, KPK, BPK, dan Lembaga lain yang akan mengontrol dana ini supaya dana desa.

    Harapan Ibu kepala Distrik RUT AYOMI, SE untuk Ibukota dekai Kabupaten yahukimo

    Terima dana desa besar ini bisa dimanfaatkan baik, dn digunakan untukkemakmuran rakayat

    Sebelum dana terima penting sekali aparat desa dan jajarannya  harus tau tugs pokok pemerintahan desa.

    Tanggapan masyarakat tentang dana desa

    Salah satu kepala kampung seradala Desa teret menyamaikan terima kasih kepada ibu Kepala Distrik Karena melalui sosialisasi ini para kepala desa bias mengetahui alur tahapan penyaluran dana desa, kedepan setiap distrik harus lakukan semacam ini bila perlu setiap kampung juga harus melakukan pembinaan.

    Kepala kampung Yalar dari Distrik langda juga sangat bangga karena, sebelumnya tidak dilakaukan di kantor distrik taapi biasa lakukan kegiatan d aula pendidikan, tetapi ibu kepala distrik membuka cara baru dikantor distrik untuk sosialisasi dana desa, dan kami dari desa Yalar Distrik langd bias mengetahui cara penyaluran dan penggunaan dana di kampugn-kampung.

    COLONIAL POLICE FORCES KEBURUTALAN in Serui INDONESIA DECEMBER 1, 2015.

    <span title=”KEBURUTALAN APARAT KEPOLISIAN KOLONIAL INDONESIA DI SERUI 1 DESEMBER 2015.

    “>COLONIAL POLICE FORCES KEBURUTALAN in Serui INDONESIA DECEMBER 1, 2015.

    <span title=”Korban Meninggal Dunia

    “>Victim Dies

    1. Herman Erik Manitori
    Herman Manitori usually Erik Known Manitori (33 years old (1982), was shot at 06:26 CEST, in the second leg and broken, were shot at near the back of the waist, then used a bayonet defense of the chest near the base of the neck to the abdomen with a waist limit, defended again from <span title=”dada kanan atas menurun dan menyamping ke kiri bawah perut. Kepala dipukul dengan popor Senjata sampai hacur sehingga isi otaknya keluar, dan mata kanan dicungkil.Dia meninggal dalam truk Brimob akibat penyiksaan sadis yang diterimanya.

    “>upper right chest downhill and sideways into the lower left abdomen. Head hit with the butts of guns to hacur so that the contents of his brain out, and the right eye in the truck Brimob dicungkil.Dia died as a result of sadistic torture he received.

    <span title=”2. Yonas Manitori

    “>2. Yonas Manitori

    Yonas Manitori (38 years, (1977) Deputy Commander of the TPN-OPM, Yonas is the older brother of Herman Manitori.Yonas Manitori shot in the stomach and chest translucent translucent rear belakan.Seketika it also Yonas tempatkejadian.Sekitar died at 6:28 o’clock, Yonas <span title=”ditembak mati paska terjatuhnya Herman Mamnitori dan Yulianus Robaha.

    “>shot dead after terjatuhnya Mamnitori Herman and Julian Robaha.

    <span title=”3. Darius Anderibi

    “>3. Darius Anderibi

    <span title=”Darius Anderibi (45 tahun) perwira TPN-OPM.Tertembak, sekitar pukul 06:28 bersamaan dengan Yonas Manitori, di paha kiri sehingga paha putus dan hanya kulit sebagian yang tahan.Darius Meninggal karena kehabisan darah.Dia diperkirakan ditembak Pakai senjata Beramunisi Besar.

    “>Darius Anderibi (45 years old) TPN-OPM.Tertembak officers, around 6:28 pm along with Yonas Manitori, on the left thigh to thigh skin broke and only partly tahan.Darius Died run shot Wear darah.Dia estimated unexploded weapons Besar.

    <span title=”4. Yulianus Robaha

    “>4. Julian Robaha

    <span title=”Yulianus Robaha (50Tahun) ajudan Komandan, Herman Manitori, Tertembak pukul 06:27 paska terjatuhnya komandannya Herman Manitori.Yulianus Robaha tertembak di kedua lutut dan tak mampu bangkit lagi untuk berdiri.

    “>Julian Robaha (50Tahun) adjutant commander, Herman Manitori, at 06:27 Shot after its commander Herman terjatuhnya Manitori.Yulianus Robaha shot in both knees and was unable to rise to his feet.

    He then offered up in the truck Brimob and tortured in the truck, cut the legs right knee and groin until putus.Bahkan his left leg dumped somewhere and there are only pahanya.Perutnya torn from the waist towards the right direction towards the left waist, until the rope <span title=”perutnya terbuang keluar.

    “>stomach flushed out.

    <span title=”Yulianus Juga meninggal dalam truk Brimob akibat disiksa begitu sadis.Mayatnya dibawa oleh Brimob ke RSUD serui untuk dijahit kembali.Hanya kaki kiri yang tidak ada karena dipotong dan dibuang oleh Brimob Polres Yapen.

    “>Julian also died in the truck so sadis.Mayatnya Brimob after being tortured by Brimob brought to the hospital for stitches kembali.Hanya Serui left foot that does not exist because it is cut and discarded by the Police Mobile Brigade Yapen.

    <span title=”Korban-Korban Luka Berat Yang Tertembak sedang kritis :

    “>Victims of Serious Injury The Shot was critical:

    Time remaining at around 06:29 to 6:40 another victim fell, due to the brutality of the Police Mobile Brigade Yapen. <span title=”Berikut nama-nama korban luka-luka berat yang mengakibatkan cacat fisik:

    “>Here are the names of victims of serious injuries resulting in physical disabilities:

    <span title=”1. Agus Manitori

    “>1. Agus Manitori

    Agus Manitori (23 Years) TPN-OPM officers. Shot because running was about helping Herman Manitori. When the members of Brimob brutally menenbak toward her, but she ran toward the front of the police car to take refuge. <span title=”Di saat berlari hendak berlindung dia tertembak di kaki kirinya dan peluru bersarang didalam.

    “>At the time running about to take refuge he was shot in the left leg and the bullet lodged inside.

    <span title=”Ketika Brimob hentikan tembakan dia segera berlari mendukung Herman dan hendak masuk hutan namun dia ditembak lagi di kaki kiri dan tembus.Dia masih berlari sehingga dia kembali tertembak di Paha tembus sebelah sedangkan Herman Manitori kembali terkena amunisi di belakannya.

    “>Brimob shot when he ran stop supporting Herman and about to enter the forest, but he was shot again in the left leg and tembus.Dia still running so he was shot in the thigh translucent back door while Herman Manitori back exposed backside ammunition.

    <span title=”Agus terjatuh bersama Herman namun kembali bangkit berdiri dan membawa lari Herman tapi kemudian dia ditembak lagi di pergelangan kaki kanan dan peluru bersarang didalam.

    “>Agus fell along Herman but returned to his feet and ran away with Herman but he was shot again in the right ankle and a bullet lodged inside.

    When that Agus was not strong anymore and fell along with Herman, so Herman as Komantan ordered Agus to leave him in order to stay alive Agus. Agus did not accept the request and to support a Herman Herman but firmly told Agus go. <span title=”Kata Herman, “ini perintah” akhirnya agus Manitori lari masuk Hutan meninggalkan Herman sendirian.

    “>Herman says, “this command” agus Manitori finally ran into the forest to leave Herman alone.

    <span title=”Disaat lari masuk hutan Agus tertembak lagi di lengan atas kirinya dan peluru bersarang di dalamnya/tidak tembus sebelah.Dia juga tertembak di perut tapi hanya diluar kulit sehingga meninggalkan luka cukup besar di perut samping kiri dekat pinggang.

    “>While running into the woods Agus was shot again in his upper left arm and the bullet lodged in it / do not penetrate sebelah.Dia also shot in the stomach but just outside of the skin, leaving a fairly large wound on the left side of the abdomen near the waist.

    Agus was seriously wounded, but refused further treatment referrals to Biak. According to Agus Manitori the medical personnel who perform medical services is very slow. They do not do service pengobatan.Pengobatan first victims all received was from the Hospital Randawaya. While hospitals Serui just plug fluid but a drug that is inserted into the body is just as ruthless as the Indonesian military killed many Papuans. <span title=”Hal ini nampak dari pelayanan medis yang diberikan, kami tidak dilayani dengan rutin dan baik.

    “>This is apparent from the medical services provided, we are not serviced regularly and well.

    <span title=”2. Yance Manitori

    “>2. Yance Manitori

    <span title=”Yance Manitori (26 tahun) komandan logistik tertembak di pergelangan kaki kiri dan kanan serta juga di lutut kiri.Yance Tertembak saat hendak menolong Agus Manitori dan Korban Termbak lainnya.Peluru bersarang dalam kaki kiri dan kanan.

    “>Yance Manitori (26 years old) logistics commander was shot in the left ankle and right knee and also in kiri.Yance Shot while trying to help Agus Manitori and Victims Termbak lainnya.Peluru lodged in the left and right legs.

    Although critical, Yance refused Biak referred to hospitals to receive medical treatment. According Yance medical staff on duty / perform medical services and drugs are inserted into the body is just as ruthless as the Indonesian military killed many Papuans. <span title=”Hal ini nampak dari pelayanan medis yang diberikan, kami tidak dilayani dengan rutin dan baik.

    “>This is apparent from the medical services provided, we are not serviced regularly and well.

    <span title=”3. Paulinus Wororowai

    “>3. Paulinus Wororowai

    Paulinus Wororowai (26 Years) ajudankomandan logistics II.Dia shot from translucent rear rib loin. The shooting resulted in one rib broken and another bullet lodged in the body. <span title=”Paulinus kritis dan sedang dikirim ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan yang serius.

    “>Paulinus critical and is being sent to hospitals Biak to get serious treatment.

    <span title=”4. Anton Toni Runaweri

    “>4. Anton Toni Runaweri

    Toni Runaweri (43 years old) TPN-OPM officer who was shot in the neck rear side penetrating the jaw and jaw mulut.Tulang Patah.Mulut left and right can not be driven so that, Toni Runaweri while being fed through selang.Toni assistance in critical condition and is being <span title=”dirujuk ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis secara serius.

    “>referred to Surabaya to get medical treatment seriously.

    <span title=”5. Sakarias Torobi

    “>5. Sakarias Torobi

    Sakarias Torobi (35 years old) II logistics commander, was shot in the left leg and broken. <span title=”Tulang kaki hancur dan peluru yang lain bersarang dalam kaki, namun kemudian pada tanggal 6 menjalani operasi dan sudah dikeluarkan di rumah sakit biak.

    “>Shattered leg bone and another bullet lodged in the leg, but later on the 6th underwent surgery and has been issued in the hospital multiply.

    <span title=”6. Alius Karimati

    “>6. Alius Karimati

    Alius Karimati (45 Years) civilians who were victims of shootings by officers Brimop the serui.Saat Police conducted brutal shooting that he wanted to get out into the woods, but was eventually shot by a stray bullet in the back of a translucent palms forward. <span title=”Kondisi Alius menderita sakit dan teriak kesakitan.Alius Karimati juga Menolak rujukan berobat di Biak.

    “>Alius Condition sick and shouted kesakitan.Alius Karimati also Refusing referral treatment in Biak.

    7. David Luther Ayomi
    David Ayomi (53 Years) TPN-OPM.Tertembak officer in the hand and shoulder. Bones broken hand and another bullet hit in the shoulder bersanrang deep into. <span title=”Luka serius dan dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

    “>Seriously injured and referred to hospitals Biak to obtain further medical treatment.

    8. Pilemon Ayomi
    Pilemon Ayomi (49 years old) TPN-OPM.Pilemon officer was shot in the hand and the hand bones broken. Serious injuries and underwent treatment at the Hospital umun dareah Biak.

    WhatsApp Messenger: Android + iPhone + Nokia + BlackBerry + Windows Phone

    Hai,

    Saya baru saja mengunduh WhatsApp Messenger di Android saya.

    Ini adalah aplikasi pesan di smartphone yang menggantikan SMS. Aplikasi ini bahkan membolehkan saya mengirim gambar, video, dan multimedia lainnya!

    WhatsApp Messenger tersedia untuk Android, iPhone, Nokia, Windows Phone, dan BlackBerry. Tidak usah repot mengingat nomor PIN atau nama pengguna- WhatsApp bekerja seperti SMS tetapi menggunakan layanan data Internet Anda.

    Dapatkan sekarang dari https://www.whatsapp.com/download/ dan ucapkan selamat tinggal pada SMS!

    Posted from WordPress for Android

    SEJARAH TERBENTUKNYA YAYASAN KASIH PERSAUDAAN MOOLEENBROEK (YKPM) DI PAPUA

    YAYASAN YKPM DI PAPUA

    SEJARAH TERBENTUKNYA YAYASAN KASIH PERSAUDAAN MOOLEENBROEK (YKPM) DI PAPUA
    KATA PENGANTAR
    Puji dan syukur dipanjatkan pada Allah Bapa Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, bahwa berkat dan rahmat-Nya, maka Dewan Pengurus Pusat Yayasan YKPM di Papua, dapat menyelesaikan terbentuknya Yayasan. Dampak terbesar dari Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 adalah Yayasan harus bersifat terbuka bagi masyarakat, baik dalam laporan kegiatan maupun keuangannya.
    Adanya harta yayasan yang terpisah dari Pemilik atau pendirinya, memungkinkan dilakukannya akuntabilitas secara transparan. Hal ini membuka peluang bagi publik untuk mengawasi kegiatan Yayasan. Jadi Yayasan harus memiliki pembukuan yang baik. Kemudian juga Yayasan harus menyesuaikan kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri dengan tujuan yang akan dicapai, dan Yayasan harus menyesuaikan Organ Yayasan dan Anggaran Dasar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
    Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka status hukum Yayasan sebagai badan hukum semakin menguat. Sebagai badan hukum, Yayasan cakap melakukan perbuatan…

    View original post 7,914 more words

    JEMAAT MARANATHA DEKAI MERAYAKAN HUT GEREJA GJRP YANG KE-32

    Jemaat Maranatha Dekai Kabupaten Yahukimo, merayakan HUT gereja GJRP yang ke-32 di Gedung Gereja beralama belakang telkomsel ibukota dekai kabupaten yahukimo, suasana sangat meriah karena beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat, Panitia HUT ke-32, dan Jemaat.hampir semua halaman gedung gereja dan dalam gedung gereja penuh dengan jemaat karena, tanggal 25-06-2016 merupakan puncak perayaan HUT GJRP ke-32.
    Sejak pagi jam 05.00 waktu papua semua unsur pimpinan tingkat jemaat sudah ada di halaman gedung gereja karena, panitia pelaksana HU GJRP ke-32 sudah rencanakan untuk bakar batu, dalam suasana ini beberapa ibu-ibu dan pemudi sangat sibuk dengan pembersihan hasil kebun untuk masak dan makan bersama semua jemaat.
    Saya sedang Tanya kepda beberapa korsponden yang turut hadir dalam kegiatan ini, jemaat sangat ukacita karena adanya gereja, kami yang duluhnya hidup dalam kegelapan kami bia terima Yesus sebagai sang penebus melaui pemberitaan injil di wilayah SUKU UNA-UKAM, SUKU MEK,SUKU YALI,SUKU WALAK,an beberapa suku yang ada dalam gereja GJRP.
    Ibadah di mulai pa jam 11.00 siang hari di dalm ibdahnya dalam khotbahnya sampaikan bahwa setiap anggota jemaat akan tanggungjawab besar di hdapan yesus, maka sekarang saatnya percaya kead Yesus, unuk memperoleh hidup yang kekal.
    Dalam acara ibadah sangat meiah karena beberapa lombah yang dibawahkan adalah pemberian hadiah kepada group yang menang, dianataranya:
    1. Juara 1-3 bola volley
    2. Juara bola kaki 1-3
    3. Juara CCA 1-3
    4. Pemberian hadiah dari setap jemaat kepada jemaat lain (sesame anggota jemaat)
    Jemaat Maranatha dekai sendiri bentuk panitia tanggal 24 mei 2016 s/d 25 juni 2016 telah melakukan beberapa kegiatan yaitu,Bola kaki,Bola volley, bola kasti, lopa makan pinag, lompa lari sarug, lompa lari lompa panahan, dll.
    Untuk kedepan panitia ini harapkan mantapkan kepanitiaan dan kerjsm yang penting untuk memajukan gereja GJRP dan pelayanan dalam jemaat di tubuh Maranatha dekai yahukimo.akhir kata”SELAMAT MERAYAKAN HUT GJRP KE-32”
    Penulis:RICHSON ARUMAN

    KOLAM ALAM BENTUK LOVE ada di Distrik Bomela dan AIR TERTJUN

    Di papua sangat unik berbagai ragam budaya,alam,dan masih banyak lagi, salah satu penaroma tersendiri adalah di Distrik Bomela Kabupaten yahukimo ada kolam alam yang terbentuk kasih sayang (LOVE), TEMPATNYA ada di gunung ULKON (puncak Carteenz),bagi yang ingin berkunjung di sana harus naik pesawat dari Jayapura,Wamena atau dari Yahukimo Ke Bomela adapun bisa jalan kaki dari ibukota Yahukimo Ke BOMELA dengan waktu tempuh 2 hari ,tapi untuk naik pesawat dari 3  kota ke Bomela 45 menit untuk menikmati  kolam alam love yang ada di distrik Bomela, dan gunung Ulkon sendiri suhunya sangat dingin,maka para penggemar kolam alam love harus punya persiapan seperti jakaet dan beberapa fasilitas yang bisa gunakan sewaktu ada di gunung ULKON,dan kolam ini salah satu kebanggaan masyarakat Bomela, karena para wisatawan bosa datang lihat di kolam alam b3ntuk love ini.

                 Bulan hanya itu tetapi ada juga air TERJUN ya mencapai 2 KM nama air terjun itu adalah KALI TERJUN DING,ya berada di bagian utara distrik Bomela,untuk mendapat penaroma air terjun ini bisa tempuh 5 jam sampai di tempat tujuan.dan air terjuan ini ada dua air terjun sungai yang sama, maka para wisatawan bisa berkunjung di area ini.

    Untuk pergi lihat kolam alam love dan air terjun yang ada di distrik Bomela bsa hubungi di no ponsel +6282248156908 (whatsapp).

    Posted from WordPress for Android

    Danau LOVE ada di distrik Bomela kabupaten Yahukimo

    Ini slah satu foto LOVE ada di distrik Bomela Kabupaten Yahukimo.

    image

    Posted from WordPress for Android

    DUKUNG ULMWP MASUK MSG, MASSA DUDUKI TEMPAT MAKO TABUNI DIBUNUH.

    Dukung ULMWP Masuk MSG, Massa Duduki Tempat Mako Tabuni Dibunuh

    Jayapura, Jubi – Dalam rangka mendukung ULMWP masuk sebagai anggota penuh di MSG, rakyat Papua menggelar aksi damai di Kota Jayapura, Selasa (31/05/2016). Namun massa yang hendak menggelar aksi di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu ditahan oleh aparat keamanan di sejumlah titik aksi. Massa dari Dok V, Abepura, Expo dan Perumnas III dikumpulkan paksa oleh pihak kepolisian di Putaran Taksi Perumnas III Waena, Kota Jayapura.

    Kordinator aksi, Kobabe Wanimbo dalam orasinya mengatakan bangsa Papua memiliki hak untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri.

    “Bangsa Papua memiliki hak politik yang sama untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri sama seperti saudara lain ras Melanesia di Pasifik Selatan yaitu PNG, Fiji, Salomon Island, Vanuatu dan Kanaki,” teriak Kobabe Wanimbo di hadapan ribuan massa aksi.

    Wanimbo menegaskan, 54 tahun Indonesia menduduki di Papua Barat, hak politik terus dibungkam dan dihancurkan atas keterlibatan kapitalis, imperalisme dan kolaborasi dengan neokolonialisme di Papua. Maka, bangsa Papua Barat harus berjuang untuk memperoleh hak dasarnya yaitu, kemerdekaan penuh melalui mekanisme legal PBB, sebagaimana bisa dilaksanakan pada bangsa-bangsa lain di muka bumi ,yaitu hak menentukan nasib sendiri (Self-Determination) melalui sebuah referendum yang demokratis dan bermartabat.

    Komisi Pasifik Selatan

    Orator lainnya, Mecky Yeimo menuturkan, resolusi PBB No. 1752 yang mensahkan perjanjian New York dan resolusi PBB No. 2504 merupakan pelecehan dan melanggar hak politik orang Papua. Sebab sebelumnya tahun 1945 ketika PBB didirikan, wilayah Papua belum punya pemerintahan sendiri (Non Self Governing Territory) sehingga Papua dimasukan ke daftar non self governing territory pada komisi dekolonisasi PBB (UN 24th Committee).

    “Maka dibentuklah sebuah Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Committee) melalui Perjanjian Canberra tanggal 6 February 1947 untuk mempercepat Pembangunan bagi bangsa-bangsa di Wilayah Pasifik Selatan mulai dari Garis 0° LS di bagian Utara, di Bagian Barat mulai dari Netherlands New Guinea dan Bagian Timur di Vanuatu serta Bagian Selatan di New Caledonia berdasarkan perjanjian Canberra Agreement Pasal 2 ,” jelas Mecky Yeimo.

    Hal ini dilakukan sesuai Piagam PBB Pasal 73 yang disahkan melalui Resolusi PBB No. 1514 dan Resolusi PBB No. 1541 karena Rumpun Bangsa Melanesia tidak sama dengan Rumpun Bangsa Indies (Indos Nesos, Indonesia) maka Belanda mendaftarkan Wilayah Netherlands Indies (Indonesia) dan Netherlands New Guinea (Papua Barat) secara terpisah seperti Netherlands Antilles dan Suriname.

    Dijelaskannya, klaim Indonesia di KMB adalah suatu pelanggaran terhadap piagam PBB Pasal 73 karena tidak menghargai hak penentuan nasib sendiri rumpun bangsa Melanesia (Papua Barat).

    “Dalam Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus-2 November 1945 disepakati bahwa status quo wilayah Nieuw Guinea tetap berlaku dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Masalah kedudukan-kenegaraan Papua Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Tetapi dalam kesempatan yang sama pula status Papua Barat (Nederland Niew Guinea) secara eksplesit dinyatakan oleh Mohammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka,” paparnya.

    Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya tidak akan pernah berhenti selama hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua belum terpenuhi.

    “Hari ini, 31 Mei 2016, kami berdiri bersama rakyat kami menyatakan sikap kami secara damai dan bermartabat,” ujarnya.

    Lima Poin Sikap

    “Perlawanan kami hari ini berdasarkan alasan yang dapat kami pertanggung jawabkan dengan logika hukum dan moral di Indonesia dan internasional,” ungkapnya.

    Dalam aksi ini, disampaikan juga oleh Wanimbo bahwa kehendak bangsa Papua untuk bergabung dalam organisasi sub-regional, Melanesian Spearhead Group (MSG) bagian dari restorasi sosial, ekonomi dan politik bangsa-bangsa Melanesia, di regional Melanesia. Selain itu sebagai bagian dari rumpun Melanesia di Pasifik, hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua diharapkan menjadi  isu yang diangkat dalam pertemuan kelompok negara-negara Afrika, Caribbean, dan Pacific (ACP), di Port Moresby, 30-1 Juni 2016.

    “Negara-negara Afrika dan Karibia dalam sejarah aneksasi West Papua, telah berdiri di PBB menolak hasil rekayasa Pepera (act of free choice) tahun 1969 di West Papua, yang menyebabkan PBB hanya mencatat (take note) hasil rekayasa itu tanpa keputusan tetap,” ungkap Wanimbo.

    Saat ini, menurut Wanimbo adalah masa yang penting mengingat tensi politik yang sangat panas dimana Indonesia terus menciptakan konflik kekerasan, penangkapan aktivis politik, pembunuhan, dan eksploitasi sumber daya alam secara serius.

    Berdasarkan ketiga poin ini, rakyat Papua, yang dimediasi oleh KNPB, lanjut Wanimbo, menyampaikan bahwa : 1) Rakyat Papua melalui sudah siap menjadi anggota penuh MSG, dan berpartisipasi dalam membangun bangsa-bangsa Melanesia sesuai prinsip-prinsip dan komunike MSG; 2). Rakyat Papua meminta kepada negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik yang tergabung dalam ACP agar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua di teritori West Papua; 3). Rakyat Papua mendesak pembebasan tanpa syarat terhadap seluruh tahanan politik, termasuk Steven Itlay yang ditahan di Timika hanya karena memimpin ibadah bagi perjuangan bangsa Papua bersama rakyat Papua; 4). Rakyat Papua menolak TIM Investigasi pelanggaran HAM Yang dibentuk oleh pemerintah kolonial indonesia melalui Menko Polhukam dan Komnas HAM dan  mendukung Tim Pencari Fakta dari Pasifik Islands Forum (PIF) untuk mengivestigasi pelanggaran HAM di Papua ; 5). Hentikan teror dan intimidasi Wartawan Lokal di Papua dan segera membuka akses bagi jurnalis Asing ke Papua.

    DPRP Menyesal

    Ditempat yang sama, Kapolres Jayapura Kota, AKBP. Jeremias Rontini mengatakan, aksi tersebut sudah ditolak pihak kepolisian. Artinya, selama KNPB beraksi memang UU di Indonesia memberikan kebebasan, tetapi di dalam penyampaian pendapat di muka umum itu ada poin tertentu, bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak menentang UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

    “Aspirasi yang mereka bawa adalah Papua Merdeka. Itukan sudah berbeda dan sampai kapanpun aspirasi dari mereka kami tidak akan akomodir. Tadi saya sudah sampaikan, silahkan foto dan ekspos. Anak Papua juga mengharapkan tidak boleh ada kekerasan. Anda, saya dan kita semua yang ada di tanah Papua ini mencintai tanah ini, tanah yang penuh berkat. Sehingga, kekerasan demi kekerasan, kita harus hilangkan,” jelas AKBP. Jeremias Rontini.

    Katanya, jumlah personil yang diturunkan 600 dan dibantu dari TNI sebanyak 200. Karena TNI dibackup untuk titik-titik pengamanan ujian SBMPTN sesuai permintaan dari rektor Uncen Jayapura.

    “Mau ke DPRP juga tetap kami tidak fasilitasi. Aspirasi yang mereka bawah ini sangat bertentangan dengan NKRI,” tambahnya.

    Karena massa belum juga tiba di kantor DPRP yang juga merupakan rumah rakyat bersama,  maka sejumlah anggota parlemen Papua ini mengunjugi massa yang ditahan aparat kepolisian.

    Mereka yang datang adalah, Ruben Magay, Laurenzus Kadepa, Mathea Mameyau, Emus Gwijangge, Wilhelmus Pigai dan Gerson Soma.

    Ketua tim dari DPRP, Laurenzus Kadepa mengaku sangat menyesal dengan tingkah dari aparat dengan senang menghadang rakyat Papua, padahal tujuan kedatangan massa adalah ke rumah rakyat.

    “Sungguh saya menyesal, sangat menyesal. Kenapa aparat keamanan bikin rakyat Papua begini? Mereka mu datang ke rumah rakyat. Kantor DPRP adalah rumah kita bersama, tidak ada bedanya,” kata Laurenzus Kadepa.

    Ruben Magay mengatakan, pihaknya mengapresisasi apa yang selama ini diperjuangan oleh KNPB merupakan suatu pelajaran untuk negara Indonesia, teristimewa buat aparat keamanan.

    “Saya apresiasi kepada KNPB. Karena cara perjuangan yang dilakukan KNPB itu sangat damai dan bermartabat,” jelas Ruben Magay di hadapan rakyat Papua.

    Menurut Magay, sejak dari pagi pihaknya menunggu rakyat Papua datang ke kantor putih (DPRP) namun karena massa belum tiba, maka mereka memutuskan untuk menemui rakyat Papua yang dihadang itu.

    “Kami dari pagi sudah menunggu di kantor DPRP. Tapi, karena mereka belum juga datang, kami yang datang mengunjungi massa aksi. Memang rakyat itu bosnya kami. Mereka yang pilih kami dengan pemberian suara,” terangnya.

    Wilhelmus Pigai, dalam kesempatan ini mengatakan janji Kapolda Papua untuk membebaskan para tapol dan napol di seluruh Papua agar segera diwujudkan. Janji ini disampaikan Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw di halaman Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja pada 2 Mei 2016.

    “Tapi sejauh ini mana? Tidak ada, malah justru bikin tambah aktivis kasih masuk ke penjara lagi. Seperti Steven Itlay di Timika dan tempat lain. Kami mohon pak Kapolda bisa imbangi dengan janjiannya,” harapnya. (*)

    Laporan: Abeth You
    Sumber: http://tabloidjubi.com/2016/05/31/dukung-ulmwp-masuk-msg-massa-duduki-tempat-mako-tabuni-dibunuh/

    image

    Posted from WordPress for Android

    MENJELANG DEMO 30 MEI 2016,AKTIVIS YANG DITANGKAT 102 ORANG .

    MENJELANG DEMO 31 MEI 2016  AKTIVIS YANG DITANGKAP  MENJDI 102 ORANG

    Menjelang Aksi demo Damai Komite Nasional Papua Barat KNPB pada tanggal 31 Mei 2016, Kepolisian kembali melakukan penagkapan sejumlah Aktivis KNPB di 4 wilayah.

    Penagkapan terhadap aktivis tersebut tersebut terjadi Pada tanggal 28 Mei 2016 KNPB wilayah Numbay di Jayapura 26 orang, KNPB wilayah Sentani 24 orang. Penagkapan Aktivis KNPB numbay terjadi pada pukul 14 siang hari di depan kanror gubernur donk 2 Jayapura saat aktivis bagi selebaran aksi demo 31 Mei besok. Sedangkan penagkapan 24 aktivis KNPB wilayah sentani terjadi pada pukul 09 pagi di jalan masuk pasar baru sentani.

    Kemudian pada hari ini tanggal 30 Mei 2016, terjadi penagkapan terhadap KNPB wilayah Yahukimo 3 Orang Aktvis KNPB baliem wamena 21 orang. 21 Aktivis KNPB baliem hari ini dikepung oleh Kepolisian di sekertariat KNPB wilayah baliem Wamena saat aktvis KNPB sedang mengadakan pertemuan untuk pengecekan terakhir persiapan Demo besok. Sedangkan 3 Aktivis KNPB wilayah Yahukimo ditangkap di depan kantor bupati Lama Yahukimo saat Aktivis sedang membagi selebaran Aksi. 2 1 Aktivis KNPB wilayah Baliem dan 3 Aktiviss KNPB yahukimo masih di tahan di polres Yahukimo dan polres Jayawijaya wamena.
    Penagkapan Menjelang Aksi demo 31 Mei 2016, Kepolisian menagkap 74 Aktivis KNPB sejak 28-30 Mei 2016, Masing –masing Tanggal 28 di Jayapura dan sentani 50, dan semuanya dibebaskan setelah diterogasi. Sedangkan penagkapan hari ini tanggal 30 Mei 2016, berjumlah 24 aktivis, sementara di polres.
    26 aktivis KNPB wilayah NUMBAY dan KNPB PUSAT di tangkap polisi karena membagikan selembaran berikut nama-nama aktivis yang di tangkap.
    1.WEAK ALIKNOE 2.ITONI PAHABOL 3.ARMI PAHABOL 4.NIKSON PAHABOL 5.MUKO SILAK 6.KORI PAHABOL 7.SAKARIAS YOGI
    8.ALDO MUPO 9.OCART HALUK 10.BELI YOGI 11.TINUS BALINGGA 12.YULIAN KAYAME 13.NIKSON HISAGE 14.DANY YOHAME 15.MARFIN MIRIN
    16.ZAN 17.FALUK 18.ISAI 19.WILIL 20.ETO PAHABOL 21.ALPIUS YUMAI 22.DONY POMBAY 23.EDO PAHABOL 24.CALVIN WENDA (Ketua KNPB NUMBAY)
    25.KOBABE (Ketua DIPLOPASI KNPB PUSAT) 26.KEROMAN

    Kemudian 24 Aktivis yang ditangkap di sentani saat bagi selebaran aksi sebagai berikut :
    1. Agus Bahabol 2. Naila Kossay 3. Yunani Balyo 4. Fino Bahabol 5. Yosua Wenda 6. Otis Wenda 7. Sami Wenda 8. Mito Bahabol
    9. Mesi Bahabol 10. Rani Wenda 11. Markus Balyo 12. Pilatus Marian 13. Omis Balingga 14. Ose Bahabol 15. Lenius Tablo
    16. Andreas Bahabol 17. Meli Tepmul 18. Yoris Kelemen 19. Tomi Hisage 20. Yosua Wenda 21. Obet Sobolim 22. Oni Tepmul
    23. Sinduk Kobak 24. Carles Pawika
    INILAH 21 AKTIVIS KNPB BALIM WAMENA DITANGKAP POLISI
    Nama” Aktivis KNPB yg dpt tangkap di Halaman kantor KNPB: 1. Warpo sampari wetipo, 2. Hasan kogoya, 3. Marta haluk, 4. mardi heluka, 5. Hery kosay, 6. Firdaus hilapok, 7. Paska iyaba, 8. Marsel marian, 9.Melianus kosay, 10.hiron hiluka, 11. Yufry kogoya, 12. Pilemon meaga, 13. Domy meaga, 14. Manu wuka, 15. Martinus wamu, 16. Deminus wantik, 17. Ardis wilil, 18. Nuber surabut, 19, mely wantik, 20. Asa asso, 21. Yulius towolom

    Penagkapan aktivis di Wamena kembali terjadi Sore ini menjadi 51 orang
    penagkapan Aktivis KNPB pada hari Ini menigkat menjadi 50 Orang kepolisian dari polres wamena Mengepung sekertariat KNPB Wilayah Baliem pada pukul 11 siang tadi dan menagkap 21 orang, kemudian pada sore hari kembali menagkap 28 orang.
    Jumlah Aktivis KNPB wilayah baliem ditangkap hari ini menjadi 51 orang sementara ini masih ditahan di Polres Wamen.
    Laporan KNPB wilayah Baliem Kami terima malam ini bahwa hari 30 mei 2016 POLRI bersama gabungan TNI tadi jam 11 : 30 wpb menangkap kami, dan jumlah makin tambah m3njadi 51 org, pertama 21 org kedua 18 org ke tiga 10 orang knpb wamena menjadi 51 orang masih di tahanan resor jayawiya.
    nama2 akan menyusun sebentar.
    kita masih di tahan saat ini juga, mohon advokasi

    BAGI SELEBARAN AKSI POLISI KEMBALI MENAGKAP 3 AKTIVIS KNPB YAHUKIMO
    Knpb yahukimonews: Kepolisian kembali melakukan penagkapan terhadap aktivis KNPB
    Penagkapan terhadap 3 aktivis KNPB terjadi pada pukul 10.25 WPB.
    Tiga aktvis KNPB yang ditangkap saat ini sedang ditahan di polres Yahukimo.
    Sekertaris KNPB yahukimo mengatakan 3 anggota Aktivis knpbYahukimo di tangkap kembali di perempatan kantor eks bupati lama, pukul 10.25. Saat bagi selebaran dukung ULMWP masuk full member dan tuntut indonesia bebaskan tapol papua.
    Nama-nama yang ditangkap
    1 Darpinus Bayage
    2. Ison Bahabol.
    3. Amiter Bahabol.
    Saat mereka dibawah dalam mobil tahanan , kemudian 3 aktivis KNPB diPukul dan siksa saat menaikan dalam mobil . sementara ini tahan polres Yahukmo.
    Marten Suhun mengatakan walaupun ada Itimidasi, penyiksaan sedang terjdi di Yahukmo namun kmi KNPB akan tetap turun jalan sesuai agenda nasional tegas Markus M Suhuniap . info lengkap hubungi Nomor:Marten Suhun(+6282399775443)

    Posted from WordPress for Android

    KEMBALI DARI LUAR POLRES DOYO DENGAN TIDAK TERIMA

    “KEMBALI DARI POLRES DOYO DENGAN TIDAK MENERIMA HARAPAN”

                                                     Minggu,29/05/2016

    KNPBSENTANI: Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sentani, kesepakatan bersama dgn pihak kepolisian polres doyo kabupaten sentani kemarin bahwa, besok (hari ini) kami akan datang untuk mengambil 09 hanphone yang disitu oleh kepolisian republik indonesia milik aktivis KNPB Sentani.sebab, hanphone tersebut disita pada saat penangkapan 24 aktivis KNPB sedang membagikan Selebaran di pasar baru kabupten sentani untuk aksi demo damai tggl 31/05/2016 nanti.

    Setelah introgasi selama 03 jam, dari jam 11-3:00 sampai selesai dari Reskrim polres doyo kepada Ketua I KNPB Sentani Agus Bahabol dan Jubir Junani Balyo, atas Nama mewakili dari 22 aktis KNPB.Selesai diintrogasi,  kami minta hp namun, mereka bilang, petugas yang ambil hp sudah pergi ke lapangan untuk pengamanan kegiatan Pasparawi di lapangan Bas youwe  jadi tunggu saja tutur Reskrim.Dengan melihat waktu yang kami dapat tangkap sekitr jam 09:00 sampai diitrogasi selama tiga jam sampai jam 05:00 wpb sore, akhirnya kami memilih untuk pulang ke Mess KNPB Wilayah Sentani PURWODADI, dengan kesepakatan antara kami dengan Reskrim polres doyo bahwa,  besok (hari ini), kami akan datang sekitar jam 04 sore untuk ambil hanphone kami.

    Dengan kesepakatan itu, minggu 29/05/2016, sekitar jam 04 sore WPB tadi sesuai dengan kesepakatan, kami kembali pergi ke Polres Doyo untuk mengambil hanphone kami. Namun, kesepakatan kami tidak sesuai dgn harapan .bawa, kami ketemu dengan Polisi di polres tapi mereka bilang hari ini petugas yang bertugas kemarin sudah pulang dan kami pergantian tugas maka, besok jam 09 datang unutk ambil hanphone tutur mereka(POLISI).

    Kami sangat kecewa dengan tindakan dan cara-cara yang KOLONIAL yang bertugas di Tanah Papua.karena, kami sebagai status dapat tangkap berarti barang kami yang disita segera kasi kembali pada saat selesai diintogasi.namun,sampai hari ini pun belum di kasih kembali, jgn dengan cara-cara begini tipu kami karena kami punya tugas lain yang ada untuk menyelesaikan sepert aksi tggl 31/05/2016, belum faitkan untuk fasilitas aksi maka jangan tipu kami dengan cara seperti ini tutur Ketua I Agus Bahabol.

    Lanjut lagi, kami hanya minta keterbukaan dari pihak kepolisian yang bertugas dan menyita hp kami itu bahwa, hp kami (POLISI) sudah milik jadi jangan datang untuk cek itu saja kami tunggu, karena kami selagi bernafas kami bisa beli maka, kami hari senin datang untuk minta keterbukaan saja. Jangan putar kami dengan cara seperti ini. Karena kami adalah pemilik Negeri, kami hidup disini, makan disini, dan matipun disini. Tidak seperti kalian yang mati disini baru kirim mayat di jawa sana tidak. tutur Agus Bahabol.

    “BESOK KAMI AKAN KE POLRES DOYO LAGI UNTUK MINTA KETERBUKAAN APARAT KOLONIAL KEPADA KAMI”

    Posted from WordPress for Android

    INILAH 7 STRATEGI BIN MENCIPTAKAN KONFLIK HORISONTAL MENGHANCURKAN PERJUANGAN PAPUA MERDEKA DI PAPUA

    INILAH 7 STRATEGI BIN MENCIPTKAN KONFLIK HORISONTAL DAN MENGHANCURKAN PERJUANGAN PAPUA MERDEKA DI PAPUA.

    Luhut Binsar Panjaitan Bicara Pelanggaran HAM di Papua tetapi, itu hanya topeng dan Mencuci Nama baik di dunia internasional. Malah beberapa peristiwa yang terjadi di Papua akan menambah pelanggaran HAM di Papua.

    Kujungan Presiden Jokowi bersama menkopolhukam di papua beberapa kali ke Papua melakukan pertemuan kepala-kepala suku, Ondoafi dan barisan merah putih dan orang papua Pro NKRI untuk mengatur taktik dan strategi untuk menghancukan pejuangan rakyat Papua dan Menciptkan konflik horisontal untuk mengalihkan isu Papua merdeka ke Isu sara.

    Ancaman konflik Horisontal antara Orang Papua Pro NKRI dan orang Papua yang menuntut Papua merdeka saat ini melakukan Aksi tolak KNPB dan ULMWP serta Pembakaran gambar Bendera Bintang Fajar dan bendera KNPB di Papua ada keterlibatan Luhut Bincar Panjaitan.
    Selama Luhut Panjaitan berkujung ke Papua mendorong organisasi baru pro NKRI dan memprovokasi sekelintir orang Papua melakukan demo menolak KNPB, ULMwp dan melakukan pembakaran simbol perjuangan Rakyat Papua.

    Luhut tidak mampu mengatasi perjuangan rakyat Papua secara damai dan bermartabat dan tidak mampu menangani diplomasi west Papua di internasional sehingga kembali datang ke Papua memprovokasi orang Papua.

    Tujuan utama dari aksi pembakaran simbol pejuangan ini adalah menciptakan konflik horisontal sesama orang Papua.

    Selain itu untuk mengalihkan Isu Papua merdeka ke konflik sara dan Rasisme.
    Beberapa taktik yang dipakai saat ini antara lain :

    1. Mengorganisir orang Papua pro Merdeka melakukan aksi perlawanan terhadap sesama orang Papua yang menuntut hak politik.
    2. Membakar bendera Bintang fajar dan KNPB untuk memancing emosi Rakyat Pro Merdeka

    3. Memprovokasi Rakyat Papua untuk menolak KNPB dan ULMWP

    4. Membuat Blog-blog atau website yang tidak jelas untuk menyebarkan kebencian terhadap KNPB dan ULMWP

    5. Membuat Baliho atau Spanduk propaganda dengan menolak KNPB dan ULMWP serta menyebarkan spanduk memuat foto Aktivis KNPB

    6. BIN mengatur strategi Pembunuhan orang Papua dengan metode atau motif tabrak lari.

    7. selebaran gelap, atas Nama KNPB disebarluaskan di West Papua.

    Pemerintah Pusat resim Jokowi-JK tidak mempu menjelesaikan status politik Papua secara damai, namun menambah masalah yang lebih para yaitu menciptakan kekerasan di Papua. Hal ini terlihat terlalu kekanak-kanakan dan menunjukan ketidak mampuan negara menciptakan kedilan di Papua.

    Propaganda yang dimainkan Indonesia melalui Intelejen negara serta melalui organisasi buatan di Papua menghancurkan martabat negara. Indonesia sudah tidak mampu lagi mengatasi perjuangan rakyat Papua untuk hak penentuan Nasib sendiri saat ini. Manajemen konflik diatur sedemikian rupa untuk menciptakan politik adudomba sesama orang Papua.

    Oleh karena itu kepada Aktvis Papua merdeka jangan terpancing dengan situasi yang diciptakan negara saat ini di west Papua. Tetap fokus dukung ULMWP menuju anggota penuh MSG.

    Penulis: Ones Suhuniap
    Sekertaris Umum Komite Nasional Papua Barat [KNPB]
    http://www.wene-papua.com/2016/05/ones-suhuniap-bin-menciptakan-konflik.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1

    Posted from WordPress for Android

    TERBONGKARNYA AKSI PEBOLAKAN TERHADAP KNPBDAN ULMWP DI MERAUKE HANYA SKENARIO TNI/POLRI

    TERBONGKAR, AKSI PENOLAKAN TERHADAP KNPB DAN ULMWP DI MERAUKE HANYALAH SKENARIO TNI/POLRI

    .______Sabtu, 28 Mei 2016. Aksi Penolakan Tehadap KNPB dan ULMWP oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang mengatasnamakantokoh masyarakat dan Mahasiwa asli Papua didepan tugu pepera kota Merauke hanyalah Skenario KOPASUS dengan berbagai trik penipuan, pemaksaan dan Ancaman terhadap Masyarakat dan Mahasiswa dalam skenario kegiatan itu.Menurut laporan dan pengakuan 4 (empat) warga masyarakat yang merasa ditipu dan dipaksa ikut dalam kegiatan itu melaporkan kepada creuw KNPB Wilayah Ha’ Anim. hari Sabtu Pukul 19:00 WPB.Berikut laporannya :Awalnya kami disuruh kumpulkan sejumlah orang dan daftarkan nama-nama semua orang yang akan ikut kegiatan Ceromoni di simpang empat libra, namun salah satu dari kami menanyakan kepada kopasus itu ” kegiatan ceremoni dalam rangka apa ?, Anggota kopasus itu menjawab ” sudah ikut saja, disana kita siap makan dan uang transportasi sekaligus kita nanti mau ambil gambar untuk dokumentasi kami”. Setelah itu masyarakt diam dan ikut pergi menggunakan mobil picup dengan tujuan ikut acara ceremoni di lingkaran belum diketahui.Setelah mobil berhenti, ternyata bukan tempat yang diperkirakan masyarakat namun didepan tugu pepera, kami bingungdan bertanya, ada apa kah ?, namun 2 (dua) kopasus itu bilang “tidak apa dan ikut saja”. Selanjutnya aparat TNI / POLRI berpakaian preman yang sudah mendahului menempati kawasan tugu pepera mengarahkan kami turun dari mobil dan ambil posisi berbaris bentuk huruf U.Salah seorang Anggota TNI/POLRI yang menggunakan topeng hitam itu datang langsung ambil sebuah spanduk yang telah disiapkan itu lalu membuka dan menyuruh kami pegang seterusnya kami disuruh berjejer didepan tugu pepera dan kami masyarakat semua dikurung oleh puluhan anggota Polisi dan Tentara berpakaian preman.Selanjutnya anggota TNI/POLRI yang menggunakan topeng hitam itu menodong dan memaksa kami satu persatu untukmembaca isi dari Pernyataan penolakan KNPB dan ULMWP yang telah disiapkan mereka namun kami tidak mau. Tetapi salah seorang dari kami masyarakat yang namanya sebagai Carlos Kambat itu karena ketakutan Ia terpaksa membaca pernyataan penolakan KNPB dan ULMWP dari beberapa poin penolakan itu dan Ia pun difoto oleh beberapa wartawan.Seorang dari kami yang namanya sebagai Dariuz Gebze dipaksa oleh Anggota yang bertopeng itu untuk memegang kedua kayu yang telah dipasang Bendera KNPB dan Bendera Bintang Fajar itu untuk segera dibakar. Pembakaran keduabendera itu terus difoto lagi oleh wartawan.Sehabis pembacaan tex penolakan serta pembakaran Bendera KNPB dan Bendera Bintang Fajar, masyarakatpun disuruh pulang dirumah masing-masing dengan diberikan setiap orang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).Akibat dari skenario kopasus ini, para masyarakat merasa menyesal, ditipu dan telah dipermainkan oleh skenario angkatan bersenta TNI/POLRI untuk menginjak-injak jati diri mereka sebagai Orang Asli Papua. Masyarakat juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang diluar dugaan mereka.Demikian laporan yang diterima crew KNPB.Berikut Pesan Ketua Streeg Raad [ PRD ] Wilayah Merauke Terkait Aksi Pembakaran Bendera KNPB Dan Bendera Bintang Fajar Skenario TNI / POLRI Terkait Stegmen Penolakan KNPB Dan ULMWPRakyat bangsa Papua merauke kembali di tipu lagi oleh TNI/POLRI di tugu penipuan yaitu tugu pepera, generasi muda Papua harus tahu bahwa mereka yang hari ini sabtu 28 mei 2016 dijebak dan dipakai untuk membakar bendera KNPB dan Bintang Fajar, ini adalah praktek pemerintah indonesia yang pernah dilakukan kepada orang tua – tua kita pada tahun 1969 waktu pepera di Papua yang penuh dengan penipuan, rekayasa, intimidasi, dan semua dengan tekanan militer.TttKetua Streeg Raad [ PRD ] Merauke.http://suaranayakforwestpapua.blogspot.co.id/2016/05/terbongkar-aksi-penolakan-terhadap-knpb.html?spref=fb

    Posted from WordPress for Android

    AKHIRNYA TERBONGKAR REKAYASA APARAT DI PAPUA..

    AKHIRNYA TERBONGKAR JUGA SEMUA RANGKAYAN SKENARIO YANG DIMAINKAN TNI/POLRI DI PAPUA, TERUNGKAP DI MERAUKE
    “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

    TERBONGKAR, AKSI PENOLAKAN TERHADAP KNPB DAN ULMWP DI MERAUKE HANYALAH SKENARIO TNI/POLRI

    KNPBNews.
    Merauke, Sabtu, 28 Mei 2016.
    Aksi Penolakan Tehadap KNPB dan ULMWP oleh kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang mengatasnamakan tokoh masyarakat dan Mahasiwa asli Papua didepan tugu pepera kota Merauke hanyalah Skenario KOPASUS dengan berbagai trik penipuan, pemaksaan dan Ancaman terhadap Masyarakat dan Mahasiswa dalam skenario kegiatan itu.

    Menurut laporan dan pengakuan 4 (empat) warga masyarakat yang merasa ditipu dan dipaksa ikut dalam kegiatan itu melaporkan kepada creuw KNPB Wilayah Ha’ Anim. hari Sabtu Pukul 19:00 WPB.

    Berikut laporannya : 

    Awalnya kami disuruh kumpulkan sejumlah orang dan daftarkan nama-nama semua orang yang akan ikut kegiatan Ceromoni di simpang empat libra, namun salah satu dari kami menanyakan kepada kopasus itu ” kegiatan ceremoni dalam rangka apa ?, Anggota kopasus itu menjawab ” sudah ikut saja, disana kita siap makan dan uang transportasi sekaligus kita nanti mau ambil gambar untuk dokumentasi kami”. Setelah itu masyarakt diam dan ikut pergi menggunakan mobil picup dengan tujuan ikut acara ceremoni di lingkaran belum diketahui.

    Setelah mobil berhenti, ternyata bukan tempat yang diperkirakan masyarakat namun didepan tugu pepera, kami bingung dan bertanya, ada apa kah ?, namun 2 (dua) kopasus itu bilang “tidak apa dan ikut saja”. Selanjutnya aparat TNI / POLRI berpakaian preman yang sudah mendahului menempati kawasan tugu pepera mengarahkan kami turun dari mobil dan ambil posisi berbaris bentuk huruf U. Salah seorang Anggota TNI/POLRI yang menggunakan topeng hitam itu datang langsung ambil sebuah spanduk yang telah disiapkan itu lalu membuka dan menyuruh kami pegang seterusnya kami disuruh berjejer didepan tugu pepera dan kami masyarakat semua dikurung oleh puluhan anggota Polisi dan Tentara berpakaian preman. Selanjutnya anggota TNI/POLRI yang menggunakan topeng hitam itu menodong dan memaksa kami satu persatu untuk membaca isi dari Pernyataan penolakan KNPB dan ULMWP yang telah disiapkan mereka namun kami tidak mau. Tetapi salah seorang dari kami masyarakat yang  namanya sebagai Carlos Kambat itu karena ketakutan Ia terpaksa membaca pernyataan penolakan KNPB dan ULMWP dari beberapa poin penolakan itu dan Ia pun difoto oleh beberapa wartawan.

    Seorang dari kami yang namanya sebagai Dariuz Gebze dipaksa oleh Anggota yang bertopeng itu untuk memegang kedua kayu yang telah dipasang Bendera KNPB dan Bendera Bintang Fajar itu untuk segera dibakar. Pembakaran kedua bendera itu terus difoto lagi oleh wartawan.

    Sehabis pembacaan tex penolakan serta pembakaran Bendera KNPB dan Bendera Bintang Fajar, masyarakatpun disuruh pulang dirumah masing-masing dengan diberikan setiap orang uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

    Akibat dari skenario kopasus ini, para masyarakat merasa menyesal, ditipu dan telah dipermainkan oleh skenario angkatan bersenta TNI/POLRI untuk menginjak-injak jati diri mereka sebagai Orang Asli Papua. Masyarakat juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang diluar dugaan mereka.
    Demikian laporan yang diterima crew KNPB.

    Berikut Pesan Ketua Streeg Raad [ PRD ] Wilayah Merauke Terkait Aksi Pembakaran Bendera KNPB Dan Bendera Bintang Fajar Skenario TNI / POLRI Terkait Stegmen Penolakan KNPB Dan ULMWP

    Rakyat bangsa Papua merauke kembali di tipu lagi oleh TNI/POLRI di tugu penipuan yaitu tugu pepera, generasi muda Papua harus tahu bahwa mereka yang hari ini sabtu 28 mei 2016 dijebak dan dipakai untuk membakar bendera KNPB dan Bintang Fajar, ini adalah praktek pemerintah indonesia yang pernah dilakukan kepada orang tua – tua kita pada tahun 1969  waktu pepera di Papua yang penuh dengan penipuan, rekayasa, intimidasi, dan  semua dengan tekanan militer.

    Ttt

    Ketua Streeg Raad [ PRD ] Merauke.

    Posted from WordPress for Android

    MASYARAKAT PAPUA TOLAK TES PENDAMPING DESA

    Jayapura.News

    Masyarakat Papua tolak Tes pendamping di wilayah Papua.di Papua Barat tolak Tes pendamping dan Papua Barat tes pendamping ada apakah dengan UNCEN dan Panitia pusat.masyarakat Papua tolak Tes pendamping dan sangat tidak masuk akal karena pengumuman keluar satu hari hari kedua tes pendamping ini tidak masuk akal tapi ada permainan antara jakarta dan beberapa petinggi di Papua.dan panitia di jakarta desak untuk berapa di UNCEN desak untuk tes hari ini. Maka kami minta penjelasan kepada panitia.

    image

    Posted from WordPress for Android

    KNPB TUDING INTELIJEN NEGARA.

    KNPB Tuding Intelijen Negara

    Rabu, 11 Mei 2016JAYAPURA – Badan pengurus pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP KNPB) melalui Jubir Nasional, Bazoka Logo didampingi Sekretaris Umum, Ones Suhuniap menuding pihak intelijen Negara bermain dalam aksi penolakan keberadaan organisasinya melalui aksi demo beberapa waktu lalu di Sentani, Kabupaten Jayapura.Sekedar diketahui, penolakan terhadap organisasi KNPB melalui demo pembakaran bendera bintang kejora )BK) dan bendera organisasi KNPB, digelar Kelompok Masyarakat Pencinta Damai Papua (MPDP) yang dikoordinir Sarlens Ayatanoi pada 2 Mei 2016 lalu di Sentani, Kabupaten Jayapura.Atas aksi tersebut, belakangan mendapat dukung dari Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) Herman Yoku.“Itu lagu lama. Itu terjadi seperti saat Timor Leste lalu. Jadi kami tidak perlu tanggapi yang itu,” ungkap Bazoka Logo saat menggelar jumpa pers di halaman Museum Waena, Selasa (10/5).Ditegaskan bahwa aksi penolakan terhadap keberadaan organisasi KNPB bukan oleh orang Papua. “Itu wajah Indonesiayang lakukan itu,” tegasnya.Aksi pembakaran bendera KNPB dan bendera Bintang Kejor serta dukungan atas aksi tersebut, menurut Bazoka Logo merupakan aksi kecil.“Itu kecil, kami harus lihat lebih besar terjadi. Itu kepanikan negara ini sudah terbukti, semakin hari semakin kelihatan,” tegasnya lagi.Ones Suhuniap menambahkan bahwa aksi penolakan terhadap KNPB tersebut dilakukan karena pihak intelijen telah kewalahan menghadapi gerakan KNPB.“Saya kira itu intelijen yang kewalahan dengan gerakan KNPB, itu bagian dari bagaimana supaya dong harus buat sesuatu. Jadi bukan murni dari rakyat Papua, tapi itu intelijen punya mainan,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut Bazoka Logo didampingi Ones Suhuniap dan sejumlah simpatisannya merilis jumlah peserta aksi demo yang digelar pada 2 Mei 2016 yang ditangkap aparat kepolisian di sejumlah daerah, masing-masing di Kota Jayapura 1733 orang aktifis ditahan, Sentani 5 orang, Wamena 14 orang, Merauke 200 orang, Sorong 28 orang, Makassar 44 orang.Dari total 2024 aktifis yang ditangkap, menurut Bazoka Logo, empat aktifis KNPB masih ditahan aparat kepolisian, yakni di Merauke dua orang dan di Wamena dua orang.“Laporan ini juga merupakan laporan akhir berdasarkan data di lapangan dari seluruh wilayah KNPB Sorong sampai Merauke dan KNPB Konsulat Indonesia Tengah,” ungkapnya mengenai data aktifis KNPB yang ditangkap dan ditahan aparat kepolisian saat menggelar aksi demo damai tanggal 2 Mei 2016 lalu.Aksi demo sendiri, diklai sebagai bentuk dukungan orang Papua yang difasilitasi KNPB, terhadap pertemuan internasional Parlementarian For West Papua (IPWP) dan mendukung ULMWP mewakili rakyat Papua menjadi anggotapenuh MSG, sekaligus menolak hari aneksasi Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Indonesia sejak 1 Mei 1963Bazoka Logo pun menyatakan komitmennya untuk tetap pada pendiriannya dalam menyuarakan Papua merdeka.“Itu adalah permainan kami. Dan kami akan bertahan di tempat itu. Kami tidak akan melanggar hukum, tapi bagaimana Indonesia dia melanggar hukum,” tandasnya.Dikatakan, bahwa keberadaan organisasi KNPB adalah organisasi masyarakat yang kebebasannya diatur dalam UUD 45 RI. “UUD 45 jelas mengatur kebebasan berorganisasi. Dan KNPB adalah organisasi masyarakat garis keras yang memperjuangkan Papua merdeka,” lanjutnya.Masih dengan nada tegas, bahwa ia sangat bangga bila dinyatakan bahwa tindakannya dinilai sebagai tindakan makar. “Kasus makar yang dituduhkan kepada kami, itu kami senang. Karena menandakan bahwa tanah ini bersengketa terkait makar,” ungkapnya.Foto/Jainuri : Jubir Nasional KNPB, Bazoka Logo didampingi Sekretaris Umum, Ones Suhuniap, saat memberikan keterangan kepada wartawan di halaman Museum Negeri Papua di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (10/5

    Posted from WordPress for Android

    1.828 ORQNG AKTIVIS DITANGKAP POLISI DALAM AKSI DEMO MENDUKUNG ULWP DAN IPWP SEKALIGUS MENOLAK HARI ANEKSASI SEJAK TANGGAL 28 APRIL 2016 -2 MEI 2016

    1.828 ORANG  AKTIVIS DITANGKAP POLISI DALAM AKSI  DEMO MENDUKUNG ULMWP DAN IPWP SEKALIGUS MENOLAK HARI ANEKSASI  SEJAK TANGGAL 28 APRIL 2016- 2 MEI 2016 

    Jayapura 2 Mei 2016 : Kepolisian rebuplik indonesia melalui polda Papua menagkap sejumlah aktivis KNPB, aktivis mahasiswa dan juga simpatisan rakyat Papua.

    Penagkapan sejumlah aktivis tersebut terjadi di beberapa daerah wilayah kerja KNPB  yaitu Jayapura , sentani dan sorong. Khusus kota jayapura polisi melakukan penagkapan di 7 titik kumpul masa tersebar kota jayapura sentani dan sekitarnya.

    178 AKTIVIS DI PERUMNAS III WAENA

    Penagkapan pertama terjadi Pada hari ini 2 Mei 2016, pada pukul 09.00 WPB terjadi penagkapan di depan gapura uncen Perumnas III Waena.
    Penagkapan di perumnas III, 178 orang ditangkap. Penagkapan di perumnas III, mahasiswa uncen, Aktivis KNPB dan simpatisan rakyat Papua.
    Dalam penagkapan ini,  ketua I KNPB pusat Agus Kossay, Sekertaris I KNPB pusat Mecky Yeimo, Juru bicara Nasional Bazoka logo dan Wakil Parlement Nasional West Papua (PNWP) Wilayah Ha Anim Eliaser Anggainggom  ikut ditangkap.
    Awalnya pada pukul 07.00 WPB, ketua KNPB agus kosay dan rombongan menuju putaran perumnas  III waena.
    Pada pukul 08.00 Masa tiba depan gapura uncen aparat kepolisian menghadang Masa aksi dengan kekuatan penuh. Selama setegah jam kemudian pada pukul 09.00 WPB kepolisian melakukan penagkapan terhadap aktivis Mahasiswa, Aktivis KNPB dan Simpatisan ditangkap.
    Dalam penagkapan ini sejumlah bendera KNPB 181 HP, bendera KNPB dan sejumlah spanduk disita polisi.

    200AN ORANG DITANGKAP DI LINGGARAN ABEPURA
    Penagkapan ke tiga terjadi pada pukul 10.30 WPB, penagkapan pembubaran paksa dilakukan aparat kepolisian. Sejumlah bendera KNPB, pamplet, megapon dan atribut lain juga Hp ikut disita polisi.

    Kornologis :
    Pada pukul 06.00 WPB masa aksi berkumpul di sektor Abe asrama mimin, persiapan dilakukan pada pukul 06.00-08.00 WPB, kemudian sebelum masa keluar pada pukul 08.30 WPB melakukan doa bersama di sekertariat sektor Abe.

    Pada pukul 08.40 WPB masa aksi menju titik kumpul masa di linggaran Abepura,dipinpin oleh korlap Dolia Ubruangge dan wakorlap Lacar sama.
    Pada pukul 08.30 masa sudah berkumpul di linggaran.

    Jam 09.00 WPB melakukan orasi-orasi politik di titik kumpul dipimpin korlap Dolia dan wakorlap Lacar . selana satu setegah jam melakukan orasi-orasi politik.
    Pada pukul 10. 30 kepolisian menagkap sejumlah aktivis KNPB dan rakyat Papua yang sedang berkumpul di linggaran abepura.
    Masa aksi di linggaran sekitar 200 an orang diangkut dengan 4 dalmas polres menuju mako brimob. Masa aksi yang ditahan sedang ditahan di mako brimob kota raja

    203 AKTIVIS DITANGKAP DI DEN SIPUR WAENA

    Pada pukul 07.30 WPB,  masa aksi berkumpul di sektor KNPB wilayah Expo. Selama 5 jam masa aksi sedang berkumpul di halaman anjugan expo. Pada pukul 10.00 WPB masa aksi keluar sekertariat sektor expo menuju abepura untuk bergabung dengan masa aksi di uncen bawah.
    Polisi suda memblokade jalan keluar sehingga masa melewati jalan belakang mega waena tembus di Den sipur.

    Pada pukul 11.20 WPB polisi menghadang mas aksi di sipur waena, selama 5 menit melakukan negosiasi, namun polisi tidak mengijinkan masa menuju abe.
    Pada pukul 11.30 masa  aksi berjumlah 203 aktivis ditangkap, aparat kepolisian menagkap menagkap para aktivis menaikan di dalam 3 mobil dalmas dan dibawah ke Mako brimob kota Raja. Sampai saat ini mereka masih ditahan mako brimob.

    50 AKTIVIS KNPB DITANGKAP DI LAMPU MERAH WAENA

    Masa aksi kelombang ke dua dari Asrama Putri puncak jaya, Asrama Yahukimo dan dari asramma paniai berkumpul menuju abe pura untuk bergabung dengan masa aksi di Abepura.
    Aparat kepolisian menghadang masa aksi menggunakan satu dalmas. Seteah masa aksi dihadang semua ditangkap dan naikan dalam dalmas menuju Mako Brimob kota raja.
    Sementara ini masa aksi masih ditahan di Mako brimob. Kemudian sejumlah Mahasiswa yang berkumpul di uncen Bawah Abepura ikut ditangkap kepolisian dan semua Mas sekarang ada di mako Brimob kota Raja.

    115 ORANG DITANGKAP DI TANGKAP DI YALTE YAPIS DOG 5 JAYAPURA.

    Penagkapan masa aksi yang dipimpin oleh ketua I KNPB numbay, Jimmi Browai pengurus KNPb numbay lainya bersama sejumlah Anggota dan simpatisan ditangkap.
    Aktivis yang ditangkap di halte Yapis dikiring ke polresta menggunakan 2 mobil dalmas  menuju polres kota jayapura.

    Penagkapan hari ini di kota khusus jayapura sekitar 1.449 (seribu empat teratus, empat pulu sembilan orang)

    27 AKTIVIS KNPB SORONG DITANGKAP

    Sebanyak 27 Orang aktivis KNPB Sorong Raya tersebut ditangkap saat akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman UKIP Malanu Kota Sorong Senin, (2/5/2016), sekitar Pkl.8.00 WP. Mereka dibubarkan secara paksa oleh aparat Gabungan TNI/ Polri. Ke 27 orang tersebut masih berada di Mapolres Sorong Kota.

    6 Aktivis PENAGKAPAN DI SENTANI

    Penagkapan kedua terjadi di sentani pada pukul 08.00 WPB, penagkapan ini terjadi di mata jalan Pos 7 , masa aksi dari jam 07.00 WPB sedang berkumpul di mata jalan pos tuju sentani, tanpan melakukan negosiasi 6 aktivis KNPB ditangkap dan dikiring ke polres Kabupaten Jayapura doyo baru sentani.Selain penagkapan sejumlah atribut disita aparat kepolisian

    200 Aktivis KNPB Merauke  Ketua KNPB Gento
    Pada pukul 06.46 WPB kepolisian dari polres merauke kembali menagkap aktivis KNPB yang melakukan demo dami di tugu pepera merauke.
    Masa aksi yang dipimpin oleh ketua KNPB Gento Doop dan sekertaris I Charles sraun di diblokade oleh Aparat kabungan TNI/Polri dan membubarakan masa secara paksa.
    Setelah polisi membubarkan masa ratusan masa ditangkap secara sewenag-wenag dengan kekerasan. Semua aktivis dinaikan dalam 5 mobil dalamas dan dikiring ke polres merauke. Sementara masih  ditahan di polres merauke.

    SEJUMLAH AKTIVIS DI WMENA DITANKAP OLEH KEPOLISIAN POLRES JAYAWIYA.
    Aktivis KNPB wilayah baliem melakukan aksi dukungan di halaman sekertariat KNPB baliem wamena,. Semua aktivis yang ditahan belum terdata. Nama dan jumlah penagkapan yang di wamena akan menjususl kemudian.
    Semua penagkapan di beberapa wilayah ini kami belum terdata, kami akan laporkan di kemudian nama dan kornologi lengkap,
    Jumlah kesluruhan  penagkapan hari ini hari di Papua 1.692, data hanya pengkapan hari ini di merauke, Jayapura, Sorong dan sentani.
    Sedangkan penkapan dari tanggal

    image

    28 april 2016 sampai dengan 2 mei 2016, Jumlah penagkapan 1.828 orang.
    Laporan dan kornologis penagkapan serta nama akan menyususl kemudian, ini laporan awal kami laporkan

    Demikian Laporan sementara dari KNPB Pus

    image

    at

    Ones Suhunia
    Sekertaris Umum KNPB Pusat.

    Posted from WordPress for Android

    DILARANG,KNPB Se-LAPAGO tetap Demo 2 Mei 2016

    Dilarang, KNPB se – Lapago Tetap Demo 2 Mei 2016

    Wamena, KNPB Balim News – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Lapago tetap bersikukuh untuk melakukan demo pada Selasa (2/5/2016) meski sudah dilarang pihak keamanan.

    Demo tersebut digelar untuk mendukung penuh keanggotaan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) di MSG dan menolak keanggotaan Indonesia, mendukung pertemuan International Parlement for West Papua (IPWP) dan mengenang hari aneksasi Indonesia atas Papua, 1 Mei.

    Koordinator Lapangan (Korlap) aksi KNPB wilayah Laapago, Herry Kossay mengatakan pihaknya bersama eks tahanan politik Papua, Linus Hiluka diundang Kapolres Jayawijaya atas surat pemberitahuan aksi yang diajukan pada 29 April lalu. Namun kapolres dengan tegas menolak rencana aksi itu.

    “Dia melarang, tetapi kami sesuai arahan KNPB Pusat akan kami lakukan (aksi), karena ini menjadi aksi nasional dan internasional. Dia juga bilang, polisi tidak akan mengizinkan aksi KNPB, karena tidak terdaftar di Kesbangpol,” kata Kossay kepada KNPB Balim News di Wamena, Sabtu (30/4/2016).

    Wakil Ketua KNPB, Mardi Hiluka mengatakan pihaknya mengantarkan surat pemberitahuan aksi sesuai dengan amanat undang-undang RI.

    “Jadi, mau tidak mau kami akan tetap buat aksi. Kapolres bilang perintah atasan tidak diizinkan, tapi kami juga perintah atasan kami, aksi tetap jalan. Apapun bentuknya, dapat tangkap itu kami sudah biasa,” kata Mardi.

    Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw mengakui KNPB sudah mengajukan permohonan ke Polda Papua, namun permohonan tersebut ditolak karena KNPB tidak melengkapi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang.

    “Mereka ini harus berjalan sesuai dengan koridor NKRI dan harus tunduk pada peraturan negara seperti semua yang diamanatkan. Kelompok ini memang sesungguhnya tidak terdaftar dalam wadah organisasi formal dalam pemerintahan,” tegas Kapolda. Alua Simal

    Posted from WordPress for Android

    AKTIVIS KNPB WAMENA DICULIK DENSUSU 88

    AKTIVIS KNPB WAMENA DICULIK DENSUS 88.

    Situasi menjelang 2 mey 2016 dengan adanya seruan aksi nasional oleh KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB), menjadi proyek aparat keamanan indonesia di seluruh kabupaten kota, propinsi papua. Tindakan genosaid mulai membeber beberapa kabupaten oleh kepolisian repubilk indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dari tanggal 28 april – 1 mey 2016 di adakan penangkapan dan penculikan sewenang-wenang tanpa prosedural sebagai negara hukum yang menganut demokrasi ini.
    Hampir semua kabupaten kota tanah Papua, sedang terjadi intimidasi mental serta gangguan fisigologis rakyat Papua oleh aparatur Negara seperti yang terjadi di Jayapura, manukwari, merauke, fafak dan di wamena.
    Pada hari saptu 30 April 2016 kurang lebih pukul 13.00 siang di jalan patimura , Aktivis KNPB, atas Nama RONAL HOLUKA di #CULIK oleh Datasemen Khusu 88 (DENSUS 88) berpakaian preman menggunakan mobil strada triton putih tanpa nomor polisi berjarak 500 meter dari depan Kantor KNPB Wamena.
    Ronal hiluka keluar dari kantor KNPB bertujuan belanja dan kemudian anggota Densus 88 anti teror datang menghampiri Hiluka yang sementara berjalan kaki sambil menelpon, tak serta merta anggota Densus 88 menangkapnya lalu bawah ke polres jayawijaya. Sampai saat ini belum ketahui kondisi keadaannya Ronal Hiluka Dalam Tahanan.
    Roi hubi anggota KNPB Wamena menjelaskan tentang penculikan bahawa, RONAL di culik oleh Densus 88 kemarin siang di jalan patimura wamena.
    Sementara itu informasih penculikan ini dapat di sampaikan oleh WAKAPOLRES JAYAWIJAYA bahwa benar adanya Ronal dalam tahanan polres beserta beberapa teman kemarin siang di amankan dan sementara di sel polres jayawijaya. Menurut Wakapolres “beberapa Teman” ikut di tangkap dan sementara dalam tahanan, belum diketahui nama-nama mereka yang di tanggkap, namun yang pasti adalah anggota KNPB Wamena. Penculikannya terkait kasus apa belum jelas. Namun Ronal adalah Aktivis KNPB.
    Dengan adanya penculikan ini, tadi siang pukul 14.00 wit, ketua 1 KNPB Wamena Mardi Hiluka dan Heri Kosay kordinator lapangan aksi 2 Mey 2016 bersama beberapa kawan-kawan datang kelarifikasih tentang penculikan Ronal Hiluka di polres jayawijaya, ikut di introgasi dan kemudian dua orang Angota KNPB atas nama Heri Kosay dan Melianus Wantik di tahan kabak reskrim di polres jayawijaya dengan alasan Kapolres AKBP RONI TABAA perintahkan untuk ditahan dalam sel.
    Setelah Heri Kosai dan Melianus Wantik di tahan seluruh jajaran polres jayawijaya bersama Kodim Jayawijaya serta Satpol PP tadi sore pukul 04.00 di lapangan polres melakukan apel siaga satu, dan kemudian di bagi ke 3 titik pos pengamanan yaitu: misi, sinakma, dan hom-hom pasar baru, mulai pukul 18.00 tadi malam. Sebelum itu Polres Resot jayawijaya mengunakan mobil polisi yang telah terpasang alat pengeras suara, menyampaikan penguman bahwa tidak boleh keluar malam dan tidak boleh ikut kegiatan yang di lakukan oleh organisasi terlarang.
    Untuk sementara BP. KNPB Wamena sedang mempersiapkan perlengkapan aksi besok tanggal 2 mey 2016. Disela-sela itu ketua 1 KNPB Wamena Mardi Hiluka membenarkan tentang adanya penculikan Ronal Hiluka dan penahanan Heri kosay Bersama Melianus Wantik aktivis KNPB Wamena sedang di tahan di Polres Jayawijaya.

    Posted from WordPress for Android

    KETUA PRD MERAUKE IBU PANGGRESIA YEEM & 4 AKTIVIS KNPB WILAYAH MERAUKE DITANGKAP MALAM INI

    KETUA PRD MERAUKE IBU PANGGRESIA YEEM DAN  4  AKTIVIS KNPB WILAYAH MERAUKE DITANGKAP  MALAM INI.

    KNPB Merauke News Info terkini Pada Saat ini pukul 20.20 WPB Parat Kabungan TNI Polri sedang Mengerebek Sekertariat KNPB dan Kantor PRD Wilayah Ha Anim Merauke.

    Aparat Kepolisian Aparat Kepolisian dari Polres Merauke dan anggota TNI  Kepung  Sekertariat Merauke dengan kekuatan penuh.
    Dalam penerebekan malam ini aparat kepolisian dari polres merauke Menagkap Ibu ketua PRD Merauke Panggresia Yeem dan 4 Anggota KNPB ditangkap.
    sementara ini sedang di bawah ke polres Merauke.

    Sebelumnya aparat Kepolisian dari Polres Merauke dan Anggota TNI kembali Mendatangi di sekertariata KNPB dan Kantor PRD wilayah Merauke untuk melakukan Teror dan Intimidasi Terhadap KNPB dan PRD Wilayah Ha Anim.
    Aparat Kepolisian dan TNI mendatangi sekertariat KNPB Merauke Pada Hari ini Minggu 1 Mei 2016, Pukul 09.22 WPB pagi ini.
    Aparat Kabbungan TNI/POLRI mendatangi Kantor PRD dan sekertariat KNPB mengunakan 1 unit mobil Lantas 2 Unit mobil Dalmas, 1 Unit Mobil patroli dan 1 Unit mobil Patroli Milik TNI.
    Jumlah Anggota baik TNI maupun POLRI masing -masing 50 an anggota dengan perlatan (senjata ) lengkap.
    Mereka sampai dan Parkir di depan jalan Bupul jaraknya sekitar 10 meter dari kantor PRD dan Sekertariat KNPB wilayah Ha Anim Merauke.
    sejak pagi mereka datang sampai sekarang sedang parkir di jalan masuk halaman sekertariat KNPB. kedatangan Aparat Kabungan TNI/POLRI ini bagian dari bentuk teror dan Intimidasi terhadap KNPB wilayah Merauke menjelang demo Damai 2 mei 2016.
    Sebelumnya Aparat Kepolisian Polres Kaimana saat ini sedang mengepung sekertariat KNPB dan PRD Kaimana.
    Kepolisian megerakan kekutan penuh memdatagi Seketariat KNPB kaimana pada pukul 12.00 WPB.
    Kedatagan kepolisian ini bentuk teror dan intimidasi aktivis KNPB Kaimana menjelang aksi 2 mei 2016
    info lebih lengkap silakan hubungi Hp 081343047468

    Posted from WordPress for Android

    FOTO-FOTO TARIAN ADAT SUKU UNA UKAM

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    Posted from WordPress for Android

    MASYARAKAT SUKU BESAR UKAM SIAP TAMPIL ACARA TARIAN ADAT DI JAYAPURA

    image

    image

    image

    Masyarakat Suku UNA UKAM siap tampil acara TARI INTERNASIONAL di Jayapura
    0

    Posted from WordPress for Android

    FORUM KOMUNITAS SENI BUDAYA SETANAH PAPUA SIAP DI LAKSANAKAN

    Pada tanggal 29 April 2016 adalah HARI TARI INTERNASIONAL, khusus wilayah papua khususkan atau pusatkan di jayapura tempatnya di Taman Imbi Jayapura, Peserta yang siap adalah TARIAN ADAT SUKU UNA UKAM yang akan tampil dalam acara tersebut.

    Untuk tarian adat suku una ukam akan tampil tgl tersebut di atas dan jumlah peserta tari adalah 24 Tari dan pakaian yang mereka pakai adalah pakaian adat, ini merupkan awal kebangkitan seni budaya setanah papua, pada Khusus nya suku una ukam.

    Selama 54 tahun bergabung dengan indonesia tarian ini tidak pernah tampil di ibukota propinsi tetapi atas pekerjaan Tuhan tahun 2016 tarian ini akan tampil dengan alat budaya yang lengkap.ke depan pemerintah kota/Kabupaten mempromosikan budaya papua supaya budaya tidak hilang tetapi generasi ke generasi tetap jaga di tanah papua.

    Khusus suku una ukam tampil di jayapura merupkan awal kebangkitan orang una ukam, melalui budaya ini kami membawah diri kepada pemerintah supaya selama ini tidak pernah buka mata, mulai sekarang buka mata untuk melihat daerah atau suku una ukam.

    Posted from WordPress for Android

    HASIL FOTO DEMO RAKYAT PAPUA tanggal 13 April 2016

    https://plus.google.com/photos/115534603573193099821/albums/6273338183971387041

    Posted from WordPress for Android

    Jayapura, Jubi – Plenary Session of the Fourth Parliament of West Papua (PNWP) was held on 1 to 4 April 2016 Hollandia, West Papua. Forum privileged nation of Papua is opened and closed officially by the Chairman PNWP, buchtar tabuni and place safely and tertib.Dalam privileged forum of the Papuan people respected and was attended by 160 members of the National Parliament of West Papua (PNWP) in seven regions of indigenous Papuans. However, when declared, buchtar tabuni, cs is not present, because he entered in the List of People Search (DPO) by the Regional Police (Polda) Papua some time ago. And he was represented by Deputy Chief PNWP, Romario Yatipai.Pada this occasion, the nation of Papua declare Decision IV Plenary Session of the National Parliament of the Republic of West Papua to Indonesia and to the world specifically to IPWP internasionai, ILWP and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP ), that: 1.Menetapkan, Ppaua indigenous population on the territory of West Papua is a nation of Papua clump Melanesia.2.Menetapkan, the Papuan people in West Papua New Guinea Netderland former colonies have the right to decide the fate of sendiri.3.Menetapkan, the nation of Papua the same rights as other nations maintain their populations and cultures and develop a reasonable and responsible manner based Human rights (HAM) .4.Menetapkan, manifesto Papua National Committee, Hollandia October 19, 1961, on the country flag “Morning Star” and songs nationality “Hi my land Papua”, the symbol of the country “Mambruk”, our national territories of Papua and West Papua is our legitimate and became the basis for the struggle kami.5.Mengakui United Liberation Movenment for West Papua (ULMWP) as agency coordination and unity that represents all interests Papuan nation residing in the territory of West Papua (Papua and West Papua) and outside the region to the West Papua.6.Menugaskan ULMWP to submit the application of the indigenous population of West Papua region as West Papua region subject to full membership Melanesia Speardhead Group ( MSG) under the banner of the flag of the “Morning Star” and the anthem “O my land Papua” .7.Menyatakan, the Indonesian government has failed to meet the requirements as stipulated in article 18 and article 22 paragraph 1 of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning territory of West New Guinea, at United nations Headquarters on 15 August 1961 and the failure to trigger a conflict between nations Papua danRepublik Indonesia.8.Menuntut, the Kingdom of the Netherlands and the countries bersadarkan moral and legal responsibility to immediately urge the United nations to implement the referendum for the people Papuadan guarantee the rights of the indigenous people of West Papua under the terms of article 4- yabg contained in article 18 and article 22 persetujuan.9.Menuntut, United nations Resolution No. 2504 to review the United nations, dated 19November 1969 has received the results of the implementation of 1969 which entrusted its execution to the Government of the Republic of Indonesia.10.Menyatakan, security developments in the region of West Papua, the more disturbing the indigenous population of West Papua region with a growing number of Indonesian military personnel were brought in from outside the territory of West Papua by the Indonesian National Army (TNI) .11.Menugaskan to ULMWP, IPWP and ILWP to follow up all claims on behalf of the people of West Papua nation Papua.Demikian this statement we made to the world ketahui.Hollandia, April 5 2016Atas name of the nation PapuaNieuw Guinea National Parliament Raad West PapuaKetuaBuchtar TabuniYehuda Serentow (fraction Tabi), Rev. Jason M. Marisan (Fraction Saireri), Juliua Wondiwoi (Fraction Domberai), Romaria Yatipai (Fraction Bomberai), Abel Nawipa (Fraction MeePago), Paul Loho (Fraction LaaPago) and Eliezer Anggainggom (fractions Ha-Anim)

    Posted from WordPress for Android

    Information

    JAYAPURA, SUARAPAPUA — In a press release Filep Karma LBH Jakarta and numbered No. 774 / SK-RELEASE / IV / 2016 received suarapapua.com, Thursday (04/07/2016) explains, one of the participants of worship in Timika, Papua, Steven Itlay will be charged with treason ie, primary article Article 106 Criminal Code and the Criminal Code in conjunction with Article 53 article 160 KUHP.Lembaga subsidiary Legal Aid (LBH) Jakarta and Filep Karma condemned the crackdown joint TNI / Polri in the dissolution of peaceful activities “Prayer Restoration of the People of Papua” in Timika, Papua, which led to the pengenaanpasal treason to one participant information ibadah.Berdasarkan collected either from the media or from people who were in the field at the time of the incident, on 5 April 2016 morning West Papua National Committee (KNPB) Timika region held a joint prayer activities in the courtyard of the Church GKII Golgotha ​​in Timika, Papua. However, when the activities are still in progress, suddenly apparatus joint TNI / Polri disperse activities by issuing shot up several times and attacked the crowd massa.Aparat joint military / police beat, kicked, hit with rifle butts tens of the activity. There is also a member of the military who expose the initials IT KNPB members. Two members of KNPB initials AD and AE also severely injured and had to be hospitalized. A number of banners, clothing and camshaft seized by polisi.Penyerangan by the security forces led to the arrest of 15 members of KNPB. 13 were later released on the following day with the status required to report until an undetermined time. The other two namely Steven Itlay and Yus Wenda still detained in Mimika district police today. Steven Itlay subject to Article 106 of Article treason. “We condemn the use of the plot lesson because again the article is used to suppress freedom of expression and opinion in Papua. Unfinished homework (homework) Jokowi about political prisoners in Papua, now even want plus the amount again, “blasted Veronica Koman, public defenders LBH Jakarta.Tercatat that after free Filep Karma, meaning there are 44 political prisoners (prisoners) in Papua, based report in August / September 2015 on the organization of Papuans Behind Bars. Although some of these prisoners have been released, but they still continue to face the charges and undergo investigasi.Filep Karma, a former Papuan political prisoners recently released after sentenced to 15 years in prison, said this seemed deliberate to rob / restrict freedom of expression activist Papua native. This means the Dutch feudal period to silence the Indonesian freedom fighters. “Oddly, in the era of modern Indonesia that democracy here is still used repressive 18th century No matter if the use of repressive measures and Article treason is still used because it proves that Homeland can not be trusted. This will encourage more and more sympathetic to the suffering and struggle of people of Papua. Because I myself have not trust the government is still value justice and humanity against the people of Papua, “said Karma.Sementara it, Alghiffari Aqsa, director of LBH Jakarta, said the government is so afraid of the symbols of Papuan identity, that even though the symbol could never recognized in peace in the era of Gus Dur. “repressive Crackdown will not be able to eliminate the problems in Papua. Use of an article of treason instead will further exacerbate the situation, “said Aqsa.Untuk it, LBH Jakarta demanding the police chief of Mimika, Papua Police Chief and Police to immediately stop the investigation and freed Steven Itlay as well as the immediate release of Yus Wenda since it concerned only the allegedly infringing Article 351 is a threat sentence maximum of 2 years and 8 months. “LBH Jakarta also demanded the seriousness of the commitment of President Jokowi who wants to resolve the issue of political prisoners / detainees in Papua,” he wrote in a statement signed by Filep Karma, Director of LBH Jakarta and VeronicaKoman, public lawyer LBH Jakarta .ARNOLD Belau

    Posted from WordPress for Android

    JAYAPURA, SUARAPAPUA — In a press release Filep Karma LBH Jakarta and numbered No. 774 / SK-RELEASE / IV / 2016 received suarapapua.com

    , Thursday (04/07/2016) explains, one of the participants of worship in Timika, Papua, Steven Itlay will be charged with treason ie, primary article Article 106 Criminal Code and the Criminal Code in conjunction with Article 53 article 160 KUHP.Lembaga subsidiary Legal Aid (LBH) Jakarta and Filep Karma condemned the crackdown joint TNI / Polri in the dissolution of peaceful activities “Prayer Restoration of the People of Papua” in Timika, Papua, which led to the pengenaanpasal treason to one participant information ibadah.Berdasarkan collected either from the media or from people who were in the field at the time of the incident, on 5 April 2016 morning West Papua National Committee (KNPB) Timika region held a joint prayer activities in the courtyard of the Church GKII Golgotha ​​in Timika, Papua. However, when the activities are still in progress, suddenly apparatus joint TNI / Polri disperse activities by issuing shot up several times and attacked the crowd massa.Aparat joint military / police beat, kicked, hit with rifle butts tens of the activity. There is also a member of the military who expose the initials IT KNPB members. Two members of KNPB initials AD and AE also severely injured and had to be hospitalized. A number of banners, clothing and camshaft seized by polisi.Penyerangan by the security forces led to the arrest of 15 members of KNPB. 13 were later released on the following day with the status required to report until an undetermined time. The other two namely Steven Itlay and Yus Wenda still detained in Mimika district police today. Steven Itlay subject to Article 106 of Article treason. “We condemn the use of the plot lesson because again the article is used to suppress freedom of expression and opinion in Papua. Unfinished homework (homework) Jokowi about political prisoners in Papua, now even want plus the amount again, “blasted Veronica Koman, public defenders LBH Jakarta.Tercatat that after free Filep Karma, meaning there are 44 political prisoners (prisoners) in Papua, based report in August / September 2015 on the organization of Papuans Behind Bars. Although some of these prisoners have been released, but they still continue to face the charges and undergo investigasi.Filep Karma, a former Papuan political prisoners recently released after sentenced to 15 years in prison, said this seemed deliberate to rob / restrict freedom of expression activist Papua native. This means the Dutch feudal period to silence the Indonesian freedom fighters. “Oddly, in the era of modern Indonesia that democracy here is still used repressive 18th century No matter if the use of repressive measures and Article treason is still used because it proves that Homeland can not be trusted. This will encourage more and more sympathetic to the suffering and struggle of people of Papua. Because I myself have not trust the government is still value justice and humanity against the people of Papua, “said Karma.Sementara it, Alghiffari Aqsa, director of LBH Jakarta, said the government is so afraid of the symbols of Papuan identity, that even though the symbol could never recognized in peace in the era of Gus Dur. “repressive Crackdown will not be able to eliminate the problems in Papua. Use of an article of treason instead will further exacerbate the situation, “said Aqsa.Untuk it, LBH Jakarta demanding the police chief of Mimika, Papua Police Chief and Police to immediately stop the investigation and freed Steven Itlay as well as the immediate release of Yus Wenda since it concerned only the allegedly infringing Article 351 is a threat sentence maximum of 2 years and 8 months. “LBH Jakarta also demanded the seriousness of the commitment of President Jokowi who wants to resolve the issue of political prisoners / detainees in Papua,” he wrote in a statement signed by Filep Karma, Director of LBH Jakarta and VeronicaKoman, public lawyer LBH Jakarta .ARNOLD Belau

    Posted from WordPress for Android

    Dana desa jangan salah gunakan

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

    Pembangunan dari Dana Desa Tak Boleh DikontrakanSelamat pagi warga desa, Dana desa merupakan suatu program unggulan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dimana Dana desa ini, merupakan dana bantuan pemerintah yang langsung di transfer ke kas desa. Dana tersebut di gunakan untuk 1. Pembangunan Infrastruktur desa, 2. Pembangunan sarana dan prasaran 3. Ekonomi kreatif. Selain itu tidak boleh menggunakan dan desa.Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa harus bersifat padat karya dan tidak boleh dikontrakan.”Pembangunan infrastruktur dengan dana desa harus melibatkan masyarakat desa setempat supaya masyarakat benar-benar menikmati dana desa,” katanya di Magelang, Jumat.Menteri Marwan Jafar mengatakan hal tersebut saat sosialisasi dana desa di GOR Gemilang Kabupaten Magelang yangdiikuti seluruh kepala desa di Kabupaten Magelang.Selain itu, katanya untuk pembelian material diusahakan juga dari desa setempat, kecuali di desa tersebut tidak ada.”Jadi membeli pasir atau batu dari desa setempat supaya uang berputar di desa tersebut,” katanya.Ia menuturkan prioritas penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur dasar desa seperti jalan, irigasi, dan talud. Hal ini tidak boleh diganggu gugat dan dana desa tidak boleh untuk membangun kantor desa.Ia mengatakan jika infrastruktur dasar desa sudah baik, dana desa bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa, misalnya posyandu, poliklinik desa, dan PAUD.Opsi ketiga, katanya dana desa untuk peningkatan kapasitas ekonomi desa, misalnya untuk BUMDes, koperasi desa, toko-toko desa, dan pertanian desa.Menurut dia dana desa setiap tahun akan naik secara signifikan.Ia menyebutkan pada 2015, setiap desa menerima dana desa rata-rata Rp300 juta dan tahun 2016 setiap desa menerima Rp700 juta hingga Rp800 juta.Sesuai usulan dari desa, katanya kalau tahun lalu pencairan dana desa dalam tiga tahap, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen, untuk tahun ini pencairan dua tahap, yakni tahap pertama 60persen dan tahap kedua 40 persen.Terkait pembuatan laporan dana desa, dia meminta pihak kepolisian dan kejaksaan agar tidak mencari-cari kesalahan kepala desa, tetapi membuat laporannya harus benar.”Kami lindungi semua kades, tetapi tidak boleh menyelewengkan dana desa tersebut,” katanya.

    Posted from WordPress for Android

    GEMPAR Tolak MENKOPOLKAM DATANG KE PAPUA

    Kota Jayapura – Sebanyak lima puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Gempar) Papua kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak kedatangan Menkopolhukam, Luhut Panjaitan ke Papua.
    Aksi boikot kedatangan Luhut ini dilakukan di dalam pintu gerbang Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Perumnas III Waena. Aksi ini disertai dengan pemalangan pintu gerbang dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen dan menyebabkan sejumlah mahasiswa yang tak ikut dalam aksi ini, harus menunggu disisi jalan, hingga pintu pagar terbuka.
    Ketua Gempar Papua, Samuel Womsiwor bersama dengan mahasiswa lainnya sempat menempel spanduk yang intinya menolak kedatangan Luhut Panjaitan di Jayapura 29 Maret nanti. Spanduk lainnya berisi Tolak Menkopolhukam = selamatkan Papua; lalu ada juga spanduk yag berisi “Menkopolhukam segera minta maaf kepada rakyat Papua dan meminta maaf kepada Melanesia Sperhead Group (MSG) sebagai badan Internasional rumpun Melanesia.
    Sejumlah foto wajah Menkoplhukam juga nampak diberikan tanda silang oleh para mahasiswa ini. Massa aksi unjuk rasa meminta Menkopolhukam untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM berat di tanah Papua, dintaranya Paniai, Wamena, Wasior, Biak dan peristiwa berdarah lainnya.
    “Kami juga mempertanyakan statmen Menkopolhukam yang menghina Gubernur dan masyarakat Papua. Ini menjadi salah satu sebab kami menolak kedatangan Menkopolhukam,” kata Samuel dalam orasinya, Rabu 23 Maret 2016.
    Gempar juga mengancam akan melakukan penutupan kampus hingga kedatangan Menkopolhukam.
    Aksi ini juga dijaga oleh lebih dari 1 pleton Dalmas Polresta Jayapura. Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa dan penutupan Kampus Uncen Perumnas III Waena masih berlangsung.

    Posted from WordPress for Android

    HAK POLITIK BANGSA PAPUA DI PERKOSA OLEH INDONESIA

    HAK POLITIK BANGSA PAPUA DI PERKOSA OLEH NKRI !

    NKRI memperkosa hak politik dan menindas
    rakyat papua sampai detik ini.
    Kemenangan hasil Pepera 1969 Adalah Sejarah Palsu Dan Cacat Hukum yang dilakukan oleh NKRI. Dalam Socratez Sofyan Yoman (2011) menyediakan data secara akurat terkait ketidak jujuran dan manipulasi hasil Pepera 1969. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia selalu membanggakan diri dengan klaim bahwa Papua adalah bagian Indonesia yang sudah final melalui PEPERA 1969.
    Namun pertanyaannya ialah : (1) Mengapa penduduk asli Papua tidak pernah mengakui dan menerima PEPERA 1969 tapi sebaliknya secara konsisten melakukan perlawanan terhadap sejarah diintegrasikannya Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia? (2) Apakah rakyat dan bangsa Papua Barat yang beretnis Melanesia ini keliru dalam memahami sejarah diintegrasikan Papua ke dalam wilayah Indonesia? (3) Kalau status Papua sudah final dalam Indonesia, mengapa harus ada UU No. 21 Tahun 2001 sebagai solusi politik yang final? (4) Mengapa Indonesia masih juga mau memberikan UP4B dalam menyambung kegagalan UU No.21 tahun 2001 yang telah terbukti gagal total.?
    Keempat pertanyaan ini mengandung alasan yang kuat karena menuntut rasa keadilan dan pengakuan hak bangsa Papua. Karena dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dalam proses pelaksanaan dan sesudah PEPERA 1969. Terlihat dalam dokumen militer: “Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No. TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969: “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”. “Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 anggota dewan musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan resmi PBB: Annex 1, paragraph 189-200).

    Adapun Surat Rahasia dari Komando Militer Wilayah XVII Tjenderawasih, Kolonel Infantri Soemarto-NRP.16716, kepada Kamando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969, Nomor: R-24/1969, Status Surat Rahasia, Perihal: Pengamanan PEPERA di Merauke. Intin isi surat rahasia adalah sebagai berikut: “Kami harus yakin untuk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya percaya sebagai ketua Dewan Musyawarah Daerah dan MUSPIDA akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk menggabungkan Papua dengan Republik Indonesia” (Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handelsbald, March 4, 2000).
    Tidak saja masyarakat asli Papua yang melakukan perlawanan aneksasi Papua dan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawasi PEPERA 1969 di Papua Barat, Dr. Fernando Ortiz Sanz juga menyatakan dalam melaporkannya bahwa “Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi.

    Posted from WordPress for Android

    TNI FORCES IN DISTRICT COMMUNITY torment MUGI

    JAYAPURA [Papos] – Parliament nduga regency received reports from people in the District Mugi that they got the inhumane treatment of military personnel who are tasked with carrying out the demolition of the trans Mumugu – Nduga – Wamena.

    This was revealed by the Secretary of Commission A DPRD nduga regency, Leri Gwijangge told reporters in Jayapura on Saturday (19/03/2016). Leri admit TNI torture on the people of the district Mugi legislator revealed when members of the constituency (electoral district) II conducted a working visit to the area in recess, on Wednesday (16/03/2016).

    “People told us that they were tortured and violence experienced by military personnel who conduct the demolition of the road there,” revealed Leri Gwijangge.

    Politicians origin of the Prosperous Justice Party (PKS) said in a joint dialogue between Parliament Nduga District government, traditional leaders, religious leaders, women leaders, youth leaders, community to say there are some issues there. In addition to complaints about the development programs of the government, they also convey what they experienced from military personnel action taken against them.

    Leri Gwijangge inform the public during the hunt and want to pluck coconut forest in the local language is called Woromo or Tuke in their village. Incidentally longer harvest season coconut forest, they went into the woods around the area of ​​road construction trans-Nduga Mumugu central mountain-Wamena.

    The TNI viewed summoned the people and check their luggage at noken. What is in nokeng shed all, then check one by one. Citizens are also asked to open clothing to the naked, and even beaten.

    When asked most people do not understand Indonesian fluently, they chose silence. They talk but only silence they finally struck. “That’s what people in a dialogue to convey to us the time of our visit there yesterday,” said Leri explained.

    Leri tells of recognition from Kampung Dodoklema, Misak Gwijangge when trying to harvest the coconut forest, when they want to cut with a machete, TNI officers heard the sound of the firing. Spontaneously in a state of shock and fear, the head of the village rushed shot from the top of the tree.

    From the recognition of the community, Leri call TNI gunpoint, then with wood beat and tortured people. TNI also issued languages ​​”This weapon, this stuff President Jokowi who love, so this is the president who ordered us to dismantle this path, all provide this. So who speak, pointing guns to the people,” I Leri echoing the message of the people in the local language local.

    As representatives of the people we assess the attitude of the military personnel who do so is wrong. Because the task of the military and police were not torturing people, not hit people, not hurt people, but they (TNI) should protect or protect the society.

    “As far as we like it, but the act of military personnel who have tortured and hurt the people must be stopped, not to happen and happen again,” pleaded Gwijangge.

    Capture of language against public officials that weapons given Jokowi, Leri rate them do not necessarily blame the members of the in-field that are working to dismantle the road. As representatives of the people, they blame the President, the TNI Commander and Regional Commander Cenderawasih XVII. As a leader, what subordinates do the in-field just following orders from superiors. so the men in the field taking such actions.

    “So firmly as representatives of the people we asked the TNI commander and the military commander and his staff even the President to look at this situation and directing subordinates in-field work as possible, not always hurt people,” hope this young politician.

    If this action continues, Leri worry will lead to conflict or things that are not desirable between the public and military personnel. As the people’s representatives conveyed firmly to the Commander, the military commander immediately review actions taken in-field apparatus, because we know that it takes action on the orders of Commander, the military commander who ordered members to do things like that.

    If these events continue to occur repeatedly, we as representatives of the people we do not think about the interests of the public or the interests of many people, could be a road construction project will not be achieved, if the incident has affected people continues to occur. Because, it means not assist or help the people but to torture people.

    The purpose of government broke into the area not to help people, but only to torture people. We will not leave or remain silent, if the TNI are working to dismantle the road continues to use violence against the people.

    “We will not leave, as indigenous children but also as a representative of the people, we will not keep silent, will continue to speak out on the attitude and actions of the TNI who’ve hurt people,” he said.

    If we got the report back from the community, we were ready to take a firm stance to stop the road construction project or member who tortured people will be told to get out of the area.

    Parliament Nduga hope Pangdam XVII / Cenderawasih want to go down there to dialogue with the community. We Nduga of Parliament would be great, there is a dialogue between the military commander and its members and the community. We sit together with the Regional Commander and Commander, we’re talking about the attitude and actions perpetrated by TNI troops who were engaged in road construction there.

    “This is for the benefit of the community then we do not reject development path that is being done by the State, but we just do not like the attitude and actions of the TNI,” said Leri Gwijangge.

    Meanwhile Kapendam XVII / Cenderawasih Colonel Teguh Puji Raharjo acknowledges related to the reports received by the legislators nduga regency that there are individual members of the military who served pave the way in Mamugu-Nduga-Jayawijaya committed violence against citizens, this time it did not know of those responsible , so expect people who feel they have been persecuted for reporting these elements.

    According to him, if the people reporting the problem then it will definitely be followed up, who the persons who commit such violence and could also prove that unscrupulous members of the violence and persecution of the community, so it can take action against unscrupulous members of the TNI in accordance with the law in the military.

    “I do not know closely the problem was, as I know they have assigned there related to the opening of the road that brought the central government, if indeed there are the actions of individual members of the military who committed abuses against citizens can be reported to members of the military who,” he said on Sunday (20/3 / 2016).

    Said Kapendam, the report in question was that individual members can be found, because the duty to build a road that amount is also quite a lot that needs to be known in detail then action will be taken if there is evidence of violence against the community in nduga regency, especially for the construction site of the road.

    “I hope members who are serving there also can keep the attitude to the people who were there, we are serving there to provide security and help pave the way for the community,” said Kapendam XVII / Cenderawasih Colonel Teguh Puji Raharjo. [Jebi]

    Sorce.

    Posted from WordPress for Android

    WhatsApp Messenger: Android + iPhone + Nokia + BlackBerry + Windows Phone

    Hai,

    Saya baru saja mengunduh WhatsApp Messenger di Android saya.

    Ini adalah aplikasi pesan di smartphone yang menggantikan SMS. Aplikasi ini bahkan membolehkan saya mengirim gambar, video, dan multimedia lainnya!

    WhatsApp Messenger tersedia untuk Android, iPhone, Nokia, Windows Phone, dan BlackBerry. Tidak usah repot mengingat nomor PIN atau nama pengguna- WhatsApp bekerja seperti SMS tetapi menggunakan layanan data Internet Anda.

    Dapatkan sekarang dari https://www.whatsapp.com/download/ dan ucapkan selamat tinggal pada SMS!

    Posted from WordPress for Android

    WhatsApp Messenger: Android + iPhone + Nokia + BlackBerry + Windows Phone

    Hai,

    Saya baru saja mengunduh WhatsApp Messenger di Android saya.

    Ini adalah aplikasi pesan di smartphone yang menggantikan SMS. Aplikasi ini bahkan membolehkan saya mengirim gambar, video, dan multimedia lainnya!

    WhatsApp Messenger tersedia untuk Android, iPhone, Nokia, Windows Phone, dan BlackBerry. Tidak usah repot mengingat nomor PIN atau nama pengguna- WhatsApp bekerja seperti SMS tetapi menggunakan layanan data Internet Anda.

    Dapatkan sekarang dari https://www.whatsapp.com/download/ dan ucapkan selamat tinggal pada SMS!

    Posted from WordPress for Android

    PERNYATAAN GEN.GOLIATH TABUNI ATAS DEMO PNS DI KANTOR GUBERNUR PROPINSI PAPUA

    Pernyataan Gen. Goliath Tabuni Atas Demo PNS di Kantor Gubernur Papua

    Menjikapi pernyataan Gubernur Propinsi Papua beserta aksi DEMO PNS dikantor Gubernur Dok II Jayapura-Papua pada tanggal 7 Maret 2016 tentang pengembalian Otonomi Khusus Papua Kepada Pemerintah Pusat, maka Gen. Goliat Tabuni menanggapi dengan mengeluarkan pernyataan resmi.

    Berikut pernyataan Gen. Goliat Tabuni:
    1. Ya saya sebagai Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) yang tahan penderitaan, yaitu Tahan dingin, tahan lapar, tahan nyamuk, Tahan sakit dan sebagian lain sudah terbunuh dan mati di Rimbah Papua Barat menilai bahwa Pemerintah Propinsi Papua dibawah Pimpinan Tuan Lukas Enembe S.Ip,MH, jangan mempermainkan Papua untuk mendatangkan uang dan proyek di Tanah Papua Barat.

    1. Lukas sendiri anak koteka dan orang Papua yang tau persis kondisi dan keadaan kami di Papua pada umumnya dan khususnya di Wilayah Puncak Jaya,Yambi dan sekitarnya kami dalam ancaman Negara.
    2. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa Pemerintah Propinsi Papua jangan main-main di atas darah dan Tulang belulang. Saat ini kami rakyat Bangsa Papua Barat sedang dalam kodisi krisis kemanusiaan dan semua masyarakat di Jambi dan Sinak masih pengungsian, dan belum ada penanganan serta advokasi bagi masyarakat yang mengungsi.

    3. Jangan mintah proyek dengan uang lalu alasan mau kembalikan Otonomi Khusus itu apa… ? saya sebagai Panglima Tinggi TPNPB-OPM tidak tahu menahu jika peti mayat OTONOMI KHUSUS Jakarta itu sudah lama tahun 2005 yang silam rakyat Papua sudah kembalikan itu.

    4. Kalau Pemerintah Propinsi Papua merasa di tipu oleh Pemerintah Jakarta dengan berbagai daraf yang di ajukan tidak terjawab berarti kalian orang papua yang dalam hal pejabat perpajangan tangan Jakarta itu STOP menipu Rakyat Bangsa Papua Barat. Sekarang Rakyat bangsa Papua Barat waktunya Refreedum dan penentun nasip sendiri, oleh karena itu tidak lagi bicara otonomi khusus yang sudah bangkai itu.

    5. Bahwa oleh karena itu, saya selaku Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasionl Papua Barat (TPNPB) Gen.Goliat Naman Tabuni Menghimbau Kepada seluruh Pemerintahan Papua dan Papua Barat dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, Wakil Rakyat, TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, Para Camat dan Aparat Kampung serta Seluruh Rakyat akar Rumput di Tanah Papua segera melakukan Mogok Sipil dan medukung Refreedum dalam Tahun 2016.

    6. Kami mintah agar membuka Ruang bagi Tim PBB segera Turun Tangani Kasus Pengungsian Masyarakat Papua pada Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Jambi dan Sinak.

    7. Apabilah Pemerintahan Propinsi Papua dan Papua Barat selalu permainkan Tanah Papua diatas Penderitaan Rakyat Papua, setelah hakikat pengadilan TUHAN ALLAH Bangsa Papua Barat anda akan bertanggung Jawab atas Penderitaan Rakyat ini.

    8. Saya selaku Panglima Tinggi TPNPB-OPM beserta Pasukannya menunggu himbauan ini sampai belum ada tanggapan. Hal Aksi Demo di Kantor Gubernur Papua itu hanya mencari Perhatian Pemerintah Pusat Maka Kami akan Ambilalih.

    9. Perang terus sampai Dunia Kiamat. Tutur Gen. Goliat Tabuni melalui telpon selulernya dari Markas Pusat Tingginambut Papua Barat Melalui Komadan Operasi Lekagak Telenggen dan Militer Murib.

    Tingginambut 7 Maret 2016

    PANGLIMA TINGGI TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT (TPNPB-OPM)

    Posted from WordPress for Android

    KEKERASAN RAKYAT SIPIL PAPUA OLEH POLISI

    KEKERASAN PADA RAKYAT SIPIL OLEH POLISI

    Kayenews, Manokwari – Rabu (16/03/16) Kekerasan kepolisian Polres Manokwari terhadap masyarakat sipil.Kronologis.Kejadian terjadi ketika korban sedang mengantarkan 2 orang anaknya ke sekolah dan sampai di kwawi ada pihak kepolisian yg sedang menjaga – jaga di areal tersebut ketika polisi menghentikan korban untuk menggunakan helem ketika itu ada sedikit tawar-menawar antara polisi dan korban dan setela itu ada polisi lainnya yang datang tanpa bertanya-tanya langsung memukul korban hingga berlumuran darah dan akhirnya di bawa ke RSUD untuk mendapatkanperawatan dan ke dua anaknya hanya bisa menangis ketika melihat
    bapaknya yang di pukul.

    image

    SALAH SATU FOTO CONTOH KASUS KEKERAN POLISI DI MANOKWARI PAPUA BARAT

    Posted from WordPress for Android

    KEBRUTALAN APARAT KEPOLISIAN KOLONIAL INDONESIA DI SERUI 1 DESEMBER 2015

    KEBURUTALAN APARAT KEPOLISIAN KOLONIAL INDONESIA DI SERUI 1 DESEMBER 2015.

    Korban Meninggal Dunia1. Herman Erik ManitoriHerman Manitori biasanya Disebut Erik Manitori (33 tahun (1982),tertembak pukul 06:26 WIT, di kedua kaki dan patah,tertembak di belakan dekat pinggang,kemudian dipakai sangkur bela dari pangkal dada dekat leher sampai batas perut dengan pinggang, dibela lagi dari dada kanan atas menurun dan menyamping ke kiri bawah perut. Kepala dipukul dengan popor Senjata sampai hacur sehingga isi otaknya keluar, dan mata kanan dicungkil.Dia meninggal dalam truk Brimob akibat penyiksaan sadis yang diterimanya.2. Yonas ManitoriYonas Manitori (38 Tahun, (1977) Wakil Komandan TPN-OPM, Yonas adalah kakak kandung dari Herman Manitori.Yonas Manitori tertembak di perut tembus belakan dan dada tembus belakan.Seketika itu juga Yonas meninggal di tempatkejadian.Sekitar pukul 06:28, Yonas ditembak mati paska terjatuhnya Herman Mamnitori dan Yulianus Robaha.3. Darius AnderibiDarius Anderibi (45 tahun) perwira TPN-OPM.Tertembak, sekitar pukul 06:28 bersamaan dengan Yonas Manitori, di paha kiri sehingga paha putus dan hanya kulit sebagian yang tahan.Darius Meninggal karena kehabisan darah.Dia diperkirakan ditembak Pakai senjata Beramunisi Besar.4. Yulianus RobahaYulianus Robaha (50Tahun) ajudan Komandan, Herman Manitori, Tertembak pukul 06:27 paska terjatuhnya komandannya Herman Manitori.Yulianus Robaha tertembak di kedua lutut dan tak mampu bangkit lagi untuk berdiri.Dia kemudian dinaikan dalam truk Brimob dan disiksa dalam truk, dipotong kedua kaki persis di lutut dan pangkal pahanya hingga putus.Bahkan kaki sebelah kirinya dibuang entah di mana dan hanya ada pahanya.Perutnya disobek dari arah kanan pinggang menuju kea rah kiri pinggangnya, hingga tali perutnya terbuang keluar.Yulianus Juga meninggal dalam truk Brimob akibat disiksa begitu sadis.Mayatnya dibawa oleh Brimob ke RSUD serui untuk dijahit kembali.Hanya kaki kiri yang tidak ada karena dipotong dan dibuang oleh Brimob Polres Yapen.Korban-Korban Luka Berat Yang Tertembak sedang kritis :Waktu selebihnya sekitar pukul 06:29 – 06:40 korban lain berjatuhan, akibat kebrutalan Brimob polres Yapen. Berikut nama-nama korban luka-luka berat yang mengakibatkan cacat fisik:1. Agus ManitoriAgus Manitori (23 Tahun) perwira TPN-OPM. Tertembak karena berlari hendak menolong Herman Manitori. Ketika itu anggota Brimob secara brutal menenbak ke arahnya, namun dia berlari menuju depan mobil polisi untuk berlindung. Di saat berlari hendak berlindung dia tertembak di kaki kirinya dan peluru bersarang didalam.Ketika Brimob hentikan tembakan dia segera berlari mendukung Herman dan hendak masuk hutan namun dia ditembak lagi di kaki kiri dan tembus.Dia masih berlari sehingga dia kembali tertembak di Paha tembus sebelah sedangkan Herman Manitori kembali terkena amunisi di belakannya.Agus terjatuh bersama Herman namun kembali bangkit berdiri dan membawa lari Herman tapi kemudian dia ditembak lagi di pergelangan kaki kanan dan peluru bersarang didalam.Ketika itu Agus tidak kuat lagi dan terjatuh bersama Herman, sehingga Herman sebagai Komantan memerintahkan Agus untuk pergi meninggalkan dia agar Agus tetap hidup. Agus tidak menerima permintaan itu dan hendak mendukung Herman tapi Herman dengan tegas menyuruh Agus pergi. Kata Herman, “ini perintah” akhirnya agus Manitori lari masuk Hutan meninggalkan Herman sendirian.Disaat lari masuk hutan Agus tertembak lagi di lengan atas kirinya dan peluru bersarang di dalamnya/tidak tembus sebelah.Dia juga tertembak di perut tapi hanya diluar kulit sehingga meninggalkan luka cukup besar di perut samping kiri dekat pinggang.Agus mengalami luka serius, namun menolak rujukan berobat lanjut ke Biak. Menurut Agus Manitori para tenaga medis yang melakukan pelayanan pengobatan sangat lambat. Mereka tidak melakukan pelayanan pengobatan.Pengobatan pertama yang para korban semuanya terima adalah dari Rumah Sakit Randawaya. Sedangkan RSUD Serui hanya pasang cairan tapi obat yang dimasukan kedalam Tubuh sama kejamnya seperti militer Indonesia yang bunuh banyak orang Papua. Hal ini nampak dari pelayanan medis yang diberikan, kami tidak dilayani dengan rutin dan baik.2. Yance ManitoriYance Manitori (26 tahun) komandan logistik tertembak di pergelangan kaki kiri dan kanan serta juga di lutut kiri.Yance Tertembak saat hendak menolong Agus Manitori dan Korban Termbak lainnya.Peluru bersarang dalam kakikiri dan kanan.Walaupun kritis, Yance menolak dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapat perawatan medis. Menurut Yance para tenaga medis yang bertugas/melakukan pelayanan pengobatan dan obat yang dimasukan kedalam Tubuh sama kejamnya seperti militer Indonesia yang bunuh banyak orang Papua. Hal ini nampak dari pelayanan medis yang diberikan, kami tidak dilayani dengan rutin dan baik.3. Paulinus WororowaiPaulinus Wororowai (26 Tahun) ajudankomandan logistik II.Dia tertembak dari rusuk belakan tembus pinggang. Penembakan ini mengakibatkan satu tulang rusuk patah dan peluru yang lain bersarang dalam tubuh. Paulinus kritis dan sedang dikirim ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan yang serius.4. Anton Toni RunaweriToni Runaweri (43 tahun) perwira TPN-OPM yang tertembak di samping batang leher belakan tembus rahang dan mulut.Tulang rahang kiri dan kanan Patah.Mulut tidak dapat digerakkan sehingga, Toni Runaweri sementara diberi makan melalui bantuan selang.Toni dalam keadaan kritis dan sedang dirujuk ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis secara serius.5. Sakarias TorobiSakarias Torobi (35 tahun) komandan logistik II, tertembak di kaki kiri dan patah. Tulang kaki hancur dan peluru yang lain bersarang dalam kaki, namun kemudian pada tanggal 6 menjalani operasi dan sudah dikeluarkan di rumah sakit biak.6. Alius KarimatiAlius Karimati (45 Tahun) masyarakat sipil yang juga menjadi korban penembakan oleh aparat Brimop polres serui.Saat itu penembakan dilakukan secara brutal sehingga dia hendak lari masuk hutan, namun akhirnya tertembak peluru nyasar di telapak tangan belakang tembus depan. Kondisi Alius menderita sakit dan teriak kesakitan.AliusKarimati juga Menolak rujukan berobat di Biak.7. Daud Luther AyomiDaud Ayomi (53 Tahun) perwira TPN-OPM.Tertembak di tangan dan bahu. Tulang tangan patah dan peluru lain yang terkena di bahu bersanrang jauh kedalam. Luka serius dan dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.8. Pilemon AyomiPilemon Ayomi (49 tahun) perwira TPN-OPM.Pilemontertembak di tangan dan tulang tangan patah. Luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umun Dareah Biak.

    Posted from WordPress for Android

    HANYA TERIMA SELEBARAN INFORRMASI ANGGOTA POLISI PAKAIAM PREMAN ANCAM RAKYAT SIPIL DI PAPUA

    HANYA TERIMA SELEMBAR SELEBSLARAN YANG DI BAGIKAN OLEH AKTIVIS KNPB,  ANGGOTA POLISI PERPAKAIAN PERMAN MENGANCAM RAKYAT SIPIL YANG BERJUALAN DI PASAR HAMADI
    ——‘—————————

    KNPBNews Jayapura Jumat 10  Maret 2016 Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan pembagian SERUAN di wilayah Kota Madya Jayapura .
    Pembagian SERUAN AKSI & DOA ini mulai pada pukul 8.30 dari terminal entrop mulai bagi sampai ke pasar Hamadi dan sekitarnya namun, setiba di pasar Hamadi para aktivis KNPB  mulai membagikan seruan  kepada rakyat yang sedang berjualan di pasar Hamadi pada putaran pertama. Setelah seruan itu habis para aktivis KNPB mengcopy seruan itu di sekitar Pasar dan kembali bagikan seruan  itu kepada masyarakat namun, masyarakat mau menerima seruan kemudian salah seorang aktivis pertanya pada seorang ibu, ibu kenapa kamu tidak mau menerima seruan lalu ibu itu menjawab ada anggota polisi yang berpakaian perman menggunakan motor mengikuti kamu dan melarang kami mengambil seruan apa bila ada yang ambil maka kami menangkap kamu baru masukan penjara atau kami akan tembak kamu, karena ketakutan dari indimitasi oleh anggota polisi sehingga rakyat takut ambil, sementara itu isi seruan itu di Serukan kepada seluruh Wilayah West Papua untuk melakukan aksi dukungan ULMWP menuju keanggotaan penuh MSG melaui aksi dan doa.
    Situasi ini di jelaskan oleh salah satu anggota KNPB Wilayah Numbay atas nama  Anis wanimbo yang menyaksikan situasi ini.

    Posted from WordPress for Android

    KNPB DOGIYAI KEHILANGAN AKTIVIS AKIBAT PENYIKSAAN OLEH BRIMOB

    KNPB DOGIYAI KEHILANGAN AKTIVIS AKIBAT PENYIKSAAN OLEH BRIMOB

    KNPB Dogiyainews:Korban Aktivis Mudah Papua yang tergabung dalam Organ KNPB yang rata-rata adalah Anak Mudah Papua selalu menjadi terget kejaran,penangkapan dan penyiksaan oleh Aparat keamanan (kekerasan) Indonesia di wilayah teritori West Papua.Anggota KNPB WIL Dogiyai atas nama;AGUSTINUS WAINE yang pernah ditangkap Bersama 12 Anggota KNPB dan disiksa oleh BRIMOB bersama Anggota KORAMIL Di Depan POS BRIMOB Moanemani kabupaten Dogiyai pada tanggal 19 November 2014 lalu pada saat Perayaan HUT KNPB ke-VI dalam bentuk AKSI DAMAI yang dimediasi oleh Badan pengurus Wilayah Dogiyai dan dipusatkan di TERMINAL moanemani yg berakhir dengan Penangkapan terhadap 13 Aktivis tersebut yg disebutkan nama nya diatas (AGUS WAINE/27) telah meninggal dunia pada tanggal;10/03/16 di moanemani/Egebutusalah satu Aktivis KNPB alhm AGUS WAINE yang meninggal Adalah:Akibat dari penyiksaan Hebat yang dialami oleh AGUS,dari TNI/POLRI pada saat penangkapan kegiatan perayaan HUT KNPB ke-6 di depan POS BRIMOB. AGUS setelah keluar dari penjara (polres nabire) pada tgl 23 Desember 2014 sakit nya telah terasa dan selalu keluar masuk ke rumah sakit untuk berobat namun tak tertolong akhirnya tanggal 10/o3/16 telah pergi meninggalkan kami (wafat).Sebab semua aktivis yg telah ditangkap pada saat itu di tumpahkan dalam kolam tempat pembuangan sampah yg telah disiapkan oleh BRIMOB dan sesudah itu dipukul,disiksa,ditendang ,di toki bahkan sampai di tembak dan kena peluruh gas ke kaki kanan komdan mantan Ketua KNPB David Pigai dan dalam keadaan tak berdaya kami dibawah kePOLRES NABIRE,menggunakan Mobil kaca gelap 3 unit dan mobil hartob 1 unit dikawal ketat dengan pakaian dinas senjata lengkap seperti kami,seolah2 teroris pada sore hari 5-00 WIT.SALAM,…..komandan AGUS, apa yang anda buat selama hidup, terhadap tanah WEST PAPUA ini akan terukir dalam Aktivis mudah papua tersisah di wilayah Dogiyai sebagai motivasi menegakan rasa nasionalisme kami kapada tanah ini,….sisah perjuangan Mu kami akan lanjudkan demi mewujudkan IMPIAN cita2 kita pada AGENDA ” R E F E R E N D U M”SEBAGAI SIKAP POLITIK KAMI KNPB WILAYAH DOGIYAI:1. Kami di tangkap disiksa,dipenjarakan Demi mempertahankan Bangsa NKRI harga mati,Namun kami KNPB siap menerima semua konsekuensi,ditangkap,disiksa dipenjarakan Hingga nyawa kami dicabut Tujuan kami hanya PAPUA MERDEKA HARGA MATI,……makaJOKOWI Segra bertanggung jawab atas SEMUA pelanggaran HAM Di Tanah papua.2.segra membuka ruang demokrasi bagi OAP untuk menyampaikan/menxpresikan aspirasi politik- dan membuka ruang demokrasi bagi jurnalis asing meliput papua ,tanpa intimidasi3.Segra cabut ORGANIK,non ORGANIK TNI/POLRI dari tanah papua.4.stop genosida bagi OAP.Demikian sikap politik kami,dan salam HORMAT.” LAWAN” Kita harus menghakiri,……wa wa wa koyaooo,(enano)

    Sumber: https://mobile.facebook.com/story.php?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C7272507701

    Posted from WordPress for Android

    PASTOR JHON KECEWA POLOS TUDUH PELAYANAN PASTORAL

    Pastor John Kecewa Polisi Tuduh Pelayanan Pastoralnya

    MakarMinggu, 13 Maret 2016

    JAKARTA,SATUHARAPAN.COM– Pastor John Jonga menyayangkan langkah kepolisian memanggil dirinya dengan tuduhan makar karena telah memimpin doa pada acara pembukaan kantor cabang United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Kota Wamena, hari Senin (15/2) silam.Menurut Pastor John, kehadirannya dalam acara tersebut merupakan bagian dari pelayanan pastoral kepada umat Kristen, yakni untuk mendoakan.“Saya dipanggil polisi dan diperiksa lebih dari 5 jam dengan 55 pertanyaan. Mereka mengarahkan agar mengakui adanya makar dari pendirian kantor ULMWP. Apa yang dilakukan aparat keamanan sebagai bentuk teror kepada pimpinan agama,” kata Pastor John dalam diskusi bertema‘Perjuangan HAM dan Kriminalisasi Para Pegiat HAM di Papua’di Wisma PGI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari Sabtu (12/3).Dia bercerita, tuduhan makar dalam pendirian kantor ULMWP tidak berdasar. Sebab, katanya, sejumlah kejanggalan diperlihatkan pihak kepolisian saat melakukan proses pemeriksaan.”Ada keanehan, tahu-tahu polisi periksa dan pertanyaan diarahkan dengan kesan sudah ada tersangka. Lalu belakangan,polisi bilang punya bukti papan nama ULMWP,” ucap Pastor John.Sebelumnya, Pastor John yang melayani di Paroki Kristus Raja Wamena, telah memenuhi panggilan polisi pada hari Jumat (26/2) lalu, setelah berkonsultasi dengan Uskup. Pada panggilan pertama, hari Jumat (19/2), Pastor John menolak panggilan Polres Jayawijaya, Wamena, dan meminta polisi melayangkan surat permohonan izin kepada atasannya, keuskupan di Jayapura.Dalam pemeriksaan, Pastor John didampingi pengacara dan menjawab 55 pertanyaan dari dua petugas polisi selama pertemuan empat jam.Menurutnya, polisi mempertanyakan kehadirannya di acara tersebut, yang diketahui menampilkan lambang ULMWP, organisasi yang dianggap separatis di Indonesia. Polisi juga bertanya kepadanya terkait informasi yang Pastor John ketahui tentang ULMWP.Atas kejadian itu, Pastor John mengatakan dirinya tidak terpengaruh walau pun dalam pengawasan polisi.

    Sumber: https://mobile.facebook.com/groups/854900114532846?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1496479381

    Posted from WordPress for Android

    LAPORAN KNPB KASUS PENEMBAKAN TERHADAP WARGA DI DESA WANAMPOMPI PAPUA, Tanggal 1 Desember 2015

    LAPORAN KNPB LAPORAN KNPB KASUS PENEMBAKAN TERHADAP WARGA DI DESA WANAMPOMPI PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2015

    . Bagian Pertama1. Peringatan Upacara Bendera 1 Desember 2015 oleh Warga PapuaMenjalang 1 Desember hampir seluruh warga Papua menghentikan aktifitasnya untuk mengheningkan cipta atas hari yang bersejarah bagi mereka.1 Desember merupakan hari di mana Bangsa Papua pernah menorah kemerdekaan pada 1961.Hari ini menjadi hari yang begitu penting karena satu setengah tahun Bangsa Papua menikmati kemerdekaannya dan kemudian ciplokkan kedalam wilayah NKRI pada 1963.1 Desember 1961 – 1993 benar merupakan momen bersejarah bagi Bangsa Papua.Sejarah West Papua berubah arah ketika Indonesia meminta Belanda untuk menyerahkan Papua kedalam NKRI. Wilayah Papua kemudian dicaplok kedalam NKRI pada tahun 1963 melalui PEPERA dengan cara yang tidak manusiawi. Indonesia dinilai tidak manusiawi karena para wakil rakyat yang dating waktu itu diintimidasi, diteror dan diberi uang dan wanita cantik. Sehingga mereka jadi lupa tujuan mereka diutus.Fenomena 1 Desember bukan suatu wacana saja tapi lebih pada gerakan keras Masyarakat Papua ingin pisahkan diri dari NKRI.Maka selalu masyarakat Papua merayakan HUT West Papua pada 1 Desember.Banyak cara yang dilakukan untuk mengenang hari bersejarah tersebut. Ada yang berdoa kepada Tuhan Pencipta, ada yang melakukan siarah ke makam para pahlawan west Papua, dan ada pula yang melakukan aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora.Maka dalam rangka itu, Herman Manitori dan pasukannya bersama masyarakat merayakan Upcara pengibaran Bendera Bintang kejora.Upacara pengibaran Bendera Bintang Kejora yang dimaksud dilaksanakan di Wanapompi tepat pada pukul 06:00 WIT, pagi.Upacara selesai pukul 06:15 WIT.2. Pengambilan Sikap Herman ManitoriSebelumnya Herman selaku Komandan KODAP II Saireri meminta kepada Masyarakat dan Pasukannya untuk:a. Pada 1 Desember 2015 bersama-sama merayakan Upacara pengibaran Bendera Bintang Kejora.b. Berdoa dan Beribadatc. Menjaga Bendera tetap berkibar hingga menjelang sore.d. Melaksanakan upacara penurunan Bendera Bintang Kejorae. Tidak membawa peralatan perang, seperti: Panah, Tombak, Kapak dan Parang.f. Meminta kepada Masyarakat terutama Ibu-ibu dan anak-anak untuk mengungsi jauh hari sebelum tanggal 1 Desember 2015. Hal ini untuk menjaga dan mengantisipasi serangan mendadak dari angkatan Militer IndonesiaB. Bagian Kedua1. Kronologia. Upacara BenderaTepat Selasa,1 Desember 2015 pukul 06:00 WIT,ada sebagian Warga Papua yang ada di wilayah gerejawi keuskupan Timika sedang merayakan HUT West Papua yang Ke – 54, pada 1 Desember 2015 di Kampung Wanampompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Yapen. Banyak masyarakat sipil yang berkumpul untuk merayakan hari bersejarah tersebut, bersama TPN-OPM di bawah garis komando Erik Manitori yang bernama lengkap Herman Manitori, pimpinan TPN-OPMWilayah Timur KODAP II Saireri.Sehabis upacara pukul 06:15 WIT, sebagian masyarakkat bubarkan diri pulang ke kampungnya masing-masing.Selain itu Herman Manitori juga meminta kepada masyarakat kampung untuk mengungsi ke hutan, untuk antisipasi serangan mendadak dari anggkatan bersenjata Republik Indonesia.Akhirnya sebagian masyarakat kampung Wanapompi pun mengungsikan diri ke hutan.Sedangkan Herman Manitori dan Pasukannya serta juga beberapa warga sipil yang ikut ambil bagian dalam hari bersejarah itu, berjanji akan menurunkan bendera Bintang Kejora pada sore harinya. Berdasarkan keputusan itu mereka duduk melingkar dibawah tiang Bendera Bintang Kejora.Mereka duduk melingkari tiang dimana bendera Bintang Kejora dikibarkan.b. Penembakan terhadap WargaNamun, sekitar Pukul 06:22 pagi, terjadi penembakan terhadap Warga sipil di Wanapompi pada 1 Desember 2015.Seperti yang sudah disepakati bersama, Herman Manitori dan anak buahnya duduk mengintari tiang dimana bendera Bintang Kejora dikibarkan.Namun ditengah berlansungnya penjagaan tersebut pasukan Brimob Porles Seruidibawah pimpinan Kabagops Polres Yapen AKP Yunus Ratu dan Kasat Intelkam AKP Imam Komari datang dan secara brutal menembak ke arah warga yang berjaga dibawah tiang bendera tersebut.Pasukan Brimop Porles Yapen menyerang dan menembak warga secara brutal dalam keadaan sadar. Diketahui bahwa aparat tersebut telah mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kegitan dimaksud.Mereka (Pasukan Brimob dan Intelijen)datang dibawah pimpinan Kabagops Polres Yapen AKP Yunus Ratu dan Kasat Intelkam AKP Imam Komari dengan 25 personel Pasukan dengan 3 unit mobil dan satu unit Truk Dalmas Polres Yapen.Melihat adanya penyerangan dan penembakan brutal oleh pasukan terhadap warga yang sedang melakukan penjagaan dibawah tiang bendera tersebut, Herman Manitori mengambil sikap hendak mendekati pasukan Brimob yang brutal itu untuk melakukan Dialog Damai.Sempat Herman Manitori berdialog dengan pimpinan pasukan yang datang itu.“Pak kenapa anak buahmu menembak secara brutal, kata Herman.Tidak kami hanya patroli, kata Pemimpin Pasukan.Kalau begitu perintahkan anak buahmu untuk tidak menembak warga, ucap Herman Manitori.”Namunseusai ucap demikian, dia akhirnya ditembak di kedua lututnya dan terjatuh seketika itu.Yonas Manitori Melihat adiknya Herman Manitori tertembak dan terjatuh.Dia segera berlari hendak menolong adiknya,kemudian dia ditembak di dada dan perut.Yonas Manitori jatuh dan meninggal di tempat kejadian.Yulianus Robaha, melihat kedua kakak beradik itu jatuh. Yulianus dengan cepat berlari menuju kedua kakak beradik yang terkapar di jalan dengan maksud menolong keduanya.Namun,dia juga ditembak di kedua kakinya hingga terjatuh dan tak mampu lagi untuk bangkit berdiri.Darius Anderibi yang saat itu berada juga dalam lingkaran melihat tiga orang sudah terkapar.Dariusmencoba berlari ke arah Herman Manitoriuntuk menolongnya.Namun dia akhirnya tertembak di paha dan pahanya putus.Darius akhirnya kehabisan darah dan meninggal dunia saat itu juga.Masyarakat yang melihat peristiwa penembakan tanpa perlawanan itu memberi keterangan sekitar 10 menit penembakan itu terjadi.Agus Manitori ketika itu melihat komandannnya (Herman Manitori) terjatuh dan masih hidup.Dia segera lari menuju komandannya dan bersandar didepan mobil polisi.Di saat ada peluang menolong Herman Manitori, dia segera lari dan menarik Herman ke punggungnya dan mencoba berlari menuju hutan, tapi kemudian di tembak di Paha tembus sebelah.Dia terjatuh dan bangkit kembali mendukun Herman dan mencoba lagi berlari, dia kembali mendapat tembakandi pergelangan kaki kiri dua kali tapi tidak jatuh, dan terus berlari semampunya.Dia kemudian ditembak lagi di pergelangan kaki kanan dan terjatuh, sementara Herman Manitori ditembak lagi di belakannya.Akhirnya Herman Manitori meminta Agus untuk pergi meninggalkan dia. Agus Manitori tidak mau tetapi kata Herman ini perintah, cepat pergi tinggalkan saya.Agus Manitori akhirnya lari ke hutan dan meninggalkan Herman sendirian.Namun saat lari masuk hutan anggota Brimob kejar Agus dan sempat menembaknya di lengan kirinya tembus sebelah.Mereka hendak menembak mati Agus Manitori tapi kemudian datang Yance Manitori sahabat Agus dengan Senapan Angin mencoba menakuti anggota Brimob.Melihat Yance membawa Senapan Angin, anggota Brimob mengundurkan diri sambil menembak sembarang arah Yance,kemudian terkena tembakan di pergelangan kaki kiri dan kanan serta juga di pahanya kirinya.Di saat pasukan Brimob undur diri itu mereka mengangkat Herman manitori dan Yulianus Robaha ke dalam truk Polisi. Mereka lantasmenyiksa Herman Manitori dan Yulianus Robaha tanpa mengenal belas kasihan.Mereka menyuruh keduanya teriak “Papua Merdeka” sambil menyiksa keduanya. Herman Manitori dan Yulianus Robaha dengan lantang berseru: “Papua Merdeka !!! Papua Merdeka !!!” sambil berseru keduanya terus disiksa.Herman dipukul kepalanya hingga hancur dan dikeluarkan isi otaknya serta biji mata kanannya dicungkil.Di bela dari pangkal dada dekat leher hingga pada perut berbatasan dengan pinggang dan dari dada kanan menurun menyamping ke bawah perut sebelah kiri.Jantungnyadicopot dan dicincang.Seketika itu Herman Manitori meninggal dalam truk yang masih dalam perjalanan.Demikian juga dengan Yulianus Robaha.Dia dipotong kedua kakinya tepat di paha hingga putus dan akhirnya juga mati.Keduanya meninggal dalam perjalanan antara kampung Wanapompi dan Wadapi.Masyarakat dan kelompokTPN-OPMyang dipimpin oleh Herman Manitori ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Mereka kelompok TPN-OPM yang tidak dilengkapi dengan senjata api atau sejenisnya. Sementara pasukan Brimop PorlesKepulauanYapen datang lengkap dengan senjatanya dan peralatan perang lainnya.Dalam Peristiwa penembakan itu diketahui ada sekitar 12 warga sipil yang menjadi korban terkena tembakan.Dua orang meninggal di tempat, Dua orang lagi disiksa dan dibunuh dalamtruk polisi dan 8 lainya dirawat di RSUD Serui.Herman Manitori dan Yulianus Robaha kemudian di atnar ke RSUD Serui untuk dijahit luka bekas sobekan sangkur. Keduanya dipulangkan ke Kampung Asalnya.Herman Manitori dipulangkan ke kampung Wanapompi dan dimakamkan di bawah tiang bendera bersama kakaknya Yonas Manitori.Yulianus Robaha dipulangkan ke kampung asalnya di Yapen Barat.Tercatat ada 4 orang korban meninggal akibatpenembakan brutal Brimob dari kesatuan Porles Yapen pada 1 Desember 2015.2. Pelaku PenembakanPelaku penembakan terhadap warga sipil di kampong Wanampompi dilakukan olehangkatan bersenjata kepolisian Porles Yapen.Pasukan Brimob atau angkatan bersenjata kepolisian Porles Yapen ini dipimpin oleh AKP.Yunus Ratudan pimpinan Intelijen AKP. Imam Komari.3. Korban Penembakan oleh aparata. Korban Meninggal:1. Herman Erik ManitoriHerman Manitori biasanya Disebut Erik Manitori (33 tahun (1982),tertembak pukul 06:26 WIT, di kedua kaki dan patah, tertembak di belakan dekat pinggang,kemudian dipakai sangkur bela dari pangkal dada dekat leher sampai batas perut dengan pinggang, dibela lagi dari dada kanan atas menurun dan menyamping ke kiri bawah perut. Kepala dipukul dengan popor Senjata sampai hacur sehingga isi otaknya keluar, dan mata kanan dicungkil.Dia meninggal dalam truk Brimob akibat penyiksaan sadis yang diterimanya.Catatan: Semasa kepemimpinan Herman Manitori sebagai komandan TPN-OPM Wilayah Timur KODAP II Saireri, beliautidak pernah membuat keonaran. Beliau tidak pernah membunuh satu anggota TNI-POLRI atau menyatakan sikap perang melawan anggkatan bersenjata.Herman selalu merespon positif dan mendukung upaya pemerintah membagun kampung-kampungdi Wilayah Timur distrik Angkaisera.Dia selalu menasehati kaum muda untuk menerima dan mengikuti perkembangan modern sebagai pintu menuju kemerdekaan West Papua.Masyarakat dan beberapa tokoh ternama mengaku mengenal benar Herman Sebagai pemimpin TPN-OPM yang bijak dan toleran.2. Yonas ManitoriYonas Manitori (38 Tahun, (1977) Wakil Komandan TPN-OPM, Yonas adalah kakak kandung dari Herman Manitori.Yonas Manitori tertembak di perut tembus belakan dan dada tembus belakan.Seketika itu juga Yonas meninggal di tempatkejadian.Sekitar pukul 06:28, Yonas ditembak mati paska terjatuhnya Herman Mamnitori dan Yulianus Robaha.3. Darius AnderibiDarius Anderibi (45 tahun) perwira TPN-OPM.Tertembak, sekitar pukul 06:28 bersamaan dengan Yonas Manitori, di paha kiri sehingga paha putus dan hanya kulit sebagian yang tahan.Darius Meninggal karena kehabisan darah.Dia diperkirakan ditembak Pakai senjata Beramunisi Besar.4. Yulianus RobahaYulianus Robaha (50Tahun) ajudan Komandan, Herman Manitori, Tertembak pukul 06:27 paska terjatuhnya komandannya Herman Manitori.Yulianus Robaha tertembak di kedua lutut dan tak mampu bangkit lagi untuk berdiri.Dia kemudian dinaikan dalam truk Brimob dan disiksa dalam truk, dipotong kedua kaki persis di lutut dan pangkal pahanya hingga putus.Bahkan kaki sebelah kirinya dibuang entah di mana dan hanya ada pahanya.Perutnya disobek dari arah kanan pinggang menuju kea rah kiri pinggangnya, hingga tali perutnya terbuang keluar.Yulianus Juga meninggal dalam truk Brimob akibat disiksa begitu sadis.Mayatnya dibawa oleh Brimob ke RSUD serui untuk dijahit kembali.Hanya kaki kiri yang tidak ada karena dipotong dan dibuang oleh Brimob Polres Yapen.b. Korban-KorbanLuka BeratYang Tertembak:Waktu selebihnya sekitar pukul 06:29 – 06:40 korban lain berjatuhan, akibat kebrutalan Brimob polres Yapen. Berikut nama-nama korban luka-luka berat yang mengakibatkan cacat fisik:1. Agus ManitoriAgus Manitori (23 Tahun) perwira TPN-OPM. Tertembak karena berlari hendak menolong Herman Manitori. Ketika itu anggota Brimob secara brutal menenbak ke arahnya, namun dia berlari menuju depan mobil polisi untuk berlindung. Di saat berlari hendak berlindung dia tertembak di kaki kirinya dan peluru bersarang didalam.Ketika Brimob hentikan tembakan dia segera berlari mendukung Herman dan hendak masuk hutan namun dia ditembaklagi di kaki kiri dan tembus.Dia masih berlari sehingga dia kembali tertembak di Paha tembus sebelah sedangkan Herman Manitori kembali terkena amunisi di belakannya.Agus terjatuh bersama Herman namun kembali bangkit berdiri dan membawa lari Herman tapi kemudian dia ditembak lagi di pergelangan kaki kanan dan peluru bersarang didalam.Ketika itu Agus tidak kuat lagi dan terjatuh bersama Herman, sehingga Herman sebagai Komantan memerintahkan Agus untuk pergi meninggalkan dia agar Agus tetap hidup. Agus tidak menerima permintaan itu dan hendak mendukungHerman tapi Herman dengan tegas menyuruh Agus pergi. Kata Herman, “ini perintah” akhirnya agus Manitori lari masukHutan meninggalkan Herman sendirian.Disaat lari masuk hutan Agus tertembak lagi di lengan atas kirinya dan peluru bersarang di dalamnya/tidak tembus sebelah.Dia juga tertembak di perut tapi hanya diluar kulit sehingga meninggalkan luka cukup besar di perut samping kiri dekat pinggang.Agus mengalami luka serius, namun menolak rujukan berobat lanjut ke Biak. Menurut Agus Manitori para tenaga medis yang melakukan pelayanan pengobatan sangat lambat. Mereka tidak melakukan pelayanan pengobatan.Pengobatan pertama yang para korban semuanya terima adalah dari Rumah Sakit Randawaya. Sedangkan RSUD Serui hanya pasang cairan tapi obat yang dimasukan kedalam Tubuh sama kejamnya seperti militer Indonesia yang bunuh banyak orang Papua. Hal ini nampak dari pelayanan medis yang diberikan, kami tidak dilayani dengan rutin dan baik.2. Yance ManitoriYance Manitori (26 tahun) komandan logistik tertembak di pergelangan kaki kiri dan kanan serta juga di lutut kiri.Yance Tertembak saat hendak menolong Agus Manitori dan Korban Termbak lainnya.Peluru bersarang dalam kaki kiri dan kanan.Walaupun kritis, Yance menolak dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapat perawatan medis. Menurut Yance para tenaga medis yang bertugas/melakukan pelayanan pengobatan dan obat yang dimasukan kedalam Tubuh sama kejamnya seperti militer Indonesia yang bunuh banyak orang Papua. Hal ini nampak dari pelayanan medis yang diberikan, kami tidak dilayani dengan rutin dan baik.3. Paulinus WororowaiPaulinus Wororowai (26 Tahun) ajudankomandan logistik II.Dia tertembak dari rusuk belakan tembus pinggang. Penembakan ini mengakibatkan satu tulang rusuk patah dan peluru yang lain bersarang dalam tubuh. Paulinus kritis dan sedang dikirim ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan yang serius.4. Anton Toni RunaweriToni Runaweri (43 tahun) perwira TPN-OPM yang tertembak di samping batang leher belakan tembus rahang dan mulut.Tulang rahang kiri dan kanan Patah.Mulut tidak dapat digerakkan sehingga, Toni Runaweri sementara diberi makan melalui bantuan selang.Toni dalam keadaan kritis dan sedang dirujuk ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis secara serius.5. Sakarias TorobiSakarias Torobi (35 tahun) komandan logistik II, tertembak di kaki kiri dan patah. Tulang kaki hancur dan peluru yang lain bersarang dalam kaki, namun kemudian pada tanggal 6 menjalani operasi dan sudah dikeluarkan di rumah sakit biak.6. Alius KarimatiAlius Karimati (45 Tahun) masyarakat sipil yang juga menjadi korban penembakan oleh aparat Brimop polres serui.Saatitu penembakan dilakukan secara brutal sehingga dia hendak lari masuk hutan, namun akhirnya tertembak peluru nyasar di telapak tangan belakang tembus depan. Kondisi Alius menderita sakit dan teriak kesakitan.AliusKarimati juga Menolak rujukan berobat di Biak.7. Daud Luther AyomiDaud Ayomi (53 Tahun) perwira TPN-OPM.Tertembak di tangan dan bahu. Tulang tangan patah dan peluru lain yang terkena di bahu bersanrang jauh kedalam. Luka serius dan dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.8. Pilemon AyomiPilemon Ayomi (49 tahun) perwira TPN-OPM.Pilemontertembak di tangan dan tulang tangan patah. Luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umun Dareah Biak.c. Korban Yang Lari Ke Hutan:Banyak masyarakat yang lari ke hutan untuk bersembunyi.Sejak 1 Desember 2015 sampai tanggal 6 Desember 2015 hingga data ini diambil, masih ada masyarakat kampung yang belum keluar dari hutan di mana mereka lari bersembunyi.4. Tempat PenembakanPeristiwa penyerangan terhadap warga saat sedang melakukan upacara bendera Bintang Kejora terjadi di kampung Wanapompi Distrik Angkaisera, Kabupaten Yapen, pada 1 Desember 2015.5. Motif PenembakanPenembakan yang dilakukan oleh Brimop Porles Yapen terhadap para warga tersebut karena dinilai oleh aparat sebagaikelompok separatis dan kelompok pengacau keamanan.Pada hal masyarakat mengaku tidak pernah Gerakan TPN-OPM membuat kekacauan dan membunuh anggota militer di Serui.Hal ini menjadi Jelas bahwa istitusi Militer dan Keamanan Indonesia sedang menciptakan lahan konflik di Papua dan Serui khususnya.Demikian Laporan penembakan kebrutalan aparat Kepolisian di Serui Papua.Demikian laporan singkat tentang keburutalan aparat Kepolisian kololian Indonesia di Serui Papua Barat.Hormat KamiONES SUHUNIAP

    Posted from WordPress for Android

    TAKUT SAMA ORANG PAPUA TNI POLRI TANGKAP ORANG PAPUA

    .Menjelang 1 Desember 2015 ornang Papua di Intimidasi dan Teror Oleh Aparatur Kolonial Indonesia Kepada Orang Papua

    .============================================Kesaksian Ibu Natasya Aud bahwa Pada pukul 21.38 WWP, Seorang anggota Brimob Negara Republik Indonesia dari Polda Papua menodong senjata sebanyak dua kali.Penodongan senjata kepada saya Bersama 4 Orang Adik-adik dan 1 Orang Bayi berumur 1 Tahun 4 Bulan. Kejadian ini terjadi di Jalan raja Abe Kota raja Jayapura, Papua pada 24 November 2015.Ibu Anatasya Aud Bersama 4 Orang adik dan 1 Orang bayi berumur 1 Tahun 4 Bulan kami dari rumah keluarga Expo dengan tujuan pulang ke rumah di BKKBN menggunakan 4 motor. Ketika dalam perjalanan merasa kalau di belakarang kami di kejar oleh orang, sampai di depan Toko Saga macet karena di jalan lagi sedang pengaspalan . Kemudian pada pukul 10.00 kami tiba di depan rumah kami di BKKBN kemudian kami belok kanan tetapi tiba-tiba anggota brimob mengeluarkan Pistol dan menodong Ke saya bersama 4 orang anak an basyi sebanyak 2 kli kemudian karena anaknya 1 tahun 4 bulan karena takut menangis sehingga ank-anak kejar pelaku kejahatan tersebut. Kemudian kejar sampai anggota brimob melarikan diri masuk di lokasi perumahan Brimob Polda Papua di Kota raja dalam. Jelas ibu.Karena katidak terima langsung melakukan protes di Piket Brimob tetapi anggota brimob yang tugas saat piket tersebut menyangkal sehingga 3 orang melakukan pemeriksaan Mobil dan si Pelaku Oknum anggota Brimob ini. Kemudian sudah menemukan pelakunya. Kemudian kami melakukan protes untuk si pelaku mengaku tetapi Oknum Brimob melakukan penyangkalan kemudian Ibu di suruh sumpa dalam nama Tuhan Yesus sehingga anggota brimob mengaku kalau itu adalah ia yang lakukan dalam keadaan sadar. Jelas Ibu Anatasya.Kemudian anggota Brimob menawarkan sejumlah uang kepada kami atas aksi penodongan senjata serta meminta maaf atas perbuatan tidak terpuji tersebut sesuai budaya Orang Wamena tetapi pihak korban tolak karena Alat negara pakai bukan untuk membunuh rakyat sipil dan melakukan aksi di dalam kota.Kami akan tetap laporkan aksi atau perisitiwa tidak terpuji tersebut ke Propam dan Kapolda Papua jelasnya aud.Maka pada jam 23.00 korban datang Melaporkan peristiwa ini di Sekretariat KNPB Pusat, Vietnam, Port Numbay_West_Papua.Jubir KNPB Bazoka Logo.Maka dari kejadian ini menjadi tolak ukur bagi seluruh orang papua dan waspada karena Menjelang 1 Desember 2015 merupakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Papua yag mana pada tahun 1962 belanda telah memberikan Negara WestPapua maka Orang Papua selalu memperingati 1 Desember sebagai hari bersejarah kemerdekaan Negara Papua. Dalam waktu yang dekat ini orang asli papua mengalami intimidasi, teror dan penganiayaan di mana-mana di sejumlah daerah di tanah Papua,Di antaranya Timika, Jayapura, dan sentani dan di daerah lainnya.

    http://www.kompasiana.com/pasemalokon/menjelang-1-desember-2015-ornang-papua-di-intimidasi-dan-teror_5654a40ff57e61520ceea45e

    Posted from WordPress for Android

    ORGANINSASI Papua merdeka

    Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi adat yg didirikan pd tahun 1965 untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri Papua dari Republik Indonesia.Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam mendukung tujuan OPM adalah dilarang kegiatan di Indonesia, yang dapat dikenakan biaya dari “Makar” (pengkhianatan). Sejak awal berdirinya OPM telah mencoba dialog diplomatik, melakukan upacara bendera (ilegal menurut hukum Indonesia), dan tindakan militan dilakukan sebagai bagian dari Konflik Papua. Kesatuan Papua yang telah diadopsi pada pepera 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada bulan Mei 1963 dgn Perjanjian New York. Jelas bahwa orang-orang Papua tidak memiliki hubungan kesamaan Dari berbagai sudut pandang Ras, etnis, budaya dan geografis dengan Indonesia. Bangsa melanesia adalah BEDA. mereka berhak untuk menentukan nasib sendiri yang disebut dengan Referendum., yang mana dianut dalam UUD NKRI 1945 pada alinea pertama jelas bahwa ” KEMERDEKAAN IALAH HAKSEGALA BANGSA” apakah peryataan sikap rakyat papua menuntut referendum itu salah…? Tidak salah. Karena UUD NKRI sendiri mengakui dan menetapkan sebagai landasan negara bahwa KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA.Generasi penerus bangsa Papua tetaplah berjuang karena kebenaran itu tidak akan pernah tinggal diam. Berjuanglah sampai titik darah penghabisan, saya kamu dan Kita adalah tongkat stavet penerus bangsa papua jangan redup semangat jiwamu untuk menyuarakan aspirasi rakyat.Menyuarakan kaum yang tak bersuara.Freedom West Papua.

    Posted from WordPress for Android

    TUAN BENY WENDA DI GHANA

    Tuan Benny Wenda di Ghana

    Diplomat bangsa Papua, Tuan Benny Wenda, hanya berjarak 2 meter dengan President Ghana, John Dramani Mahama, saat menghadiri perayaan kemerdekaan negara Ghana yang ke- 59, pada 7 Maret 2016. Nampak pada foto, Presiden yang duduk ditengah sedang tertawa dengan Reverend Dr Fred Deegbe dari the Christian Council of Ghana (CCG).Dr Fred Deegbe, setelah itu, dalam pertemuan pribadi denganTuan Benny Wenda, dia mengatakan kalimat ini : “God made people and wants people everywhere to be free” ; (Bhs. Indonesia : TUHAN menciptakan manusia dan ingin agar dimana pun manusia itu bebas”).Pendetasenior yang pernah menjabat sebagai Sekertaris Umum pada CCG (sejenis PGI di Indonesia ) pada Juni 2003 – April 2013 ini kemudian berjanji akan menaikan isu Papua pada pertemuan Dewan Gereja Dunia dalam waktu dekat ini, yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat.Kemudian, setelah pertemuan ini, Tuan Benny Wenda juga bertemu dengan Hon John A Kufuor, Mantan President Ghana dan mantan ketua pada African Union, sebuah ikatan regional di Afrika yang beranggotakan 53 negara.Saat itu, Tuan John A Kofour, mengatakan kalimat ini : “It is important that humanity should be central to everything. As a human being you are entitled to humanity. In due course humanity will prevail and you will be free. The whole world will support you. Not even Indonesia can stop it. Ghana was once a colony for 100 years, Nkrumah was our liberator, he was a pan africanist and you see yourselves as Africans. What you are doing is the right way. The photos of your people bear witness to a true leader of your people. Some of our paramount chiefs wear feathers. The same but eagle feathers.Despite the distances between our places we are the same. Clearly you are not Indonesian.”(Bhs Indonesia : Sangalah penting bahwa kemanusian haruslah berada menjadi pusat dari segala hal. Sebagai manusia maka engkau harus diperlakukan sebagai manusia. Sudah pasti kemanusian akan memang dan engkau akan bebas. Dunia akan mendukung engkau. Indonesia tidak akan mampu menghentikannya. Ghana juga adalah sebuah daerah jajahan pada 100 tahun lalu, Nkrumah adalah pembebas kami, dia adalah seorang “pan afrika” dan engkau melihat dirimu sebagai seorang Afrika. Apa yang engkau lakukan sudah berada pada jalan yang benar. Foto-foto dari rakyatmu menjadi saksi bahwa engkau sungguh adalah pemimpin mereka. Beberapa kepala suku yang yang terpenting menggunakan bulu burung. Sama (seperti yang engkau gunakan) tapi mereka menggunakan bulu elang. Sudah jelas, engkau bukan Indonesia)Negara tua di Afrika ini, yang telah merdeka sejak 59 tahun ini, telah berpengalaman dalam tata diplomatik dan memilikibanyak relasi internasional. Hal ini didukung oleh kemahiran pendudukanya menggunakan bahasa persatuan mereka, yakni bahasa Inggris, yang digunakan secara formal di dalam pemerintahan dan pendidikan. Ghana memiliki juga 2 (dua) pribadi, yang memiliki relasi hubungan internasional, yakni mantan Sekjen PBB, Koffi Annan dan mantan hakim pada Pengadilan Penjahat Perang Internasional, Akua Kuenyehia.Saat ini, Koffi Annan menjadi ketua pada forum dunia, “the Elders”, yang didirikan oleh mantan Presiden Afrika Selatan, (alm. ) Nelson Mandela, dengan satu-satunya anggota kehormatan, Uskup Agung Afrika Selatan, Desmon Tutu, yang telah berjanji pada Benny Wenda, pada Oktober 2015 : ” Jika engkau bertemu lagi denganku, Papua telah merdeka”. Sudah pasti ada jasa baik di belakang layar yang dilakukan oleh Desmon Tutu, mantan Uskup Agung Afrika Selatan, sehingga berbagai pertemuan di negara Ghana, yang berpenduduk 27 juta orang ini bisa terjadi.Perang diplomatik.Ghana adalah negara pendiri Pan Afrika, yang memiliki “jasa” guna memerdekakan sekitar 30-an negara di Afrika. Negara ini memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan China dan Iran. Setiap Presiden USA, pastilah meluangkan waktu untuk mengunjungi negara ini, ketika mereka menjabat.Dengan kejadian ini, dapat dikatakan, pintu rumah Afrika, yang berisi 53 negara, sudah dibuka bagi dukungan untuk kemerdekaan Papua. Itulah sebabnya, hanya dalam hitungan 4 hari setelah Pra Meeting OKI di Jedah (28-29 Febuari 2016), guna membahasa berbagai TOR KTT OKI, Indonesia buru-buru melakukan pertemuan KTT Luar Biasa OKI, guna menghimpun 59 negara Islam, dengan alasan pembicaraan terkait Palestina. Padahal jika kita lihat tema pertemuan, sesungguhnya semua telah terangkum dalam TOR di Jeddah pada 10 hari sebelumnya. Hal ini menunjukan, bahwa motivasi sebenarnya dari pertemuan KTT LB OKI ini adalah guna menaikan harga tawar politiknya di dunia internasional. Indonesia berjaga-jaga, agar jika persoalan Papua dibicarakan pada Sidang Umum PBB, maka dia ingin memastikan, bahwa negara-negara Islam berada dibelakangnya.Justru tindakan ini, seakan memicu sebuah efek domino. Israel melakukan reaksi balasan. Sebab pada hari yang sama dengan pengumuman Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia bersedia menjadi tuan rumah KTT LB OKI, Israel mengirimkan utusan khusus ke Pasific bertemu dengan PM Solomon Islands, ketua MSG, guna membahas relasi kerjasama ekonomi. Kita tahu bersama, bahwa ekonomi adalah muka lain dari politik. Karena itu, kami yakin, sudah tentu, persoalan Papua, menjadi salah satu agenda pertemuan antar kedua negara. Israel mulai memantau persoalan Papua.

    Posted from WordPress for Android

    Netherlands Aims for sustainability in West Papua

    Netherlands aims for sustainability in West Papua

    The Netherlands government notes progress in a community policing programme it is funding in West Papua and takes stock of central problems around the involvement of West Papuans in development.TranscriptThe deputy head of political affairs at the Netherlands Embassy in Indonesia says a socio-economic approach is not enough to address the problems of West Papua.Maarten van den Bosch has just visited the Papua region where he checked on the progress of a Dutch-funded community policing programme.The programme began in 2013 and has been training over five thousand personnel in community policing across three provinces: Papua, West Papua and Maluku.Mr van den Bosch told Johnny Blades the emphasis of the programme is on fostering community participation.MAARTEN VAN DEN BOSCH: The response that we’ve received especially from the government side is that they understand that providing security is a joint responsibility;and that it will take some time before it will actually show itsimpacts. But at the same time, for that reason they understand that they have to support it as well. That’s not simply something you can do for a few years and then it comes by itself – it takes time. But I guess in the end it will benefit Papua, I think, also because it’s more stability which will mean better conditions for social and economic development.JOHNNY BLADES: So when you say that the government has seen the merits of this programme, is that sort of a recognition that the way policing has been conducted in Papua has been part of the problem there?MVDB: That I don’t know because I think that the problem is from both sides. Often you hear that there are problems with demonstrations,that they’re being stoppedby police. But when you both the civil society and police, have you been in touch with each other before you organise a political rally or event, then that’s often not the case. But the point of view of police often is that these rallies block the roads and form a threat for public order. In my country, it’s quite normal that if you want to organise something, you have to notify the authorities and see if that fits into the schedule for the week. Communication is crucial for these kinds of things. Community policing is about communication.JB: Netherlands has this huge history in Indonesia, and Papua region is of special interest to your country, I suppose, because it wasn’t so long ago a part of your country?MVDB: Yeah it has a different history than the rest of Indonesia. It was only in, I think, 1961 or 1962 that the sovereignty was transferred to Indonesia. No, indeed we have ba long history with Indonesia and Papua and recently we have been working there on a number of development issues: basic education, also through UNICEF, we also support a programme to strengthen local governments in terms of their budgeting and planning. But it’s quite challenging to work in Papua given the remoteness of many areas, lack of infrastructure and complicated political situation as well. We know that in Papua there are people who have different opinions on this, and try to have a dialogue with the government of Indonesia. Often it’s a bit unclear what the objective of the dialogue should be, but for the Dutch government it’s important that it comes from both sides and not just one side.JB: How does your government consider the situation there?MVDB: I think the Indonesian government tries through a socio-economic approach to improve development in Papua.At the same moment I think other issues should also be addressed. A more inclusive approach. But I think that’s something between the Papuan government… Papua and the central government.JB: Did you get any feeling that this programme has been helping restore confidence in the system and in police amongst West Papuans?MVDB: I think this programme is a bit different in the sense that we really aim to make it sustainable. So that’s why weare engaging already for some time with the authorities in Maluku, Papua and West Papua, to explain about this programme and the whole concept and philosophy behind community policing. Often people think it’s just a police project, but they seem to understand more and more that security and safety is a joint responsibility and not just simply a police responsibility.But of course, especially for Papua, it is quite a challenge with the political context in which you work. That makes it difficult. At the same moment, people see that you need to invest in and it will take some time. And we hope that others will continue supporting it, together with the authorities in the different provinces. But it’s important also for the Indonesian police to also integrate local culture. Often there are people, police men and women who come from different parts of the country, who do not understand the local (Melanesian) culture. That’s quite relevant for community policing.JB: And that’s part of the problem as well, isn’t it: these people coming from other parts of Indonesia to Papua, in fact there’s so many of them coming from other parts to Papua that the Papuans are probably a minority now, so Papuan culture is maybe increasingly the minority as well so there are problems stemming from that too, aren’t there?MVDB: Yeah indeed, that is what people often say. At the same moment, the numbers of the population and census numbers seem to be also a bit questionable at times. What is obvious is that a socio-economic approach towards Papua is not enough. You should try to come to an inclusive policy where also cultural and political issues are being addressed so that Papuans feel at home in their own place.Article source:http://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/201792402/netherlands-aims-for-sustainability-in-west-papuaPhoto: Free West Papua Campaign office opening in Hague, Netherlands 2013‪#‎RNZ‬‪#‎FreeWestPapua‬‪#‎Netherlands

    Posted from WordPress for Android

    JUBIR ULWP:HENTIKAN PENDUDUKAN ILEGAL DI PAPUA

    Jubir ULMWP: Hentikan Pendudukan Ilegal indonesia di Papua

    Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina? Bagaimana Dengan West Papua?Konferensi Tingkat Tinggi KTT Organisasi Kerja Sama Islam OKI sudah berlangsung pada 6-7 Maret di Jakarta, dengan thema “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungan bagi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Bahkan, melalui pertemuan bilateral bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Indonesia menyatakan sudah membuka dan akan meresmikan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah bulan Maret ini. Komitmen Pemerintah Indonesia mendukung Palestina adalah perwujudan UUD 1945, bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.Disaat yang sama, Pemerintah Indonesia menyembunyikan dirinya dari konflik politik West Papua, sebuah teritori yang direbut paksa tahun 1962, dicaplok secara illegal pada tahun 1969, dan kini masih terus dikuasai dan dijajah dengan praktek kolonialisme yang militeristik dan menyebabkan krisis kemanusiaan akut, perusakan lingkungan, penggerukan Sumber Daya Alam besar-besaran, serta migrasi penduduk Indonesia ke West Papua secara besar-besaran.Sejak 1961, bangsa Papua telah berikrar untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan Negara. Sejak saat itu, rakyat West Papua telah berjuang dengan penuh pengorbanan mencari kemerdekaan dan kedaulatannya selama hampir setengah abat tanpa solusi damai antara West Papua dan Indonesia. Bila pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, pertanyaanya bagaimana dengan West Papua yang telah kehilangan hak kemerdekaan dan kedaulatannya?Kami sebagai organisasi yang berasosiasi dalam payung perjuangan bangsa Papua Barat yakni United Liberation Movement for West Papua (ULWMP), yang juga anggota observer di organisasi sub-regional MSG (Melanesian Spearhead Group) memandang bahwa sesunguhnya semangat membebaskan Palestina dari pendudukan Israel harus juga disertai dengan semangat mendekolonisasiWest Papua. Bagaimana bisa Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, sementara bangsa Papua masih menjadi wilayah jajahan Indonesia? Bagaimana bisa Indonesia terlibat aktif dalam penyelesaian damai Palestina di PBB, sembari menolak segala bentuk penyelesaian status politik West Papua secara damai?Bila Indonesia ikut mendorong kemerdekaan Palestina di OKI, seharusnya juga Indonesia sebagai Anggota Asosiasi MSG mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua sesuai hasil komunike MSG pada than 2013 lalu. Bila Indonesia ikut mendorong OKI dalam berbagai Tim Pencari Fakta di Palestina, mengapa Indonesia sebagai “mitra dialog” Pacific Islands Forum (PIF) tidak mau membuka akses bagi Tim Pencari Fakta dari Negara-negara Pasifik Selatan ke West Papua sesuai hasil kesepakatan tahunannya di Port Moresby, September 2015? Dan lagi, mengapa Pemerintah Indonesia terus menolak desakan ketua MSG, Menasseh Sogavare untuk berdialog dengan ULMWP.Oleh sebab itu, atas nama rakyat West Papua, kami menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, dan seluruh anggota Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI) bahwa:1. Kami mendukung upaya penyelesaian damai OKI terhadap konflik politik yang berkepanjangan di Palestina dan Israel.2. Kami berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk ikut mencari penyelesaian damai bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua.3. Kemi juga sangat mengharapkan anggota Negara-negara OKI untuk ikut mendorong Indonesia menghentikan pendudukan illegalnya di West Papua, dan bersama-sama ULMWP menyelesaikan status politik West Papua secara damai.

    Posted from WordPress for Android

    APARAT GABUNGAN (TNI & POLRI) PENYISIRAN DI KANTOR SEKERTARIAT KNPB WAENA PAPUA

    PENYISIRAN APARAT GABUNGAN DIEXPO SASARAN PADA SEKERTARIAT KNPB SEKTOR EXPO ADALAH SANGAT TIDAK BERMANUSIAWI.======================================================Terjadi Penyisiran pada malam hari kamis, 05 februari 20116. Mulai dri hari selasa, 02 Februari 2016, kami sedang dipantauan oleh Aparat kepolisian atau intelijen di wilayah kami expo sampaihari rabu, 03 Februari 2016. Kami sendiri juga pantau diwilayah kami diexpo dan dikuasai oleh militer dengan mengunakan mobil-mobil kaca gelap, ada yang pura ojek-ojek muka baru masuk di daerah tempat kejadian perkara (TKP) atau daerah kami dipos ojek, bahkan mereka pura jual-jualan bakso dan lain-lain. Kami sendiri sudah pantau sebelum terjadi penyisiran itu.Hari kamis pagi kami melihat kondisi wilayah kami expo masi seperti hari-hari kemaring, dan saya mengajak kami duduk kembali semua anggota sector di sekertariat kami expo. Kami juga satu hari itu tidak pernah keluar dari rumah sampai jam 18.00 wpb sore. Jam 19.00 wpb malam, kami duduk kembali diskuisi keadaan wilayah kami expo, juga lakukan pengakuan antara satu sama yang lain dan duduk berdoa bersama-sama. Kata GoboJam; 21.31 wpb malam, aparat gabungan mulai masuk penyisiran dan masuk sampai kamar-kekamar semua anjungan yang ada di expo. Anjungan yang tidak masuk hanya anjungan serui. Penyisiran Lebih sasaran pada anjugan jayawijaya. Aparat gabungan saat masuk itu kami lagi duduk diruangan sekertariat KNPB sector expo dan tiba-tiba manusia bertopen dengan senjata lengkap tiba depan pintu (aparat) dan mereka Tanya pada kami ada nama; Darius Wanimbo ka? kami cari dia. Juga yang kami lihat gaya mereka aparat yang masuk di anjungan dankamar-kekamar itu dilakukan oleh kopasus mereka berpakian topen lengkap dengan peralatan senjata macam kejarnya teloris.Sedangkan polisi itu semua ada jaga lapangan diluar. Setelah masuk itu Mereka suru keluar semua dan kami semua kumpul di lapangan anjungan dan mereka suru naik di mobil dalmas yang mereka pake datang setelah kami naik semua. Jam 22.00 wpb malam mereka kasih turungkan dari mobil dalmas. Ucap GoboMalam itu juga mereka bilan penyisiran kedua kami akan masuk juga. Tetapi sampai sekarang tidak tanda-tanda penyirang.Aparat gabungan yang masuk penyisiran di expo ini tidak manusiawi. sampai anak kecir yang sudah tidur juga kasih bangun sembarangan dan suru keluar dari kamar-kamar, lebih-lebih itu mereka meresakan warga yang ada sekitarnya atau pada penguni semua angjungan itu. Apa lagi saat terjadi penyisiran mereka yang datang tamu saja yang berdiri diluar itu juga di pertanyakan dan diperiksa. Tutur GoboKendaraan yang mereka pake adalah lima bua truk, tambah avanza tiga bua, juga tambah satu bua strada yang lain itu mereka juga mengunakan motor.Kami juga tidak lupa sampaikan kepada umat Papua bahwa tolong dukungan doa dan doa-doa dari pada bapak ibu dan anak negeri ini menjadi selamatkan bangsa dari penjajah kolonial. Tuhan memberkati kita semua.Sumber atau dilaporkan langsung oleh sekertaris sekrtor KNPB expo oleh: Gobo Kogoya.‪#‎Lanjutkan‬oleh sekertariat KNPB pusat.Mecky Yeimo

    PEMERINTAH INDONESIA TIPU MASYARAKAT INDONESIA MELALUI MEDIA

    Saya merasa perlu dan penting untuk menjelaskan kepada publikterlebih khusus kepada Rakyat Papua Barat dan solidaritas masyarakat internasional bahwa:1. Pemerintah kolonial Indonesia mengklaim dan mengkampanyekanbahwa, ULMWP menjadi anggota pengamatdi MSG adalah mewakili orang-orang West Papua yang ada di luar negeri adalah sebuah pembohongan publik dan propaganda murahan yang dimainkan lewat media masa. Karena yang mendeklarasikanULMWP adalah semua pejuang politik Organisasi Papua merdeka (OPM) yang ada di dalam negeri dan di luar negeri (sayap militer, sayap sipil dan sayap diplomat), yang berafiliasi pada 3 komponen organisasi perlawanan yaitu; WPNCL, NFRPB dan PNWP.2. WPNC, NFRPB dan PNWP sebagai Dewan Komite (DK) ULMWP dan juga sebagai deklarator ULMWP di berikan mandat kepada 5 orang diplomat OPM terdiri dari Seorang sekjen, seorang juru bicara dan 3 anggota sebagai Eksekutif ULMWP untuk mengkampanyekandan berdiplomasi keputusan rakyat west papua melalui Dewan Komite (ULMWP), tentang hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua dari kolonial pemerintah RI.3. Saya menghimbau kepada rakyat west papua agar kita tetap solid dan tidak mudah terpengaruh karena saya benar yakin bahwa ” suatu hari nanti Pemerintah kolonial RI, akan menanggung malu atas KEBOHONGANNYA sendiri” karena ULMWP maupun Pemerintah RI sama-sama berada dibawa konstitusi MSG.4. Kalapun pemerintah kolonial indonesia klaim bahwa. ada OPMyang menyerakan diriHal itu memang benar tapi mereka adalah OPM buatan BIN yangtidak tergabung di dalam ULMWP karena mereka adalah di tugaskan khusus dan di gaji oleh pemerintah kolonial indonesia selama ini untuk mengacaukan dan mengkriminalisasi Perjuangan murni OPM dan semua pejuang OPM murni adalah mereka yang telah berafiliasi di dalam wadah koordinatif ULMWP.

    Wacana Dialog Papua – Jakarta Bukan Solusi

    Wacana Dialog Papua – Jakarta Bukan SolusiDialog Babak Pertama.Pasca pemerintahaan Orde Baru (Jendral Soeharto) tumbang 1998, bangsa Papua Barat membentuk Tim 100 untuk melakukan lobi-lobi politik, Tim 100 di bawah kepemimpinan Tom Beanal ke Jakarta bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Baharudin.J.Habibie. Tom Beanal dalam pertemuan dengan B.J.Habibie meyerahkan proposal aspirasi tuntutan kemerdekaan bangsa Papua Barat, Presiden menjawab dengan kata” Pulang dan Renungkan” artinya bangsa Papua Barat pikir baik-baik soal aspirasi Papua Merdeka.Ternyata di balik konsep Dialog Papua – Jakarta yang ditawarkanTim 100 dalam pertemuannya di Jakarta tahun 2000 tidak mendapat respon baik dari Presiden B.J.Habibie, proposal mengenai tuntutan kemerdekaan dijawab dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsuas Papua), UU – Otsus sangat bertolak belakang dengan keinginan Rakyat Papua Barat yang berkehendak memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merdeka secara berdaulat di atas tanah airnya sendiri.Sikap Tim 100 dalam berdialog dengan Jakarta terkesan bersungut-sungut kepada Jakarta alias mengemis kemerdekaan, sikap Tim 100 merupakan tindakan yang konyol, karena di dunia ini belum ada pengalaman sejarah yang mengajarkan kemerdekaan suatu Negara yang dirahi di atas kertas putih berdasarkan perjanjian/kompromi politik (Dialog/Perundingan). OTSUS bukan bagian dari aspirasi rakyat Papua Barat, tetapi OTSUS adalah murni keberpihakan poltik peredam aspirasi Papua Merdeka oleh Jakarta untuk Papua yang dihasilkan berdasarkan kompromi politik melalui Dialog, Tim 100 gagal menyuarahkan aspirasi tuntutan kemerdekaan rakyat Papua Barat.Dialog Babak Kedua.Konsep Dialog serupa sekarang lagi di gagas oleh segelintir orang yang mengklaim diri Jaringan Damai Papua (JDP), di dalam tubuh JDP terjaring banyak kelompok abu-abu yang mengatasnamakanrakyat Papua Barat, mulai dari kelompok Akademisi, LSM/NGO, Mahasiswa dan kelompok Masyarakat yang tidak memahami latar belakang perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka. Kelompok JDP yang digagas oleh Dr. Pastor Neless Tebai dari misi kepastoran dan Dr. Muridan Widjohjo dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merupakan lembaga resmi milik pemerintah yang baru-baru ini menggelar Konfrensi Perdamain Papua pada 6 – 8 Juli 2011 di Auditorium Universitas Cenderawsih (UNCEN) yang di fasilitasi Jakarta, perlu diwaspadai agenda Dialognya.Dalam Dialog Papua – Jakarta yang di gagas telah melahirkan konsep perundang-undangan baru yang di tuangkan dalam Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), UU – UP4B yang direncanakan akan di tandatangi Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat, dalam Dialog Papua – Jakarta juga akan dibahas menyangkut revisi UU Otsus selama 10 Tahun berjalan di tanah Papua, serta mekanisme lain menyangkut pemberdayaan Masyarakat Papua dalam Undang-Undang Otsus yang selama ini di anggap belum di rasahkan Masyarakat luas. Dialog Papua –Jakarta hanya akan melahirkan malapetahka baru, OTSUS lahir sejak tahun 2001 telah cukup memberikan pelajaran bagi rakyat Papua Barat.Dialog Papua Papua – Jakarta Dialog Golongan Elit Politik Papua- Jakarta.Rakyat Papua Barat tidak dapat di tipu lagi untuk kesekian kali, dalam Dialog Papua – Jakarta tentu yang akan di undang untuk berdialog adalah golongan elit-elit politik yang bercokol dalam pemerintahan birokrasi di Papua dan Jakarta, rakyat Papua Baratsebagai pemegang hak sulung dijadikan objek (penonton) dalam instrument dialog yang sedang di gagas oleh JDP. UU No. 21/2001 (Otsus Papua) lahir dari kesepakatan-kesepakatan dalam Dialog, karena dalam Dialog tidak ada istila Revolusi/Papua Merdeka tetapi yang ada hanyalah perbaikan sitem dan pemerintahaan yang sedang berjalan.Hal serupa sekarang sedang di gagas ulang oleh kelompok-kelompok elitik politik Papua yang telah menyusup ke Ormas-ormas masyarakat, Gereja, LSM dan Lembaga-LembagaNegaramilik pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan sikap bahwa tidak ada istilah tawar menawar dalampolitik Papua Merdeka sebab Papua Barat dalam bingkai NKRI sudah final, jika demikian sekarang menjadi pertanyaan bahwa apa yang akan dibicarakan dalam konsep Dialog yang ditawarkan JDP?, Apakah perjuangan rakyat Papua Barat untuk Merdeka akan senasip dengan perjuangan rakyat Aceh ? setelahGerakan Aceh Merdeka (GAM) dan rakyat Aceh berhasil dijinakandalam Dialog/Perundingan elsingkhi ? masih banyak pertanyaanyang perlu di jawab, namun semuanya akan kembali pada sikap dan komitmen rakyat Papua Barat untuk Merdeka.Dialog Tanpa Kekuatan Tawar Sama Saja Bohong.Dialog memang sangat penting untuk terus didiskusikan dalam internal rakyat Papua Barat untuk memajukan gerakan perjuangan rakyat dalam tahapan-tahapanyang lebih maju, secara eksternal Dialog dengan pemerintah Indonesia saat ini belum kuat, karena rakyat Papua Barat belum mempunyai kekuatan posisi tawar secara politik, artinya kekuatan logistik perang dan persenjataan tidak sebanding kekuatan militer TNI-POLRI, bahkan di lain sisi, rakyat Papua Barat belum mempunyai jaminan politik dari satu badan indenpenden dunia misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar Dialog dalam rangka menuju tahapan pelaksanaan Referendum bagi bangsa Papua Barat.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gagasan Dialog yang sedang di dorong oleh tim JDP maupun kelompok/lembagaapapun yang mengatasanamakan rakyat Papua Barat untuk mendorong proses Dialog dengan pemerintah Indonesia perluh disikapi secara serius, sebab kelompok-kelompok/lembaga tersebut sedang memanfahatkan situasi atau momen-momen tertentu guna menghancurkan perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka secara penuh dari penjajahan kolonialisme Indonesia. Jika Dialog Papua – Jakarta berhasil dilakukan dengan menghadirkan pemerintah Indonesia tanpa ada jaminan politik dari PBB sebagai pemegang kewenangan penuh, maka Dialog yang dilaksanakan hanya akan menjadi bahan legitimasi pemerintah Indonesia untuk berkampanye di dunia internasional untuk meyakinkan masyarakat Internasional bahwa persoalan rakyat Papua Barat telah diselesaikan melalui beberapa keputusan dalam Dialog Papua – Jakarta.DIALONG JAKARTA PAPUA BUKAN SOLUSIRakyat Papua Ingin bebas, merdeka dan berdaulat penuh secara politik, dan mandiri secara ekonomi mendapatkan Kedilan secara hukum sama seperti bangsa lain di muka Bumi ini.Indonesia datang hanya untuk mencuri, Merampok, Memperkosa, menindas dan menjajah bangsa Papua selama 53 Tahun.bersatu dan lawan klonialisme NKRI dari tanah air Papua Barat.Referendum Solusi demogratis Bagi Rakyat Papua barat, hentikan kompromi politik dengan negara penjajah NKRI Dialongyang ditawarkan NKRI tidak akan selesaikan persoalan status politik Papua, karena masalah Papua Bukan Masalah ekonomi dan Pembangunan namun masalah Papua adalah masalah politik oleh karena itu , Proses penyelesaian masalah Papua harus kembali ke akar persoalan Papua yaitu Tinjauh kembalai Perjanjian Nwe York Agreement 15 Agustus 1962 dan realisasi hasil perjanjian new York Agreement yang Cacat Hukum dan Moral yaitu, Penetuan Pendapat Rakyat ( PEPERA 1969) .JIka pemerinta indonesia hanya mengedepankan dialong versi Jakarta untuk pembangunan dan kesejahtraan maka persoalan papua tidak akan pernah berahir. kecuali kembali ke akar persoalan dan meluruskan sejarah Papua Barat.Dialong jakarta papua bukanlah solusi solusi, hanya buang buang waktu dan energi dan tidak akan selesaikan masalah papua. Dialong harus atau perundingan dibawa pajung PBB dan menyepakati tentang hak penetuan Nasib sendiri Bagi Rakyat Papua Barat melalui referendum.Maksudnya jika dialong dilakukan berarti harus ada orang penegah dan materi dialong meluruskan sejarah dan membahas draf Referendum dimediasi PBB.Hanya reperendum akan melahirkan solusi apakah orang Papua akan tetap ingin hidup dengan NKRI atau Merdeka sendri, karenamekanisme tersebut sangat demokratis. oleh karena itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Rebuplik Indonesia Ir . Joko Widodo secara jentelmen Membuka diri memberikan referendum di Papua.

    14 PERISTIWA PULUHAN ORANG MENINGGAL DUNIA DI PAPUA

    14 PERISTIWA PULUHAN ORANG MENINGGAL DUNIA DIPAPUA, KITA HARU MELAWAN KEJAHATAN KEMANUSIAN DAN HEGEMONI KOLONIAL INDONESIA

    Penjajahan hari bukan lagi penjajahan Kolonialisme tetapi Neokolonialime yaitu penjajahan secara sitematis, masif dan terstruktur dilakukan koloniala Indonesia di wilayah koloni west Papua, sehingga tidak terlihat bentuk penjajahan secara fisik. Penguasa kolonial indonesia sedang menerapkan pejahan Neokolonialismehari ini di Papua barat, melalui progam busuk yang dirancang di jakarta yang diawasi oleh BIN dan basis.program -program busuk tersebut hanya untuk memperluas wilayah koloninya melalui Pemekaran Provinsi, pemekaran kabupaten kota, Otonomi khusus, UP4B, Respek, pembangunan 700-500 an Ribuh Rumah di setiap kabupaten, Uang Miliyaran rupiah ke kampung -kampung atau RT/RW, Pembangunan jalan trans dan juga rel kereta api di Papua.Semua program Kolonial di Papua ini merupakan HEGEMONI penjajah untuk mengalikan perhatian rakyat, agar rakyat Papua Lupa perjuagan dan terlena dalam hegemoni penjajah. Rakyat Papua di manjakan atau mengina bo-bokan oleh hegemoni kolonial ahirnya Rakyat Papua sudah lupa berkebun, lupa cari ikan di laut sebagai nelayan, lupa berburu di Hutan dan hidup ketertantugan pada pemerintah kolonial indonesia.Jangan heran jika orang tua kita dulu kasih makan ternak seperti babi di kandang dan keluarga di rumah dengan hasil kebun namun saat babi di kandang harus kasih makan dengan beras raskin dari pemerintah kolonial. Kolonial Indonesiaberhasil mencuci watak orang Papua utuk selalu hidup ketekantunganyapada penguasa. Kini manusia Papua menjadi manusia pragmatis yang selalu berfikir instan dan tidak mau bekerja keras, contohnya Orang tua lupa berkebun lalu duduk rumus togel di pasar-pasar kerena segala sesuatu harus solusinya uang pada hal di kebun ada uang di laut ada solusi di hutan ada makanan.Orang papua dalam brokrasi kolonial juga demikian karena mereka seperti ikan hidup dalam aquarium dan seperti telur ayam yang belum menetas, anak ayam ada dalam telur dia berfikir bahwa dia hidup enak, dia merasa ruanganya luas pada hal di luar lebih luas banyak hal belum dia ketahui, setelah menetas dia tau bahwa dunia ini luas. Demikian juga kaum borjui menjadi manusia pragmatis yang menikmati hegemoni penjajah hidup seperti telur dan ikan dalam aquarium banyak hal yang belum mereka ketahui bagimana rakyat rasakan dan mereka inginkan.Seringkali Kaum borjuis selalu berfikir bahwa pemekaran sebuah solusi dan selalu minta pemekaran dengan tujuan membuka isolasi dan memperpendek pelayanan pemerintah terhadap rakyat dan memajukan kesejatraan rakyat. Namun orang papua terus melarat dan tertinggal dalam semua aspek pembangunan maupun kesejatraannya . Kesejatran hanya tameng jakarta dan kaum borjuis untuk mencari jabatan. Rakyat hanya obyek dipermainkan, oleh penguasa. Contohnya salah satu daerah pemakaran yaitu Kabupaten Nduga kesehatan buruk banyak orang meniggal karena penyakit yang belum diketahui. Bukan hanya di Nduga namun kabupaten pemekaran lain juga tidak ada Perubahan dan dambak dari sebuah pemekaran nihil.Selain itu Tidak jelas barometer pembangunan dan kesejatraan, Kesejahtraan hanya tameng mencarai kekuasan . Selain itu pemekaran bukanya memperdayakan rakyat setempat namun rakyat menjadi miniorita dan selalu tersinggir dari pembangunan. Rakyat menjadi penonton, terus menjerit kesakitan dan melarat di tanahnya sediri sedangkan yang mengisi pemekaran adalah orang pendatang dan kaum borjuis yang menikmati hegemoni penjajah.Jadi pemekaran hanyalah untuk memeperluas administrasi dan memperluas praktek kolonialnya juga membagun sarang-sarang militer untuk membunuh dan menindas rakyat. Selain itu pemekaran bukan solusi tapi hanya untuk mengamankan kepentigan pengusa dan memeprtahankan wilayah koloninya.Wacana program pemekaran, membuka jalan trans, rel kereta api dan program respek satu kampung 1 Miliaran bukan mensejatrahkan orang Papua tetapi, memperluas wilayah kolonial dan mendatangkan Migran dari luar Papua untuk menikmati kekayaan alam yang melimpah di Papua.Perlu kita ketahui juga bahwa, Kolonial indonesia menjadikan wilayah Papua Barat sebagai wilayah koloninya juga tidak terlepas dari konspirasi Kapitalisme, Imperalisme Global dan sionis israel yang mengiginkan kakayaan alam yang melimpah di Papua Barat.Kolonial indonesia tetap mempertahankan wilayah Papua sebagai wilayah koloninya dan Iperalis dan kapitalisme golobal tetap mendukung kolonial agar mereka lebih leluasa menanamkan saham di papua untuk mengexplorasi suber daya alam yang terkandung di bumi cendrawasih.Hal ini bisa terlihat jelas kolonial indonesia sibuk untuk merebut saham PT.Freeport indonesia di jakarta tanpa memperhatikan nasib pemilik tanah Papua. Jakarta bicara kontrak karja PT. Freeport, mengalikan perhatian buplik sedangkan orang Papua yang meniggal di Ndugama tidak pernah dibicarakan. Sekitar 74 anak meniggal dunia, satu generasi habis dan lenyap secara sistematis, jakarta tidak peduli sama sekali, media pun ikut mendukung peraktek tersebut, tidak pernah mengangkat kematian manusia di Nduga.Sementara itu aparat kolonial TNI/POLRI terus membunuh rakyat papua yang tak berdosa tanpa manusiawi, untuk mempertahankan wilayah kolonialnya di papua barat. Pembunuhan Penyiksaan, diskriminasi, penagkapan terus melanada di papua.Pada tanggal 8 Desember tahun 2014, sampai dengan 1 desember 2015, sekitar 13 peristiwa yang memilukan membawa korban jiwa, darah dan air mata belum juga berakhir di Papua Barat. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:1. Pembunuhan Masal di Paniai 8 desember 2014, menewaskan 4 pelajar dan puluhan lainya terluka,2. Penembakan terhadap anak kepala suku FIT NAWIPA, Kepala suku umum timika FIT NAWIPA gorong-gorong timika, Polisis menembak Meki Nawipa Umur 19 Tahun , Sabtu 10 januari 2015 malam, pukul 21.45 malam di Gorong-Gorong Timika.3. Penembakan Pembubaran Paksa penggalangan dana Kemanusiaan Untuk Vanuatu di Yahukimo tanggal 19 Maret 2015, polisi menembak mati Obang Segenil, dan 6 orang lainya terlukan akibat penembakan yang dilakukan kepolisian.4. Penembakan di Dogiyai satu orang tewas atas nama PODEPA AGAPA 14 anak sekolah dan 7 orang lainya terluka, pada tanggal 26 juni 20155. Pembunuhan Misterius yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian yang berpakian pereman atau militer non oragani di Yahukimo pada tanggal 04 maret 2015, salah satu anggota KNPB yahukimo DENI BAHABOL, dibunuh aprat lalu dibuang di sungai dengan diisi dalam karung.6. Penembakan 11 orang di Tolikara dan 1 orang atas nama EDI WANIMBO dan 10 orang lainya terluka akibat timah panas aparat, pada tanggal 17 juli 20157. Penembakan terhadap 6 warga sipil di timika Pada tanggal 28 agustus 2015, menewaskan, EMANUEL MAIRIMAU, YULIANUS AKOARE dan 4 orang lainya terluka akibat timah panas TNI8. Pembunuhan dan penikaman serta pembakaran di organda yang mengakiatkan korban mahasiswa di kamkey pada tanggal9 juni 2015 9. Pembunuhan terhadap KALEB BAGAU di timika pada tanggal 28 sebtember 2015, dilakukan oleh kepolisian.10. Pemunuhan YAMES KOGOYA yang dilakukan oleh Militer Non organik kemudia dibawah ke Rumah sakit abe pada tanggal 24 september 2015, diduga dilakukan oleh Militer non organik.11. Penculikan dan penyiksaan oleh polisi terhadap 3 pemuda di pante besyi G jayapura pada tanggal 27 Agustus 2015.12. Penagkapan dan penyiksaan terhadap salah satu pemudah di merauke oleh kepolisian pada tanggal 28 september 2015.13. Meniggalnya 74 anak usia dini bahkan orang tua juga di Ndugama sejak Oktober sampai dengan awal desember 2015, ini merupakan bagian dari pelanggaran HAM dan harus dilaporkan ke DEWAN EKONOMI & SOSIAL (EKOCOB)14. Pembunuhan rakyat sipil di Serui 1 Desember 2015 , Korban Meninggal: Herman Erik Manitori, Yonas Manitori, Darius Anderibi dan Yulianus Robaha. Sedangkan korban luka yang kritis adalah : Agus Manitori, Yance Manitori, Paulinus Wororowai, Anton Toni Runaweri, Sakarias Torobi, Alius Karimati, Daud Luther Ayomi dan Pilemon Ayomi.Dalam tahun akhir tahun 2014 sampai dengan 1 desember 2015, sekitar 10 puluhan orang meniggal dunia akibat ditembak oleh aparat kolonial sedangan lainya meniggal karena kesehatan. Kemudian puluhan orang disiksa dan di penjarakan hanya karena mengexpresikan hak politiknya.Semua peristiwa ini dilakuan oleh aparat kolonial untuk mempertahankan dan memeprluas wilayah kolonialnya di papua Barat, yang didukung oleh kapitalis dan imperalime global.Oleh karena itu orang papua harus bangkit melawan hegemoni kolonial yang isinya pemusnahan ras melanesia di Papua Barat.Kita harus menghapus air mata di negeri ini dengan perjuagan yang rasional bermartabat bukan karena balas dedam dan bukan juga emosinal yang tidak rasional. Kita harus mengahiri penderitaan ini agar semua orang tersenyum ketiga bangsa ini bebas meminpin dirinya sendiri sesui dengan Pradaban bangsa Papua di Mansinam.

    Posted from WordPress for Android

    LAPORAN KNPB KASUS PENEMBAKAN TERHADAP WARGA PAPUA DI DESA WANAMPOMPI PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2015

    LAPORAN KNPB LAPORAN KNPB KASUS PENEMBAKAN TERHADAP WARGA DI DESA WANAMPOMPI PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2015A

    . Bagian Pertama1. Peringatan Upacara Bendera 1 Desember 2015 oleh Warga PapuaMenjalang 1 Desember hampir seluruh warga Papua menghentikan aktifitasnya untuk mengheningkan cipta atas hari yang bersejarah bagi mereka.1 Desember merupakan hari di mana Bangsa Papua pernah menorah kemerdekaan pada 1961.Hari ini menjadi hari yang begitu penting karena satu setengah tahun Bangsa Papua menikmati kemerdekaannya dan kemudian ciplokkan kedalam wilayah NKRI pada 1963.1 Desember 1961 – 1993 benar merupakan momen bersejarah bagi Bangsa Papua.Sejarah West Papua berubah arah ketika Indonesia meminta Belanda untuk menyerahkan Papua kedalam NKRI. Wilayah Papua kemudian dicaplok kedalam NKRI pada tahun 1963 melalui PEPERA dengan cara yang tidak manusiawi. Indonesia dinilai tidak manusiawi karena para wakil rakyat yang dating waktu itu diintimidasi, diteror dan diberi uang dan wanita cantik. Sehingga mereka jadi lupa tujuan mereka diutus.Fenomena 1 Desember bukan suatu wacana saja tapi lebih pada gerakan keras Masyarakat Papua ingin pisahkan diri dari NKRI.Maka selalu masyarakat Papua merayakan HUT West Papua pada 1 Desember.Banyak cara yang dilakukan untuk mengenang hari bersejarah tersebut. Ada yang berdoa kepada Tuhan Pencipta, ada yang melakukan siarah ke makam para pahlawan west Papua, dan ada pula yang melakukan aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora.Maka dalam rangka itu, Herman Manitori dan pasukannya bersama masyarakat merayakan Upcara pengibaran Bendera Bintang kejora.Upacara pengibaran Bendera Bintang Kejora yang dimaksud dilaksanakan di Wanapompi tepat pada pukul 06:00 WIT, pagi.Upacara selesai pukul 06:15 WIT.2. Pengambilan Sikap Herman ManitoriSebelumnya Herman selaku Komandan KODAP II Saireri meminta kepada Masyarakat dan Pasukannya untuk:a. Pada 1 Desember 2015 bersama-sama merayakan Upacara pengibaran Bendera Bintang Kejora.b. Berdoa dan Beribadatc. Menjaga Bendera tetap berkibar hingga menjelang sore.d. Melaksanakan upacara penurunan Bendera Bintang Kejorae. Tidak membawa peralatan perang, seperti: Panah, Tombak, Kapak dan Parang.f. Meminta kepada Masyarakat terutama Ibu-ibu dan anak-anak untuk mengungsi jauh hari sebelum tanggal 1 Desember 2015. Hal ini untuk menjaga dan mengantisipasi serangan mendadak dari angkatan Militer IndonesiaB. Bagian Kedua1. Kronologia. Upacara BenderaTepat Selasa,1 Desember 2015 pukul 06:00 WIT,ada sebagian Warga Papua yang ada di wilayah gerejawi keuskupan Timika sedang merayakan HUT West Papua yang Ke – 54, pada 1 Desember 2015 di Kampung Wanampompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Yapen. Banyak masyarakat sipil yang berkumpul untuk merayakan hari bersejarah tersebut, bersama TPN-OPM di bawah garis komando Erik Manitori yang bernama lengkap Herman Manitori, pimpinan TPN-OPMWilayah Timur KODAP II Saireri.Sehabis upacara pukul 06:15 WIT, sebagian masyarakkat bubarkan diri pulang ke kampungnya masing-masing.Selain itu Herman Manitori juga meminta kepada masyarakat kampung untuk mengungsi ke hutan, untuk antisipasi serangan mendadak dari anggkatan bersenjata Republik Indonesia.Akhirnya sebagian masyarakat kampung Wanapompi pun mengungsikan diri ke hutan.Sedangkan Herman Manitori dan Pasukannya serta juga beberapa warga sipil yang ikut ambil bagian dalam hari bersejarah itu, berjanji akan menurunkan bendera Bintang Kejora pada sore harinya. Berdasarkan keputusan itu mereka duduk melingkar dibawah tiang Bendera Bintang Kejora.Mereka duduk melingkari tiang dimana bendera Bintang Kejora dikibarkan.b. Penembakan terhadap WargaNamun, sekitar Pukul 06:22 pagi, terjadi penembakan terhadap Warga sipil di Wanapompi pada 1 Desember 2015.Seperti yang sudah disepakati bersama, Herman Manitori dan anak buahnya duduk mengintari tiang dimana bendera Bintang Kejora dikibarkan.Namun ditengah berlansungnya penjagaan tersebut pasukan Brimob Porles Seruidibawah pimpinan Kabagops Polres Yapen AKP Yunus Ratu dan Kasat Intelkam AKP Imam Komari datang dan secara brutal menembak ke arah warga yang berjaga dibawah tiang bendera tersebut.Pasukan Brimop Porles Yapen menyerang dan menembak warga secara brutal dalam keadaan sadar. Diketahui bahwa aparat tersebut telah mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kegitan dimaksud.Mereka (Pasukan Brimob dan Intelijen)datang dibawah pimpinan Kabagops Polres Yapen AKP Yunus Ratu dan Kasat Intelkam AKP Imam Komari dengan 25 personel Pasukan dengan 3 unit mobil dan satu unit Truk Dalmas Polres Yapen.Melihat adanya penyerangan dan penembakan brutal oleh pasukan terhadap warga yang sedang melakukan penjagaan dibawah tiang bendera tersebut, Herman Manitori mengambil sikap hendak mendekati pasukan Brimob yang brutal itu untuk melakukan Dialog Damai.Sempat Herman Manitori berdialog dengan pimpinan pasukan yang datang itu.“Pak kenapa anak buahmu menembak secara brutal, kata Herman.Tidak kami hanya patroli, kata Pemimpin Pasukan.Kalau begitu perintahkan anak buahmu untuk tidak menembak warga, ucap Herman Manitori.”Namunseusai ucap demikian, dia akhirnya ditembak di kedua lututnya dan terjatuh seketika itu.Yonas Manitori Melihat adiknya Herman Manitori tertembak dan terjatuh.Dia segera berlari hendak menolong adiknya,kemudian dia ditembak di dada dan perut.Yonas Manitori jatuh dan meninggal di tempat kejadian.Yulianus Robaha, melihat kedua kakak beradik itu jatuh. Yulianus dengan cepat berlari menuju kedua kakak beradik yang terkapar di jalan dengan maksud menolong keduanya.Namun,dia juga ditembak di kedua kakinya hingga terjatuh dan tak mampu lagi untuk bangkit berdiri.Darius Anderibi yang saat itu berada juga dalam lingkaran melihat tiga orang sudah terkapar.Dariusmencoba berlari ke arah Herman Manitoriuntuk menolongnya.Namun dia akhirnya tertembak di paha dan pahanya putus.Darius akhirnya kehabisan darah dan meninggal dunia saat itu juga.Masyarakat yang melihat peristiwa penembakan tanpa perlawanan itu memberi keterangan sekitar 10 menit penembakan itu terjadi.Agus Manitori ketika itu melihat komandannnya (Herman Manitori) terjatuh dan masih hidup.Dia segera lari menuju komandannya dan bersandar didepan mobil polisi.Di saat ada peluang menolong Herman Manitori, dia segera lari dan menarik Herman ke punggungnya dan mencoba berlari menuju hutan, tapi kemudian di tembak di Paha tembus sebelah.Dia terjatuh dan bangkit kembali mendukun Herman dan mencoba lagi berlari, dia kembali mendapat tembakandi pergelangan kaki kiri dua kali tapi tidak jatuh, dan terus berlari semampunya.Dia kemudian ditembak lagi di pergelangan kaki kanan dan terjatuh, sementara Herman Manitori ditembak lagi di belakannya.Akhirnya Herman Manitori meminta Agus untuk pergi meninggalkan dia. Agus Manitori tidak mau tetapi kata Herman ini perintah, cepat pergi tinggalkan saya.Agus Manitori akhirnya lari ke hutan dan meninggalkan Herman sendirian.Namun saat lari masuk hutan anggota Brimob kejar Agus dan sempat menembaknya di lengan kirinya tembus sebelah.Mereka hendak menembak mati Agus Manitori tapi kemudian datang Yance Manitori sahabat Agus dengan Senapan Angin mencoba menakuti anggota Brimob.Melihat Yance membawa Senapan Angin, anggota Brimob mengundurkan diri sambil menembak sembarang arah Yance,kemudian terkena tembakan di pergelangan kaki kiri dan kanan serta juga di pahanya kirinya.Di saat pasukan Brimob undur diri itu mereka mengangkat Herman manitori dan Yulianus Robaha ke dalam truk Polisi. Mereka lantasmenyiksa Herman Manitori dan Yulianus Robaha tanpa mengenal belas kasihan.Mereka menyuruh keduanya teriak “Papua Merdeka” sambil menyiksa keduanya. Herman Manitori dan Yulianus Robaha dengan lantang berseru: “Papua Merdeka !!! Papua Merdeka !!!” sambil berseru keduanya terus disiksa.Herman dipukul kepalanya hingga hancur dan dikeluarkan isi otaknya serta biji mata kanannya dicungkil.Di bela dari pangkal dada dekat leher hingga pada perut berbatasan dengan pinggang dan dari dada kanan menurun menyamping ke bawah perut sebelah kiri.Jantungnyadicopot dan dicincang.Seketika itu Herman Manitori meninggal dalam truk yang masih dalam perjalanan.Demikian juga dengan Yulianus Robaha.Dia dipotong kedua kakinya tepat di paha hingga putus dan akhirnya juga mati.Keduanya meninggal dalam perjalanan antara kampung Wanapompi dan Wadapi.Masyarakat dan kelompokTPN-OPMyang dipimpin oleh Herman Manitori ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Mereka kelompok TPN-OPM yang tidak dilengkapi dengan senjata api atau sejenisnya. Sementara pasukan Brimop PorlesKepulauanYapen datang lengkap dengan senjatanya dan peralatan perang lainnya.Dalam Peristiwa penembakan itu diketahui ada sekitar 12 warga sipil yang menjadi korban terkena tembakan.Dua orang meninggal di tempat, Dua orang lagi disiksa dan dibunuh dalamtruk polisi dan 8 lainya dirawat di RSUD Serui.Herman Manitori dan Yulianus Robaha kemudian di atnar ke RSUD Serui untuk dijahit luka bekas sobekan sangkur. Keduanya dipulangkan ke Kampung Asalnya.Herman Manitori dipulangkan ke kampung Wanapompi dan dimakamkan di bawah tiang bendera bersama kakaknya Yonas Manitori.Yulianus Robaha dipulangkan ke kampung asalnya di Yapen Barat.Tercatat ada 4 orang korban meninggal akibatpenembakan brutal Brimob dari kesatuan Porles Yapen pada 1 Desember 2015.2. Pelaku PenembakanPelaku penembakan terhadap warga sipil di kampong Wanampompi dilakukan olehangkatan bersenjata kepolisian Porles Yapen.Pasukan Brimob atau angkatan bersenjata kepolisian Porles Yapen ini dipimpin oleh AKP.Yunus Ratudan pimpinan Intelijen AKP. Imam Komari.3. Korban Penembakan oleh aparata. Korban Meninggal:1. Herman Erik ManitoriHerman Manitori biasanya Disebut Erik Manitori (33 tahun (1982),tertembak pukul 06:26 WIT, di kedua kaki dan patah, tertembak di belakan dekat pinggang,kemudian dipakai sangkur bela dari pangkal dada dekat leher sampai batas perut dengan pinggang, dibela lagi dari dada kanan atas menurun dan menyamping ke kiri bawah perut. Kepala dipukul dengan popor Senjata sampai hacur sehingga isi otaknya keluar, dan mata kanan dicungkil.Dia meninggal dalam truk Brimob akibat penyiksaan sadis yang diterimanya.Catatan: Semasa kepemimpinan Herman Manitori sebagai komandan TPN-OPM Wilayah Timur KODAP II Saireri, beliautidak pernah membuat keonaran. Beliau tidak pernah membunuh satu anggota TNI-POLRI atau menyatakan sikap perang melawan anggkatan bersenjata.Herman selalu merespon positif dan mendukung upaya pemerintah membagun kampung-kampungdi Wilayah Timur distrik Angkaisera.Dia selalu menasehati kaum muda untuk menerima dan mengikuti perkembangan modern sebagai pintu menuju kemerdekaan West Papua.Masyarakat dan beberapa tokoh ternama mengaku mengenal benar Herman Sebagai pemimpin TPN-OPM yang bijak dan toleran.2. Yonas ManitoriYonas Manitori (38 Tahun, (1977) Wakil Komandan TPN-OPM, Yonas adalah kakak kandung dari Herman Manitori.Yonas Manitori tertembak di perut tembus belakan dan dada tembus belakan.Seketika itu juga Yonas meninggal di tempatkejadian.Sekitar pukul 06:28, Yonas ditembak mati paska terjatuhnya Herman Mamnitori dan Yulianus Robaha.3. Darius AnderibiDarius Anderibi (45 tahun) perwira TPN-OPM.Tertembak, sekitar pukul 06:28 bersamaan dengan Yonas Manitori, di paha kiri sehingga paha putus dan hanya kulit sebagian yang tahan.Darius Meninggal karena kehabisan darah.Dia diperkirakan ditembak Pakai senjata Beramunisi Besar.4. Yulianus RobahaYulianus Robaha (50Tahun) ajudan Komandan, Herman Manitori, Tertembak pukul 06:27 paska terjatuhnya komandannya Herman Manitori.Yulianus Robaha tertembak di kedua lutut dan tak mampu bangkit lagi untuk berdiri.Dia kemudian dinaikan dalam truk Brimob dan disiksa dalam truk, dipotong kedua kaki persis di lutut dan pangkal pahanya hingga putus.Bahkan kaki sebelah kirinya dibuang entah di mana dan hanya ada pahanya.Perutnya disobek dari arah kanan pinggang menuju kea rah kiri pinggangnya, hingga tali perutnya terbuang keluar.Yulianus Juga meninggal dalam truk Brimob akibat disiksa begitu sadis.Mayatnya dibawa oleh Brimob ke RSUD serui untuk dijahit kembali.Hanya kaki kiri yang tidak ada karena dipotong dan dibuang oleh Brimob Polres Yapen.b. Korban-KorbanLuka BeratYang Tertembak:Waktu selebihnya sekitar pukul 06:29 – 06:40 korban lain berjatuhan, akibat kebrutalan Brimob polres Yapen. Berikut nama-nama korban luka-luka berat yang mengakibatkan cacat fisik:1. Agus ManitoriAgus Manitori (23 Tahun) perwira TPN-OPM. Tertembak karena berlari hendak menolong Herman Manitori. Ketika itu anggota Brimob secara brutal menenbak ke arahnya, namun dia berlari menuju depan mobil polisi untuk berlindung. Di saat berlari hendak berlindung dia tertembak di kaki kirinya dan peluru bersarang didalam.Ketika Brimob hentikan tembakan dia segera berlari mendukung Herman dan hendak masuk hutan namun dia ditembaklagi di kaki kiri dan tembus.Dia masih berlari sehingga dia kembali tertembak di Paha tembus sebelah sedangkan Herman Manitori kembali terkena amunisi di belakannya.Agus terjatuh bersama Herman namun kembali bangkit berdiri dan membawa lari Herman tapi kemudian dia ditembak lagi di pergelangan kaki kanan dan peluru bersarang didalam.Ketika itu Agus tidak kuat lagi dan terjatuh bersama Herman, sehingga Herman sebagai Komantan memerintahkan Agus untuk pergi meninggalkan dia agar Agus tetap hidup. Agus tidak menerima permintaan itu dan hendak mendukungHerman tapi Herman dengan tegas menyuruh Agus pergi. Kata Herman, “ini perintah” akhirnya agus Manitori lari masukHutan meninggalkan Herman sendirian.Disaat lari masuk hutan Agus tertembak lagi di lengan atas kirinya dan peluru bersarang di dalamnya/tidak tembus sebelah.Dia juga tertembak di perut tapi hanya diluar kulit sehingga meninggalkan luka cukup besar di perut samping kiri dekat pinggang.Agus mengalami luka serius, namun menolak rujukan berobat lanjut ke Biak. Menurut Agus Manitori para tenaga medis yang melakukan pelayanan pengobatan sangat lambat. Mereka tidak melakukan pelayanan pengobatan.Pengobatan pertama yang para korban semuanya terima adalah dari Rumah Sakit Randawaya. Sedangkan RSUD Serui hanya pasang cairan tapi obat yang dimasukan kedalam Tubuh sama kejamnya seperti militer Indonesia yang bunuh banyak orang Papua. Hal ini nampak dari pelayanan medis yang diberikan, kami tidak dilayani dengan rutin dan baik.2. Yance ManitoriYance Manitori (26 tahun) komandan logistik tertembak di pergelangan kaki kiri dan kanan serta juga di lutut kiri.Yance Tertembak saat hendak menolong Agus Manitori dan Korban Termbak lainnya.Peluru bersarang dalam kaki kiri dan kanan.Walaupun kritis, Yance menolak dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapat perawatan medis. Menurut Yance para tenaga medis yang bertugas/melakukan pelayanan pengobatan dan obat yang dimasukan kedalam Tubuh sama kejamnya seperti militer Indonesia yang bunuh banyak orang Papua. Hal ini nampak dari pelayanan medis yang diberikan, kami tidak dilayani dengan rutin dan baik.3. Paulinus WororowaiPaulinus Wororowai (26 Tahun) ajudankomandan logistik II.Dia tertembak dari rusuk belakan tembus pinggang. Penembakan ini mengakibatkan satu tulang rusuk patah dan peluru yang lain bersarang dalam tubuh. Paulinus kritis dan sedang dikirim ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan yang serius.4. Anton Toni RunaweriToni Runaweri (43 tahun) perwira TPN-OPM yang tertembak di samping batang leher belakan tembus rahang dan mulut.Tulang rahang kiri dan kanan Patah.Mulut tidak dapat digerakkan sehingga, Toni Runaweri sementara diberi makan melalui bantuan selang.Toni dalam keadaan kritis dan sedang dirujuk ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis secara serius.5. Sakarias TorobiSakarias Torobi (35 tahun) komandan logistik II, tertembak di kaki kiri dan patah. Tulang kaki hancur dan peluru yang lain bersarang dalam kaki, namun kemudian pada tanggal 6 menjalani operasi dan sudah dikeluarkan di rumah sakit biak.6. Alius KarimatiAlius Karimati (45 Tahun) masyarakat sipil yang juga menjadi korban penembakan oleh aparat Brimop polres serui.Saatitu penembakan dilakukan secara brutal sehingga dia hendak lari masuk hutan, namun akhirnya tertembak peluru nyasar di telapak tangan belakang tembus depan. Kondisi Alius menderita sakit dan teriak kesakitan.AliusKarimati juga Menolak rujukan berobat di Biak.7. Daud Luther AyomiDaud Ayomi (53 Tahun) perwira TPN-OPM.Tertembak di tangan dan bahu. Tulang tangan patah dan peluru lain yang terkena di bahu bersanrang jauh kedalam. Luka serius dan dirujuk ke RSUD Biak untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.8. Pilemon AyomiPilemon Ayomi (49 tahun) perwira TPN-OPM.Pilemontertembak di tangan dan tulang tangan patah. Luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umun Dareah Biak.c. Korban Yang Lari Ke Hutan:Banyak masyarakat yang lari ke hutan untuk bersembunyi.Sejak 1 Desember 2015 sampai tanggal 6 Desember 2015 hingga data ini diambil, masih ada masyarakat kampung yang belum keluar dari hutan di mana mereka lari bersembunyi.4. Tempat PenembakanPeristiwa penyerangan terhadap warga saat sedang melakukan upacara bendera Bintang Kejora terjadi di kampung Wanapompi Distrik Angkaisera, Kabupaten Yapen, pada 1 Desember 2015.5. Motif PenembakanPenembakan yang dilakukan oleh Brimop Porles Yapen terhadap para warga tersebut karena dinilai oleh aparat sebagaikelompok separatis dan kelompok pengacau keamanan.Pada hal masyarakat mengaku tidak pernah Gerakan TPN-OPM membuat kekacauan dan membunuh anggota militer di Serui.Hal ini menjadi Jelas bahwa istitusi Militer dan Keamanan Indonesia sedang menciptakan lahan konflik di Papua dan Serui khususnya.Demikian Laporan penembakan kebrutalan aparat Kepolisian di Serui Papua.Demikian laporan singkat tentang keburutalan aparat Kepolisian kololian Indonesia di Serui Papua Barat.Hormat KamiONES SUHUNIAP

    Posted from WordPress for Android

    Close the Office of International NGOs in Papua

    Jayapura, CNN Indonesia– 2015 would seem to be the year of separation for non-governmental organizations or nongovernmental organizations in Papua. They received instructions from the government of the Republic of Indonesia to cease operations and withdraw from Papua in December ini.Menurut Human Rights Watch, International NGO activists fate is not much different with foreign journalists working in Papua. Their presence gets strict supervision for fear smuggle interests that could potentially destabilizing national’s security. “The discourse of the closure is long, even on several international NGOs in Papua,” said Human Rights Watch activist Andreas Harsono told CNN Indonesia.Sejumlah INGOs which had already shut down its operations in Papua, among others, the International Committee of the Red Cross (ICRC) in 2009, the Catholic Organisation for Relief and Development Aid (CORDAID) in 2010, and Peace Brigades International (PBI) in 2011. “Even the presence of foreign journalists in Papua is still very limited. Although Jokowi ordered access to them is opened, it has not obeyed the command of the Ministry of Foreign Affairs, “said Andreas.Lihat also: Foreign Minister to grant licenses to lay out data to PapuaOrganisasi nonprofit Foreign Journalists from the UK, Oxfam, became one of the international NGOs are now should be ‘folded’ in Papua. December was the deadline for Oxfam and INGOs others remaining in Papua to hurry withdraw from Earth of Paradise. “The policy of the central government of the Ministry of Social Affairs stated that all permits cooperation of all international NGOs can not be extended. It can only be worked in Papua until December 2015, “said the coordinator of Oxfam eastern Indonesia, Ellva Rori.Kegiatan Oxfam in Papua during this time is to work to improve the welfare of cocoa farmers with aid in the form of counseling, coaching, and other supporting equipment. But now Oxfam inevitably had to close their offices in separate Jayapura.Secara, Social Minister Khofifah Indar Parawansa claimed to not know the policy of closure of international NGOs operating in Papua. According to him, Ministry of Social Affairs had only authorized the extension of residence permits issued recommendations for those who have dealings with people with problems kesejahteraansosial (POM). “Closing it has nothing to do with us,” said Khofifah.Khofifah declare the existence of NGOs in Papua affairs of other ministries.

    Posted from WordPress for Android

    BRUTAL MILITER INDONESIA SERUI PAPUA, 1 DESEMBER 2015

    BRUTAL MILITER INDONESIA SERUI PAPUA 1 DESEMBER 2015

    .Kronologis ini tidak mendetail namun, kami dapatkan informasi melalui telepon seluler dari rakyat di Serui, tempat kejadian perkara (TPK), pada tanggal, 1 Desember 2015 wp di serui kampung wandapi atau wanampom.Pada tanggal, 1 Desember 2015, Rakyat setempat menaikan benderah Bintang Fajar, Pada pagi hari sudah melakukanpengibaran dan pada jam 07.00wp suda turunkan benderah Bintang Fajar merupakan. Satu jam kemudian datanglah Kendaraan Satu Mobil Dalmas, Dua Mobil Avanza, Satu Mobil Exrada Dan Satu Mobil Dalmas Polisi.Ditempat kejadian tersebut berbukitan sedikit, Rakyat dan kampung Wadapi berada posisi di dataran Rendah, sedangkan jalan raya milik pemerintah ada diatas bagian bukit, karena kedatangan mobol- mobil diatas maka, Lima Orang diantaranya herik manitori, 2. Yulianus robaha, 3. Yonas manitori, 4. Darius andiribi, dan 5. Anton Runaweri tete tua yang sudah berusia yang lanjut.Kelima orang rakyat menuju ke atas jalan dengan tujuan negosiasi dengan kedatangan Militer Gabungan Tni/Polri mereka berlima orang menuju ke dekat mobil.Namun disikapi dengan penembakan, penembakan pertama ke arah Yonas Manitori, Yonas berada di barisan ke tiga, yang pertama bawa muka ke dekat mobil – mobil adalah Herik Manitori Kedua Yulianus Robaha, penembakan dilakukan Melewatkan Kedua Orang pertama dan tembak ke langsung ke Yonas, Yonas di tembak bagian berut hinggatembus ke belakang dengan pata tulan belakag dan tewas di tempat. Kedua orang depan dan kedua orang dibelakang Yonas juga ikut ditembak mati.Tni/polri menuju ke tempat yang tadi pengibaran benderah dan penembakan yang sangat brutal tidak memandang anak kecil dan ibu- ibu.Atas penembakan Brutal tersebut menjadi korban dan terluka berat dan sedang krisis dan ada juga yang meniggal Dirumah Sakit Umum Weyna Kawini- Mantensu Serui, Nama- nama rakyat sipil yang korban adalah sebagai berikut. 1.Paulinus Waroroai, 2.Sakarias Turunat, 3. Yance Manitori, 4.Agus Manitori. 5.Pilemon Ayomi, 6.Alius Carimati dan 7.Daud Ayomi.Dari tujuh (7) Orang Rakyat Papua diatas (Dua) aorang diantaranya, Paulinus Waroroai Dan Pilemon Ayomi meniggal Di Rumah Sakit Umum Weyna Kawini- Mantensu Serui.Setelah kejadian tersebut, TNI Dan POLRI Indonesia juga melakukan penyisiran dan pengejaran besar – besaran terhadap rakyat sipil di kampung dilakukan dengan Patroli Laut, dan Darat sampai saat ini juga sedang berlangsung.Daerah atau kampung yang sedang penyisiran adalah di distrik yapen utara (Yobi) Serui, yaitu kampung Yobi, kampung Tindaret, kampung Artanen, Kamung Sambrawai.Distrik yapen timur jahu yaitu: Kampung Warompi, Kampung Korombobi, Kampung Dawai, Kampung Keremui, Kampung Kampung Pasir Panjang, Kampung Barawai, Kampung Wandu, Kampung Papuru, Kampung Saweri, Kampung Wansma, Kampung Woda Dan Kampung Sawendui.Distrik ansus yapen barat yaitu, Kampung Sarawandori, Kampung Tatui. Kampung Aryepi, Kampung Kamanap, Kampung Sasawa, Kampung Ansus Satu dan Dua, Kampung Sereweri.Kejadian penyisiran dan Pengejaran yang sedang berlangsung terus menerus ini tidak diketahui oleh orang yang ada di dalam kota serui, karena tidak ada komunikasi.Akats kejadian tersebut Rakyat papua disekitar dua distrik sudah pengungsian di hutan sampai sekarang, oleh karena itu semua pihak mohon avokasi atas kejadian kebrutalan yang sedang terjadi sekarang dikampung – kampung.Berita ini disampaikan oleh (R. Robaba) salah satu mahasiswa serui yang kuliah di Manokwari, kata Robaba TNI/ POLRI bikin orang tua kami seperti Binatang Buruan, orang tuanya dan tiga distrik dan puluan kampung dalam pungungsian ke Hutan, sedangkan dirinya Mahasiswa tersebut sudah komunikasih dengan orang tuanya dan mendapatkan laporan ini. Setelah satu jam kemudian tidak bisa komunikasi lagi atau no Hanponenya orag tua diserui tidak aktif lagi. By. Sek KNPB Mnukwar Melkias Beanal.

    Posted from WordPress for Android

    KNPB MENGUTUK KERAS TINDAKAN BRUTAL TNI/POLRI MENEMBAK MATI 4 ORANG WARA SIPIL DI SERUI PAPUA

    KNPB Mengutuk Keras Tindakan Brutal TNI/Polri Menembak Mati 4 warga Sipil Di Serui

    KNPB mengutuk keras brutalisme militer kolonial Indonesia. Rakyat West Papua, Indonesia dan dunia pun tidak akan menerima perbuatan biadab militer kolonial Indonesia yang terus membunuh rakyat Papua. Euforia rakyat melalui pengibaran bendera secara damai dan bermartabat itu, sekalipun sebelumnya KNPB telah melarang, adalah bentuk ekspresi politik dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri yang harus dihormati bahkan dilindungi oleh negara kolonial. Kejahatan kemanusiaan ini harus dilawan.Atau, masihkah atas nama NKRI, kita membenarkan perbuatan ini?Pengibaran bendera Bintang kejora setiap 1 desember adalah bentuk Expresi rakyat Papua, sesuai dengan konvenasn Internasional tentang hak sipil dan Hak politik yang dirativikasi oleh indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB.Pengibaran Bendera BK merupakan simbol perjuagan Damai rakyat Papua untuk menuntut hak penentuan Nasib Sendiribagi Rakyat Papua Barat. Pengibaran bendera sebagai sibol daerah sudah diajamin oleh udang-undang tahun 2001 tentang otonomi khusus .Kenapa orang papua Ditembak mati hanya karena mengibarkan Bendera BK Bentuk expresi mereka secara damai dan bermartabat di muka umum sesuai dengan pasal 28 undang-undang No 9 tahun 1998, hak setiap orang untuk menjampaikan pendapat dalam bentuk apa saja.Apa lagi mereka mengibaran bendera BK Di halaman mereka di rumah mereka dan di kampung mereka dan tidak mengganggu atifitas umum pada tanggal 1 desember 2015 di Kampung Wanapompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen.Menurut keterangan Hendrik Kuswarnetan, warga setempat kepada wartawan Republika.co.id, Fitriyan Zamzami, peristiwa bermula pada Senin (30/11) malam. Saat itu, seorang bernama Herik menyampaikan izin mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai bentuk syukuran atas proklamasi kemerdekaan Papua Barat yang jatuh pada 1 Desember.Hendrik tak mengetahui apakah izin tersebut diberikan atau tidak oleh Polres setempat. Kendati demikian, pada Selasa (1/12) pukul 06.00 WIT, pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan di depan rumah Herik di Kampung Wanapompi.Setelah pengibaran, peserta upacara bubar dan beristirahat. Namun pada pukul 07.30 WIT, datang pasukan gabungan yang terdiri dari Dalmas Polres Kepulauan Yapen dan Ranger TNI AD ke lokasi pengibaran.Pasukan tersebut datang menggunakan mobil Avanza dan kemudian berhenti sekitar 15 meter di depan rumah Herik. Bendera yang dikibarkan berada tepat di antara pasukan dan kediaman Herik.Petugas kemudian meminta Herik ke luar rumah untuk berkoordinasi. Herik yang tak punya firasat apa-apa kemudian keluar rumah dan berjalan menuju pasukan dikawal sejumlah orang. Di antaranya, Yonas Manitori, Darius Andraibi, dan Yulianus Robaha. “Mereka semua tangan kosong,” kata Hendrik.Kendati demikian, ketika sudah hampir mencapai pasukan TNI/Polri, senjata menyalak. Yonas Manitori yang merupakanadik Herik serta Darius Andraibi tewas di tempat. Sedangkan Herik Manitori dan Yulianus Robaha tertembak di kaki.Selain empat orang tersebut, menurut Hendrik, sejumlah warga lainnya juga tertembak. “Ada yang di kaki, di perut, di leher,” katanya. Pasukan TNI/Polri kemudian terus menembaki wilayah kampung. Warga kampung terpaksa berlarian dan bersembunyi di hutan tak jauh dari kampung menyusul tembakan-tembakan tersebut.Selepas penembakan, Herik dan Yulianus dibawa petugas kepolisian. Setelah itu, kabar yang didengar Hendrik, keduanya juga tewas. Herik Manitori dalam sejumlah kesempatan disebut pihak kepolisian sebagai panglima TNPB Wilayah Timur.Sedangkan tokoh masyarakat kampung terdekat, Eliakim Karubawa mengungkapkan nama-nama warga yang tertembaksebagian sudah didata. Di antaranya Paulinus Warowai, Zakarias Turunat, Yance Manitori, Agus Manitori, Pilemon Ayomi, Alius Karimati, Daud Ayomi, dan Anton Runaweri.Keburutalan Aparat kepolisian dan TNI menembak mati 4 warga sipil di Serui merupakan tidakan biadap yang tidak berpri kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan atas Nama NKRI.Jika pengibaran bendera tersebut salah dan melawan hukum kenapa, tidak ditangkap dalam keadaan hidup dan adili mereka secara hukum kolonial yang berlaku di rebuplik ini ?Baca kronologisnya:http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/02/nyqf0d361-tnipolri-tembak-mati-empat-warga-di-papuaFoto Ilustrasi Pembunuhan Rakyat di Puncak Jaya

    Posted from WordPress for Android

    USIR PENDATANG JAWA DARI TANAH PAPUA

    Selamat siang semua warga indonesia yg kerja dan cari makqn di papua, kami mohon maaf karena sesuai dengan kesepakatan pengusiran orang jawa alias orang jogya usir orang papua di jogya maka kita yang papua juga akqn usir kamu orang jawa kalau bisa kalian kembali ke daerah asal klianasing2 supaya hidup tentram di sana demikian juga kita org papua juga akan kumpul di papua dan menentukan hak kami untk merdeka.karena kami blg merdeka di daerah kalian.kamu usir kami seperti binatang makq.saatnya sekarang tinggal di masing2 daerah asal.terima kasih Tuhan Yesus memberkati.

    http://m.metrotvnews.com/read/2015/12/01/196394

    Posted from WordPress for Android

    ‘Ideologi Papua Merdeka Tak Mungkin Dibunuh’

    —Apabila  menaikkan  bendera Bintang Kejora (BK), hanya  akan  memunculkan  tindakan represif dari  aparat TNI/Polri, seperti  aksi kekerasan, penembakan dan pembunuhan,  rakyat Papua dihimbau  untuk  menahan  diri  untuk tak menaikkan simbol perjuangan rakyat Papua merdeka   pada  1 Juli yang  diklaim sebagai HUT  OPM. Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Dr. Benny  Giay dan Direktur  Yayasan Baptis Papua Mathius Murib  ketika  menyampaikan  himbauan  ini  terkait  situasi kondisi HAM dan Demokratisasi di Tanah Papua menjelang HUT  OPM 1 Juli di Jayapura, Selasa (25/6).  Beny Giay mengatakan,  naiknya  Bintang Kejora  lebih  disebabkan   orang  Papua  tak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi  Papua  merdeka, tapi justru selalu disoroti dari sudut pandangan makar, separatis atau   hendak  mengganti  ideologi  NKRI.“Orang Papua selalu dianggap sebagai hama yang harus dibasmi dan hama yang di dalam NKRI yang harus dibasmi. Saya rasa ada sesuatu yang salah didalam negara ini,  termasuk petinggi-petinggi negara dalam hal ini aparat keamanan,” tukas Beny Giay.Menurutnya,  Bintang Kejora adalah  sebuah ideologi  rakyat Papua Barat, yang telah tumbuh turun-temurun sejak puluhan  tahun  silam untuk merdeka atau  mendirikan  negara berdaulat   terlepas  dari NKRI. “Sebuah ideologi  Papua  merdeka  tak mungkin dibunuh oleh seorang Kapolda Tito Karnavian, karena ideologi  terus ada di sepanjang generasi orang Papua,”  ujar  Beny Giay.Pertama, tak ada ruang  bagi rakyat  bangsa Papua  Barat  untuk menyampaikan  aspirasi  apapun bentuknya. Tapi  aparat  TNI/Polri  justru  menggiringnya  melalui tindakan represif dan kekerasan.Kedua, ada  oknum-oknum yang  dimanfaatkan untuk  memprovokasi  dan menciptakan konflik didalam masyarakat, dimana ada pihak ketiga seringkali  menaikan Bintang Kejora. Mereka juga harus diperiksa dan ditindak.Dijelaskan, apabila berbicara sejarah orang Papua, maka  seorang Kapolda  tak mungkin bisa menghapus sejarah itu, karena  telah  masuk kedalam benak-benak satu juta lebih orang Papua. Demikian pula  perayaan  1 Desember, 1 Meidan lain-lain.Senada   dengan itu,  Mathius Murib mengatakan  aparat  TNI/Polri  ketika melakukan penindakan  harus  menggunakan  aturan hukum, karena pertimbangannya keamanan dan ketertiban  (Kamtimas) dan keutuhan negara. Ironisnya,  aturan  hukum kemudian dibenturkan dengan ideologi. Padahal ideologi ini tak ada hubungannya dengan keutuhan NKRI. Tapi  Ideologi    orang Papua  untuk  meraih  kemerdekaan terus-menerus  hidup sepanjang abad.“Harus ada ruang yang dibuka sehingga ideologi  tetap ada, hukum dan segala macam penegakan yang hendak dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum juga jalan,”  katanya.Mathius  Murib menadaskan,  ideologi seperti momen-momen  1 Juli, 1 Mei dan 1 Desember dan lain-lain juga harus diberi ruang, karena ini konsekuensi logis dari resiko hukum di konstitusi negara Indonesia, dimana aturan  hukum, mulai UUD  1945, Pancasila, UU HAM, UU  Kepolisian,  UU Demokrasi,  yang memberi ruang kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk pandangan politik.Karenanya, tandas mantan Wakil Ketua  Komnas HAM Perwakilan Papua ini,  Kapolda   harus lebih profesional,  arif dan , bijaksana melihat masalah ini. Tak bisa dengan sepihak dan dengan cara kekerasan dimana orang baru berkumpul lalu aparat keamanan langsung  membubarkan. Apabila  ini  terjadi, maka  dia tak langsung berhenti mereka malah mengatur kekuatan lain untuk tetap memperjuangkan ideologi Papua merdeka.“Pendekatan  represif  harus dievaluasi dan ditinjau  kembali atas nama hukum keamanan dengan ideologi hukum yang ada di Papua,” tandasnya.Mathius  Murib mengatakan,  pihaknya yang fokus  untuk masalah  HAM bahwa nilai manusia lebih penting dari pada kemanan,  keutuhan NKRI dan hukum atau apapun nama lainnya.  Kebebasan manusia, hak hidup manusia itu nilainya lebih penting dari kepentingan NKRI dan kepentingan negara manapun.“Negara  didirikan untuk  melindungi manusia, termasuk manusia di Tanah Papua ini. Tapi kalau kemudian nilai manusianya direndahkan dan kepentingan keamanan hukum ditonjolkan, ya ini tak sejalan dengan semangat awal mendirikan  sebuah negara,”  tegas Mathius Murib. (mdc/don/l03)Baca466kali

    Sumber: http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/5977-%E2%80%98ideologi-papua-merdeka-tak-mungkin-dibunuh%E2%80%99

    Posted from WordPress for Android

    MAKNA. Kemerdekaan Timor Leste bagi west papua

    Makna Kemerdekaan Timor Leste Bagi West Papua

    Tanggal 28 November 2015, Timor Leste akan merayakan hari Proklamasi kemerdekaanya ke-40, setelah mereka berjuang melepaskan diri dari kolonialisme Portugal dan Indonesia. Sementara, West Papua yang masih dijajah penguasa Indonesia akan memperingati hari manifesto politiknya yang ke 54, pada 1 Desember 2015. Timor Leste dan West Papua adalah dua wilayah yang dianeksasi oleh nafsu ekspansionisme Indonesia. Setelah Timor Leste berhasil mengusir kolonialisme Indonesia tahun 1999 melalui referendum, terbilang 16 tahun mereka membangun bangsa dan negaranya. Apa sebenarnya yang patus dipelajari, dimaknai dan diperjuangkan oleh bangsa Papua saat ini dari Timor Leste?Pertama, pengalaman perjuangan mengusir kolonial. Timor Leste memiliki nasionalisme ideologis yang menjadi roh bagi perjuangan melawan kolonialisme Indonesia. Itulah yang melandasi jiwa raga mereka dalam merebut kemerdekaannya.Itulah yang membuat mereka sulit dirayu dengan seribu satu program kolonialisme Indonesia. Rakyatnya menjadi subjek perjuangan. Rakyat tunduk dengar pemimpin perjuangan. Rakyat bagai air yang memberi hidup bagi pejuang-pejuangTimor Leste. Rakyatnya percaya, tanpa ragu, pada tujuan perjuangan mereka.Para pemimpinnya melek teori dan praktek revolusi; para pemimpinnya bersatu dan tunduk di bawa sistem perjuangannya; Mereka lebih mencintai tanah air, lebih dari nyawa mereka, terbukti dengan semboyang “Patria ou Morte! (mati atau tanah air), A Luta Continua! (Terus Barjuang), Resistir E Vencer! (bertahan sampai titik darah penghabisan).Sementara, pemuda dan mahasiswa belajar menjadi pintar di Portugal dan Indonesia untuk kembali melawan kolonialisme, bukan menjadi pintar untuk tunduk di bawah sistem kolonialisme Indonesia. Merekalah yang melakukan penghapusan struktur-struktur masyarakat kolonial untuk digantikan dengan struktur-struktur baru yang memungkinkan rakyat hidup bebas dari penindasan, penguasaan, dan penghisapan. dan lain sebagainya, sehingga pembebasan dari kolonialisme menjadi kebutuhan bersama rakyat Timor Leste.Kedua, Karena perjuangan mereka adalah perjuangan ideologis, mereka telah memiliki perspektif pembebasan nasional Timor Leste yang tidak hanya bebas dari kolonialisme Indonesia tetapi pembebasan rakyat seutuhnya. Itulah sebabnya, setelah Timor Leste mengambil alih kedaulatan politik 1999, mereka membangun program-programmendesak agar rakyat dapat berdaulat sendiri. Bayangkan, setelah Timor Leste hancur akibat perang revolusi pra dan pasca referendum, tingkat kesejahteraan berangsur-angsur pulih.Bayangkan, seperti dilansir dari laman pemerintah Timor Leste, Selasa (28/7) disebutkan bahwa Majalah Global Finance merilis Indeks Timor-Leste menempati urutan ke-87 dari 184 negara dalam dengan per-kapita PDB (PPP) dari USD10.783. Selain Singapura (3), Brunei (5), Malaysia (ke-55) dan Thailand (ke-85), Timor-Leste menjadi Negara Terkaya Dunia di wilayah Asia Tenggara.Mereka juga memasuki fase kedaulatan yang mutlak, tidak seperti yang dibayangkan Indonesia melalui propagandanyaselama ini. Justru Timor Leste menunjukan sikap kedewasaan bernegara di depan Indonesia, mereka ramah dan hormati Indonesia tanpa mengingat-ingatdosa sejarah Indonesia di Timor Leste. Bukti kemerdekaan Timor Leste bermakna bagi penghormatan dan kesetaraan bangsa-bangsa di dunia.Bukti kedaulatannya adalah mereka tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, namun bahasa Portugal dan Tenun sebagai bahasa nasional. Makanan pokok mereka bukan lagi nasi, namun diganti dengan jagung. Mata uang “coin centavos” sama nilainya dengan dollar hawai, tidak seperti Indonesia yang sangat jatuh akibat inflasi yang besar. Lingkungan alamnya bersih, dan kesehatannya menjadi prioritas dengan pola dan sistem yang dipakai di Kuba, yakni prioritas pencegahan dari pada pengobatan, tidak seperti di Indonesia. Sementara, pemerintah Timor Leste juga fokus pada pembangunan SDM di berbagai negara.Ini menjadi renungan bagi rakyat West Papua bahwa merebut kemerdekaan politik dan mengusir kolonialisme adalah jalan satu-satunya untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang baik. West Papua adalah wilayah kaya raya yang harus dipertahankan dari para perampok asing dan penjajah Indonesia. Kedaulatan rakyat, atau yang sering kita mimpi menjadi tuan diatas negeri sendiri tidak akan terwujud bila tanah air masih dikuasai sepenuhnya oleh kolonial Indonesia.Semangat peringatan kemerdekaan Timor Leste ke 40, dan West Papua pada hari manifesto politik, 1 Desember 2015, haruslah menjadi momentum untuk merubah hegemoni kolonial dalam diri anak negeri West Papua. Bahwa, kemerdekaan politik adalah jalan menuju pembebasan nasional West Papua yang seutuhnya. Viva Timor Leste, Viva West Papua.One People One SoulKita Harus MengakhiriVictor Yeimo

    Posted from WordPress for Android

    MENJELANG TANGGAL 1 DESEMBER ORANG PAPUA DIINTIMIDASI OLEH DAN TEROR OLEH APARAT KOLONIAL INDONESIA KEPADA ORANG PAPUA

    Menjelang 1 Desember 2015 ornang Papua di Intimidasi dan Teror Oleh Aparatur Kolonial Indonesia Kepada Orang Papua

    image

    .============================================Kesaksian Ibu Natasya Aud bahwa Pada pukul 21.38 WWP, Seorang anggota Brimob Negara Republik Indonesia dari Polda Papua menodong senjata sebanyak dua kali.Penodongan senjata kepada saya Bersama 4 Orang Adik-adik dan 1 Orang Bayi berumur 1 Tahun 4 Bulan. Kejadian ini terjadi di Jalan raja Abe Kota raja Jayapura, Papua pada 24 November 2015.Ibu Anatasya Aud Bersama 4 Orang adik dan 1 Orang bayi berumur 1 Tahun 4 Bulan kami dari rumah keluarga Expo dengan tujuan pulang ke rumah di BKKBN menggunakan 4 motor. Ketika dalam perjalanan merasa kalau di belakarang kami di kejar oleh orang, sampai di depan Toko Saga macet karena di jalan lagi sedang pengaspalan . Kemudian pada pukul 10.00 kami tiba di depan rumah kami di BKKBN kemudian kami belok kanan tetapi tiba-tiba anggota brimob mengeluarkan Pistol dan menodong Ke saya bersama 4 orang anak an basyi sebanyak 2 kli kemudian karena anaknya 1 tahun 4 bulan karena takut menangis sehingga ank-anak kejar pelaku kejahatan tersebut. Kemudian kejar sampai anggota brimob melarikan diri masuk di lokasi perumahan Brimob Polda Papua di Kota raja dalam. Jelas ibu.Karena katidak terima langsung melakukan protes di Piket Brimob tetapi anggota brimob yang tugas saat piket tersebut menyangkal sehingga 3 orang melakukan pemeriksaan Mobil dan si Pelaku Oknum anggota Brimob ini. Kemudian sudah menemukan pelakunya. Kemudian kami melakukan protes untuk si pelaku mengaku tetapi Oknum Brimob melakukan penyangkalan kemudian Ibu di suruh sumpa dalam nama Tuhan Yesus sehingga anggota brimob mengaku kalau itu adalah ia yang lakukan dalam keadaan sadar. Jelas Ibu Anatasya.Kemudian anggota Brimob menawarkan sejumlah uang kepada kami atas aksi penodongan senjata serta meminta maaf atas perbuatan tidak terpuji tersebut sesuai budaya Orang Wamena tetapi pihak korban tolak karena Alat negara pakai bukan untuk membunuh rakyat sipil dan melakukan aksi di dalam kota.Kami akan tetap laporkan aksi atau perisitiwa tidak terpuji tersebut ke Propam dan Kapolda Papua jelasnya aud.Maka pada jam 23.00 korban datang Melaporkan peristiwa ini di Sekretariat KNPB Pusat, Vietnam, Port Numbay_West_Papua.Jubir KNPB Bazoka Logo.Maka dari kejadian ini menjadi tolak ukur bagi seluruh orang papua dan waspada karena Menjelang 1 Desember 2015 merupakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Papua yag mana pada tahun 1962 belanda telah memberikan Negara WestPapua maka Orang Papua selalu memperingati 1 Desember sebagai hari bersejarah kemerdekaan Negara Papua. Dalam waktu yang dekat ini orang asli papua mengalami intimidasi, teror dan penganiayaan di mana-mana di sejumlah daerah di tanah Papua,Di antaranya Timika, Jayapura, dan sentani dan di daerah lainnya.http://www.kompasiana.com/pasemalokon/menjelang-1-desember-2015-ornang-papua-di-intimidasi-dan-teror_5654a40ff57e61520ceea45e

    Posted from WordPress for Android

    DALAM 2 MINGGU 40 ANAK PAPUA MENINGGAL

    Dalam Dua Minggu 40 Anak-Anak Meninggal Dunia di Mbuwa Kab. NdugaPenyelamatan Tanah dan Manusia Papua di deklarasi oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, bersama Perwakilan Orang Asli Papua dari 7 (tujuh) wilayah Adat se-Tanah Papua dan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua pada awal bulan Oktober. Namun di bulan yang sama terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa kampung di Distrik Mbuwa Kabupaten Nduga. Kejadian luar biasa ini menimpa anak-anak umur dibawah umur 7 tahun, yang meninggal berturut-turut hanya dalam waktu 2 (dua) minggu, korban ke 40 yang dicatat meningga tanggal 17 November 2015.Tim Medis dari dinas kesehatan Kabupaten Nduga turun untuk mekalukan imunisasi di wilayah Mbuwa (bulan Oktober). Setelah mereka pulang ke Wamena, mereka mendapat informasi tentang anak-anak yang meninggal secara berturut-turut.Time medis ini lalu kembali turun ke lokasi di awal bulan November untuk mengambil sampel darah. Gejala penyakit tersebut adalah “seluruh badan anak-anak tersebut awalnya panas tinggih kemudian mendingin, lalu tetap dingin sampai dengan menghembuskan nafas terakhir (meninggal dunia).” Informasi yang di peroleh tim medis dari masyarakat bahwa sebelum penyakit ini meyerang anak-anak kecil, terjadi wabah yang menyerang dan mematikan ternak babi dan ayam piaraan masyarakat. Tim medis kembali ke Wamena tanggal 17 November 2015, dan mereka mendapat kabar anak ke 40 telah meninggal, anak yang terakhir diambil sempel darahnya oleh tim medis.Menuruy salah satu medis “Satu dari 70 anak yang kami ambil sampel darahnya pada hari selasa tanggal, 16 November2015 warna darahnya hitam pekat sehingga kami memberi kode pada namanya, ternyata anak tersebut meninggal dunia pada tanggal, 17 November 2015 setelah kami (Tim Medis) tiba di Wamena membawah ampel darah, dengan demikian kematian anak tersebut menggenapkan jumlah kematian menjadi 40 (empat puluh) anak, kami trauma dan stress untuk menangani para pasien tersebut, kami bingung karena hasil pemeriksaan darah dilaboratorium Negatif. “Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi oleh Petugas Kesehatan Kabupaten Nduga, namunDinas Kesehatan Provinsi memintah agar petugas kesehatan Kabupaten Nduga dapat mengambil sampel darah untuk selanjutnya diperiksa dilaboratorium di Wamena Kabupaten Jayawijaya. Tim Kesehatan telah mengambil sampel darahdari 70 (tujuh puluh) orang anak dari bererapa kampung di daerah Mbuwa namun setelah diperiksa sampel darah di Wamena hasilnya Negatif (TIDAK ditemukan hasil).Di duga kematian anak-anak di wilayah Mbuwa disebabkan oleh VIRUS HOGHCOLERA yang menyerang ternak babi danayam, virus tersebut telah bermutasi dan menyerang manusia. Kejadian Luar Biasa atas kematian ternak babi, pernah terjadi wilayah pegunungan tengah Papua antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Wabah ini menyebabkan kematian ribuan ekor ternak babi piaraan masyarakat disepanjang wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pada waktu itu sampel darah babi dikirim oleh Dinas Peternakan Kabupaten Jayawijaya ke Laboratorium di Makassar – Ujung Pandang untuk diperiksa, setelah 3 (tiga) bulan di temukan sejenis virus yang namanya Hogcholera.Virus Hogcholera telah memusnakan ribuan ekor ternak babi milik masyarakat, babi merupakan ternak yang sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia di Pegunungan Tengah Papua, bahkan di pesisir pantai Papua. Ternak babi (daging Babi) sebagai sumber protein bagi manusia, juga merupakan sumber pendapatan utama bagi keluarga. Selain nilai jual yang tinggi ternak babi juga mempunyai nilai budaya, yaitu; sebagai alat barter, alat pembayaran mas kawin, pembayaran denda dalam suatu persoalan misalnya: pembunuhan, perzinaan, pencurian dan sebagainya. Lebih dari itu babi juga di pakai dalan upacara-upacara(ritual) adat dan budaya dengan demikian babi mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat di Tanah Papua sehingga saat itu Hogcholera telah menghancurkan “tatanan kehidupan” Orang Asli Papua di di Pegunungan Tengah Papua.Kami sebagai anggota Majelis Rakyat Papua dari Dapil-VIII mengatakan bahwa Kasus ini merupakan Kejadian Luar Biasa karena hanya dalam waktu 2 (dua) minggu saja 40 (empat puluh) anak telah meninggal dunia dan kejadian ini merupakan tantangan bagi Orang Asli Papua dalam melaksanakan hasil Deklarasi Penyelamatan Manusia Papua, sehingga kami mengharapkan dan mendesak kepada :1. Peperintah Kabupaten Nduga agar serius menangani Kasus ini.2. Pemerintah Provinsi lewat Dinas Kesehatan segera menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga dapat segera mengambil langkah-langkahkongkrit di lapangan untuk memutuskan jaringan virus yang mematikan ini agar tidak merambat ke Distrik dan Kabupaten lain di Pegunungan Tengah.3. Memintah kepada Pemerintah agar dapat melindungi dan menyelamatkan anak-anak di Kampung dari malapetaka wabah yang sedang terjadi di Mbuwa.Jayapura, 21 November 2015LUIS MADAIANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUAUtusan DAPIL-8 Kabupaten : NDUGA, LANY JAYA DAN TOLIKARA.Kontak person; 082399472277Tentang Kab. Ndugahttp://ndugakab.go.id/https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nduga

    PEMBUNUHAN ORANG PAPUA DARI APARAT MILITER INDONESIA

    image

    Militer (TNI-Polri) merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua terjadi akibat kebrutalan Militer Indonesia.Berbagai aksi kebrutalan Militer Indonesia terus berlanjut, pada dekade 1980an-1990an terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasionalis Papua Arnold Clemens Ap pada 26 April 1984 disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG), kemudian pembunuhan terhadap DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada dekade 200an terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001. Dekadea 2010 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni pada 14 Juni 2012. Hingga terjadi penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena.Pada 2013, saat peringatan Hari Aneksasi 1 Mei di Sorong terjadi penembakan oleh Brimob yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, skenario yang dilakukan kepolisian Nabire dengan alasan kecelakaan saat tinju di Gor Nabire pada 14 Juli yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, dan penembakan terhadap Donatus Mote seorang siswa SMA yang meninggal paska penembakan di Wagete, Deiyai.Walalupun pergantian rezim terus terjadi hingga Rezim Jokowi – JK tidak disertai perubahan mendasar terhadap sistem di Indonesia. Pelanggaran HAM yang di lakukan aparat Militer Indonesia sampai saat ini masih terus terjadi berbagai rentetan Pelanggaran HAM berat di Papua. Kejahatan Negara Indonesia melalui kaki tanganya militer (TNI-Polri) terus berlanjut hingga dewasa ini.Bukti pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua Mulai dari peristiwa penembakan kilat, terencana di Enarotali, Paniai yang menewaskan empat siswa SMU, dan melukai puluhan masyarakat sipil pada 8 Desember 2014 lalu. Hal lain yakni peristiwa penembakan terhadap orang asli Papua di Kabupaten Yahukimo, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia, dan belasan terluka. Peristiwa lain yakni penembakan terhadap orang asli Papua di Ugapuga, Kabupaten Dogiyai, 25 Juni 2015 lalu. Dalam insiden itu, satu orang anak tewas dan beberapa lainnya terluka.Kemudian peristiwa penembakan terhadap orang asli papua di Tolikara,17 Juli 2015. Satu anak tewas dan 11 orang luka– luka dan kini kasus penembakan di Timika, Jumat, 28 Agustus 2015 yang menewaskan dua warga sipil diantaranya adalah Emanuel Mailmaur (23) dan Yulianus Okoware (23), tiga warga sipil dan satu pelajar SMA kritis di RSUD SP IV dan V Mimika. Teragedi yang memilukan sebuah tindakan tidak manusiawi oleh TNI AD di Timika.Militer Indonesia menjadi tameng yang reaksioner dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan dan penganiayaan disertai pembunahan terhadap warga sipil dan aktivis-aktivispro kemerdekaan Papua. Invasi militer tersebut mengakibatkan berjuta Rakyat Papua dibantai melalui operasi-operasimiliter dan kini berujung padkkka bahaya Pemusnahan Etnis Melanesia.Situasi ini membenarkan bahwa, kehadiran Indonesia dia atas Tanah Papua sejak 1 mei 1963 hingga saat ini, dengan jelas hanya untuk memusnahkan Orang asli Papua (OAP), dengan tujuan untuk menguasai Teritory dan Sumber daya alam papua.

    Posted from WordPress for Android

    PEMBUNUHAN ETNIS PAPUA OLEH MILITER INDONESIA DI PAPUA

    Militer (TNI-Polri) merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua terjadi akibat kebrutalan Militer Indonesia.Berbagai aksi kebrutalan Militer Indonesia terus berlanjut, pada dekade 1980an-1990an terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasionalis Papua Arnold Clemens Ap pada 26 April 1984 disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG), kemudian pembunuhan terhadap DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada dekade 200an terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001. Dekadea 2010 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni pada 14 Juni 2012. Hingga terjadi penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena.Pada 2013, saat peringatan Hari Aneksasi 1 Mei di Sorong terjadi penembakan oleh Brimob yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, skenario yang dilakukan kepolisian Nabire dengan alasan kecelakaan saat tinju di Gor Nabire pada 14 Juli yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, dan penembakan terhadap Donatus Mote seorang siswa SMA yang meninggal paska penembakan di Wagete, Deiyai.Walalupun pergantian rezim terus terjadi hingga Rezim Jokowi – JK tidak disertai perubahan mendasar terhadap sistem di Indonesia. Pelanggaran HAM yang di lakukan aparat Militer Indonesia sampai saat ini masih terus terjadi berbagai rentetan Pelanggaran HAM berat di Papua. Kejahatan Negara Indonesia melalui kaki tanganya militer (TNI-Polri) terus berlanjut hingga dewasa ini.Bukti pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua Mulai dari peristiwa penembakan kilat, terencana di Enarotali, Paniai yang menewaskan empat siswa SMU, dan melukai puluhan masyarakat sipil pada 8 Desember 2014 lalu. Hal lain yakni peristiwa penembakan terhadap orang asli Papua di Kabupaten Yahukimo, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia, dan belasan terluka. Peristiwa lain yakni penembakan terhadap orang asli Papua di Ugapuga, Kabupaten Dogiyai, 25 Juni 2015 lalu. Dalam insiden itu, satu orang anak tewas dan beberapa lainnya terluka.Kemudian peristiwa penembakan terhadap orang asli papua di Tolikara,17 Juli 2015. Satu anak tewas dan 11 orang luka– luka dan kini kasus penembakan di Timika, Jumat, 28 Agustus 2015 yang menewaskan dua warga sipil diantaranya adalah Emanuel Mailmaur (23) dan Yulianus Okoware (23), tiga warga sipil dan satu pelajar SMA kritis di RSUD SP IV dan V Mimika. Teragedi yang memilukan sebuah tindakan tidak manusiawi oleh TNI AD di Timika.Militer Indonesia menjadi tameng yang reaksioner dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan dan penganiayaan disertai pembunahan terhadap warga sipil dan aktivis-aktivispro kemerdekaan Papua. Invasi militer tersebut mengakibatkan berjuta Rakyat Papua dibantai melalui operasi-operasimiliter dan kini berujung pada bahaya Pemusnahan Etnis Melanesia.Situasi ini membenarkan bahwa, kehadiran Indonesia dia atas Tanah Papua sejak 1 mei 1963 hingga saat ini, dengan jelas hanya untuk memusnahkan Orang asli Papua (OAP), dengan tujuan untuk menguasai Teritory dan Sumber daya alam papua.

    Posted from WordPress for Android

    AKSI DEMO DAMAI TAPOL PAPUA DIBUBARKAN PAKSA APARAT KEPOLISIAN DAN 11 ORANG DITANGKAP DI WAMENA

    KNPB News, Wamena 16 November 2015. Aksi demo damai yang dikordinir oleh Tahanan politik Papua ( TAPOL) untuk menutut pemerintah agar segera klarifikasi bantuan pemerintah kepada tahanan politik di Papua dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian kolonial Indonesia dengan menagkap sejumlah aktivis secara sewenag-wenag.Aksi damai tapol tersebut di wamena tersebut dibolokade oleh aparat kepolisian dengan kekuatan penuh di berbagai-titik kimpul masa aksi . Sejak tadi pagi pada pukul 08.00 WPB aparat kepolisian memblokade titik kumpul masa aksi masing-masing Sinakma Woma, Pasar baru, Sinakma dan di hom-hom.Aparat kepolisian bukan hanya memblokade masa aksi namun dibubarkan secara paksa dan melakukan penagkapan terhadap sejumlah Aktvis yang ditempatkan sebagai kordinator lapngan titik kumpul. Dalam pembubarna paksa terhadap demao damai tapol tersebut Linus Hiluka Penanggungjawabumum bersama 10 orang lainya ditangkap dan disiksa oleh kepolisian sementara masih di tahanan polres Wamena.11 aktvis Papua merdeka dan aktvis tapol yang ditangkap kepolisian tersebut antara lain:1. Lekias Meaga2. Emanuel Wuka3. Alminus wuka4. Anius Hilapok5. Stef kalolik6. Denius hilapok7. Dani hiluka8. Domy Meaga korlap um9. Bpk Linus Hiluka, penanggung jawab aksi dan 2 Orang belum di ketahui nama, Jumlah 11 orang.Aktvis tapol yang ditangkap kepolisian tersebut masih ditahan di polres jayawijaya wamenAksi demo damai Tapol papua diadakan untuk menuntut Klarifikasi bantuan pemerintah Kolonial Indonesia terhadap tapol papua, yang selama dikampanyekan oleh pemerintah maka Tapol papua yang dikordinir penaggung jawab Linus Heluka, namun aksi damai tersebut dapat dibubarkan oleh kepolisian.

    image

    Posted from WordPress for Android

    image

    Posted from WordPress for Android

    image

    Posted from WordPress for Android

    POLISI KEMBALI SIKSA DUA ANGGOTA KNPB WILAYAH YAHUKIMO SEDANG KRITIS DI UGD DEKAI YAHUKIMO

    POLISI KEMBALI SIKSA DUA ANGGOTA KNPB WILAYAH YAHUKIMO SEDANG KRITIS DI UGD DEKAI YAHUKIMO

    Aparat Kepolisian dan Anggota Brimob kolonial Indonesia kembali beraksi lagi di Dekai Ibu kota kabupaten Yahukimo. Anggota kepolisian dan brimob menyiksa dua Anggota KNPB Yahukimo hingga babak belur, kedua korban yang disiksa anggota polisi tersebut saat ini sedang dirawat di UGD Dekai yahukimo.Pemukulan dan penyiksaan terhadap dua orang pemudah anggota KNPB ini terjadi pada hari ini Minggu 25 Oktober 2015, pukul 10.20 WPB di Paradiso Dekai yahukimo, Pada awalnya Anggota 7 orang dan tambah masyarakat pendatangatau non Papua 13 orang datang di komplek Paradiso bertujuan main judi .Setelah mereka sampaia langsung main judi atau yang bisa disebut dengan sabuk ayam. Melihat hal tersebut ke dua anggota KNPB tersebut atas nama Andemo Kobak dan Yanus Giban datang meminta kepada anggota polisi dan brimob bersama 13 orang pendatang yang sedang main Judi atau sabuk ayam itu segera dihentikan, dengan alasan tempat tersebut kompleks masyarakat asli Papua, rakyat nonton judi tersebut akan berpengaru buruk terhadap masyarakat, apalagi hari ini merupakan hari minggu.Selain itu perjudian mengunakan uang sehingga akan berpengaru buruk bagi rakyat, sehingga memita aparat untuk tidak lanjutkan judi tersebut. Mendengar hal tersebut polisi bukanya mengadakan negosiasi atau bubar meninggalkan perjudian namum mereka ( 7 anggota polisi dan Brimob ) tersebut langsung bentak mereka lalu melakukan pemukulan. Pemukulan ini dilakukan aparat kepolisian karena terima permintaan dua pemuda itu lalu langsung memukul mereka dua hingga babak belur.Hal ini disampaikan oleh ketua PRD yahukimo Aminus Balingga kepada KNPB pusat melalui ponsel selulernya dari Yahukimo. Aminus Mengatakan kedua pemuda itu disiksa polisi dan birimob karena Karena kedua pemuda ini membatasi Brimob dan Polisi yang main Adu ayam dan yudi di Paradiso dekai Yahukimo sehingga dua pemuda ini larang untuk hari minggu itu disini tanah injil jadi tidak bole main adu ayam dan yudi.Lalu brimob dan polisi itu marah dan keroyok dua pemuda ini sampai saat ini di UGD Dekai Yahukimo dan keluarga jugatidak ijinkan masuk lihat pasien.Ke dua korban tersebut masing-masing 1. Andembo Kobak 24 tahun 2. Yanus Giban 27 Tahun,kedua korban yang disiksa polisi ini merupakan anggota KNPB wilayah Yahukimo sampai saat ini masih di rawat di UGDyahukimo dalam penjagaan ketap aparat kepolisian.

    Posted from WordPress for Android

    POLISI KEMBALI SIKSA DUA ANGGOTA KNPB WILAYAH YAHUKIMO SEDANG KRITIS DI UGD DEKAI YAHUKIMO

    POLISI KEMBALI SIKSA DUA ANGGOTA KNPB WILAYAH YAHUKIMO SEDANG KRITIS DI UGD DEKAI YAHUKIMOAparat Kepolisian dan Anggota Brimob kolonial Indonesia kembali beraksi lagi di Dekai Ibu kota kabupaten Yahukimo. Anggota kepolisian dan brimob menyiksa dua Anggota KNPB Yahukimo hingga babak belur, kedua korban yang disiksa anggota polisi tersebut saat ini sedang dirawat di UGD Dekai yahukimo.Pemukulan dan penyiksaan terhadap dua orang pemudah anggota KNPB ini terjadi pada hari ini Minggu 25 Oktober 2015, pukul 10.20 WPB di Paradiso Dekai yahukimo, Pada awalnya Anggota 7 orang dan tambah masyarakat pendatangatau non Papua 13 orang datang di komplek Paradiso bertujuan main judi .Setelahmereka sampaia langsung main judi atau yang bisa disebut dengan sabuk ayam. Melihat hal tersebut ke dua anggota KNPB tersebut atas nama Andemo Kobak dan Yanus Giban datang meminta kepada anggota polisi dan brimob bersama 13 orang pendatang yang sedang main Judi atau sabuk ayam itu segera dihentikan, dengan alasan tempat tersebut kompleks masyarakat asli Papua, rakyat nonton judi tersebut akan berpengaru buruk terhadap masyarakat, apalagi hari ini merupakan hari minggu.Selain itu perjudian mengunakan uang sehingga akan berpengaru buruk bagi rakyat, sehingga memita aparat untuk tidak lanjutkan judi tersebut. Mendengar hal tersebut polisi bukanya mengadakan negosiasi atau bubar meninggalkan perjudian namum mereka ( 7 anggota polisi dan Brimob ) tersebut langsung bentak mereka lalu melakukan pemukulan. Pemukulan ini dilakukan aparat kepolisian karena terima permintaan dua pemuda itu lalu langsung memukul mereka dua hingga babak belur.Hal ini disampaikan oleh ketua PRD yahukimo Aminus Balingga kepada KNPB pusat melalui ponsel selulernya dari Yahukimo. Aminus Mengatakan kedua pemuda itu disiksa polisi dan birimob karena Karena kedua pemuda ini membatasi Brimob dan Polisi yang main Adu ayam dan yudi di Paradiso dekai Yahukimo sehingga dua pemuda ini larang untuk hari minggu itu disini tanah injil jadi tidak bole main adu ayam dan yudi.Lalu brimob dan polisi itu marah dan keroyok dua pemuda ini sampai saat ini di UGD Dekai Yahukimo dan keluarga jugatidak ijinkan masuklihat pasien.Ke dua korban tersebut masing-masing 1. Andembo Kobak 24 tahun 2. Yanus Giban 27 Tahun,kedua korban yang disiksa polisi ini merupakan anggota KNPB wilayah Yahukimo sampai saat ini masih di rawat di UGDyahukimo dalam penjagaan ketap aparat kepolisian.

    Posted from WordPress for Android

    APARAT KEPOLISIAN & BRIMOB KOLONIAL INDONESIA KEMBALI BERAKSI LAGI DI DEKAI IBUKOTA KABUPATEN YAHUKIMO PROPINSI PAPUA

    Aparat Kepolisian dan Anggota Brimob kolonial Indonesia kembali       beraksi lagi di Dekai Ibu kota kabupaten Yahukimo.

                  Anggota kepolisian dan brimob menyiksa dua Anggota KNPB Yahukimo hingga babak belur, kedua korban yang disiksa anggota polisi tersebut saat ini sedang dirawat di UGD Dekai yahukimo.Pemukulan dan penyiksaan terhadap dua orang pemudah anggota KNPB ini terjadi pada hari ini Minggu 25 Oktober 2015, pukul 10.20 WPB di Paradiso Dekai yahukimo, Pada awalnya Anggota 7 orang dan tambah masyarakat pendatangatau non Papua 13 orang datang di komplek Paradiso bertujuan main judi .Setelah mereka sampaia langsung main judi atau yang bisa disebut dengan sabuk ayam. Melihat hal tersebut ke dua anggota KNPB tersebut atas nama Andemo Kobak dan Yanus Giban datang meminta kepada anggota polisi dan brimob bersama 13 orang pendatang yang sedang main Judi atau sabuk ayam itu segera dihentikan, dengan alasan tempat tersebut kompleks masyarakat asli Papua, rakyat nonton judi tersebut akan berpengaru buruk terhadap masyarakat, apalagi hari ini merupakan hari minggu.Selain itu perjudian mengunakan uang sehingga akan berpengaru buruk bagi rakyat, sehingga memita aparat untuk tidak lanjutkan judi tersebut.Mendengar hal tersebut polisi bukanya mengadakan negosiasi atau bubar meninggalkan perjudian namum mereka ( 7 anggota polisi dan Brimob ) tersebut langsung bentak mereka lalu melakukan pemukulan. Pemukulan ini dilakukan aparat kepolisian karena terima permintaan dua pemuda itu lalu langsung memukul mereka dua hingga babak belur.Hal ini disampaikan oleh ketua PRD yahukimo Aminus Balingga kepada KNPB pusat melalui ponsel selulernya dari Yahukimo. Aminus Mengatakan kedua pemuda itu disiksa polisi dan birimob karena Karena kedua pemuda ini membatasi Brimob dan Polisi yang main Adu ayam dan yudi di Paradiso dekai Yahukimo sehingga dua pemuda ini larang untuk hari minggu itu disini tanah injil jadi tidak bole main adu ayam dan yudi.Lalu brimob dan polisi itu marah dan keroyok dua pemuda ini sampai saat ini di UGD Dekai Yahukimo dan keluarga jugatidak ijinkan masuk lihat pasien.Ke dua korban tersebut masing-masing 1. Andembo Kobak 24 tahun 2. Yanus Giban 27 Tahun, kedua korban yang disiksa polisi ini merupakan anggota KNPB wilayah Yahukimo sampai saat ini masih di rawat di UGD yahukimo dalam penjagaan ketap aparat kepolisian.

    Sumber: https://mbasic.facebook.com/story.php?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1347187433
    Sumber:

    Posted from WordPress for Android

    POLISI KEMBALI MENGEPUNG SEKERTARIAT KNPB WILAYAH SENTANI

    KEPOLISIAN KEMBALI MENGEPUNG SEKERTARIAT KNPB WILAYAH SENTANI

    Kepolisian Kolonial Indonesia dibawah pimpinan Kapolres kabupaten Jayapra dengan Sejumlah anggota dan satu Pleton Brimob Polda Papua Mengkrebek sekeratariat KNPB sentani.kepolisian mendatangi sekertariat KNPB setani Pada hari sabtu 24 Oktober 2015, pukul 14.30 WPB di sentani. para anggota tersebut mendatangi Sekertariat KNPB wilayah sentani Menggunakan, 2 mobil dalmas dipenuhi anggota Polisi dengan Persenjataan Lengkap, 3 Mobil Provos dan 3 mobil avanzaKapolres Jayapura, AKBP Sondang Siagian memerintahkan puluhan polisi kolonial ini untuk mengepung kantor sekretariat agar tidak ada aktivitas aktivis KNPB disana.setelah kapolres memerintakan anggota kepolisian dan brimob mengkrebek seluruh isi rumah.Aparat setelah Mengepung sekertariat dengan kekuatan penuh dan menghapus Cat Tembok sekertariat KNPB wilayah sentani yang bermotib Bintang Kejora.Setelah cet bermotib bintang Fajar dihapus para anggota tersebut cat ulang tembok atau dinding sekertariat dengan cat warna Putih.Selain itu kapolres dan sejumlah anggota kepolisian dan Brimob juga mengusir aktivis KNPB yang sedang berada di dalam sekertariat.KNPB minta solidaritas HAM dan Demokrasi, serta pendukung perjuangan Papua Merdeka agar mendesak Polisi hentikan tindakan terorisme ini dengan carat mengepung teroris dan penjahat. dan juga meminta semua pihak mendesak kepolisian hentikan teror dan intimidasi terhadap aktivis KNPB seperti yang dilakukan kapolres Kapolres kabupaten Sondang Siagian di di sentaninomor HP Kapolres ; 081248991819 dan 0812400804 ketua KNPB Sentani Allen Halitopo di 085197514348
    Sumber:
    https://mbasic.facebook.com/story.php?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C9917585180

    Posted from WordPress for Android

    Kesaksian – Rahasia Besar Dibalik Tsunami Aceh

    Cerita ini adalah kisah nyata dan rahasia di balik terjadinya tsunami Aceh dengan kesaksian 400 orang umat Kristen bahwa kisah ini sungguh terjadi…Bencana Raya Tsunami Aceh 2004 sudah lama berlalu, tapi tak seorangpun yang akan pernah melupakannya. Prahara itu setara dasyatnya dengan Bom Hiroshima dalam catatan sejarah bumi ini. Sampai kapanpun orang tidak akan pernah lupa pada Tsunami Aceh, dan seluruh umat manusia, keturunan demi keturunan, akan terus mengenangnya. Orang akan tetap mengingatnya sebagai bencana alam terbesar sepanjang zaman modern.Tak seorangpun yang akan lupa betapa stasiun-stasiunTV menayangkan video-video mengerikan: mayat-mayat manusia bergeletakantak berarti di jalan-jalan, di trotoar, di lapangan, di selokan-selokan, tergantung di tiang listrik, di atas pohon dan tempat-tempat lain. Para reporter melaporkan langsung dengan berdiri di sekitar tumpukan mayat berserakan, bagai tumpukan ikan di pasar ikan.Tapi adakah yang tahu rahasia besar di balik peristiwa dahsyat itu? Sekaranglah saatnya rahasia itu diungkapkan secara luas, agar menjadi peringatan besar bagi dunia, sama seperti Bahtera Nuh menjadi peringatan akan bengisnya murka Allah atas manusia di zaman itu.Berikut ini saya salin dari catatan harian saya dari tahun 2005 lalu.“Tadi pagi saya mendengar cerita yang menggetarkan dari tante saya. Beliau adik perempuan ibu saya, yang baru tiba dari Pekan Baru – Riau beberapa hari lalu ke kota ini, untuk meninjau anaknya yang sekolah di sini. Cerita itu terlalu mengguncangkan sampai saya merinding mendengarnya dan memutuskan untuk menulisnya di sini. Beliau bercerita tentang sebuah peristiwa yang luput dari pers, yang menjadi awal dari bencana besar Tsunami Aceh 2004 lalu”Tanggal 24 Desember 2004, sebuah jemaat gereja berjumlah kira-kira 400 jiwa di Meulaboh, Aceh Darussalam, sedang kumpul-kumpul di gedung gereja untuk persiapan Natal, tiba-tiba mereka didatangi segerombol besar massa berwajah beringas. Mereka adalah warga kota, tetua-tetua kota, aparatur pemerintah serta polisi syariat. Massa ini dengan marah mengultimatum orang-orang Kristen itu untuk tidak merayakan Natal. Tetapi pendeta dan jemaat gereja itu mencoba membela diri, kurang lebih berkata:“Mengapa Pak? Kami kan hanya merayakan hari besar agama kami. Kami tidak berbuat rusuh atau kejahatan kok. Acara besok untuk memuji dan menyembah Tuhan kok, Pak. Yakinlah, kami tidak akan mengganggu siapapun.”Tetapi massa itu tidak menggubris dan kurang lebih berkata:“Sekali tidak boleh, ya tidak boleh! Ini negeri Islam! Kalian orang-orang kafir tidak boleh mengotori kota kami ini! Dengar, kalau kami membunuh kalian, tidak satupun yang akan membela kalian, kalian tahu itu!?”Tetapi orang-orang Kristen itu tetap berusaha membujuk-bujuk massa itu. Lalu massa yang ganas itu memutuskan begini: “Kalian tidakboleh merayakan Natal di dalam kota. Kalau kalian merayakannya di sini, kalian akan tahu sendiri akibatnya! Tapi kalau kalian tetap mau merayakan Natal, kalian kami ijinkan merayakannya di hutan di gunung sana!!”Setelah mengultimatum demikian, massa itupun pergi. Lalu pendeta dan jemaat gereja itu berunding, menimbang-nimbang apakah sebaiknya membatalkan Natal saja, ataukah pergi ke hutan dan bernatalan di sana. Akhirnya mereka memilih pilihan kedua. Lalu berangkatlah mereka ke hutan, di daerah pegunungan. Di suatu tempat, mereka mulia membersihkan rumput dan belukar, mengikatkanterpal-terpal plastik ke pohon-pohon sebagai atap peneduh, lalu mulai menggelar tikar. Besoknya, 25 Desember 2004, jemaat gereja itu berbondong-bondong ke hutan untuk merayakan Natal.Perayaan Natal yang sungguh memilukan sekali. Mereka menangis meraung-raung kepada Tuhan, meminta pembelaanNya. Sebagian besar mereka memutuskan menginap di hutan malam itu.Lalu pagi-pagi buta sekali, ketika hari masih gelap, istri si pendeta terbangun dari tidur. Ia bermimpi aneh, membangunkan suaminya dan yang lain. Dalam mimpinya itu TUHAN YESUS datang kepadanya, menghiburnya dengan berkata:“Kuatkanlah hatimu, hai anakKu. Jangan engkau menangis lagi. Bukan kalian yang diusir bangsa itu, tetapi Aku! Setiap bangsa yang mengusir Aku dan namaKu dari negeri mereka, tidak akan luput dari murkaKu yang menyala-nyala. Bangunlah dan pergilah ke kota, bawa semua saudaramu yang tertinggal di sana ke tempat ini sekarang juga, karena Aku akan memukul negeri ini dengan tanganKu!”Lalu mereka membahas sejenak mimpi itu. Sebagian orang menganggap itu mimpi biasa, menenangkan si ibu pendeta dengan berkata kira-kira begini: “Sudahlah Ibu, jangan bersedih lagi. Tentulah mimpi itu muncul karena ibu terlalu sedih”. Tetapi sebagian lagi percaya atau agak percaya bahwa mimpi itu memang betul-betul pesan Tuhan. Akhirnya mereka memutuskan mengerjakan pesan seperti dalam mimpi itu. Beberapa orang ditugaskan ke kota pagi buta itu juga untuk memanggil keluarga-keluarga jemaat yang tak ikut bernatalan ke hutan.Ketika pagi hari, sekitar pukul 7 s/d 8 pagi mereka semua telah berada kembali di pegunungan, mereka dikejutkan goncangan gempa yang dasyat sekali. Tak lama kemudian, peristiwa Tsunami Besar itupun terjadi.Sekarang, pendeta gereja yang selamat itu telah pergi ke mana-mana, mempersaksikan kisah luar biasa itu ke gereja-gereja di seluruh Indonesia, termasuk ke gereja dimana tante saya beribadah, di Pekan Baru.Saya tidak tahu kebenaran cerita tante saya itu, sebab dialah orang satu-satunya yang pernah bercerita begitu pada saya. Itulah sebabnya saya tulis dulu di buku harian ini supaya saya tidak lupa dan supaya bila kelak saya telah mendengar cerita yang sama dari orang lain, barulah saya akan percaya dan akan saya ceritakan kepada sebanyak-banyaknya orang”.Saudara dalam Yesus,Beberapa waktu lalu, saya teringat pada catatan itu lalu terpikir untuk surfing di internet ini, apakah ada orang lain yang mendengar kesaksian yang sama. Jika ada, berarti tante saya itu tidak membual pada saya, dan berarti peristiwa itu benar terjadi.Lalu apa yang saya temukan? Saya BENAR-BENAR menemukannya setelah dengan susah payah membuka-buka banyak situs. Salah satunya saya temukan di pedalamansalib.net.Itulah sebabnya catatan harian itu saya publikasikan di blog ini untuk saudara publikasikan lebih luas lagi ke seluruh dunia. Biarlah seluruh dunia tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Ia sungguh-sungguhHIDUP!Haleluyah!!Immanuel.

    Sumber :http://sahabat-gembala.blogspot.com/2011/05/renungan-dan-kesaksian-rahasia-besar-di.html

    Posted from WordPress for Android

    Penyerahan Administrasi Negara West Papua dari Kontrol Belanda ke UNTEA

    Penyerahan Administrasi Negara West Papua dari Kontrol Belanda ke UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962 selanjutnya diserahkan lagi Kontrol Administrasi itu ke Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1963 seperti terlihat pada foto ini sangat jelas bahwa ini bukan Penyerahan Kedaulatan (Sovereignty) tetapi hanya Penyerahan Administrasi (Administration) berdasarkan Resolusi PBB No. 1752.Kedaulatan Papua masih berada dibawah Kekuasaan Pemerintah Kerajaan Belannda karena belum ada Pencabutan Undang Undang Kerajaan Belanda yang memasukan West Papua (Netherlands New Guinea) sebagai Provinsi bagian dari Kerajaan Belanda sejak 28 Juni 1950 makanya Indonesia pun Tidak berani Mensahkan Papua dan Papua Barat menjadi Provinsi bagian Republik Indonesia melaluiUndang Undang NKRI.Provinsi Papua cuman disahkan melalui PENPRES No. 1 Tahun 1963 dan Provinsi Papua Barat disahkan melalui INPRES No. 1 Tahun 2003.Sehingga jelaslah bahwa Papua dan Papua Barat itu wajib dikembalikan ke tangan PBB sebab Pelaksanaan Resolusi 448 tentang Pemberian Kemerdekaan bagi Bangsa West Papua berdasarkan Piagam PBB Pasal 73e tidak dijalankan baik oleh Indonesia tetapi justru malah menghilangkan Administrasi Negara West Papua yang sudah diakui PBB secara Dejure melalui Resolusi 448 tersebut.Generasi yang lahir tahun 1970an ke atas wajib Tahu informasi ini dan juga Para Pemuda yang mengaku Pejuang Wajib mengetahui halini supaya bisa bicara Berdasarkan Hukum International tentang Hak Masyarakat Sipil Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri karena Kami Juga Bangsa (We The Peoples).

    image

    image

    Posted from WordPress for Android

    Free west papua

    Posted from WordPress for Android

    Free west papua

    Posted from WordPress for Android

    Kolase Photo Grid Saya

    image

    Dibuat menggunakan Photo Grid.

    Android

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roidapp.photogrid

    iPhone

    https://itunes.apple.com/us/app/photo-grid-collage-maker/id543577420?mt=8

    Posted from WordPress for Android

    Rakyat Papua Berhak Untuk Menentukan Nasib Sendiri.

    Pdt.Rudiyanto tengah saat menyampaikan materi ( Foto Zonadinamika)Semarang, Zonadinamika.com.SejarahPapua adalah akar persoalan dan rakyat Papua berhak untuk menentukannasib bangsanya  “hal itu disampaikan dalam materinya “Akar persoalan Papua adalah sejarah Papua” oleh Pdt.Rudiyanto.S.Th. M.Thdalam seminar kebangsaan “Demokrasi Kebebasan dan Kemanusiaan Era Reformasih di Papua”  Sabtu, 03/10/2015 di Aula kampus 2 Universitas Wahid Hasyim Semarang.Pada awal 1940-an, gerakan ini berjuang melawan kekuasaan Jepang dan Belanda. Gerakan tersebut lahir dari kehendak rakyat Papua yang memandang diri sebagai bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan, Rakyat Papua berhak Untuk menentukan nasib mereka sendiri. Papua juga pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda” Kata Pdt.RudiyantoPdt.Rudiyanto yang juga aktivis social dari Spartakus Indonesia ini menjelaskan “Papua Barat telah memiliki bendera Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua, serta nama negara Papua Barat, sebagaimana ditetapkan oleh (New Guinea Raad, Dewan New Guinea).Secara demokratis pemimpin-pemimpin Papua Barat dalam kerjasama dengan dengan pemerintah Belanda, Namun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa itu merupakan negara boneka bikinan Belanda, padahal dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945mengatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”.Kata pendeta Rudiyanto dalam materinya juga menegaskan “Negara Indonesia perlu mengkaji kembali “kontrak sosial” yang diberlakukan atas Papua. Dalam perundingan-perundingan yang digelar antara Indonesia, Belanda, Amerika Serikat.Juga campur tangan PBB, orang Papua tidak dilibatkan sebagai subyek yang memiliki aspirasi dan orang  papua yang hanya diobjekkan dan itu patut dipertimbangkan juga hasil Pepera pada 1969 yang tidak demokratis, Peperapun dimenangkan oleh Indonesia hanya demi kepentingan ekonomi-politik yang sangat besar baik dari pihak Negara Indonesia maupun Amerika Serikat”.(Bernardo Boma)

    Sumber:
    http://www.zonadinamika.com/daerah/2015/10/03/rakyat-papua-berhak-untuk-menentukan-nasib-sendiri

    Posted from WordPress for Android

    KNPB BUKAN ORGANISASI SEPARATIS

    …….. ……..
    .KNPB Bukan Organisasi Separatis

    …?………

    .
    PribadiPerlu di ketahui bersama-sama bahwa,salah satu Aktivis Mahasiswa Unversitas Cenderawasih menyampaikan kepada pihak Kapolda Papua, PandamPanglima Kodam (Pangdam) XVII Cenderawasih, bersama Pemerintah Jakarta yang menlebelkan Organisasi Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) adalah organisasi separatis itu sangat keliru.Keberadaan KNPB ini sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat, Jawa, masyarakat Papua maupun masyarakat Internasional sudah tahu perjungan KNPB itu seperti apa? Mereka sangat salut kehadiran Komite Nasional Papua Barat dan organisasi ini selalu dia berada padamelanjutkan misi Tuhan dan atas umat yang tertindas Kolonial ini diatas Papua.Seluruh Rakyat Bangsa Papua Barat jangan sekali-kali terprovokasi dengan isu yang sedang di kembangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggun jawab sepertinya dari pihak militer kolonial Kapolda Papua Panglima kodam.Hal ini tidak boleh tidak pihak penjaja harus lakukan itu tapi kami seluruh rakyatbangsa Papua tetap dan solit pada garis kita yaitu garis perjuangan pembebasan kemerdekaan bagi kita bangsa Papua Barat yaitu merdeka.Kemerdekaan bagi bangsa kita tidak bisa kita harapkan kepada pemerintah Kolonial ini yang sedang berdangsa di atas tulang belulang rakyat bangsa Papua ini tidak namum dari kita untuk kita sendiri yang bisa menentukan nasib bangsa kita mengakhiri semua Kasus HAM di atas Tanah Papua ini.Seluruh para pejabat yang ada baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Papua kami rakyat Bangsa Papua Barat yang kami panggil pimpinan itu yang sangat termulia, untuk itu tindakan juga harus mulia. Masalahnya kami sudah panggil mereka yang mulia, namun cara tindakan tidak termulia ini artinya menjastis KNPB organisasi terlarang tindakan bertolak belakang.Di Papua tidak ada organisasi terlarang hanya ada organisasi kemanusia saja yang ada maka rakyat Bangsa Papua sampaikan secara terhormat kepada militer dan pihak pemerintah Jakarta bersama pihak pemerintah Papua.Kami rakyat Papua Barat sampaikan kepada dunia lebih khusus kepada militer Indonesia jangan salah artikan organisasi KNPB.Dosa adalah noda Bangsa tetapi martabat dan derajat adalah meninggikan bangsa bangsa suara seorang Nabi Salomo.Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) menjastis sebagai organisasi terlarang di seluruh Nusantara ini oleh petinggi militer Indonesia ini sendiri melunturkan wibawa Negara ke Dunia Internasional karena,Organisasi bukan Organisasi separatis tidak ini organisasi kemanusian. Kata dia?Penulis Adalah Musa Boma Aktivis Papua

    KNPB BUKAN ORGANISASI SEPARATIS

    …….. ……..
    .KNPB Bukan Organisasi Separatis

    …?………

    .
    PribadiPerlu di ketahui bersama-sama bahwa,salah satu Aktivis Mahasiswa Unversitas Cenderawasih menyampaikan kepada pihak Kapolda Papua, PandamPanglima Kodam (Pangdam) XVII Cenderawasih, bersama Pemerintah Jakarta yang menlebelkan Organisasi Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) adalah organisasi separatis itu sangat keliru.Keberadaan KNPB ini sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat, Jawa, masyarakat Papua maupun masyarakat Internasional sudah tahu perjungan KNPB itu seperti apa? Mereka sangat salut kehadiran Komite Nasional Papua Barat dan organisasi ini selalu dia berada padamelanjutkan misi Tuhan dan atas umat yang tertindas Kolonial ini diatas Papua.Seluruh Rakyat Bangsa Papua Barat jangan sekali-kali terprovokasi dengan isu yang sedang di kembangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggun jawab sepertinya dari pihak militer kolonial Kapolda Papua Panglima kodam.Hal ini tidak boleh tidak pihak penjaja harus lakukan itu tapi kami seluruh rakyatbangsa Papua tetap dan solit pada garis kita yaitu garis perjuangan pembebasan kemerdekaan bagi kita bangsa Papua Barat yaitu merdeka.Kemerdekaan bagi bangsa kita tidak bisa kita harapkan kepada pemerintah Kolonial ini yang sedang berdangsa di atas tulang belulang rakyat bangsa Papua ini tidak namum dari kita untuk kita sendiri yang bisa menentukan nasib bangsa kita mengakhiri semua Kasus HAM di atas Tanah Papua ini.Seluruh para pejabat yang ada baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Papua kami rakyat Bangsa Papua Barat yang kami panggil pimpinan itu yang sangat termulia, untuk itu tindakan juga harus mulia. Masalahnya kami sudah panggil mereka yang mulia, namun cara tindakan tidak termulia ini artinya menjastis KNPB organisasi terlarang tindakan bertolak belakang.Di Papua tidak ada organisasi terlarang hanya ada organisasi kemanusia saja yang ada maka rakyat Bangsa Papua sampaikan secara terhormat kepada militer dan pihak pemerintah Jakarta bersama pihak pemerintah Papua.Kami rakyat Papua Barat sampaikan kepada dunia lebih khusus kepada militer Indonesia jangan salah artikan organisasi KNPB.Dosa adalah noda Bangsa tetapi martabat dan derajat adalah meninggikan bangsa bangsa suara seorang Nabi Salomo.Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) menjastis sebagai organisasi terlarang di seluruh Nusantara ini oleh petinggi militer Indonesia ini sendiri melunturkan wibawa Negara ke Dunia Internasional karena,Organisasi bukan Organisasi separatis tidak ini organisasi kemanusian. Kata dia?Penulis Adalah Musa Boma Aktivis Papua

    KNPB BUKAN ORGANISASI SEPARATIS

    …….. ……..
    .KNPB Bukan Organisasi Separatis

    …?………

    .
    PribadiPerlu di ketahui bersama-sama bahwa,salah satu Aktivis Mahasiswa Unversitas Cenderawasih menyampaikan kepada pihak Kapolda Papua, PandamPanglima Kodam (Pangdam) XVII Cenderawasih, bersama Pemerintah Jakarta yang menlebelkan Organisasi Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) adalah organisasi separatis itu sangat keliru.Keberadaan KNPB ini sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat, Jawa, masyarakat Papua maupun masyarakat Internasional sudah tahu perjungan KNPB itu seperti apa? Mereka sangat salut kehadiran Komite Nasional Papua Barat dan organisasi ini selalu dia berada padamelanjutkan misi Tuhan dan atas umat yang tertindas Kolonial ini diatas Papua.Seluruh Rakyat Bangsa Papua Barat jangan sekali-kali terprovokasi dengan isu yang sedang di kembangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggun jawab sepertinya dari pihak militer kolonial Kapolda Papua Panglima kodam.Hal ini tidak boleh tidak pihak penjaja harus lakukan itu tapi kami seluruh rakyatbangsa Papua tetap dan solit pada garis kita yaitu garis perjuangan pembebasan kemerdekaan bagi kita bangsa Papua Barat yaitu merdeka.Kemerdekaan bagi bangsa kita tidak bisa kita harapkan kepada pemerintah Kolonial ini yang sedang berdangsa di atas tulang belulang rakyat bangsa Papua ini tidak namum dari kita untuk kita sendiri yang bisa menentukan nasib bangsa kita mengakhiri semua Kasus HAM di atas Tanah Papua ini.Seluruh para pejabat yang ada baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Papua kami rakyat Bangsa Papua Barat yang kami panggil pimpinan itu yang sangat termulia, untuk itu tindakan juga harus mulia. Masalahnya kami sudah panggil mereka yang mulia, namun cara tindakan tidak termulia ini artinya menjastis KNPB organisasi terlarang tindakan bertolak belakang.Di Papua tidak ada organisasi terlarang hanya ada organisasi kemanusia saja yang ada maka rakyat Bangsa Papua sampaikan secara terhormat kepada militer dan pihak pemerintah Jakarta bersama pihak pemerintah Papua.Kami rakyat Papua Barat sampaikan kepada dunia lebih khusus kepada militer Indonesia jangan salah artikan organisasi KNPB.Dosa adalah noda Bangsa tetapi martabat dan derajat adalah meninggikan bangsa bangsa suara seorang Nabi Salomo.Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) menjastis sebagai organisasi terlarang di seluruh Nusantara ini oleh petinggi militer Indonesia ini sendiri melunturkan wibawa Negara ke Dunia Internasional karena,Organisasi bukan Organisasi separatis tidak ini organisasi kemanusian. Kata dia?Penulis Adalah Musa Boma Aktivis Papua

    PENDETA SOCRATES SY: KAMI SIAP DIRIKAN NEGARA PAPUA BARAT

    Pendeta Socrates SY: Kami Siap Dirikan Negara

    Papua.Rev.Socratez Sofyan YomanJakarta–Tidak pernah sekalipun orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Tidak ada jaminan warga Papua masih menginginkan menjadi bagian dari Indonesia.“Tidak pernah orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Warga Papua dianggap sebagai binatang. Saya tidak jamin, warga Papua masihmenginginkan jadi bagian Indonesia. Lihat saja, bagaimana orang Papua ditembak atau dibunuh,” Pendeta Socrates Sofyan YomanMenurut Socrates aparat keamanan telah gagal melindungi rakyat Papua. Bahkan aparat keamanan telah menjadi bagian dari kekerasan terhadap rakyat Papua. “Bagaimana tidak, orang Papua ditembak, dibunuh. Itu akan menyebabkan kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Siapapun yang diganggu akan melawan. Ini manusia,” tegas Socrates.Socrates mengingatkan, jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan kekerasan, rakyat Papua siap untuk merdeka. “Kami selalu siap mendirikan negara Papua. Kami akan urus kemanusiaan dan keadilan. Soal keinginan untuk merdeka itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada manusia,” tegas Socrates.Dialog yang jujur bermartabat menjadi solusi penyelesaian konflik Papua, kata Socrates. Pasalnya, kekerasan tidak menyelesaikan masalah, kekeresan menghasilkan kekerasan baru yang lebih keras lagi. “Yang terjadi di Papua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Pendekatan keamanan telah gagal. Alternatif penyelesaian adalah dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif,” kata Socrates.Socrates menampik keras jika dikatakan saat ini sudah dilakukan dialog pihak pemerintah dengan wakil Papua. “Dialog tidak pernah ada dan belum pernah terjadi. Kalau ada, kapan dan di mana, tolong tunjukkan. Wakil Papua belum pernah dilibatkan dalam dialog dengan semangat yang setara,” tegas Socrates.Secara khusus, Socrates mengapresiasi pernyataan politisi Partai Demokrat UlilAbshar Abdalla yang mengusulkan pelepasan Papua, dengan pertimbangan tingginya biaya mempertahankan Papua. “Itu menunjukkan Ulil punya mata hati, dan mata iman. Itu orang cerdas, hati nuraninya berfungsi, pikiran sudah normal terhadap penderitaan warga papua,” pungkas Pendeta Socrates Sofyan Yoman.www.google.com

    Papua-Indonesia Dialogue should take place immediately

    Papua-Indonesia Dialogue should take place immediatelySeptember

    29, 2015 2:01 pmStatement by the Executive Director of the LP3BH27th September 2015The reference made about human rights violations in the Land ofPapua in the Communique issued by the Pacific Islands Forum (PIF) inPort Moresby, Papua New Guinea which was held from 7-11 September thisyear make it clear that this problem has become a regional issue oreven a universal issue.This became clear from the statement made by the PIF as representedby the Prime Minister of Papua New Guinea who, as the chairman of thePIF for 2015, stated that while they acknowledge Indonesia’ssovereignty over the Land of Papua, they cannot close their eyes andremain silent but must bear in mind the information they have beenreceiving from the Land of Papua regarding human rights violationsthat continue to increase year after year in the Land of Papua.This is why the PIF has begun to prepare a fact-finding mission togather information from the Land of Papua. For this purpose they willcall on Prime Minister Peter O’Neill to discuss matter with theGovernment of Indonesia..This means that the ‘ball’ is now in thehands of President Ir H Joko Widodo.It is possible that the Government of Indonesia will not allow afact-finding mission to visit the Land of Papua but this certainlycannot be accepted in Indonesia because human rights is a universalissue and in particular an issue for the Pacific region.As the recipient of the ‘John Humphrey Freedom Award’ in 2005 inCanada, I call on President Joko Widodo to appoint a minister to takecharge of a dialogue between Indonesia and Papua. This dialogue shouldbe held as soon as possible at a ministerial level.This should include the Jaringan Damai Papua (Papua Peace Network)and the Indonesian Institute for Scientific Knowledge (LIPI) which hasfor the past five years been calling for action to end the social andpolitical conflict in the Land of Papuapeacefully.bymeans ofdialogue.There is a very pressing need to hold such a dialogue which couldalso help to reduce international concern about the the position ofthe Government of Indonesia regarding the Land of PapuaThe issue of human rights violations has further intensified sincethe decision was taken earlier this year by the Melanesian SpearheadGroup (MSG) to accept the United Liberation Movement of West Papua(ULMWP) as an observer. This decision cannot be taken lightly byanyone, including the Government of Indonesia. The MSG’s decision willcertainly have an impact on the social-political situation in the Landof Papua where pressure will intensify because at the regional leveland in the Pacific region, there is the possibility of the issue ofhuman rights in the Land of Papua being raised at an internationallevel.The LP3BH (The Institute of Research, Analysing and Development ofLegal Aid) – Manokwari will continue to press for dialogue betweenIndonesia and Papua. We will open a Post which will listen to theaspirations of Papuan and non-Papuan people and their understandingabout the social and political situation and the human rightsviolations that have been occurring in the Land of Papua and take intoconsideration all their suggestions about resolving the basicproblems in the Land of Papua, in particular the call for dialogue.PeaceYan Chhristian Warinussy, Executive Director of the LP3BH (TheInstitute of Research, Analysing and Development o f Legal Aid][Translated by Carmel Budiardjo, Recipient of the Right Livelihood Award, 1995]

    Posted from WordPress for Android

    COLONIAL INDONESIA POLICE SHOOT DEAD IN CALEB BAGAU

    COLONIAL INDONESIA POLICE SHOOT DEAD IN Caleb BAGAU

    TIMIKAKNPB Timika News —- On this day Monday dated 28 September 2015 19:00 Hours wpb have repeated the shootings against civilians 2 School children in the market culverts breeding complex Timika Papua. Names of victims Caleb BAGAU (17) was shot dead, still student status STM Kuala Kencana three classes. And Efrando (17) was shot in the chest and legs, satatus still school children Student SMK Petra Jl.Budi Utomo Timika Papua while more critical in hospitals sp 1 Timikam hey two still high school kids.Initially approximately 19.00 WPB Caleb, and EFRANDO with his friends sitting sitting under the pole tower, tiba2 police used patrol cars entered in the complex multiply and mengkepung in homes and ask the locals that, where children are messed up in here, but it is due to the complex situation in the breed was still safe Finally Mobil patrol that had gone parked in one of the homes of people jayapura and ask-nanya there.Then there are people who go to the police that the children were always messed up here and his parents OPM, and not longer than 10 minutes later a police officer using a 3 car Dalmas, 5 Avansa cars and about 15 motorcycles entered andsurrounded the complex multiply.All controlled by the police later that the police are conducting raids eventually Caleb BAGAU victims for fear ran towards PLN eye turns in the road to meet with members of the police.The police immediately using Pistol Silencer and shot against Caleb and Nanto BAGAU shot in the chest and legs, after successfully killing the police membawahnya go to hospitals and to date the victim Caleb BAGAU in KNPB Office and the PRD region of Timika. KNPB sources Timika,

    Posted from WordPress for Android

    PENYELESAIAN PERSOALAN PAPUA ANTARA PIDATO DAN REALITAS

    Telebe News

    Menyebut nama Papua itu selalu identik dengan konflik, kekerasan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM, ketidakadilan, kemiskinan, ketertinggalan, dan separatisme. Stigma-stigma ini tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, namun diciptakan, dipelihara, dan dikampanyekan terus menerus oleh para penguasa dalam berbagai kesempatan dan forum dengan kepentingan-kepentingannya. Konsekwensinya yang dikorbakan adalah penduduk asli Papua.

    Sebenarnya, persoalan Papua bukan sebatas pada apa yang disebutkan tadi. Rakyat Papua hidup dalam kompleksitas persoalan. Misalnya permasalahan sejarah pengintegrasian Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui PEPERA 1969 yang dinilai oleh rakyat Papua cacat hukum dan moral serta tidak demokratis. Sementara peristiwa tahun 1969 itu dinilai Pemerintah Indonesia sudah sah dan final karena PBB sudah mengakui Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia.
    Persoalan Papua memang semakin hari semakin kusut dan suram  seperti tebing terjal yang sulit terjembatani. Ada paradoksal antara realitas dan pernyataan melalui pidato-pidato. Pemerintah Indonesia mengatakan masalah Papua adalah persoalan kesejahteraan, dan Papua hanya persoalan internal Indonesia.  Sementara…

    View original post 1,298 more words

    KONFLIK PAPUA MEMPUNYAI TIGA DIMENSI YAKNI LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

    Telebe News

    ………….Konflik Papua mempunyai tiga dimensi, yakni lokal, nasional, dan internasional

    .Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kala (JK) telah menyampaikan komitmen untuk memajukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan menyelesaikan konflik Papua. Niat baik Presiden Jokowi dan Wapres JK patut diapresiasi dan didukung semua pihak.Perwujudan niat baik ini menuntut pemahaman yang benar terhadap konflik Papua. Adalah suatu kekeliruan, apabila konflik Papua direduksi menjadi masalah kesejahteraan belaka atau menyamakan konflik Papua dengan konflik dari daerah-daerah lain di Indonesia.Tiga DimensiKonflik Papua tidak identik dengan konflik Poso, Ambon, Aceh, atau Timor Leste. Konflik Papua dikategorikan unik karena mempunyai tiga dimensi, yakni lokal, nasional, dan internasional.Pertama, ada sejumlah aspek lokal yang menyebabkan konflik Papua masih membara hingga kini. Salah satu aspek lokal tersebut adalah masih ada perlawanan orang Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pemerintah Indonesia. Papua menjadi satu-satunya daerah yang mempunyai gerakan separatis.Konflik vertikal ini dimulai sejak 1 Mei…

    View original post 559 more words

    KONFLIK PAPUA MEMPUNYAI TIGA DIMENSI YAKNI LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

    ………….Konflik Papua mempunyai tiga dimensi, yakni lokal, nasional, dan internasional

    .Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kala (JK) telah menyampaikan komitmen untuk memajukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan menyelesaikan konflik Papua. Niat baik Presiden Jokowi dan Wapres JK patut diapresiasi dan didukung semua pihak.Perwujudan niat baik ini menuntut pemahaman yang benar terhadap konflik Papua. Adalah suatu kekeliruan, apabila konflik Papua direduksi menjadi masalah kesejahteraan belaka atau menyamakan konflik Papua dengan konflik dari daerah-daerah lain di Indonesia.Tiga DimensiKonflik Papua tidak identik dengan konflik Poso, Ambon, Aceh, atau Timor Leste. Konflik Papua dikategorikan unik karena mempunyai tiga dimensi, yakni lokal, nasional, dan internasional.Pertama, ada sejumlah aspek lokal yang menyebabkan konflik Papua masih membara hingga kini. Salah satu aspek lokal tersebut adalah masih ada perlawanan orang Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pemerintah Indonesia. Papua menjadi satu-satunya daerah yang mempunyai gerakan separatis.Konflik vertikal ini dimulai sejak 1 Mei 1963 dan diwarnai berbagai aksi kekerasan, baik yang dilakukan negara melalui aparatnya yakni TNI dan Polri, maupun OPM melalui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).Konflik ini masih menelan banyak korban nyawa pada kedua belah pihak, mengakibatkan rasa kecurigaan dan tidak saling percaya antara pemerintah dan orang Papua. Ini memperlambat pembangunan di Bumi Cenderawasih.Kedua, konflik Papua mempunyai dimensi nasional. Pemerintah telah melakukan banyak hal bagi kemajuan Papua. Namun terkadang solusi yang ditetapkan pemerintah, sekalipun bertujuan luhur dan dapat memberikan banyak manfaatbagi masyarakat, belum mengakomodasi semua masalah. Selain itu, banyak kebijakan pemerintah ditetapkan tanpa melibatkan rakyat Papua dalam pembuatannya. Jadi, orang Papua kurang memiliki rasa terhadap semua kebijakan tersebut.Ketiadaan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuatnya sendiri, mengakibatkan banyak masalah fundamental di balik konflik Papua belum diselesaikan secara komprehensif. Sebagai contoh, Undang-Undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua telah diberlakukan selama 13 tahun. Namun, konflik Papua masih membara karena pemerintah enggan melaksanakan UU ini secara efektif dan konsisten.Koordinasi dan sinkronisasi program antara berbagai kementerian/lembaga di Jakarta kurang terlihat. Ini menghambat upaya penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dan pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.Ketiga, konflik Papua mempunyai dimensi internasional. Sejarah memperlihatkan Papua merupakan satu-satunya daerah yang bergabung ke Indonesia melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Konflik Papua berada di bawah radar internasional karena kehadiran perusahaan Amerika Serikat seperti PT Freeport Indonesia, yang mengeksploitasitembaga dan emas di Provinsi Papua, juga perusahaan Inggris, British Petrolium (BP), melalui proyek Tangguh yang mengeksploitasiLNG (liquified natural gas) di Provinsi Papua Barat.Perlu disebutkan juga, masalah Papua telah menjadi masalah rakyat dan pemerintah di negara-negara Melanesia seperti Papua Nugini, Kepulauan Salomon , Fiji, dan Vanuatu yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Para pemimpin negara-negara MSG dalam pertemuannya pada Juni 2012, mendukung penuh pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. Dengan demikian, hal sekecil apa pun yang terjadi di Papua dapat saja menarik sorotan internasional. Hal ini dipermudah oleh sarana komunikasi yang canggih.Ketiga dimensi ini menantang pemerintah untuk bertindak bijaksana. Apalagi, masalah Papua sudah berkembang menjadi “duri dalam daging” pemerintahan, yang dapat mengganggu ketenteraman Indonesia kapan saja.Tim KhususBerdasarkan pengalaman pada pemerintahan lalu, pemerintahan Jokowi-JK perlu melibatkan semua pemangku kepentingan ketika ingin mencari dan menghasilkan suatu solusi yang komprehensif dalam bentuk kebijakan bagi Papua.Untuk itu, pemerintah pusat perlu membentuk tim yang terdiri atas dua orang. Mereka adalah orang yang mesti dipercayai Jokowi-JK. Tim ini ditugaskan mengatur mekanisme dan tahapan dialog yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.Tim ini dapat mengoordinasi rangkaian pertemuan bagi setiap kelompok pemangku kepentingan baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Tim ini dapat menyelenggarakan pertemuan konsultatif bagi semua kementerian dan lembaga di Jakarta, para pemimpin kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Provinsi Papua dan Papua Barat, para tokoh OPM yang ada di luar negeri, serta bagi berbagai kelompok masyarakat sipil di Tanah Papua.Dalam semua pertemuan ini, setiap kelompok aktor secara bersama dapat berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan, membahas solusi-solusi yang realistis, dan menentukan kontribusi dari setiap kelompok pemangku kepentingan untuk menciptakan perdamaian di Bumi Cenderawasih.Rangkuman dari pertemuan-pertemuan ini dapat digunakan sebagai materi, untuk dibahas dan disepakati bersama dalam dialog antara para wakil dari pemerintah dan OPM. Dengan demikian, semua pihak merasa memiliki terhadap pembuatan dan kesepakatan yang dicapai dalam dialog. Hal ini, pada gilirannya, mendorong semua pihak untuk menyambut, bertanggung jawab, dan terlibat dalam mengimplementasikan kesepakatan dialog. Dengan demikian, penyelesaian konflik Papua menjadi usaha bersama dari semua pemangku kepentinganSumber : Sinar Harapan.http://sinarharapan.co/news/read/141030027/tuntaskan-konflik-papua.

    MAKNA “PENGAKUAN”PIF

    Makna “Pengakuan” PIF pada Kedaulatan Indonesia”Sebagai angggota PBB kami mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua, tetapi PBB juga mengakui hak mereka (West Papua) untuk penentuan nasib sendiri dan pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Kata Perdana Menteri Menasseh Sogavare, saat menanggapi reaksi Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia yang menolak intervensi Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) terhadap persoalan West Papua (sumber:http://www.pmc.aut.ac.nz).Menanggapi Indonesia yang tidak ingin masalah HAM dibicarakan oleh PIF, Sogavare juga menyatakan: “Jika suatu negara anggota PBB melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya, itu bukan lagi urusan domestik negara itu, tetapi itu menjadi isu yang harus dibicarakan oleh PBB.”Pernyataan Menasseh Sogavare, yang juga ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan jawaban bagi rakyat West Papua dan penguasa kolonial Indonesia atas ‘polemik’ hasil pertemuan PIF. Pernyataan seorang pemimpin Melanesia yang berhasil membawa masuk West Papua menjadi observer di MSG ini patut menjadi dasar penilaian kita dalam menyikapi hasil PIF.Pertama, dasar pengakuan dan penghargaan PIF terhadap kedaulatan Indonesia atas Provinsi Papua (bukan bangsa Papua) merupakan bagian dari menjaga etika dan asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat negara-negaraagar hidup berdampingan secara damai.Pengakuan itu tidak berarti menghilangkan komitmen negara-negara Melanesia dan Pasifik untuk menghargai dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sesuai piagam dan konvenan PBB, yang juga merupakan dasar keputusan komunike MSG di Noumea, 2013. Sesuai dengan itu pula, Menasseh Sogavareh dalam akhir tahun ini, atau awal tahun depan akan mengadakan pertemuan untuk membawa persoalan West Papua ke Komite 24 PBB (komite dekolonisasi PBB).Kedua, keputusan pemimpin PIF untuk mengirim Tim Pencari Fakta ke West Papua bukanlah merupakan bentuk intervensi asing sebagaimana yang sedang disikapi oleh penguasa kolonial Indonesia. Tetapi, itu merupakan kewajiban bagi negara-negara anggota PBB, termasuk PIF yang merupakan organisasi regional PBB sesuai dengan konvenan PBB.Bahwa penguasa kolonial Indonesia melalui hukum Indonesia maupun Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) tidak berhasil memproteksi dan mengadili hampir semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah West Papua yang diklaimnya sebagai bagian dari teritori Indonesia. Sudah seharusnya PBB dan organisasinya mengirim tim pencari fakta, sebab berbagai pertemuan dan hasil Komisi HAM PBB membuktikan temuan pelanggaran HAM yang terus terjadidi West Papua.Ketiga, Para Pemimpin PIF dalam dua poin komunike itu juga menyepakati bahwa akan menyelesaian akar dari persoalan West Papua secara damai. Perdana Menteri PNG, Peter O’neill selaku Ketua PIF yang diberi tanggung jawab untuk berkonsultasi dengan Jakarta mengatakan itu merupakan langkah awal untuk melakukan banyak hal kedepan bersama Indonesia.Peter O’neil sejak awal berhati-hati dan sangat diplomatis dalam menyikapi isu West Papua sebab, menurut saya, ia ingin Papua harus diselesaikan tanpa mengganggu stabilitas wilayah Pasifik. Ia mempertimbangkan watak brutalisme dari penguasa kolonial Indonesia yang selalu mengedepankan cara-cara militeristik dalam penyelesaian persoalan West Papua.Keempat, Perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sudah menjadi perjuangan rakyat Melanesia dan Pasifik. Apapun keputusan dan kepentingan para politisi Melanesia dan Pasifik hal tersebut tidak akan menghilangkan dukungan dan desakan kuat dari rakyat Melanesia dan pasifik yang terus menguat dan bergelora.Dengan deimikian, rakyat West Papua harus menyikapinya sebagai bagian dari kemajuan perjuangan yang terus terjadi di luar negeri atas persatuan perjuangan bangsa Papua. Kita mesti menilai ini sebagai perang diplomasi pasifik yang sedang diperjuangkan melintasi kekuatan diplomasi kolonial Indonesia yang penuh dengan rekayasa dan penyuapan.Victor YeimoKetua Umum KNPBTim Kerja ULMWP

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di TanahPapua.===========================Jaga Perbatasan, RatusanPrajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukansecara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================Itcreatesa situation like that is not safe and Easy occur Conflict and HumanRights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as theTask Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure,carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a programof the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there isillegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life,both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out theirduties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di TanahPapua.===========================Jaga Perbatasan, Ratusan Prajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukansecara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================Itcreates a situation like that is not safe and Easy occur Conflict and HumanRights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as theTask Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure, carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a program of the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there is illegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life,both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out their duties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di TanahPapua.===========================Jaga Perbatasan, Ratusan Prajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukansecara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================Itcreates a situation like that is not safe and Easy occur Conflict and HumanRights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as theTask Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure, carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a program of the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there is illegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life,both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out their duties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    SETIAP BULAN PENGIRIMAN MILITER INI YANG MENCIPTAKAN SITUASI TIDAK AMAN & GAMPANG TERJADI KONFLIK & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Papua.===========================Jaga Perbatasan, Ratusan Prajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukan secara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================It creates a situation like that is not safe and Easy occur Conflict and Human Rights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as the Task Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure, carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a program of the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there is illegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life, both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out their duties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    SETIAP BULAN PENGIRIMAN MILITER INI YANG MENCIPTAKAN SITUASI TIDAK AMAN & GAMPANG TERJADI KONFLIK & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Papua.===========================Jaga Perbatasan, Ratusan Prajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukan secara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================It creates a situation like that is not safe and Easy occur Conflict and Human Rights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as the Task Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure, carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a program of the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there is illegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life, both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out their duties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    SETIAP BULAN PENGIRIMAN MILITER INI YANG MENCIPTAKAN SITUASI TIDAK AMAN & GAMPANG TERJADI KONFLIK & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Papua.===========================Jaga Perbatasan, Ratusan Prajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukan secara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================It creates a situation like that is not safe and Easy occur Conflict and Human Rights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as the Task Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure, carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a program of the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there is illegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life, both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out their duties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    SETIAP BULAN PENGIRIMAN MILITER INI YANG MENCIPTAKAN SITUASI TIDAK AMAN & GAMPANG TERJADI KONFLIK & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Papua.===========================Jaga Perbatasan, Ratusan Prajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukan secara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================It creates a situation like that is not safe and Easy occur Conflict and Human Rights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as the Task Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure, carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a program of the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there is illegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life, both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out their duties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    SETIAP BULAN PENGIRIMAN MILITER INI YANG MENCIPTAKAN SITUASI TIDAK AMAN & GAMPANG TERJADI KONFLIK & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Papua.===========================Jaga Perbatasan, Ratusan Prajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukan secara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================It creates a situation like that is not safe and Easy occur Conflict and Human Rights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as the Task Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure, carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a program of the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there is illegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life, both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out their duties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    SETIAP BULAN PENGIRIMAN MILITER INI YANG MENCIPTAKAN SITUASI TIDAK AMAN & GAMPANG TERJADI KONFLIK & PELANGGARAN HAM DI PAPUA

    Seperti Ini yang Menciptakan SItuasi tidak aman dan Gampang terjadi Konflik dan Pelanggaran HAM di Tanah

    Papua.===========================Jaga Perbatasan, Ratusan Prajurit TNI Diberangkatkan ke PapuaSEMARANG,suaramerdeka.com– Ratusan Prajurit dari Kesatuan Yonif 406 Purbalingga Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 411 Raider Salatiga, serta Brigif 6 Kostrad diberangkatkan ke Papua untuk melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu (12/9).Pelepasan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG tersebut dilakukan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ratusan prajurit tersebut diangkut oleh dua kapal KRI Teluk Ratai dan KRI Cendrawasih yang merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Suasana haru dan tangis pun mewarnai dari keluarga dan kerabat, saat mengantarkan para prajurit untuk pergi melaksanakan tugas di pelabuhan tersebut.Sebelum diberangkatkan,dilakukan upacara keberangkatan yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi. Mayjen TNI Jaswandi mengatakan, pengiriman pasukan ke perbatasan RI-PNG sudah rutin dilakukan, merupakan program dari Pusat yakni penggantian pasukan secara rotasi bagi para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Total personel yang diberangkatkan sebanyak 950 prajurit.“Mereka akan bertugas disana selama sembilan bulan kedepan, untuk melaksanakan tugas perbatasan antara wilayah Indonesia dan Papua. Di tempat tugas mereka antara lain menjaga lintas batas antara dua negara Indonesia dan PNG, selain itu kita juga menjaga dari berbagai kemungkinan lainnya misalnya jika ada ilegal logging serta bertanggungjawabuntuk keamanan masyarakat,”tegas Pangdam.Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit endemi malaria di Papua, pihaknya telah membekali para prajurit untuk hidup sehat, baik dari segi makanan, kegiatannya sehari-hari dan membina fisik, dan obat-obatannya sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya.Selain itu, para prajurit juga dibekali dengan budaya masyarakat setempat tantang kondisi sosial masyarakat di sana sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal. Dan diharapkan, para prajurit juga melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan menjaga nama baik kesatuan. Mereka menggantikan pasukan yang bertugas sebelumnya yakni Yonif 400 Raider dan Yonif 323 Raider yang telah bertugas selama sembilanbulan.http://berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/================================It creates a situation like that is not safe and Easy occur Conflict and Human Rights Abuses in Papua.===========================Border guard, hundreds of Army personnel deployed to PapuaSemarang,suaramerdeka.com- Hundreds of Soldiers from Battalion 406 Purbalingga Regional Military Unit IV / Diponegoro and 411 Raider Battalion Salatiga, and Brigif 6 KOSTRAD dispatched to Papua to carry out state duties as the Task Force (Task Force) RI-PNG Border Security of the Port of Tanjung Emas Semarang Saturday (12/9).The release of the soldier Task Force Pamtas RI-PNG was conducted by the Regional Military Commander IV / Diponegoro Maj Jaswandi and Central Java Governor Ganjar Pranowo.Hundreds of soldiers were transported by two ships Ratai and KRI KRI Teluk Cendrawasih that docked at the Port of Tanjung Emas Semarang. The atmosphere of emotion and tears even coloring of the family and relatives, while delivering soldiers to go carry out duties in the port.Before departure, carried departure ceremony led by Regional Commander IV / Diponegoro Major General Jaswandi. Major General Jaswandi said sending troops to the border between Indonesia and PNG are routinely performed, a program of the Center for the replacement of troop rotation for the soldiers who served in the border region to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Total personnel were dispatched as many as 950 soldiers.”They will be on duty there for nine months, to carry out the task of the border between Indonesia and Papua region. In place of their duties include keeping the border between the two countries Indonesia and PNG, besides that we also keep various other possibilities for example if there is illegal logging and is responsible for public safety, “said Regional Commander.Meanwhile, in anticipation of malaria endemic disease in Papua, it has to equip soldiers for a healthy life, both in terms of food, daily activities and physical build, and medicines so that they can carry out their duties.In addition, the soldiers are also equipped with local culture to challenge the social condition of the people there so that it can carry out the tasks optimally. And expected, the soldiers also carry out tasks with responsibility and maintain the good name of unity. They replace the troops who served before the Battalion 400 and Infantry Battalion 323 Raider Raider who has served for ninebulan.http: //berita.suaramerdeka.com/jaga-perbatasan-ratusan-prajurit-tni-diberangkatkan-ke-papua/

    SALOMON ISLANDS REFUSES TO BE INTIMIDATED ON WEST PAPUA

    Solomon Islands refuses to be intimidated on West Papua

    By Makereta Komai,

    PACNEWS Editor in Port Moresby, PapuaNew GuineaSUVA, 09 SEPTEMBER 2015 (PACNEWS) —Solomon Islands will not be intimidated by Indonesia or other countries in the Pacific Islands Forum in its push for West Papua.And, Prime Minister Manasseh Sogavareis willing to take it to the next level, to demand global action through its membership of the United Nations in New York.Speaking to journalists, PM Sogavare said he is in Port Moresby this week with three proposals – to push for observer status, agree to a high level fact finding mission and have West Papua listed in the United Nations Committee Decolonisation Committee, known as the Committee of 24.To demonstrate the gravity of his government’s commitment, PM Sogavare included his Special Envoy on West Papua, Matthew Wale and the leader of the United Liberation Movement for West Papua, Octavanius Mote in his delegation to Port Moresby this week.“It’s not a new issue, it’s one that has been with us even before some of us become an independent nation. We have admittedthem to Melanesia Spearhead Group (MSG) as observer and we hoped that we could accord them the same to be observer at the Pacific Islands Forum.Indonesia’s vice minister for foreign affairs, Abdurrahman Mohamed Fachir did not mince his words when he said that‘the issue of Papua was irrelevant’ to the Forum Leaders discussion here in Port Moresby.“I think this is not the right forum to discuss West Papua for a number of reasons. We are here discussing important economic development, co-operation, how to address climate change, maritime, fisheries and ICT connectivity for the Pacific.“I’d like to remind the Pacific Forum Leaders that Indonesia is a democracy and we have the most detailed provision on human rights in our Constitution. We even have a national commission that investigates human rights abuses.Minister Fachir said his country strongly believes in the international principle of non-interference in the national affairs of other countries.“It is now up to the Forum Leaders to discuss Papua and we believe in their wisdom, said Minister Fachir.PM Sogavare disagrees with the suggestion by Indonesia that West Papua is ‘irrelevant’ to the agenda of the Pacific Islands Forum.“Bringing West Papua to the agenda of the Pacific Islands Forum is within the framework of the Leaders meeting. We are not going outside that mandate, said Sogavare.He fully acknowledges Indonesia’s sovereignty over West Papua but questions that sovereignty if the people’s human rights are abused and violated.“By virtue of our membership of the UN we recognise the sovereignty of Indonesia over West Papua. But the same United Nations recognises the rights of people for self-determination and violation against human rights.The strong stance taken by the Sogavare government has also tested its relationship with Jakarta.“They’ve expressed disappointment and we’ve explained to them that our action is well within the framework of the Pacific Islands Forum and the Melanesian Spearhead Group (MSG).“We are in active consultation with Indonesia. That’s a very interesting diplomatic term. They don’t have to agree to our position but we just consult them and explain to them that this is the right thing for us to do, and we will move ahead, said PM Sogavare.He said Solomon Island appreciates Papua New Guinea’s position because it shares a common border with Indonesia.“It’s a sovereign decision that PNG will have to make that best represents the interests of its people. That we will respect. However, these are issues that go beyond sovereignty like human rights. If a member of the UN is committinghuman rights violations against its own people, it is no longer the issue that is domestic to that country but one that must be addressed by the United Nations, said the Solomon Islands leader.Fiji’s foreign affairsminister, Ratu Inoke Kubuabola reiterated his country’s respect Jakarta’s territorial integrity and sovereignty over West Papua.“We see West Papua as part of Indonesia and as far as human rights are concerned, Fiji will raise its voice here at the Forum and all also at the United Nations.“When we opened our mission in Jakarta in 2012, during bilateral meeting with former President, Susilo Bambang Yudhoyono, our Prime Minister raised human rights issues in West Papua. I have personally raised it with my former counterpart, Marty Natelegawa and the current foreign affairs minister, Retno Marsudi.If there any human rights violations reported, Fiji will raise it with Indonesia and raise its voice at the United Nations.“We take it up with Indonesia ourselves, when we hear it we raise it directly with Jakarta because of the good bilateral relations we enjoy with Indonesia, said Ratu Inoke.Civil society organisations active in the push forWest Papua’s inclusion on the Forum agenda, maintain that it is the moral obligation of Pacific Leaders to find just resolution to the human rights abuses that have claimed more than 500,000 lives….. PACNEWS

    SALOMON ISLANDS REFUSES TO BE INTIMIDATED ON WEST PAPUA

    Solomon Islands refuses to be intimidated on West Papua

    By Makereta Komai, PACNEWS Editor in Port Moresby, PapuaNew GuineaSUVA, 09 SEPTEMBER 2015 (PACNEWS) —Solomon Islands will not be intimidated by Indonesia or other countries in the Pacific Islands Forum in its push for West Papua.And, Prime Minister Manasseh Sogavare is willing to take it to the next level, to demand global action through its membership of the United Nations in New York.Speaking to journalists, PM Sogavare said he is in Port Moresby this week with three proposals – to push for observer status, agree to a high level fact finding mission and have West Papua listed in the United Nations Committee Decolonisation Committee, known as the Committee of 24.To demonstrate the gravity of his government’s commitment, PM Sogavare included his Special Envoy on West Papua, Matthew Wale and the leader of the United Liberation Movement for West Papua, Octavanius Mote in his delegation to Port Moresby this week.“It’s not a new issue, it’s one that has been with us even before some of us become an independent nation. We have admitted them to Melanesia Spearhead Group (MSG) as observer and we hoped that we could accord them the same to be observer at the Pacific Islands Forum.Indonesia’s vice minister for foreign affairs, Abdurrahman Mohamed Fachir did not mince his words when he said that‘the issue of Papua was irrelevant’ to the Forum Leaders discussion here in Port Moresby.“I think this is not the right forum to discuss West Papua for a number of reasons. We are here discussing important economic development, co-operation, how to address climate change, maritime, fisheries and ICT connectivity for the Pacific.“I’d like to remind the Pacific Forum Leaders that Indonesia is a democracy and we have the most detailed provision on human rights in our Constitution. We even have a national commission that investigates human rights abuses.Minister Fachir said his country strongly believes in the international principle of non-interference in the national affairs of other countries.“It is now up to the Forum Leaders to discuss Papua and we believe in their wisdom, said Minister Fachir.PM Sogavare disagrees with the suggestion by Indonesia that West Papua is ‘irrelevant’ to the agenda of the Pacific Islands Forum.“Bringing West Papua to the agenda of the Pacific Islands Forum is within the framework of the Leaders meeting. We are not going outside that mandate, said Sogavare.He fully acknowledges Indonesia’s sovereignty over West Papua but questions that sovereignty if the people’s human rights are abused and violated.“By virtue of our membership of the UN we recognise the sovereignty of Indonesia over West Papua. But the same United Nations recognises the rights of people for self-determination and violation against human rights.The strong stance taken by the Sogavare government has also tested its relationship with Jakarta.“They’ve expressed disappointment and we’ve explained to them that our action is well within the framework of the Pacific Islands Forum and the Melanesian Spearhead Group (MSG).“We are in active consultation with Indonesia. That’s a very interesting diplomatic term. They don’t have to agree to our position but we just consult them and explain to them that this is the right thing for us to do, and we will move ahead, said PM Sogavare.He said Solomon Island appreciates Papua New Guinea’s position because it shares a common border with Indonesia.“It’s a sovereign decision that PNG will have to make that best represents the interests of its people. That we will respect. However, these are issues that go beyond sovereignty like human rights. If a member of the UN is committinghuman rights violations against its own people, it is no longer the issue that is domestic to that country but one that must be addressed by the United Nations, said the Solomon Islands leader.Fiji’s foreign affairs minister, Ratu Inoke Kubuabola reiterated his country’s respect Jakarta’s territorial integrity and sovereignty over West Papua.“We see West Papua as part of Indonesia and as far as human rights are concerned, Fiji will raise its voice here at the Forum and all also at the United Nations.“When we opened our mission in Jakarta in 2012, during bilateral meeting with former President, Susilo Bambang Yudhoyono, our Prime Minister raised human rights issues in West Papua. I have personally raised it with my former counterpart, Marty Natelegawa and the current foreign affairs minister, Retno Marsudi.If there any human rights violations reported, Fiji will raise it with Indonesia and raise its voice at the United Nations.“We take it up with Indonesia ourselves, when we hear it we raise it directly with Jakarta because of the good bilateral relations we enjoy with Indonesia, said Ratu Inoke.Civil society organisations active in the push for West Papua’s inclusion on the Forum agenda, maintain that it is the moral obligation of Pacific Leaders to find just resolution to the human rights abuses that have claimed more than 500,000 lives….. PACNEWS

    Papua Bukan NKRI, Papua Sudah Merdeka Sejak 1 Desember 1969

    Papua adalah satu,yakni Negara Papua Barat. Papua bukan hal baru yang diutarakan, namunPapuasering ditulis,bahkan disapa adalah “West Papua”. Oleh sebab itu, kami orang dan tanah Papua mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia,Gusdur ataspemberiannama Papua.Sebelumnya, Papuadikenaldengan sebutanIrian Jaya, yangkemudiandiubahmenjadi Papua pada awal Januari 2000. Papua bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).West Papua mempunyai lambang dan lagu kebangsaansendiri. Sebenarnya, ini sudahmenunjukkan “Papua sudah merdeka”.Orang Papuamemperingati1 Desember 1969 sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat. Hari tersebut sebagai dekolonisasi di Papua.Orang dan tanah Papuabiasanya mengadakan doa dan aksi secara terbuka, transparan,dan demokrasiitu adil. Jika digelar demikian,itutidak salah, sebab Papua sudah merdeka. Namun, salahnya NKRI karenamelakukan tindakan-tindakanyangtidak manusiawi terhadap orang Papua. Salah satu ilustrasi, orang Papuadibunuh sepertibinatang.Tanah Papua sudah Merdeka,tetapi kenapa pembunuhanolehIndonesiaterus terjaditerhadap orang Papua di mana-mana?Setiap tahun, bulan, minggu, hari, jam, dandetik,bahkan menitkematian orang Papuameningkatseperti sungai yang takpernahhentioleh TNIdanPolri. NKRI tidak takutkah kepada orang Papua?Papua merupakan daerahyangsudah Merdeka. Indonesia terusmenjajah, memenjarakan,menganeksasi,mengintimidasi, danmenerorPapua.Kongres Rakyat Papua (KRP) III di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura,pada17-19 Oktober 2011, berakhir tragis. Tiga orang tewas dan belasan luka-luka. Polisi membubarkan paksa karena menilai pertemuan akbar orang Papua itu makar. Saat kongres seluruh komponen perjuangan Papua Merdeka menghadiri untuk menentukkannasib sendiri. Pada saat itu,digelar pemilihan presiden Papua.Presiden Papua yang terpilih adalah Forkorus Yaboisembut sebagai Dewan Adat Papua (DAP)saat itu. Perdana Menteriyang terpilih adalahEdison Waromi dan August Makbrawen Sananay Kraar. SementaraSelpius BobiisebagaiKetua Panitia Kongres, dan DominikusSirabut,aktivis HAM Papua.Indonesia stop bunuh-bunuh orang Papua. Orang Papuaberhak untuk bersuara demikebenaranbanyak orang. Daerah Papua dijadikan pertumpahandarahyangdikategorikan dosa terhadap Tuhan dan pelanggaran UUDmilik Indonesiaserta HAM.Bnyaktokoh perjuanganyangdibunuh secara tidak manusiawi,seperti Mako Tabuniyangditembak mati tanpa alasan jelas dan akurat di Perumas III Waena, Jayapura.Dewan Adat Papua (DAP),Theys Hiyo EluaysebagaiPahlawan Papuajuga dibunuh tragis.Nyawanyamenyelapkan pada tanggal 10 November 2001.Tindakan kekerasaninidibunuhpadatempat yang tidak jelas. Ini perbuatan yang dilakukan oleh TNIPolri. TheysdimakamkandiSentani, Jayapura. Abe Berdarah tanggal 16 Maret 2006yang terjadikira-kira pukul 12.25 WIT.Saat itu, himbauan tidak diindahkan ratusan mahasiswa. Mereka tetap memilih duduk bertahan di jalan raya, tepat depan Gapura Kampus UniversitasCenderawasih, Jayapura. Aparat Militer telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap mahasiswa dalam peristiwa “Uncen Berdarah”. Ini tentu menimbulkan sikap ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap Negara Indonesia.Baru-baru saja terjadi penembakan Timika, Papua.Suku Kamoromenjadi korbantanpa alasan yang jelasdarioknum TNI yang menewaskan dua warga atas nama Imanuel Mairimau (23) dan Yulianus Okoare (23) di Koperaok,tepatnya sekitar 50 meter dari Pos Gorong-Gorong, Timika.NKRI tidak maludalamtindakan-tindakanpelanggaran HAM beratyang sedang, sudah, danterus mereka lakukankepada orang Papua. Nama NKRIterkenal di luar negerikarena Papuaatassegala penghasilan sumberalam yangdiambil,baik laut dan darat yang ada di Papua, serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang NKRI lakukan.Bukan NKRI saja, tapi seluruh dunia bisadijamin oleh Negara Papua,salah satunya daripenghasilanyangdikelola PT FreeportIndonesia di Tembagapura,Timika. Ini yang biasa dikelan dengandapur dunia. Pemerintah Provinsi Papua harus ditutup PT Freeport Papua itu, karena hasilnya orang lainyangmenikmati,sedangkanorang asli Papua (OAP) selalu menderitadan menjadipenonton setia di atas kekayaan sendiri.Indonesia tidak memberikan kesempatankepada orang Papuauntuk menduduki jabatan tertentu di Jakarta. Selain itu,orang Papuatidak bisa caleg Presiden dan Wakil Presidendalam NKRI.Hal tersebut menandakan bahwa Papua adalah Negara West Papuayangsudah merdekapada1 Desember 1969. NKRI tidak malukah tinggaldiorang punya daerahdanbunuh-bunuh orang Papua?Itupun numpang saja,NKRI tetap akanpulang ke daerahmu.Negara Indonesia harus adakan dialog Jakarta-Papua sebagai solusiatausatustrategis demi penyelesaian masalah-masalah Papua yang sedang terjadi di Papua. Jaringan Damai Papua (JDP)sudah menerbitkan buku sebagai panduan dan bukti untuk siap dilaksanakan dialog.(***)
    sumber: http://majalahbeko.blogspot.in/2015/09/papua-bukan-nkri-papua-sudah-merdeka.html?m=1

    BUPATI KABUPATEN PANIAI,HENGKY KAYAME MENGATAKAN LAMBAT PENGUNGKAPAN PELAKU DAN PENGUSUTAN PELAKU PENEMBAKAN

    Jayapura, Jubi

    Bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame mengatakan, lambatnya pengungkapan pelaku dan pengusutan kasus penembakan terhadap empat siswa dan satu warga sipil di Enarotali pada (08/12/2014) dinilai permainan dari MenteriKoordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkolhukam RI), Luhut Binsar Pandjaitan dan Komisi Nasional hak Asasi Nasional Republik Indonesia (Komnas HAM RI) melalui tim Ad Hock.“Walaupun kasus Paniai berdarah hingga kini masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Menkopolhukan dan Mabes Polri berdasarkanpetunjuk Presiden Jokowi dan kasus ini juga ditangani oleh Komnas Ham RI dengan telah dibentuknya Tim Ad Hock, saya mau terus terang saja. Pemerintah Pusat melalui Menkopolhukam sedang menghambat pengusutan dan pengungkapan pelaku kasus Paniai Berdarah yang menewaskan anak-anak generasi muda saya. Mengapa saya sampaikan demikian, karena sejak Komnas Ham melalui timnya dan tim dari Monkopulhukam datang ke Paniai, melihatlangsung dari dekat sekalian kumpulkan data-data, tapi sekarang sudah bulan yang ke sepuluh belum juga ada tanda-tanda tindak lanjut dari dua lembaga tertinggi negera ini,” kata Bupati Paniai, Hengki Kayame kepada Jubi melalui sambungan telpon, Minggu (06/09/2015).Menurut Hengki Kayame, dirinya telah bertemu dan melaporkan kasustersebut kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan beliau berjanji akan segera selesaikan.“Memang waktu itu sudah empat kalisaya bertemu pak Presiden Jokowi dan saya langsung buka-bukaan kepada beliau. Waktu itu saya juga berjanji jika tidak mengusut kasus inisaya siap buka garuda yang ada di dadaku,” katanya tegas.Kayame juga mengaku, mengapa kasus Toilkara yang hanya menghanguskan bangunan saja segera terselesaikan, sementara yang menghabiskan nyawa manusia belum juga ada tanda-tanda titik terang. “Saya mau bilang, ini semua satu modus. Entah kasus Tolikara, kasus Dogiyai, kasus Tolikara dan terakhir di Timika ini ada orang-orangtertentu yang sedang bermain. Itu semua diketahui oleh negara, tapi Paniai punya kasus masih diulur-ulur,” tandasnya.Disinggung soal kekurangan dana untuk membiayai tim Ad Hoc Komnas Ham? Orang nomor satu di Paniai ini membeberkan, masalah dana s[enuhnya ditanggung oleh negara. “Komnas Ham bukan lembaga kecil. Ini lembaga besar di Indonesia, tentunya Negara harus bertanggung jawab dan membiayai mereka,” tukasnya.Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR. Gobai mengatakan, dirinya melihat sedang terjadi tarik menarik antara Komnas HAM RI dan Menkopulhukam RI.“Saat ini menurut saya ada tarik menaruk antara Komnas Ham dan Menkopolhukam, yaitu jika Komnas Ham jalan dengan UUNomor 26 Tahun 2000, maka akan ke pangadilan Ham. Sementara Menkopolhukam sudah turunkan timnya juga ke Paniai yang ingin agarmasalah ini diadili pengadilan militer,” kata John NR. Gobai kepada Jubi via SMS, Minggu (6/9/2015).Di sisi ini, ujar Gobai, Komnas Ham juga tidak jelas dengan tim yang dibentuk, karena pihaknya belum pernah melihat surat keputusan (SK).“Kami belum lihat SK, dan orang dari unsur masyarakat juga seperti, Budi Hernawan, Rika Korain dan Yan Warinusy tidak pernah diundang olehKomnas Ham untuk rapat tentang kasus Paniai demi langkah-langkah ke depan,” terang John.Secara terpisah, Ketua Panitia Khusus Pelanggaran Hak asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Pansus DPRP), Laurenzus Kadepa mengatakan, rakyat Papua tidak akan percaya jika dibilang lembaga tertinggi di negara Republik Indonesia, yakni Komnas Ham tersebut tidak mempunyai dana penyelesaian kasus Paniai Berdarah.“Kalaubilang Komnas Ham tidak punya dana untuk selesaikan kasus Paniai lewat KKP HAM yang sudah dibentuk itu tidak benar. Sangat bohong. Komnas HAM bukan lembaga kecil. Kenapa Komnas Ham sudah turun investigasi ke Tolikara dan akan datang ke Timika untuk investigasi. Padahal masalah penembakan diPaniai belum selesai,kenapa dengan dana ini tidak selesaikan dulu masalah Paniai. Ini aneh,” jelas Laurenzus Kadepa kepada Jubi melalui sambungan telpon selular, Minggu (6/9/2015).Kadepa menjelaskan, negara terkesan melindungi pelaku penembakan. Padahal, dunia internasional mengakui, bahwa pelaku inilah pelanggaran Ham berat.“Juga pelaku kejahatan kemanusiaanterhadap empat warga negara di Enarotali, Paniai. Maka, negara harusbertanggung jawab. Sebab, sejak Jokowi jadi Presiden, rentetan pelanggaran Ham terus terjadi di Papua,” ujar Kadepa berharap.Ia juga mengatakan, pendanaan terhadap Komnas Ham, Presiden Jokowi harus keluarkan dana agar segara tim Ad Hock yang dibentuk Komnas Ham segera turun ke Paniai.“Saya rasa soal dana itu kembali pada komitmen pemerintah. Entah itu Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten Paniai. Apakah pemerintah punya hati tentang manusia, demi penegakan hukum dan Ham. Tidak salah kalau pemerintah daerah mau anggarkan dana untuk KPP Ham versi Komnas Ham agar segera bekerja,” terangnya.(Abeth You)

    SOLIDARITY group For west Papua

    PortMoresby-suarapasema.blogspot.com

    -Solidarity groups throughout the Pacific including Australia and New Zealand are calling on Pacific leaders to act on the West Papua issue at the Pacific Islands Forum Leaders meeting.To not act on the issue of West Papua would be considered a moral failure of our collective leadership in the Pacific, they say.The call on leaders has gained momentum in light of the Pacific Islands Forum (PIF), with leaders convening in Port Moresby this week, with West Papua being one of the contentious priority areas on the leaders’ agenda.Solidarity movements in the Pacific have peacefully demonstrated with a firm message to the PIF to endorse a fact finding mission to West Papua to investigate the human rights violations, to support the call for a UN Special Envoy on West Papua and to assist in placing West Papua on the decolonisation list at the UN.Historically the Pacific Islands Forum leaders have demonstrated their moral and political leadership recognising the right to self determination struggles in our region, notably in relation to New Caledonia and in seeking a just resolution for many other politically difficult issues in our region such as the radioactive contaminants in the Marshall Islands.The statement says: “Our leaders have facilitated these difficult political issues with integrity in Pacific solidarity with the struggles of our people.”PNG Union for West Papua (PNGUWP) chairman Ken Mondiai during a march over the weekend in Port Moresby said the issue of self determination including that of West Papua had been brought up at numerous Pacific leaders forum over the years, but very little had been done to address the growing human rights violations that continue to flood the media.”The time is now and our current Pacific leaders must act on the issue drawing their strength from historical leadership to resolve this ongoing conflict in a just and peaceful manner.”PNG has an important role to play at this forum and as host and incoming chair of PIF, we call on the Prime Minister Peter O’Neill and his Pacific counterparts to act morally and consciously when deliberating on West Papua,” said Mondiai.PNG parliamentarianon West Papua and Oro Governor Gary Juffa said world leaders including our Pacific leaders had failed West Papua and continued to do so.Governor Juffa labelled the United Nations as a failed organisation saying, “the UN has done nothing to address, yet they preach about the rights, violence, and torture in other parts of the world.””We are not free in the Pacific until West Papua is free…the challenge is on our leaders to act on West Papua this week and we expect some firm outcomes.”The Solomon Islands Solidarity Movement for West Papua has also joined in the regional call, stressing on other Pacific leaders to support the stand behind the leadership of Prime Minister, Manaseh Songavare and special envoy on West Papua, Mathew Wale.Coordinator of the Solomon Islands movement, Lilly Chekana said the people of the Solomon Islands had high expectation of their Prime Minister to champion the issue of West Papua, but were calling on other leaders in support the leadership of Songavare.”Songavare was vocal during the Melanesian Spearhead Group (MSG) leaders meeting this year in Honiara and we expect him to do the same at this year’s PIF. The people of the Solomon Islands will continue to stand with our Pacific brothers and sisters in West Papua.”Meanwhile, regional youth movement for West Papua, Youngsolarans have taken a strong social media drive with demonstrations outside.”We stand in solidarity with other regional movements are call on our leaders to endorse an independent fact finding mission to West Papua…we also want the leaders call on the UN to appoint a human rights special envoy to West Papua,” said Youngsolwarans Fiji spokesperson, Vuetasau Buatoka.Mr Buatoka said there were talks of intense pressure from Indonesia on Fiji and PNG, “and we hope that our Pacific leaders are not influenced in their own forum space to negate their moral responsibility to West Papuans.”Solidarity movements for West Papua will be hosting rallies through the Pacific. (Papuani).==============================Portmoresby-suarapasema.blogspot.com- Kelompok solidaritas seluruh Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru menyerukan para pemimpin Pasifik untuk bertindak atas isu Papua Barat pada Pemimpin pertemuan Forum Kepulauan Pasifik.Untuk tidak bertindak pada masalah Papua Barat akan dianggap sebagai kegagalan moral kepemimpinan kolektif kita di Pasifik, yang mereka katakan.Panggilan para pemimpin telah mendapatkan momentum dalam terang Forum Kepulauan Pasifik (PIF), dengan para pemimpin mengadakan di Port Moresby minggu ini, dengan Papua Barat menjadi salah satu daerah prioritas perdebatan dalam agenda para pemimpin ‘.Gerakan solidaritas di Pasifik telah melakukan aksi damai dengan pesan tegas kepada PIF untuk mendukung sebuah misi pencarian fakta ke Papua Barat untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, untuk mendukung panggilan untuk Utusan Khusus PBB di Papua Barat dan untuk membantu dalam menempatkan Papua Barat pada daftar dekolonisasi di PBB.Secara historis para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik telah menunjukkan kepemimpinan moral dan politik mereka mengakui hak untuk perjuangan penentuan nasib sendiri di wilayah kami, terutama dalam kaitannya dengan Kaledonia Baru dan dalam mencari resolusi hanya untuk banyak masalah politik sulit lainnya di wilayah kami seperti kontaminan radioaktif di Kepulauan Marshall.Pernyataan itu mengatakan: “Para pemimpin kita telah memfasilitasi isu-isu politik yang sulit dengan integritas dalam solidaritas Pasifik dengan perjuangan rakyat kita.”PNG Union for West Papua (PNGUWP) Ketua Ken Mondiai selama pawai selama akhir pekan di Port Moresby mengatakan isu penentuan nasib sendiri termasuk dari Papua Barat telah dibesarkan di berbagai forum pemimpin Pasifik selama bertahun-tahun,tapi sangat sedikit telah dilakukan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berkembang yang terus membanjiri media.”Waktu sekarang dan pemimpin Pasifik saat ini kami harus bertindak pada masalah menggambar kekuatan mereka dari kepemimpinan historis untuk menyelesaikan konflik ini berlangsung secara adil dan damai.”PNG memiliki peran penting untuk bermain di forum ini dan sebagai tuan rumah dan kursi yang masuk dari PIF, kami menyerukan Perdana Menteri Peter O’Neill dan rekan-rekan Pasifik untuk bertindak secara moral dan sadar ketika berunding di Papua Barat,” kata Mondiai.PNG parlemen pada Papua Barat dan Gubernur Oro Gary Juffa mengatakan para pemimpin dunia termasuk pemimpin Pacific kami telah gagal Papua Barat dan terus melakukannya.Gubernur Juffa berlabel PBB sebagai organisasi gagal mengatakan, “PBB telah melakukan apa-apa untuk mengatasi, namun mereka memberitakan tentang hak, kekerasan, dan penyiksaan di bagian lain dunia.””Kami tidak bebas di Pasifik sampai Papua Barat bebas … tantangannya adalah pada para pemimpin kita untuk bertindak atas Papua Barat minggu ini dan kami mengharapkan beberapa hasil perusahaan.”Kepulauan Solomon Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat juga telah bergabung dalam panggilan regional, menekankan pada pemimpin Pasifik lainnya untuk mendukung berdiri di belakang pimpinan Perdana Menteri, Manaseh Songavare dan utusan khusus Papua Barat, Mathew Wale.Koordinator gerakan Kepulauan Solomon, Lilly Chekana mengatakan orang-orang dari Kepulauan Solomon memiliki harapan yang tinggi dari Perdana Menteri mereka untuk juara isu Papua Barat, tetapi menyerukan para pemimpin lainnya dalam mendukung kepemimpinan Songavare.”Songavare adalah vokal selama pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) pemimpin tahun ini di Honiara dan kami berharap dia melakukan hal yang sama di PIF tahun ini. Orang-orang dari Kepulauan Solomon akan terus berdiri dengan saudara Pacific dan saudari kita di Papua Barat . “Sementara itu, gerakan pemuda regional untuk Papua Barat, Youngsolarans telah mengambil media sosial drive yang kuat dengan demonstrasi di luar.”Kami berdiri dalam solidaritas dengan gerakan regional lainnya yang memanggil para pemimpin kita untuk mendukung fakta independen menemukan misi untuk Papua Barat … kami juga ingin para pemimpin menyerukan PBB untuk menunjuk utusan khusus HAM untuk Papua Barat,” kata Youngsolwarans Fiji juru bicara, Vuetasau Buatoka.Mr Buatoka mengatakan ada pembicaraan dari tekanan kuat dari Indonesia pada Fiji dan PNG, “dan kami berharap bahwa para pemimpin Pasifik kami tidak dipengaruhi dalam ruang forum mereka sendiri untuk meniadakan tanggung jawab moral mereka untuk Papua Barat.”Gerakan solidaritas untuk Papua Barat akan menjadi tuan aksi unjuk rasa melalui Pasifik.http://suarapasema.blogspot.com/2015/09/pro-west-papua-groups-push-action-for.html

    POLISI BLOKADE AKSI DUKUNGAN “PIF” KNPB MENGGELAR DEMO DI DEPAN KAMPUSUNCEN WAENA

    POLISI BOLOKADE AKSI DUKUNG PIF,KNPB MENGELAR DEMO DI DEPAN KAMPUS UNCEN.

    Jayapura, Aksi demo damai Rakyat Papua Barat yang dimediasi oleh KNPB bersama Organisasi gerakan, dukung PIF diblokade oleh aparat gabungan TNI/Polri dari Polresta Kota Jayapura dan Kepolian polda Papua, sehingga KNPB dan GEMPAR serta seluruh komponen rakyat Papua mengadakan aksi dukungan di depan Gapura Uncen Perumnas III Waena.Kornologi di Titik kumpul perumnas III WaenaKoronologi aksi demo Damai Dukung PIF yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan seluruh kompnen gerakan rakyat Papua di Kota Jayapura Papua, Pada hari senin, 07 september 2015. Masa aksi berkumpul di Setiap titik kumpul masa Pada pukul 08.00 WPB. Aktifitas di kota jayapura sepi di setiap titik kumpul massa.Kemudian pada pukul 08.10 WPB masa aksi berkumpul di setiap yang dipandu oleh korlap masing-masing tempat kumpul masa aksi antara lain : Terminal Expo, Gapura Uncen perumnas III, dan Gapura Uncen Lama abepura.Pada pukul 08.15 WPB Mulai lakukan orasi di setiap titik kumpul oleh kolrap yakni, Anton Goay dan Ismail Alua. Titik kumpul gapura uncen Perumnas III, dengan menutup pagar atau pintu masuk kampus. kemudian tidak lama lagi ketua MPM Uncen tiba di tempat aksi pada pukul 09.35 wpb, 5 menit kemudian aparat kepolisian yang bertugas tiba digapuara Uncen baru perumnas III waena dan langsung melarang aksi demo. Melihat hal tersebut ketua MPM Uncen, langsung menghadap aparat kepolisian untuk melakukan negosiasi. Saat itu yang dating melarang aksi demo adalah kabak OPS kapolresta kota Jayapura. Dengan jumlah kekuatan kurang lebi 50 personil lengkap dengan senjata, mobil tahanan tiga buah tamba, satu buah mobil patroli, ditambah dengan mobil Inova serta Avanza warna yang berbeda empat buah. Setiap mobil dalmas yang mereka gunakan semua penuh dengan personil anggota polisi dari polsek abepura dan polresta kota jayapura (penuh dengan aparat kepolisian).Pada pukul 09.49 wpb. Tambahan tiga buah mobil tahanan tiba di gapura uncen, berapa menit kemudian, satu buah mobil fancer atau barak kuda datang , selain itu Mobil Tahanan bertambah tiga buah, Disusul Mobil Dalmas milik kapolresta jayapura. Pada puku 09.50 wpb. ada orang mabuk datang gabung dengan massa aksi dengan berteriak Papua Merdeka yang sengaja dipasang oleh pihak kepolisian untuk mengacaukan situasi dilapangan. Jam 10.09 wpb. Massa aksi dari expo bergabung dengan massa aksi di gapura uncen baru waena.Kornologi Titik kumpul Expo WaenaJam 09, 21 wpb. Massa aksi KNPB yang titik kumpul di terminal expo berorasi dipimpin oleh korlap titik kumpul expo, yakni Agus Kossay dan Chobabe Wanimbo, kurangg lebih pada pukul 13. 00 WPB. Sebelumnya Aparat Kepolisian setor waena sudah ada di lokasi titik kumpul massa aksi dengan mengunakan dua dalmas dan satu buah mobil patroli. Beberapa saat kemuadian hasil negosiasi dengan pihak kepolisian untuk minta kendaraan mau bergabung dengan massa aksi yang ada di gapura uncen baru, tetapi pihak kepolisian tidak sediakan kendaraan, akhirnya korlap langsung ambil alih mengarahkan mobil angkutan jalur abepuara waena, kemudian masa aksi naik dalam angkutan tersebut, kurang lebih tiga buah mobil tambah dengan motor-motor sambil orasi menuju ke perumnas III waena untuk bergabung dengan massa aksi yang berkumpul di gapura uncen .Jam 12.19 wpb. Masa aksi dari expo bergabung dengan massa aksi di Gapura Uncen baru waena. Dan lanjut dengan orasi-orasi. Kemudian pada Pukul 12.27 wpb. Massa aksi dari uncen lama abepura bergabung dengan massa aksi yang ada di perumnas III waena. Setelah masa aksi dari uncen bawah bergabung lalu lanjutkan orasi politik. Kedatangan masa aksi dari abepura dikawal ketat oleh aparat kepolisian dengan kekuatan besar. Bukan hanya kepolisian mengawal masa aksi namun ratusan personil anggota TNI juga ikut kawal. Dengan 8 buah mobil tahanan, tamba tiga belas dalmas,tiga bua mobil panzer atau barak kuda, tiga mobil patroli, dan mobil avanza merek yang berbeda-beda.Pada pukul 14.15 wpb, setelah semua masa aksi dari titik kumpul masing –masing kumpul di depan gapura uncen baru Perumnas III waena lalu lakukan orasi politik. Pada pukul 14.20 WPB, doa pembukaan sekalikus doa dukungan pertemuan PIF, yang dipimpin oleh Pdt Leo Mimin Sth, Setelah doa dilanjutkan dengan orasi-orasi politik oleh beberapa elemen pergerakan perjuangan Papua Merdeka yang ada di Papua. Antara lain : BEM UNCEN, MPM UNCEN, F. KEDOKTERAN UNCEN, FAKULTAS PISIF UNCEN, FAKULTASHUKUM UNCEN, BEM USTJ, BEM UMEL MANDIRI, BEM UNIYAP YAPIS, BEM STIKOM, AMP, GEMPAR dan KNPB.Kemudian pada pukul 14.30 WPB Badan pengurus Pusat komite Nasional Papua Barat KNPB membacakan Stekmen politik Rakyat Papua untuk mendukung pertemuan Pasifik Island Forum (PIF). Pada saat KNPB membacakan stekmen politik, Kabank OPS polresta kota Jayapura datang mendekati badan pengurus KNPB lalu membatasi waktu, agar aksi demo harus dihentikan sebelum jam 17.00. mendegar hal tersebut KNPB membacakan stekmen politik tepat pukul 14.40 WPB. Setelah membacakan stekmen politik masa aksi foto bersama dan membubarkan diri masing -masing pukul 15.00 WPB.Demikian kronologi aksi demo damai yang dimediasi oleh KNPB bersama seluruh organisasi gerakan dan rakyat Papua mendukung Pertemuan PIF di Kota Jayapura. Berikut Foto Aksi Dukungan.

    SEJARAH PERMULAAN INJIL MASUK DI WILAYAH BOMELA DARI ZENDING NRC-BELANDA

    SEJARAH PERMULAAN PEKABARAN INJIL DI BOMELA DARI ZENDING NRC

    PEMBUKAAN POS PEKABARAN INJIL DI DI BOMELA

    Daerah Bomela merupakan bagian dari suku UNA dengan Dialek Bhasa UNA. Jumlah Penduduk pada tahun 1979 kira-kira 1.000-2.000 jiwa orang, hingga sekarang dapat berkembang mencapai 10.000-11.000 jiwa orang. Daerah Bomela berada pada dataran 1.000 kaki dari permukaan laut. Dan daerah Bomela lebih dekat dengan Langda dan Sela bagian selatan Wilayah Pegunungan Tengah Papua. Daerah ini termasuk Wilayah Distrik Bomela Kabupaten Yahukimo. Jarak antara ibu kota Kabupaten Yahukimo dan Distrik Bomela kurang lebih 2.000 kilometer, kalau berjalan kaki mencapai 3 hari 3 malam.
    Nama Bomela diambil dari salah satu nama kampung di Bomela dan tempat yang menjadi pos untuk melaksanakan pekabaran Injil adalah kampung SUMBAT yang lembah (tanah yang rata). Masyarakat Bomela dahulu sebelum injil masuk, mereka belum ditemukan oleh orang dari dunia luar. Namun masyarakat Bomela sendiri sudah ada kontak dengan masyarakat luar seperti Suku Ngalum, Kimyal, Mek, Kopkaka, dan sekitarnya, tetapi masih dalam situasi kebudayaan yang sama seperti biasanya merrka hidup. Adapun juga sebelum Injil masuk didaerah Bomela sudah menjalin hubungan baik denagn suku Ngalum dan Kimyal daerah pelayanan Zending RBMU dan pernah mengenal barang-barang modern seperti kampak, parang, skop, dll.
    Pada tahun 1973, sejak mulai pelayanan Missi di Langda, masyarakat Bomela sering datang ke Langda sehinngga mulai mengenal dengan penginjil-penginjil dan Missi NRC. Bapak Yuan Maling adalah seorang kepala suku besar didaerah Bomela, ia menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Langda, melalui itu ia telah membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat Langda dan para penginjil-penginjil diLangda. Ia seorang yang hatinya terbuka meminta pelayanan pemberitaan Injil di Bomela. Atas undangan dan keterbukaan Bapak Yuan Maling, para Missionaris Zending NRC mengambil keputusan untuk membuka pos pekabaran Injil (PI) di Bomela.

    1. LAPANGAN TERBANG DI BOMELA

    Pada Tnggal 9 Mey 1975, Jan Louwerse Hofland, Kornelis Kombo, dan Piter Wabdaron mengadakan rapat di Langda untuk merencanakan pembukaan Pos pekabaran Injil di beberapa tempat yakni Bomela, Sumtamon, dan sekitarnya. Hasil rapat itu dapat dilanjutkan oleh Bapak Kornelis Kombo dalam rapat umum Pengijilan di Pass-valley. Dalam rapat tersebut telah mengambil keputusan bahwa pertama, beberapa daerah suku UNA untuk membuka pos pekabaran Injil. Kedua, Pengijil dari luar tidak akan minta lagi dan dilanjutkan oleh penginjil-penginjil dari NRC/GJPI sendiri. ketiga, Penginjil-Pengilnjil Yali dari Gereja pass-valley dan Landikma akan melayani didaerah Langda,Bomela,Sumtamon.

    Kornelis Kombo kembali ke Langda dan selanjutnya pada tanggal 14 Mey 1975, mengadakan survei melalui udara dengan pesawat milik Yayasan MAF di Bomela, Sumtamon dan sekitarnya. Kemudian beberapa minggu setelah itu Bapak Kornelis Kombo bersama rombongan besar dari Langda berjalan kaki ke Bomela dan kira-kira tiba jam 17.00 WIT sore di Kampung sumbat. Masyarakat Bomela menerima mereka dengan baik ditandai dengan upacara bakar batu dan dalam kesempatan itu Kornelis Kombo menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan rombongan dalam bahasa mereka untuk dipahami.Keesokkan harinya rombongan mengelilingi seluruh daerah Bomela dan melakukan survei tempat lapangan terbang. Ternyata mereka telah menemukan tempat yang cocok dikampung Sumbat dan langsung diukur. Panjangnya 600 meter dan lebar 40 meter. Hari berikutnya mereka kunjungi Kampung Bomela dan Kitikni dengan tujuan ingin mengetahui reaksi penduduk setempat Bomela apakah semua pihak menerima Pelayanan pemberitaan Injil di daerah Bomela untuk kemudian hari Ternyata hasil kunjungan itu sangat positif.
    Setelah itu mereka kembali lagi ke Langda tinggal beberapa bulan untuk mempersiapkan bahan material lalu kembali lagi ke Bomela untuk membuat tempat pendaratan Helikopter sekaligus mempersiapkan kayu buah untuk membangun rumah Missionaris pdt.G.Kuijt. Kornelis Kombo bersama Pdt.C.Vreugdenhil berjalan kaki ke Bomela ketiga kalinya untuk mulai melaksanakan pembangunan rumah Missionaris sekaligus mengadakan Doa untuk pelaksanaan pembuatan lapangan terbang kepada TUHAN yang dipimpin oleh Pdt.C.Vreugdenhil. Tahun 1976, secara resmi Pdt.G.Kuijt dengan keluarganya juga bersama pekerja lapangan terbang orang Yali dari Landikma dengan jumlah 27 orang diangkut dengan Helikopter tiba di Bomela. Para pekerja lapangan terbang memulai dengan menghabiskan waktu selama kurang lebih 6 bulan dengan panjang 400 meter. Setelah itu Pdt.G.Kuijt mengambil cuti ke negeri Belanda, maka pekerja lapangan terbang juga semua ingin pulang ke daerah mereka masing-masing. Dan selama 3 bulan lamanya pos baru pekabaran Injil Bomela masih kosong karena takut mengingat pengalaman peristiewa yang pernah terjadi di Nipsan. Sementara pos Bomela masih kosong hanya beberap penginjil dari Langda menjalankan kunjungan kepada masyarakat. Dan akhirnya Bapak Kornelis Kombo dan Piter Wabdaron memimpin penginjil dan masyarakat asli Langda untuk melanjutkan pekerjaan lapangan terbang sebahagian yang belum diselesaikan panjang 200 meter.
    Pada tanggal 3 mey 1977, Pdt.G.Kuijt memohon penerbangan kepada Yayasan MAF untuk mengadakan ceck out oleh PILOT BOB BREUKER di lapangan terbang Bomela. Sehingga hasilnya lapangan sangat baik dan itu merupakan pendaratan pertama oleh Pesawat jenis Cessna dengan selamat.

    2. PROSES PENYEBARAN INJIL

             Pada tahun 1977, setelah selesai lapangam terbang,meminta tenaga Pengijil Yali dari Gereja Landikma untuk memberitakan Injil kebenaran di Wilayah Bomela. Dari Gereja LANDIKMA mengutus 12 orang penginjil untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Waktu yang sama Zuster Marry Van Mooleenbroek seorang tenaga Zending NRC diberikan tugas sebagai ahli perawat di Bomela. Ia seorang wanita yang penuh keberanian dan penuh tanggungjawab yang sangat besar untuk memimpin dan mengkoordinir bersama penginjil Bapak Yonas Mabel, untuk Pelayanan di Bomela saat situasi masih rawan sekali. Namun Ia sangat setia dalam panggilan ALLAH di wilayah selatan pedalaman Papua. Sebab Ia melayani dalam saat cukup lama di papua, kurang lebih 28 tahun lamanya. Pada tahun 1977, para penginjil tinggal di pos Sumbat untuk mempersiapkan diri belajar bahasa, budaya, dan membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. Setelah beberapa lama kemudian para Penginjil membagi tugas dan ditempatkan kekampung masing-masing untuk memulai memberitakan Injil dan sekaligus membangun rumah ibadah darurat. Lama kelamaan masyarakat Bomela mulai mengerti sedikit demi sedikit cara-cara orang menjadi Kristen sehingga injil terus menerus diberitakan di daerah Bomela.

    3. PANDANGAN MASYARAKAT BOMELA TERHADAP INJIL

    Masyarakat di daerah Bomela sebelum Injil masuk, mereka selalu datang ke Langda untuk mengamati dan mempelajari semua perkembangan yang sedang terjadi didaerah Langda. Perkembanagan yang sedang terjadi di Langda adalah pelayanan Injil dan pembangunan fisik. Beberapa orang yang datang ke Langda telah menyaksikan Missionaris dan para penginjil telah masuk di Bomela dan oleh masyarakat mereka diterima dengan hati terbuka. Adapun Bapak Juan Maling, seorang tokoh masyarakat mempengaruhi kehadiran Pdt.G.Kuijt, sebagai Missionaris dan para penginjil untuk kepentingan dan kebaikan bagi masyarakat didaerah Bomela. Bapak Juan Maling sebelumnya tentu menerima sesuatu barang yang cukup berharga baginya, sebagai alat kontak antara dia dengan Missionaris serta para Penginjil.
    Pada waktu itu ia menerima mereka tidak sebagai panglima perang yang menantang mereka, tetapi dengan sikap penuh bersahabat. Atas sikap keakraban Panglima besar itu, rakyatnya menganggap mereka ini orang-orang yang datang unntuk menolong dalam berbagai hal sama seperti pelayanan di Langda daerah sebelum pos Bomela. Setelah mereka disambut oleh masyarakat Bomela sebagai tanda keakraban itu ditandai dengan upacara adat. Hal yang sangat abstrak dialami oleh masyarakat Bomela adalah masih belum yakin bahwa mereka adalah sungguh-sungguh manusia atau orang mati datang menjelma menjadi manusia. Keragu-raguan itu muncul dari pandangan masyarakat Langda terhadap misionaris dan Pengijil. Pandangan kedua tentang injil adalahmereka mendengar Firman Tuhan tentang Penciptaan Allah dan nama Yesus Kristus, tetapi sangat tidak mengerti dan merupakan hal yang baru. Tetapi hubungan kepercayaan terhadap Allah mereka sangat cepat dibandingkan dengan agma suku lokal. Walaupun demikian, lama-kelamaan masyarakat daerah Bomela mengakui bahwa Missionaris dan para Pengnjil membawa berita yang baik untuk mendamaikan peperangan antara musuh-musuh mereka antar Kampung atau daerah (Langda dan Bomela), menjadi bersatu sebagai sahabat-sahabat dari suku yang sama. Namun pandangan masyarakat yang lebih menonjol adalah Kapak Batu di ganti dengan Kapak Modern, parang dengan sikop itu menjadi Positif daripada injil yang sedang diberitakan pada waktu itu.

    4. ORANG PRIBUMI YANG PERTAMA KALI MENERIMA INJIL

    Baru saja dijelaskan poandangan masyarakat Bomela Terhadap Injil Tersebut  Bahwa Injil Itu lambat-laun Allah mulai bekerja melalui Roh Kudus didalam hati beberapa orang asli yang terkemuka dalam masyarakat di Bomela dianataranya adalah sebagai berikut:
    1) Kampung Sumbat
    2) Kampung Kitikni
    3) Kampung Bomela
    4) Kampung Kubiyalar
    5) Kampung Yalmaby
    6) Kampung Balamdua.
              Pada tahun 1976-1977, para penginjil mengabarkan injil secara serentak diseluruh daerah Bomela. daerah Bomela termasuk injil yang lebih cepat MAJU, karena karena penginjil-penginjil menggunakan metode yang sangat efesien yaitu dari penginjil YALI, DANI, didampingi dengan beberapa Pemuda dari Langda yang memakai bahasa dan budaya yang sama. Enam orang Pribumi yang menerima Injil adalah:
    1) Yuan Maling
    2) Obyakib Maling
    3) Markus Balyo
    4) Pontius Maling
    5) Bey Alya
    6) Wey Alya
    Mereka yang sangat cepat menerima injil, dan orang-orang sebagai orang pertama yang menerima injil di daerah Bomeladan menjadi sejarah dalam menerima Injil di wilayah Bomela.
    Pada tahun 1978, dalam rapat penginjil di sumbat mengambil keputusan bahwa para pemuka Injil tersebut disetujui memilih beberapa orang diantaranya yang sangat terpengaruh membawa kedaerah lain untuk menjalankan orientasi kepada Gereja-Gereja pertama di Landikma dan Pyramid di bawah pimpinan Bapak penginjil Yonas Mabel bersama Kornelis Kombo selama kurang lebih satu minggu.Setelah tim orientasi dan study banding itu kembali ke Bomela,mereka membawa suatu pengaruh yang baik dan sangat positif yaitu ;
    1.Mereka meyakinkan kepada seluruh masyarakat Bomela bahwa Injil dibawakan oleh Missionaris dan para penginjil adalah benar-benar berita kesukaan besar bagi semua orang.Sebab didalam Injil itu ada Kasih,Persaudaraan,persekutuan,damai,sukacita,dan kesejahteraan.
    2.Jikalau setiap orang didaerah Bomela menerima Injil harus melepaskan semua unsur-unsur penyembahan berhala atau sebagai alat-alat kekafiran.
    3.Untuk syarat yang menjadi Kristen yang harus dialami oleh masyarakat di Bomela adalah menyerahkan diri untuk menerima tanda Baptisan Kudus.
    Dari pengaruh pengalaman mereka di gereja-gereja,merka membawa hasil dan kemajuan Injil terjadi di daerah Bomela.Hasilnya pada tahun 1980,masyarakat Bomela melakukangerakan pembakaran alat-alat berhal sebagai tanda penerimaan Injil..Setelah melaksanakan pembakaran benda-benda sakral itu,tidak lama kemudian terjadi suatu konflik antara kepala suku Opyakip Maling dengan Para penginjil-penginjil.Sebab terjadinya pembongkaran tempat-tempat sakral atau keramat dianggap melanggar agama suku.
    Kepala suku Opyakip Maling dengan keluarga sebagai hukuman dikirim ke Landikma tinggal selama 5 tahun,setelah itu kembali ke Bomela.Sesudah itu banyak orang di Bomela menerima Injil.Suatu kesaksian lain yang membuat mereka terima Injil yaitu Bapak Markus Balyo,sejak Injil belum masuk didaerah Bomela,ia sakit kudis di seluruh tubuh namun Zuster Marry Van Mooleebroek mengobati dia dengan minyak creosot.Tidak lama kira-kira satu minggu kemudian Markus Balyo mengalami kepulihan total dari kesakitan kudis.Ia memmberi kesaksian kepada seluruh masyarakat di daerah Bomela sehingga banyak orang percaya atas peristiwa yang telah terjadi itu.Hasil dari kesaksian itu banyak orang mulai adakan pendekatan kepada penginjil-penginjil akhirnya RohKudus mulai bekerja dalam hati manusia didaerah Bomela.
    Akhirnya dari beberapa tokoh terkemuka itu mempengaruhi dan meyakinkan kepada masyarakat Bomela bahwa para Missionaris dan penginjil-penginjil datang dari jauh,sukacita Dn berita Injil yang mereka bawa adalah berita Ilahi dari ALLAH untuk kita semua mendapatkan hidup yang kekal..

    5. RUMAH IBADAH DARURAT
    Pengaruh Terkemuka Enam Tokoh yang tersebut sangat positif, sehingga penginjil-penginjil dengan semangat memperitakan Injildi seluruh wilayah Bomela. Hasil pemberitaan itu adalah memulai pembangunan Ibadah Darurat Pertama di kampung Sumbat. Setelah beberapa bulan kemudian secara serentak di Kampung Kitikni, Kampung Sumbat, Kampung Kitikni, Kampung Bomela,  Kampung Kubiyalar,  Kampung Yalmaby, dan Kampung Balamdua. Dibangun tempat Ibadah.
    Setiap hari minggu seluruh masyarakat di setiap Kampung masuk ibadah, tidak sepereti biasanya seperti berkebun, dan jalan-jalan dari kampung ke kampung tapi setiap hari minggu berkumpul di tempat Ibadah di tempat ibadah darurta untuk melakukan kebaktian ibadah. Atas kesetiaan itu Tuhan bekerja dalam kehidupan masyarakat  untuk mengerti dan menerima injul Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat bagi mereka.

    6. PEMBAPTISAN PERTAMA KALI

    Pada tahun 1980, terjadi gerakan pembakaran alat-alat Budaya dan benda Sakral secara serentak di semua kampung yang di Wilayah Bomela. Sesudah itu selama satu tahun penginjil-penginjil mencalonkan orang-orang yang bersediamenerima baptisan Kudus dengan pengajaran Alkitab.
    Pada tahun 1982, menerima pembaptisan Kudus pertama kali terdapat 10 orang dewasa dan 5 anak. Mereka yang menerima bapisan Kudus adalah sebagai Berikut:
    1) Yuan Maling dan Keluarganya
    2) Bey alya
    3) Markus Balyo
    4) Wey Alya
    5) Obyakib Maling
    6) Bontius Maling
    7) Dan beberaapa perempuan juga ikut di Baptis.
    Pembaptisan pertama kali dilakukan oleh Missionaris Zending NRC terhadap 10 orang dewasa dan 5 anak kecil yang merupakan kelompok pertama kali menjadi orang Kristen. Kemudian injil terus menerus diberitakan sehingga dari tahun ke tahun banyak orang dibaptis sampai sekarang jemaat-jemaat di Bomela menjadi besar dan telah di bentuk satu wilayah Klasis sendiri.

    7. PEMBUKAAN POS PENGIJILAN BARU

    Gereja di Bomela makin lama menjadi besar dan membentuk satu Klasis tersendiri. Tidak lama kemudian, Gereja di Bomela melakukan Survey dan pendekatan kepada masyarakat suku MOMUNA, di samboga. Pada tahum 1985secara resmi di buka Pos samboga dibuka sebagai Pusat pemberitaan Injil di daerah samboga. Samboga adalah Pos Pekabaran Injil dibawah Pimpinan Klasis Bomela dan sampai sekarang masih tetap sebagai Pos Penginjilan (PI).

    Sumber: SEJARAH PERKEMBANGAN GEREJA JEMAAT REFORMASI PAPUA ( G J R P ), Oleh Pdt Malhus Nekwek, M.Th
    PERTAMA KALI TERIMA INJIL DI WILAYAH BOMELA
    Pada tahun 1976, di Bomela par pemberita injil mulai survey, dan pada waktu itu yang pertama sekali terima injil waktu survey lokasi adalah di Kampung Kitikni Lama (Kitikni Bagian atas), pada waktu itu survey dilakukan dengan menggunakan helykopter, dan mendarat di kitikni bagia atas (Kitikni lama), pertama sekali bwah muka adalah dan datang dekat Helycopter adalah adik Kak diantaranya:
    1. Elias Aruman (datang dekat Helly, dengan alat lengkap Panah & Busur)
    2. Agunda Aruman (jaga dekat pintu masuk Helly, untuk antisipasi terjadi apa-apa di adik elias Aruman yang datang dekat Hellycopter)
    3. Saulus Alya (orang ini mengintip-intip Elias Aruman dan Agunda Aruman yang datang dekat helyicopter, supaya terjadi apa-apa lapor sama masyarakat yang lain).
    Ternyata yang terjadi waktu itu oleh para misionaris bersama penginjil adalah kasih GARAM, PARANG dan KAMpAK, dan ketiga orang ini sangat senang dan terima merreka dengan senang hati, dan misionaris perakkan cara penggunaannya kepada ketiga orang itu. Dan tim misionaris disitu juga orang-orang Langda ikut, kebetulan yang ikut dari langda adalah om-om dari Elias Aruman dan Agunda Aruman.
    Dari situ hari selanjutnya mulai trun dibeberapa kampung di Bomela terutama Kampung Sumbat dan Kampung Bomela.

    Sumber: (Wawancara Antara Timeus Aruman & Elias Aruman, waktu
    YUBELIUM 50 tahun GJRP di Abenaho, 29 Oktober 2013)

    Posted from WordPress for Android

    WEST PAPUA ISSUE HAS POTENTIAL TO INFLUENCE PNG GOVERNMENT .

    WEST PAPUA ISSUE HAS POTENTIAL TO INFLUENCE PNG GOVERNMENT .Some of us advocating for our issue of west Papua really think that png government position is against our interest butI really think we do not understand the pressure PNG is on with Indonesia and Australia as Susan hatten put it correctlyin her recent comments onLewis Prai Welliprecent post.Most of us a very vocal on our issue here in PNG but at the same time we ( pngs) must be concious about our international relations with Indonesia and Australia as much as we want to do with our internal politics and governance.The issus of west Papua has a greater potential of making and breaking our government and therefore we must be coonsiderate in how we play with the issue of West Papua.The Oneil & Dion government is the olny government in png which speaks about west Papua and has gained international attention particularly with its recognition at MSG recently and now with the PIF.Indonesians are now considering Oneil as Pro West Papua and therefore Indonesia and Australia may do anything andeverything to influence possible change of government in the couple of months going towards our National Genetal Elections in April 2017.We need consistentcy and to maintain support, some of our critics must really take into consideration of our geopolitics and our internal politics in PNG .Some of you West Papuan comments must not be driven by what you think of others advocating about our local politics in PNG but look at it in a bigger picture….We must stick to our advocacy on the issue and not trying to challenge government decisions. Leaders in png are elected in the house and have been manadated to rule and in doing so, they are will versed with what is happening to play their cards right for interest of it nation and its people as paramount.While we say as must as we want to say and do, there West Papuan leasers moving in and out of our country with heavy money bags bribing our politicians and you know of that and why are you not helping us to stop this people working for Indonesia, just as we are talking, it is understood a west Papuan shifted bag of cash and landed at jacksons airport yesterday and was picked up by the Indonesia embassy and you are talking too much about what we can do but what can you do to help us.We have different faction fighting for the same issue on different fronts which is not helping our government..nowyou west Papuans are caring Indonesian money into our country in trying to shape our government and installed a pro Indonesian government backed up by Australian.We are not stupid an are consicious about what is happening and so we must play it right..i urge you all to take this intoconsideration and talk to your own factions groups such as the unification body ULMLP to address this correctly to help our government. On the international fora, we are compared nothing to Indonesia but we are force to be recon with if we play out diplomatic game corretly.I therefore I appeal to West Papuas living abroad and those so called leaders not to interfere with out domstic national politics. If you want us to support you than you must eradicate and remove any obstacles to our struggle so you can help us to help you.You are also making our country become safe haven for Indonesian operatives moving in and out shifting money bagsfor Indonesian in trying to downplay and influence making of our government.I suggest and strongly recommended OPM to rise and monitor any bugs abroad or within Indonesia to monitor movements and association of operatives, while we are doing this, i m also vulnerable to our common enemies even on my soil.You all must help us to help you.Thanks..

    Posted from WordPress for Android

    KNPB:TNI DAN POLRI AKTOR UTAMA PELANGGARAN HAM DI PAPUA BARAT

    KNPB: TNI-POLRI AKTOR PELANGGARAN HAM PAPUA BARAT

    Knpb Wilayah Timikanews— Rakyat Papua tergabung dalam Tim Peduli Pelanggaran Hak Asasi Manusia (TPHAM) Papua Barat, mediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika sebagai media Nasional Bangsa Rakyat Papua barat, dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Sebagai Penanggung Jawab Politik dalam kegiatan melakukan protes terhadap kejahatan Luar biasa yng dilakukan Oleh Indonesia di Teritori West Papua. Aksi kemanusian tersebut di blockade oleh TNI-POLRI Di depan pasar dan terminal Gorong-gorong pada kamis (03/09/2015) Waktu TimikaIndonesia mengakui Negara Hukum dan Demokrasi di junjung tinggi dijalankan oleh Penegak Hukum dalam Hal pihak kepolisian Indonesia dan Tentara, justru mereka tidak hargai rakyat Papua. melarang dan memblokade aksi kemanusian di gelar mediasi KNPB Wilayah Timika.Walupun Negara Indonesi melalui militernya melarang memblokade Aksi kemanusian terkait Pelanggaran Ham berlebihan dilakukan oleh Tni-Polri, tetapi aksi ibadah pemasangan lilin dalam bentuk duka cita atas pelanggaran Hamterbesar terjadi minggu kemarin,Rakyat Papua tetap berlanjut di titik pemblokade depan Gorong-gorong Timika.Knpb Mediasi ribuan Rakyat turun jalan menggelar demo damai, menyampikan aspirasi, menuntut Pemerintah Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, Segera Tuntaskan dan bertanggung jawab pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua dan Tarik Militer dari Seluruh Tanah Papua. Karena Militer Pembunuh rakyat Asli Papua.Di west Papua.Knpb Menilai Papua melebih TNI dan Polri, serta Nonorganik Bais Bin BMP dan Kelompok Jihat Jimat mereka menguasai tempat tempat trategis di seluruh Teritori West Papua sorong sampai Merauke.jadi Negara harus tarik Pasukannya.TNI-POLRI di Papua juga, memproduksi menjual, minuman keras, membuka tempat Bar, Bioskop Malam, Togel, King, dan Judi. membuat rakyat Papua terjemak oleh permainan Badan Inteljen Strategis Bais dan Badan Inteljen Negara, sedang Operasi di seluruh pelosok tanah Papua, sehingga daerah Papua jadi daerah Darurat MiliterBanyak rakyat yang korban atas kerja dan permainan Militer Indonesia di Papua contoh nya Nabire Berdarah, Dogiai Berdarah, Paniai, Berdarah, Timika Berdarah dan daerah Papua lainnya. Sampai detik ini Negara Indonesia punya hukum Negara tidak pernah diadili pelaku kejahatan di Seluruh Papua.TNI-POLRI seenaknya menembak memperkosa membantai membunuh rata-rata anak sekolah pemudah usia fuber masih mudah, mulai sejak Presiden JOKO Widodo menjadi Presiden Indonesia, tidak sanggup menyelesaikan kemauan Orang Papua justru, pelaku kejaharan selalu dilindungi dan dipiarah secara rapi tersulubung dan terstruktur.Pelanggaran Ham sejak pertama Indonesia merampas sejak 1960 sampai 2015. Khususnya kasus Timika berdarahTentaraNasional Indonesia (TNI) menewaskan Pemudah gereja katolik dua orang mati di tempat, dan 4 orang masih rawat di RSUD. Namun pihak kepolisian Dan Tentara Inteljen Memblokade melarang Aksi damai KNPB.Aksi bertujuan aksi ibadah secara damai Gereja Tiga Raja, tapi pihak penegak Hukum Negara Indonesia Melarang memblokade dengan alat Negara Senjata Lengkap 10 Mobil dan Truk Tahanan satu Pansel anti terror Posisi dan tentara siaga satu.ini menunjukan Negara belum dewasa dalam HAM. Pada hal Hak menyampaikan depan umum secara lisan dan tulisan di muka umum dijamin Hukum Indonesia.Pihak gereja buka hati suarakan domba-domba yang telah dibunuh didepan gereja, Koperapoka Mingu kemarin Gerejaharus bersuara jangan diam. Kami ini manusia bukan binatang setiap hari Militer berburu orang Papua secara kelihatan maupun seara diam-diam.

    There is no Democracy in West Papua

    PAPUA. ..West Papuans are constant victims, they are raped, killed everywhere. The human rights of the West Papuan people have been trampled on by the US, Britain, Australia, and Indonesia… Why am I in the area of Freeport? Because of slaughter for the sake of slaughter, because of gold and copper. The government (military and police) have never felt that the West Papuan people are a part of Indonesia, because they think it is more important to protect the companies than the people.’–Kelly Kwalik to Jimmy Erelak, in Markus Haluk (2013: 286)The title of this article was taken from a statement by Wiji Thukul that is similar to the one above regarding democracy in Indonesia. It is taken from the openingManifestoof the Founding of the Democratic People’s Party (PRD) in 1996, when the New Order dictatorship was still in power. When Thukul made the statement, the five political regulations,whose violation could lead to a prison sentence for any activists firm in their political opposition to the New Order and the defense of people’s rights, were still in effect.Fifteen years of reform has passed, and the political space for people to strategize and build strength has begun to be more open. Political laws similar to those of the New Order are no longer in effect, political prisoners have been released, although those like Thukul, who were ‘disappeared’ by the New Order generals, have still not yet been accounted for. And the generals responsible for human rights violations remain in power.However, in these 15 years of reform, the democracy that was long-desired by the Indonesian people has not applied in West Papua. As many as 40 political prisoners since 2003 have not been recognized or had their cases addressed by the state, and at least 30 others have joined them in their incarceration since May 1, 2013 simply by exercising their rights of assembly and free speech. The people of West Papua are simultaneously victims and sacrificial offerings in the machinations of international finance, the military, and the Indonesian government because of the rich natural resources in their occupied land. For this reason this article was writtenWe need to map the problems in Papua to understand the special closure of the democratic space since the death of Theys Eluwayin 2001, and the ongoing political and economic issues there. There seems to be a systematic and politicalpurging of the Papuan people in their own land. Why hasn’t the era of Reformasi brought a change in Jakarta’s approach? It is an important question, as important as building a movement to fight the two political legacies of the New Order that to this day remain safe and unchallenged: anti-democratic politics and anti-separatism. These two issues are the rock in the shoe of Indonesia’s, and West Papua’s democratic ambitions.Mapping West Papua’s problems and solutionsWe don’t have to be West Papuan’s to show solidarity in defending Papua. For non-West Papuan people such as myself, West Papua is us. Understanding the problems in Papua, will show us the real Indonesia: A nation still in the process of negotiating itself, and with a low bargaining price. Speaking about West Papua means thinking about how Indonesia must change for the benefit of West Papua, and not the other way round. Because both the problems and solutions to the issue of West Papua are located in Jakarta, the centre of power in Indonesia.Different people, both West Papuan and Indonesian, offer varying perspectives of how to understand the problems in Papua. In 1996, in its manifesto, the Democratic People’s Party (PRD) were the first to acknowledge national issues in Maubere, Aceh and Papua[1], while siding with the self-determination efforts of the Papuan people. This could be seen in Gus Dur’s decision to reinstate the name of Papua (called “Irian Jaya” since 1969) on January 1, 2000, and use the Morning Star as a symbol of Papuan identity. Therefore, Gus Dur is seemingly the only elite Indonesian who was appreciated by the West Papuans for his democratic stance regarding West Papua.[2]However, after Gus Dur’s time, especially due to the implementation of Special autonomy regulation (Otsus) No. 21/2001 and the creation of the new Province of Papua (Presidential Instruction No. 1, 2003), the West Papua-Jakarta relationship increasingly deteriorated. Frans Maniagasi, fromPerkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua),in 2004, saw the issue of Papua as rooted in the lack of trust between Indonesia and Papua[3]. This lack of trust was caused by Jakarta’s inconsistent policies regarding West Papua.Amiruddin al Rahab, in his bookHeboh Papua(2010: ix) says that recent events are nothing new in West Papua’s human rights and socio-political environment. For the last 40 years the root of the problems in West Papua have remained the same, namely the cycle of poverty, inequality and trauma caused by acts of violence, which continue to occur because the government and public representatives in West Papua are enmeshed in a dispute – one that in political literature is called a separatist movement.Previously, thePapuaRoad Map,published by Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in 2009, was an acknowledgementthat hope for breakthrough solutions in West Papuan issues were already on the table. The issues can be put into four categories: the history of integration, political status and identity; political violence and human rights violations; failure ofdevelopment; inconsistency of the policy of autonomy and the marginalization of the West Papuans. Historically, the process of integration with Indonesia and the political status and identity of West Papua was explained to be a result of political infighting during the decolonization of West Papua. While the political violence and the failure of development was seen as being caused by the authoritarian New Order regime. Meanwhile, the government’s inconsistency in its implementation of Special Autonomy is more a problem that emerged in the post-New Order era. (LIPI 2009: 7)Moderation, negotiation and compromise between Indonesian and West Papuan nationalists is one of the key solutions of conflict-resolution in West Papua according to the LIPI team. Based on the above analysis of the conflictJaringan Damai Papua (West Papua Peace Network)(JDP) have continued the agenda of dialogue. The government responded in a speech delivered by President SBY on August 16, 2010 in which he said, ‘The government continues to carefully study the dynamics that exist in West Papua, and will continue to establish constructive communication for further development for West Papua.’[4]On 5-7 July 2011 in Jayapura Papua, the Papua Peace Conference was held, which was attended by 500 representativesof the people of West Papua and 300 observers. But the recommendations of the peace talks were not addressed positively by the government. The violence even continues when the people of West Papua initiate dialogue with Jakarta. Constructive communication has never occurred. Thus, the prospects for the most visible solutions are also increasingly bleak as long as there is no support or change in approach from Jakarta.In the midst of difficulties convincing Jakarta of the importance of dialogue with West Papua, Socratez Sofyan Yoman (2011), added that the peaceful dialogue that must happen between the administration of West Papua and the West Papuan people must be unconditional, and mediated by an international third party. This is based on the history of Papua’s political integration with Indonesia and the un-representative Act of Free Choiceas well as the violations of the New Order government against the New York treaty signed on August 15, 1962. [5]That is, while the conditions and claims of the West Papuan people regarding that dialogue increase, the government in Jakarta has retreated even further and is not showing any signs of compromise. Increased violence in West Papua by the Indonesian military is the government’s response to the demands of the people of West Papua, who were clearly not successfully ‘integrated’ during the reign of the New Order.According to Herman Katmo, [6] a Papuan intellectual fromNational Papua Solidarity, ‘to attain political consensus related to the format of dialogue among the people of West Papua, the widest democratic space must be opened so thatthere is an opportunity for all people of West Papua to organize themselves. Intimidation, threats, interference, and otherforms of political camouflage deliberately carried out to inhibit this process should be eliminated. Papuans’ peaceful protests should not be answered with violence. West Papuan political prisoners should be released unconditionally as a part of this process. There is no need to deny or cover up the existence of West Papuan political prisoners to the international public. The entire unofficial military forceshould be withdrawn from West Papua, these informal militias of “development” must be stopped, and the militaristic approach must be changed. Without all of that happening, it is difficult to imagine the existence of an agreement for a peaceful agreement in West Papua. Jakarta will act in accordance with their interests, so too will the people of West Papua with their own truth, like the saying goes“anjing menggonggong kafilah tetap berlalu”(see footnotes for explanation).That is why, in fact, like it or not, the problem of West Papua in the views of the majority of West Papuans is different to the way it is seen by Indonesia. Norman Vob, coordinator of WestPapua Network, a solidarity group based in Germany, ina visit to the National Papua Solidarity Network secretariat, exemplifies how difficult it is to convince the people of West Papua of the possibility of policy and governance reform in Jakarta and to overcome, even partially, the problems of the West Papuan people in their own land.As for human rights workers and social movements in Indonesia, changing Jakarta’s approach in dealing with West Papua, no matter how small, is a very important target of political advocacy, not just for West Papua but for the democratic political climate of all of Indonesia. This is precisely the symbiotic connection between the desires of the West Papuans and the opening of political space in Indonesia.Now, 50 years after the administration of West Papua was taken over by Indonesia on May 1, 1963, almost the entire political spectrum agree that the situation there is increasingly dire. They agree that the West Papuan issue is complex, covering history and political status, discrimination and marginalization of indigenous peoples, agrarian conflict and the environment, as well as violations of civil, political, economic, social and cultural rights. However, the positioning of one problem as more important than others is a disservice, especially in the midst of a worsening humanitarian situation for all the people of West Papua. It is similarly unhelpful to separate and isolate one problem from the others, this will hinder a solution that is agreeable to all people from being found.Human rights violations as a systematic attempt to dispossess the West PapuansThere is no data that supports the idea that there has been improvements in human rights in West Papua in thereformasiera.According to Markus Haluk (2013), as many as 366 types of civil and political rights violations against the people of West Papua occurred from 2008 to 2012.The violations came in the form of severe torture, arbitrary arrests, shooting and killing, rape of women, arson, raids and burnings of student dormitories and destruction of the property of citizens, the refusal to give official permission for peaceful demonstrations or dispersal if they occur, the arrest of civilians for treason, restrictions on access to political representatives and foreign diplomats, restrictions and threats against journalists from international, national and local media, as well as threats against human rights defenders.The 2003 Haluk report said that the majority of shooting and killing in West Papua occurs during incidents of human rights violations (105 cases), followed by severe torture (50 cases), and breaking up of peaceful demonstrations (35 cases). The pattern of violence even increased after the convening of the third Papuan People’s Congress (KRP), on the 16th to 19th of October, 2011. The KRP III itself was forcibly disbanded by the an unclear combination of forces on October 19, and the National Human Rights Commission have already confirmed four human rights violations were committed by the security forces during the incident. [7 ] And in the time between that incident and the release of that report, the trend of shootings, torture and murder increased, carried out by forces, that the apparatus calls ‘Unknown Individuals’ as well as by the police. According to the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) records, ‘Unknown individuals’ were responsible for as many as 54 of these incidents, and 84 were carried out by the police.These events occurred amid acknowledgement from many parties about the failure of the Special Autonomous Region (Otsus) of West Papua. Otsus was originally created as a middle way of conflict resolution in response to the independence aspirations of the West Papuans, while also showing the government’s commitment to development in West Papua. Otsus is based on four pillars, namely: (i) the Papuan People’s Assembly (MRP) as a cultural institution thatplays a supervisory role and connection to the aspirations of indigenous West Papuans; (Ii) the Ad Hoc Legal Commission, which serves as an advisory body to the Papuan Legislative Council (DPRP) and MRP in preparing special and provincial bylaws within the framework of the implementation of the Special Autonomy; (Iii) Establishment of Representatives of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and the Court of Human Rights; (Iv) the Truth and Reconciliation Commission (TRC) and Court of Human Rights. Of those four pillars, the only one that has experienced problems is the Papua People’s Assembly and The Commission on Human Rights in West Papua.Special Autonomy Funds in the range of Rp 33 trillion (US$2.4 billion) [8] released between 2002 to 2012 have also not resolved the problem of poverty in West Papua. From 1996 to 2011 the Human Development Index of West Papuans remains the lowest in Indonesia.[9] Based on the results of the 2010 population census, Aggregate data per province, the Jakarta Central Statistics Agency records the Papuan population as numbering 3,612,854 people [10]. (indigenous Papuans: 1,790,777 and arrivals: 1,822,677). The Level of Poverty among Indonesian citizens, based on data released bythe National Development Planning Board (Bappenas) on January 3, 2012 is highest in Papua, with 31.98 percent of people below the poverty line. The Special Autonomy that was promised has not been able to improve the welfare of the people of Papua through its four main programs: education, health, economic empowerment, and infrastructure development.From data released by the Cooperation Forum (Fokker) LSM Papua in 2010, the 2009 West Papuan provincial budget allocated an education budget of Rp 242.06 billion. This amount is equivalent to 4.71 percent of the total budget, or 9.28 percent of the special autonomy funds. Under the provisions of the 1945 Indonesian Constitution, Law 20/2003, and PP 48/2008, which establishes that the education budget should represent at least 20 percent of the total budget, the education budget of Papua in 2009 should have been at least Rp 1.03 trillion. When using Perda No. 5/2006 with the provisions of the Special Autonomy Fund of 30 percent, the West Papuan education budget in 2009 should have been at least Rp 782.94 billion.Meanwhile deaths from treatable illness, HIV / AIDS, and the unavailability of staple foods, remain common. According to Fokker the Papuan provincial budget allocation for the health sector in 2009 amounted to Rp. 295.29 billion (5.74 percent of the budget, or 11.31 percent of the Special Autonomy Funds). Nevertheless, in percentage terms, this situation still does not satisfy what is mandated by the Special Autonomy Law in which health is a funding priority. This value is also not in accordance with the standards of the World Health Organization (WHO), which recommends that funding for health represents 15 percent of the total budget.The number of HIV-AIDS sufferers was recorded to be 13,000 according to the Papua Provincial Health Office report in December 2012 [11], with the majority of sufferers being located in mining regions. As noted by the Accelerated Development Unit of Papua and West Papua (UP4B) media center in February 2013, [12] Deconcentrated Province of West Papua funds were as large as Rp. 49.4 billion and foreign loans were as large as Rp. 13.2 billion.In early and mid-April 2013, 95 people (15 people according to the government) died; 61 people also died in the district of Yahukimo Samenage Papua province; while 535 others suffered illnesses, especially from November to February 2013 in the District Kwor Tambrauw Regency, West Papua Province. The death of 95 citizens and the hundreds of illnesses in Kwor are allegedly due to malnutrition and skin infections. In the Kwor District there are eight villages and 2,250 inhabitants. According to local church leaders, the deaths and illnesses have long been reported to the health workers at small health care centers (Pustu), but there has been no response from the local government. [13]Similar events occurred in Semenage District, in West Papua’s Yahukimo Province: 61 people died due to illness. These events occurred between January 15 and March 30, 2013. The cause of deaths was attributed to various causes such asshortness of breath, diarrhea, ulcers, intestinal worms, and swelling of the body and heart.Based on what they saw during a pastoral visit in the Segema District, local church leaders, John Jonga and Dorcas Kosay, said that in the villages there are children and mothers who are sick but not able to receive medical care because there are no professional health workers at the medical centres. There are only doctor’s assistants who cannot do much, because they have not undertaken formal medical training. There is no provision of adequate drugs, and the drugs available are often scattered on the floor of the health center. [14] These facts on the ground are different from the records of the Yahukimo Department of Health that says that there is a health center with 5 health workers (3 nursesand 2 midwives) in Semenage District in 2009.Cases of deaths due to diseases as a result of food shortages and malnutrition occurred in Yahukimo in both 2005 and 2009. In 2009, the total was 220 people. Outside of Yahukimo, outbreaks of cholera and diarrhea occurred in July 2008 inthe Dogiyai District. According to the Justice and Peace Commission of the Synod Kingmi of West Papua, as many as 239 Dogiyai residents died from cholera and diarrhea outbreaks that occurred between April to July of that year. The victims are people of all ages. The government has been very slow in dealing with the situation, and often shuttles the responsibility between district and provincial governments.On December 4, 2007, as many as 21 people from the Dumadama and Ugimba villages in West Papua’s Paniai District died of starvation. Those 21 victims were comprised of five men, three women and 12 children. Local indigenous community leader Maxsimus Tipagau said that the starvation was caused by harvest failures in areas where the cold season had destroyed crops. There was no assistance from the Tanai District government, so they asked for help from Freeport (a gold mining corporation operating in West Papua), but did not get a response. It should be noted that Dumadama is within the Freeport concession area.[15]Amid the failure of Otsus, which has still not been evaluated comprehensively, the government established a new unit named The Accelerated Development Unit of Papua and West Papua (UP4B). From the perspective of politicians in Jakarta, this organization is considered to be a solution to the failure of Otsus. UP4B is a policy that is integrated with theMaster Plan Program for the Accelerated Development of the Indonesian Economy (MP3EI) managed by the central government. According to the presentation of Bambang Darmono[16]: To create harmony: the role of the UP4B within the Accelerated Development of Papua and West Papua Provinces (referred to as MP3EI) is a framework of reference that can be used in addition to the Medium-Term National and Papuan Development Plan for 2010-2014. The position of Otsus within those interests is unclear, it was not referred to even once in the aforementioned presentation.According to the Democratic Alliance for Papua’s (ALDP) end of year report, the UP4B, within the struggle for education and development funding, especially in the highland areas, has not been able to spur the synchronization of work between relevant agencies, or to control the implementation of those funds.[17]The socio-political agenda to develop communication among civil society, one of the roles of the UP4B, is yet to be realized. Implementation, mentoring and supervision of the usage of funds from the province to village level has still been unable to improve the quality of development for the community. There is still a large divide between government agencies and society; both in terms ofwhat they want from development, and in the peoples’ power and ability to negotiate with the administration about those wants.The MP3EI was implemented with the idea of accelerated economic growth conditional on foreign investment, growth based on the extractive industries with worrying social and environmental impacts, with a red carpet rolled out for the owners of capital. The MP3EI is basically only a recycling of the former deregulation policies that remain a threat of future disaster[18].Within the spread of neo-liberalism over the last three decades, economic growth via foreign investment has already been proven to reap more failure than success from the perspective of poverty-reduction.[19]To appease the many parties that have an interest in securing their investments, military forces (army/police) are deployed in large numbers. The Governor of Lemhanas, Budi Susilo Soepandji, said that MP3EI and UP4B aresoft powerpolicies that “are strategic in continuing the harmonization of welfare in West Papua within the spirit of the Unified Republic of Indonesia, while not forgetting the methods of hard power to make citizens aware of the usage of weapons by irresponsible groups.” This is because, according to him, “a raised weapon cannot be faced by a prayer, a raised weapon must be faced with a weapon, and Indonesia also has the power [to respond].”[20]It is difficult to arrive at any other conclusion, based on all the facts of the continuing violations of human, civil and political rights as well as economic, social and cultural rights as described above, in addition to the systematic displacement happening to the people of West Papua. Various policies such as the deliberate squandering of money make the situation worse through increased bureaucratic corruption at all levels of government. [21] Since the New Order with its more uniform and repressive policies, Indonesia has failed to integrate West Papua. Politically, the post-reform government has also failed to show a more civilized commitment to win the trust of the West Papuan people. Gus Dur’s breakthrough have been left stranded in the hands of the conservative elite. From the beginning the aspirations of the majority of West Papuans has been different from what has been delivered by Jakarta.Those aspirations are based on what has been called by human rights activist groups in Papua asMemoria Passionis(passionate memory)orIngatan Penderitaan(Remembrance of suffering).Memoria Passionisis the memory of the trauma caused by the social and economic marginalization, the regular denial of self-esteem, that is sometimes achieved through open terror.Memoria Passionisas an expression of the history of suffering of the people of West Papua began when a team of 100 leaders (Team 100) from all over Papua filed a demand for independence to President Habibie on 26 February 1999. [22]Papua: a land colonized twice.The Papua issue is systemic. There is the oppression of a people and the exploitation of capital. Accusations of West Papua about its political status are at the same time accusations against the Indonesian people and their own political history. The Papuan political dispute is closely associated with the mineral wealth contained in the land. Control over West Papua is the economic fanaticism that we all face today.In 1935, NNGPM (the Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij) began to explore the western part of Papua (Vogel Kop – Bird’s Head, aka the Bird’s Head) covering an area of 10 million hectares. The subsequent discovery of mineral ore in Ertsberg in 1936 was the beginning of the humanitarian disaster in West Papua today. Keep in mind that West Papua did not directly become part of Indonesia after it’s independence in 1945 – as the issue of the people on the island paradise were not a part of the process of the development of Indonesian nationalism in 1928. The Netherlands fiercely defended their right to control West Papua in the Round Table talks in 1949, and started the 10-year Papuanization process in 1957, and for the first time the Morning Star flag fluttered on December 1, 1961.Erstberg that had lain dormant for 20 years began to be considered again after gold reserves were also found around theArafura Sea. And Freeport McMoran Copper and Gold from the United States took the opportunity take part directly in collaboration with Soeharto to investigate Erstberg. It was in this context that the New York Agreement was born on August 15, 1962, and the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) handed over the administration of Papua (then West New Guinea) to Indonesia. [23] This “integration” at gunpoint of West Papua with Indonesia, occurred through what is known as the people’s poll (Act) of 1969, which only involved about 1024 adult Papuans of Papua’s then adult population of 815 000.We should remember that in 1967, two years before this poll, Law PMA No.1 (regarding foreign investment) was born, and Freeport received full blessing for its exploration agreement in Erstberg, West Papua. In the context of Indonesian politics, these events occurred after Soeharto’s New Order ascended to power after the catastrophic slaughter of no lessthan 1 million supporters of Soekarno and the Indonesian Communist Party (PKI). How could a natural resource exploration contract have been signed in regards to areas that were not legally part of Indonesia?Since the potential for all these extractive industries to operate was discovered in 1936 in the area of what is now West Papua, the indigenous West Papuan people have been abandoned and neglected. Corporations from Indonesia, United States, the Netherlands and England join the game. Other areas of Indonesia have also become the plaything of extractive industries from those countries.Violence was the foundation of the destruction of the economic and social culture of the indigenous people of West Papua. No fewer than 100,000 indigenous West Papuans have been killed in a variety of cleansing operations against the Free West Papua movement in various regions of West Papua since the New Order came into in power. [24] Among the largest military operations that have been conducted are Operation Aware (1965-1967), Operation Brathayudha (1967- 1969), the Authority operation (1969), Operation Jayawijaya (1977), Operation Clean Sweep I and II (1982), Galang Operations I and II (1982), Operation Tumpas (1983-1984), Operation Clean Sweep (1985), Regional Military Operations (1989-1998), and restrictions on international visits since 2003.It is with this backdrop that exploration for the extractive industries has intensified. Investors from the United States, Britain, Australia, Japan, China, and Indonesia all compete for control of natural resources in West Papua. And the result,according to Forest Watch Indonesia, is that from 79.62 percent forest cover in Papua in 2000-2009, 38.72 percent has already experienced deforestation – the largest of any region in Indonesia.Grasberg PT FI is the largest gold mine in the world. According to a report in 2010, the profits of PT FI were Rp. 4000 trillion. Negotiations are occurring dealing with extending the operation of the mine until 2041. After four decades of operation, the total contribution (royalties, dividends, PPH bodies and employees) that have been paid by FI to the government up to June 2011 amounted to US$12.8 billion. [25] Meanwhile, an employee’s salary is only about Rp 3.5 to 5.5 million (US$260). Daisy Primayanti, head of corporate communications of PT FI said that Grasberg’s gold productionin 2013 was aimed to rise by 39.2 percent to 1.2 million ounces from the previous 862 thousand ounces. While copper production in 2013 is set to increase 58.5 percent to 1.1 billion pounds compared to 694 million pounds previously. What do these figures mean?Talking about Freeport, or of any of the extractive industry giants in the MP3EI roadmap, cannot be separated from a review of the history, socio-cultural and ecological settings and the humanitarian impacts that have occurred until this day. Therefore, conversations relating only to the extractive economy and for-profit calculations for the sake of mere economic growth should be rejected. It is clear that the history of Freeport is a trail of deprivation, occupation, and control of land and environment of the Komoros and Amugme people, and a destruction of the economy and livelihood of the indigenous community .The Amugme and Komoros people continue to be displaced and economically, politically, socially and culturally marginalized by the invasion of capital that promises economic growth in cities created by mining and infrastructure, including large-scale migration of the population of Java to West Papua by the New Order administration. In the 1990s the populations of those areas swelled to more than 60,000 people, making Timika the fastest growing “economic zone” in the country. [26]The one percent royalty for indigenous Papuans given by PT FI in fact just appeasement candy, with no clear aim, and inpractice it is intended to divide the Papuans themselves.A damaged eliteSpecial autonomy and development is a big contributor to the degradation of the West Papuan political elite’s mentality, as well as destroying the foundation for them to grow into any kind of modern political apparatus, as they were never able to thrive in the New Order period due to competition with the influx of immigrants. Special autonomy funds are appropriated by the elite in various ranks of the bureaucracy, the struggle between regional head candidates and supporters before and during elections. Their lifestyles of partying and sex, is the widely known image and increasingly commonplace among the elite who are known to be lazy and prefer relaxing in the cities, especially Jakarta.The Special Autonomy Law as an affirmative action policy can also provide a bridge for the indigenous West Papuan elites to consolidate as it allows prioritization of West Papuans in the government bureaucracy. However, there is a problem because thisPapuanizationprocess that has been occurring rapidly since 1998, was not sufficiently prepared for the transition it instigated. As a result, the hiring and takeover of positions partly ignores the rules of employment, career and groups, especially of competence. [27] Will this embryo of separation between the elite and the majority of West Papuans grow larger?The problems are becoming more complicated by the accelerated development that was instructed by a decree passed by President Megawati on January 23, 2003, which bypasses the section of the Special Autonomy Law that mandates that expansions be considered and approved by the MRP and the DPRP. The decree formed two new provinces (West Irian Jaya and Central Irian Jaya), and three new districts (Paniai, Mimika, and Puncak Jaya), and one municipality (Sorong). In fact, this idea is not new, because in 1999 the governor (Freddy) and three deputy governors of Papua (JohnDjopari, Herman Monim, Abraham Atururi) had already proposed the scheme, and they each promised to be a governor in their respective provincial candidate division. But the promise was not kept, which led to tensions between them [28].The motivation for the continuing expansion, according to the International Crisis Group, is the mission of the State Intelligence Agency (BIN), which is driven by the West Papuan people themselves. Jimie Ijie says that a Papua that is not divided administratively would foster West Papuan nationalism. He, along with 315 Papuans, then supported Ataruri to discuss the issue with the BIN and the Department of the Interior. In addition, for the Indonesian military, the establishment of new provinces and districts would require an increase in the number of troops, military command posts (Korem) and district military commands (Kodim). [29]Further development enriches West Papua’s tribally-divided political elite, which has the impact of pitting different groups of West Papuans against each other. For some of West Papua’s elite, special autonomy and development is interpreted as the freedom to self-determination on the basis of ethnicity. National political parties are tactical vehicles for the Papuan elite, and they cannot be separated from the strategic interests of the national parties themselves. The positions of the Governor and the Deputy Governor and the Regent and Vice Regent in West Papua must come from West Papuans of indigenous descent to make the sons of the area want to become leaders, as regents, legislative, and heads of departments. Mass mobilization carried out by the local elites often occurs with the use of political ethnocentrism. [30]Muridan Widjojo, in a private text conversation,told me that the West Papuan elite are mainly concerned with traditional tribal authority, and the competition of these tribally based constituencies is played out in the democratic arena. As a result, the regents behave not as democratic state officials, but as a tribal chiefs who drain the country’s resources (district / city / province) to maintain the loyalty of constituents of the same tribal group as themselves. The state budget is seen as endless a financial resource, just like the West Papuan natural environment, which endlessly provides sago and animals for hunting.Lukas Enembe, elected Governor of Papua, a Democrat, is as an example of the highest brand of opportunism. He and his staff have proposed Autonomy Plus (in May 2013), which is not based on any kind of evaluation of the Special Autonomy or UP4B.His most well-known proposal is for a larger percentage of administrative funds for the region, without any information about where these trillions of special autonomy funds will go to, as well as the promise of a pardon for political prisoners-which was offered SBY many years ago, but was been rejected by the Prisoners– which until now the government has not made any mention of. At the same time, many West Papuans also believe in Enembe because he isgood at playing with the sentiment and expectations of West Papuans towards independence. As soon as he was sworn in he said, ‘there should be no dialogue, because I have a direct telephone connection to the TPN and OPM (Papuan National Liberation Army and Papuan Independence Organization).’ He also said, in the spirit of the Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia 1945 ‘SBY has a special gift.” [31]Moments like this have and continue to create deep disappointment among the people of West Papua, as well as a widespread mistrust about West Papuans (especially legislators) who enter the formal channels and are exposed to the ‘Indonesian virus.’ [32] This is where there is an important role for youth – progressive university students have grown alongside and after the West Papuan Spring (the moment that lasted from when a team of up to 100 approached Habibie to appeal for the possibility of a peaceful independence until The Second Papuan People’s Congress in 2000). The youth are not linked to, but neither distance themselves with the elites who are infected with that ‘Indonesian (elite) virus ‘. There are those of them who wish to grow their movement together and they derive their inspiration from the struggles of friends in Indonesia and abroad. They work to protect human rights, environmental rights, indigenous peoples, as well as self-determination.Nevertheless, the political breakthrough and political hegemony is still held by the corrupt West Papuan elite, which is maintained by the no-less corrupt Indonesian elite.The unity of Indonesia has not been finalizedHuman rights violations against indigenous Papuans continue to occur in various evil forms: torture, rape, discrimination, exclusion, killings, disappearances, arbitrary arrests, intimidation, surveillance and threats, as well as a severe closure of the democratic space, impeded access to self-representation, the destruction of their livelihoods, a crime against the rights of local culture and spirituality, as well as the forced displacement of communities.Most of these crimes – including those that cause environmental damage – are the result of Freeport’s mining operations. And other crimes – such as violence – are the result of the use of force by the Indonesian military against the people of West Papua Currently none of the data can accurately show how many Indonesian soldiers are stationed in Papua. What is certain is that official and non-official troops are increasing, army posts and territorial commands are expanding, [33] people being killed or imprisoned for their political views or for using their rights to free speech and assembly, are also increasing. Since 2003, as many as 40 people have been imprisoned for their political attitudes, and since May 1, 2013 this has increased again with at least 30 people arrested and imprisoned as political prisoners. [34] Todate, 22 people have been arrested on charges of treason, three people were released, and seven others still have an unknown status. [35] The reform that has already lasted 15 years in Indonesia, has not applied in Papua.From these facts, we must acknowledge that the unity of the Indonesian nation is something that is not settled. In the fifty years of West Papuan integration with Indonesia, there has been hundreds of thousands of victims, even some tribes and clans have been destroyed as they were connected to the Free West Papua Movement, [36] the stigmatizationof ‘separatist’ of all who challenge the Jakarta government, is still not enough to stop the voices that demand self-determination. Adriana Elisabeth, a LIPI researcher who also became part of the team drafting the Papua Road Map, also had to admit: The unity of the Indonesian republic is not final in terms of the complexity of the problems in West Papua. [37]From the standpoint of the Indonesian struggle for democracy, the significant moment of Soeharto’s downfall means that we should reassess Indonesian-ness from 1965-1966 till 1998 as being maintained through fear, anti-diversity, anti-ideology, militarism, anti-separatism, even the anti-political. West Papua is the morning star in the East that will change our perspective on the Indonesian nation that we have come to know through the lens of the New Order. Fightingfor the future of West Papua will be seen as the just action in the view of history, as well as fighting racial prejudices thatmay remain in our minds. And the solidarity movement of the Indonesia people who value the humanity of West Papuans is an important step to start the process. Construction of the Solidarity movement in Aceh and West Papua during 2003-2004 [38] is a good example, which we should emulate.But the main difficulty we face at the moment is the return of militarism on the stage of Indonesian politics. The increasingly gloomy results of Jakarta-West Papua dialogue within the framework of peace that brought us the Papua Peace Network (JDP) is a consequence of the powerlessness of the Indonesian civil elite in the reformation era when it comes to the militarism in politics, including some student activists involved in Soeharto’s overthrow in 1998, who have become involved in political alliances with the parties of old New Order generals.Zely Ariane, fromrecastkeys.wordpress.comOriginal Bahasa Indonesia article can be found inIndoprogress.comTranslators added notesDuring the New Order, the Soeharto government issued 5 packages of laws that are commonly thought to be a bastion of the of injustice under the dictatorship:(1) of Law No. 1/1985 on General Elections.(2) of Law No. 2/1985 concerning the composition, position, duties and authority of the House of Representatives (DPR) or the People’s Consultative Assembly (MPR).(3) of Act No. 3/1985 on Political Parties and the Party of the Functional Groups (Golkar)(4) Law No.4 / 1985 on Referendums.(5) of Law No.5 / 1985 on Mass Organizations.Theys Eluay (3 November 1937 – 10 November 2001) was a community leader in West Papua who was murdered by members of the Indonesian Army special forces command.The Act of Free Choice (Indonesian: Penentuan Pendapat Rakyat, PEPERA) was a series of eight regional assemblies from July to August 1969 by which Indonesia asserts that the Western New Guinea population decided to relinquish theirsovereignty in favor of Indonesian citizenship. The Act of Free Choice was a vote by 1,025 men and women selected by the Indonesian military in Western New Guinea, who were asked to vote by raising their hands or reading from prepared scripts in a display for United Nations observers. (From Wikipedia)Private Militias employed by Freeport or other companies, They have no central command like the Indonesian Armed Forces.“The dog barks, the caravan passes by”, meaning – Do what suits you, and ignore the yaps of the critics. The Arabic kafilah, or caravan, referred to a group of nomads or people who go on the hajj, the annual pilgrimage to Mecca, Islam’s holy site in Saudi Arabia. When he started preaching, the Prophet Muhammad is said to have kept his composure despite the jeers of skeptics in his hometown, Mecca. The expression compares the critics to dogs. Another story says people in Mecca used to unleash their dogs to harass Muslims who passed their homes. Muslims say it is haram, or unlawful, for a dog’s saliva to come into contact with a person. The “contaminated” body part must be washed seven times before the body is deemed clean enough for prayers. (From the book, ‘Indonesian Slang: Colloquial Indonesian at Work’Freeport concession Area – An area in which the corporation can legally extract minerals according to its contract with the government.Under the Jokowi administration, some of them have since accepted the clemency deals.Bibliography:Al Rahab, Amiruddin (2000),Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme(Jakarta: Komunitas Bambu).Haluk, Markus (2013),Mati atau Hidup: Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Azasi Manusia di Papua(Jayapura, Papua: Honai Centre dan Penerbit Deiyai).Widjojo, Muridan (2009),Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future(Jakarta: YOI, LIPI, Tifa Foundation).Yoman, Socratez Sofyan (2011),West Papua: Persoalan Internasional(Numbay/Jayapura: Cendrawasih Press).Original Notes from the author[1]….In East Timor, the Maubere people have never stopped resisting military attack and occupation by the New Order regime; the people of Aceh and West Papua demand the right of self-determination. ‘ Opening Manifesto of the People’s Democratic Party, Paragraph 7http://www.prd.or.id/organisasi/dokumen-sejarah-prd/20110513/manifesto-partai-rakyat-demokratik-lama.html, accessed on May 26, 2013.[2]Gus Dur, Father of West Papuan democracy:http://www.jpnn.com/berita.detail-57061, accessed May 27, 2013.[3]‘The root of the problem in Papua is trust. Jakarta clearly distrusts Papua, and vice versa,’ Frans Maniagasi, West Papuan Intellectual from Pokja, Papua:http://lists.topica.com/lists/indonesia-act@igc.topica.com/read/message.html?mid=810266059&sort=d&start=22621/%5B4%5Dhttp://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2010/08/16/1457.html, accessed May 27, 2013.[5]In accordance with the New York Agreement, the Dutch handed over the administration of the West New Guinea area to the United Nations body, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), that then surrendered it to Indonesia on May 1, 1963. Among the points of the Agreement were the following: The surrender is limited to: “The surrender of all forms of administration,” not the surrender of sovereignty (Section XIV), for the length of the transition period, Indonesia owns the responsibility for the continuation of the “intensification regarding people’s education, eradicating illiteracy, and economic, social and cultural advancement” (Section XV); at the end of the year 1969, under the supervision of the Secretary general of the United Nations, the organization ofthe act of free choicefor the People of West Papua to decide their political status “whether they wish to remain with Indonesia or to terminate their union with Indonesia (Section XV111); Indonesia will respect the aforementioned commitment (Section XXII, 3rd paragraph) to fully guarantee the rights of the West Papuan people, including the right to freedom of speech and freedom of assembly and movement building (Article X11, paragraph 1).[6]Paradigma Papua bagi Solusi Damai.(Papuan Paradigm for a Peaceful Solutionhttp://cetak.shnews.co/web/read/2013-05 03/11659/paradigma.papua.bagi.solusi.damai..#.UaQiOtI3BEoaccessed may 28, 2013.[7]4Pelanggaran HAM di Kongres Rakyat Papua III(Human Rights Violations at the 3rd West Papuan Peoples Congress)http://news.detik.com/read/2011/11/04/125200/1760261/10/4-pelanggaran-ham-di-kongres-rakyat-papua-iiiaccessed on the 28th of May, 2013.[8]Total funds for the Special Autonomous region according to the report for the Cooperation Forum of LSM Papua until the year 2010 are around Rp 18,81 trillion (US$1.3 billion). Regarding the total Autonomous Region funding, in addition toinfrastructure assistance funding since 2011, checkhttp://suaraperempuanpapua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=967:dana-otsus-harus-dipisahkan-dalam-apbd-papua-&catid=27:berita-hari-ini&Itemid=60danhttp://nasional.kompas.com/read/2011/10/28/13333787/Dana.Otsus.Papua.2012.Naik[9]Okto Mote’s written statement on the Tom Lantos Human Rights Commission hearing on the situation of human rights in Indonesia:https://wpan.wordpress.com/2013/05/27/written-statement-of-mr-octo-mote-to-tom-lantos-human-rights-commission-hearing-on-human-rights-in-indonesia-23-may-2013/%5B10%5DDikutip dari Jim Elmslie, ‘West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?’http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/working_papers/West_Papuan Demographics_in_2010_Census.pdf(accessed on May 28, 2013).[11]Number of HIV/AIDS sufferers in West Papua climbs above 13,000:http://nasional.news.viva.co.id/news/read/375404-penderita-hiv-aids-di-papua-tembus-13-ribu-orang%5B12%5DProminent Health Issues in Papua: HIV/AIDS and Malariahttp://www.up4b.go.id/index.php/prioritas-p4b/6-kesehatan/item/214-isu-menonjol-kesehatatan-di-papua-hiv-aids-malaria[13]NAPAS correspondents report in Kwor, Kab. Tambrauw.[14]Pastoral visit report from Samenage Station, Hepuba Parish, Keuskupan Jayapura[15]NAPAS Correspondents reports and documentation[16]Check:http://www.slideshare.net/uppppb/peran-up4b-dalam-percepatan-pembangunan-papua-dan-papua-barat%5B17%5DCan be accessed at:http://www.aldp-papua.com/dokumen/%5B18%5DSee Maemunal site: ‘MP3EI dan Keselamatan Rakyat (MP3EI and people’s safety),’http://indoprogress.com/mp3ei-dan-keselamatan-rakyat/[19]A long study from sociologist and a foremost observer of political-economy in Latin America, James Petras, concerning the benefits of foreign investment in Latin American countries, showed the opposite. In the study,Six Myths About the Benefits of Foreign Investment The Pretensions of Neoliberalism(2006), Petras summarized his findings as follows: (1) The myth that foreign investment will create new businesses, expand markets or stimulate technological research and development and local ‘know-how’; (2) The myth that foreign investment will improve the competitiveness of the export industry, and stimulate the local economy via the financial or service sectors; (3) The myth that foreign investment will increase tax revenue and local or national budgets, or strengthen the value of the local currency for the price of imports (4) The myth that debt payments are essential to protect the existence of financial commodities in the international market and manage the integrity of the financial system; the myth that most third world countries are dependent on foreign investment to provide the capital necessary for development because local resources are not available or insufficient; (6) the proponents of foreign investment argue that when foreign investment, then it will be a solid stepping stone for the entry of more investment, which will subsequently become a solid foundation for general economic development. Facts in Latin America confirm these myths. Checkhttp://indoprogress.com/enam-mitos-keuntungan-investasi-asing/andhttp://monthlyreview.org/2006/04/01/neoliberalism-myths-and-reality[20]MP3EI dan UP4B Strategis Atasi Persoalan Papua (MP3EI and UP4B Strategy Regarding the Issua of West Papua):http://www.jurnas.com/halaman/4/2011-11-10/188516%5B21%5DCorruption in Papua:http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=481&l=papua%5B22%5DTimmer, Jaap,Desentrasilasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua, 2007, page: 603.[23]NAPAS Mengecam Pelarangan Peringatan 50 Tahun pemindahan administrasi West Papua Guinea dari UNTEA ke Indonesia pada 1 Mei 1963 (NAPAS critique of the banning of the commemoration of 50 years of the transmission of theadministration of West Papua Guinea from the United Nations Temporary Executive Authority to Indonesia on May 1, 1963:):http://infonapas.blogspot.com/2013/04/1-mei-biarkan-rakyat-papua-berekspresi.html.%5B24%5DWest Papua: A History of Exploitation:http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201182814172453998.html%5B25%5DFreeport Profits Rp. 4000 Trillion, the state gets 1%:http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4975%5B26%5DCheck:www.culturalsurvival.org%5B27%5DPapua Road Map, hal 62-63[28]Timmer, Jaap,op/cit.,hal: 606.[29]Timmer, Jaap,Ibid.,607.[30]Lefaan, Avelinus,Etnosentrisme dan Politik Representasi di Era Otonomi Khusus Papua,Ringkasan Disertasi Program Studi Kajian Budaya dan Media, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.[31]Check:http://papuapost.com/editorials/mimpi-gubernur-lukas-enembe-dan-harga-sebuah-perjuangan-bangsa-untuk-bebas-dari-penjajahan/%5B32%5DTimmer, Jaap,op.cit., hal: 607.[33]Kesimpulan riset kebijakan keamanan militer di Papua dan implikasinya terhadai HAM: (Research findings of the military safety policy in West Papua and the Human Rights implications):http://www.imparsial.org/id/2010/executive-summary-penelitian-papua-tahun-2011-kebijakan-keamanan-militer-di-papua-dan-implikasinya-terhadap-ham.html%5B34%5DNAPAS Correspondence Report, 30 April – 22 Mei 2013.[35]Killings, injuries and arrests of peaceful protestors: 1 May Papua commemoration:http://tapol.org/sites/default/files/TAPOL%20Briefing%2016%20May%202013.pdf%5B36%5DNAPAS internal correspondence report[37]Buletin Satu Papuaedisi I, printed by National Papua Soldidarity (NAPAS):https://docs.google.com/file/d/0Bx_VPR19e4LwbTFnNGd0U2hCZEk/edit%5B38%5DFirst action of Solidaritas Aceh Papua (SAP) in Jakarta, 8 November 2003:http://www.geocities.ws/achehnews/acheh_papua.html&#8230;

    TPNPB KODAP XVI BINTANG TUJUH YAHUKIMO MENDUKUNG PERTEMUAN PIF

    TPNPB KODAP XVI Bintang Tujuh Yahukimo Mendukung Pertemuan PIF

    Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS-TPNPB),Komando Daerah Pertahanan (KODAP) XVI Yahukimo Bintang Tujuh Batalyon HSSBY Platon KSBP bersama rakyat Papua setempat menggelar aksi dukungan penuh atas punjak Konferensi Tingkat Tinggi yang ke 46 Pasific Island Forum (PIF) di Port Moresby ibu kota negara Papua News Guinea (PNG), rencananya yang akan dimulai pekan depan.Dukungan penuh rakyat Papua bersama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Platon KSBP yang terdiri dari batalyon HSSBY di KODAP Yahukimo. KODAP Yahukimo adalah dibawah pimpinan Jenderal. Goliath Tabuni selaku panglima tinggi TPNPB Papua. Jenderal. Goliath Tabuni adalah Panglima Tinggi Komando Nasional TPNPB yang dipilihsecara resmi melalui forum nasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM pada 1-5 Mei 2012 lalu.Kegiatan dukungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2015 di wilayah Yahukimo, sementara tempat pelaksanaan (dirahasiakan) namun, pimpinan platon KSBP menjadi fasilitator aksi dukungan tersebut. Ratusan rakyat dewasa, kanak-kanak pria dan wanita turut hadir pada aksi dukungan KTT PIF yang ke 46 pada 2015 ini.Aksi dukungan KTT PIF itu dilaksanakan dengan membentangkan sebuah spanduk yang bertuliskan “Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat KODAP XVI Bintang 7 Yahukimo Batalyon HSSBY Platon KSBP Mendukung Penuh Pembahasan Agenda Papua Merdeka di Pasific Isaland Forum (PIF) pada 7 September 2015 di PNG”, selain itu disertai pengibaran bendera bangsa West Papua “Bintang Fajar” selama kegiatan aksi berlangsung.Rakyat Papua pada umumnya rakyat setempat Platon KSBP di Yahukimo yang melakukan kegiatan aksi dukungan KTT PIF itu, rakyat setempat mendukung karena dengan penuh harapan KTT PIF akan membahas isu pelanggaran HAM Papua dan Penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua pada forum tersebut,, sesuai yang diberitakan melalui surat kabaronline bahwa PIF akan membahas isu Papua menjadi salah satu pokok pembahasan prioritas dari pimpinan Negara-negara Pasific.Bentuk aksi dukungan dilaksanakan disertai pidato-pidato politik, ibadah singkat, dukungan doa dan berdangsa sesuai budaya suku Yali di Yahukimo bertari sebelum dan selesai aksi dukungan KTT PIF ke 46 aksi dukungan yang dilaksanakan 30 Agustus 2015, dan kegiatan itu berakhir pada sore hari sekitar pukul:17:00 waktu setempat. Yel-yel selama kegiatan adalah sebagai berikut: “Papua Merdeka” dan “Referendum Yes” adalah teriakan rakyat Papua selama kegiatan perjuangan Papua Merdeka di seluruh Papua maka pada aksi dukungan KTT PIF yang dilakukan itupun demikian.Silakan tonton video di link ini:https://www.youtube.com/watch?v=SXmZVCqfeK4&feature=youtu.be

    KEGIATAN DOA DUKUNGAN KNPB WILAYAH HA-ANIM & PRD WILAYAH MERAUKE UNTUK PERTEMIAN KTT PIF

    KEGIATAN DOA DUKUNGAN KNPB WILAYAH HA-ANIM DAN PRD WILAYAH MERAUKE UNTUK PETEMUAN KTT PIF

    Merauke, KNPBNews – Hari ini, Selasa (01/09/15), Dalam rangka menyikapi arahan umum BPP KNPB tertanggal, 27 Angustus 2015 terkait dukungan perdana untuk pertemuan KTT PIF pada tanggal 07-11 September 2015 di Moresby-PNG, dengan thema sentral;1) FREE WEST PAPUA TO PROTECT FROM COLONIALISM & CAPITALISM2) FREE WEST PAPUA TO SAVE WEST PAPUA FROM GLOBAL WARMING3) PIF, WE NEET YOUR HELP TO SAVE US FROM GENOSIDE4) PIF, PLEASE TO URGE UN TO GIVE “ADVISORY OPINION” ABOUT OUR POLITICAL STATUSMaka KNPB Wilayah Ha-Anim dan Parlemn Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Meraukebersama 17 KNPB Sektor dan rakyat lakukan kegiatan dukungan dalam bentuk doa bersama di kantor Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke hari ini, Selasa 01 September 2015. Aksi dukungan dalam bentuk doa bersama dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 10.30 WPB, kegiatan berjalan dengan lancar dan baik hingga selesai.Dalam sambutan atau pernyataan, ketua KNPB Wilayah Ha-Anim Gento Emerikus Dop mennyatakan bahwa sumber dari segalah sumber penyakit bagi rakyat Bangsa Papua adalah keberadaan neokolonialismeNKRI di atas tanah West Papua, maka sudah saatnya penyakit kronis itu harus diobati. Bagaimana mengobatinya ? Sudah tidak ada cara lain, hanya satu-satu caranya seluruh rakyat Bangsa Papua harus bangkit dengan memperkokoh sistem perlawanan guna mengakhirinya.NeokolonialismeNKRI adalah Negara yang sistemnya sudah solid sehingga tidak ada cara lain, seluruh Rakyat Bangsa Papua harus bersatu padu dan mengakhiri sistem hegomini, sistem kekuasaan neokolonialisme, kekuasaan corporasi imperilisme dan kapitalisme yang menjadi sumber dari segalah sumber penyakit.Rakayat bangsa Papua akan hidup sehat dan umur panjang ketika tidak ada lagi penyakit kronis yang menggerogoti hidup dan kehidupan rakyat Bangsa Papua, yaitu Papua merdeka berdaulat dan menentukan Nasib Sendiri seperti Bangsa-bangsa lain di muka bumi.KNPB Wilayah Ha-Anim bersama seluruh Rakyat Bangsa Papua di wilayah Ha-Anim mendukung penuh masalah West Papua dibicarakan di tingkatan regional Pasifik Islands Forum (PIF) dan selanjutnya di dorong ke tingkat dekolonisasi PBB.Lanjut, Pernyataan Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke, Ny. Pangkrasia Yeem, yang menyampaikan Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan sedang memberkati dan mengiyakan perjuangan kami rakyat Bangsa Papua sehingga perjuangan kami bisa berjalan dengan baik sampai masuk ke MSG dan sekarang persoalan kami Bangsa Papua akan dibahas dalam pertemuan KTT PIF yang Ke-46 di Moresby-PNG 07-11 September 2015.Maka diharapkan kepada setiap rakyat Bangsa Papua agar selalu mengikuti situasi dan perkembangan politik Papua Barat yang sudah semakin maju dan persoalan Papau sudah menjadi konsumsi internasional apalagi kawasan kami seprti kawasan pasifik.Setiap aktivis KNPB dan Parlemen harus mengkampayekan Referendum mulai dari sekarang agar rakyat tidak menjadi bingung ketika Bangsa Papua melaksanakan Referendum, sehingga dari sekarang sampaikan kepada rakyat untuk memilih Papua atau Bintang Fajar (Bintang Kejora) agar kami dapat memenangkan Penentuan Nasib Sendiri (Self Detemination) untuk kami dapat merubah hidup kami sesuai cita-cita Bangsa Papua yaitu mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya, yang berdaulat sebagai sebuah bangsa yang merdeka dari penjajahan bangsa lain.Salam Revolusi Kita Harus Mengakhiri, penindasan, penderitaan, yang melanda Bangsa kami Bangsa Papua.Dalam sambutan, Wakil Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Wilayah Ha-Anim Tn. Elieser Anggaynggom memberikan penyataan dukungan peetemuan KTT PIF, ia menyampaikan bahwaSetelah bertahun-tahun,sejak 15 Agustus 1962 Perjanjian New York ditandatangani antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia yang dimediasi oleh Amerika atas Status Politik Bangsa Papua, maka 01 Mei 1963 penyerahan wilayah administrasi West Papua ke Indonesia oleh Belanda melalui UNTEA hingga PEPERA tahun 1969 yang mana dinilai cacat secara hukum dan pelanggaran HAM serta melanggar prinsip-prinsipdan standar-standarhukum internasional.Pertemuan Pasifik Islands Forum (PIF) yang akan berlangsung di Moresby-PNG pada tanggal, 07-11 September 2015 yang akan membahas beberapa agenda politik, ekonomi dan social di kawasan PIF. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah isu West Papua yang terkait dengan :1) Pelanggaran HAM di Papua2) Sangsi kepada perusahaan yang beroperasi di West Papua3) Mendorong Self Determination (Hak Penentuan Nasib Sendiri) Bangsa Papua keKomisi Dekolonisasi PBBDengan diagendakan isu West Papua di KTT PIF 2015 ini merupakan langkah maju perpolitikan di kawasan Pasifik.Saya wakil ketua PNWP Wilayah Ha-Anim yang meliputi daerah Merauke, daerah Asamat, Daerah Mappi dan daerah Boven Digoel adalah Rakyat Bangsa Papua yang berada di Wilayah Ha-Anim menyatakan dukungan dan aspirasi kepada para pemimpin Negara-negara PIF yang telah mengagendakan isu West Papua untuk dibahas dalam KTT PIF 2015.Semoga Tuhan yang mempunyai hikmat memberkati pemimpin dan rakyat diseluruh wilayah kepulauan Pasifik.

    DON,T TERRORIZE AND BULLY MELANESIA ….AUSTRALIA & US AND INDONESIAN

    DON’T TERRORIZE AND BULLY MELANESIA…AUSTRALIA & US AND INDONESIAN ….LET OUR PEOPLE GO!!We must understand that the government of png now is the government that acknowledges west papuan issue and is talking a bold approach in addressing WPissue as far as MSG and is ready to take it as far as other regional forums such as PIF and further to international forums like the ASEAN & UN.I agree with many comments from activists and supporters of West Papua with West Papua living abraod with your comments in the struggle that we publish withour intention to draw international attention.PNG UNION FOR FREE WEST PAPUA is the organisation which has taken bold stand this time in our time by way of drawing our government into diplomatic confrontations with Indonesia ever in history done by any governments before, wecan embark on a war of words diplomatically to rage our concern for our Melanesian brotherhood, however we do not stand to face a goliath in a military confrontations as we do not have the military power.Therefore this government is been realistic in taking diplomatic stand in addressing WP appropriately.I make my stand clear to invite and stir conflict of concern that really needs support from AUSTRALIA ,AMERICA & PNG to liberate other half of our island of PAPUA which remained colonised for half a century under alien domination and aggressive and brutal control by Indonesian.At the same time we also require goverment support of Australia to take a bold stand to address issue of WP. We are going to be 40 years old since political independence 16th September 1975 and we must see the liberation of west Papua now.We cant be looked down at to be regarded as subservient people in melanesia with foreign neo colonial approah anymore..Our government is ready to be on its own and to help its Melanesian brotherhood…West Papua is part of East Papua.East Papua was colonised by Australia and West Papua is colonised by America under puppet goverment of Indonesia since 1969 and that is the fact we know in the greatest controverty of politcal dominance of powerplay..Purely NEO COLONIAL…COME ON, THE SRAMBLE OF COLONY HAS BECOME HISTORY TO THE EUROPEAN WORLD BUT STILL SOME PEOPLE THINK WE ARE STILL IN OUR STONE AGES.Why are these two offshoots of anglo saxons are still dominating neo imperialists politics in the sphere of soutb pacific …we are melanesians and can both let our people go free…We are not equal in your military strenght and therefore it is only appropriate not to bully and terrorise our people.DOES THAT CONNOTES TERRORISM? ???Thanks

    PENCULIKAN 3 WARGA ORANG ASLI PAPUA DI DOK 9 BASE G JAYAPURA

    PENCULIKAN DAN 3 WARGA SIPIL DI DOK 9 BASE G JAYAPURAKnpbNumbayNews_Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, pukul 11.00 WPB terjadi penculikan terhadap 3 warga sipil yang tinggal di Pantai Base G, Jayapura. pada malam hari 3 orang yaitu 1. Wilhemus Awom (26), 2. Soleman Yom (27) dan Yavet Awom (19), pergi membeli rokok di kios depan rumah yang berjarak 100 meter dari rumah, dalam perjalan mereka dihampiri Mobil Avansa silver abu-abu kemudian seseorang dari dalam mobil memangil Wilhemus Awom lalu mengajaknya bicara.Mereka memgatakan mengenal Wilhemus Awom sedangkan Wilhemus Awom sendiri tidak mengenal orang yang berada dalam mobil lalu mereka menyuruh Wilhemus Awom dan 2 orang temannya naik secara paksa ke dalam mobil dibawah todongan dengan tuduhan mereka bertiga mencuri motor orang dan harus segera dibawah untuk interogasi ke Polsek Dok 8. Tetapi bukan ke Kantor Polsek mala lanjut membawah mereka 3 ke Abe, Koya, Skow, Arso dan berakhir di Sentani Timur. Dalam perjalanan mereka disiksa dengan sangkur dan dipukul dengan popor senjata SS1 dan Pistol Revover yang mereka bawah sampai muka mereka babak belur berlumburan darah. Sampai di Sentani Timur Wilhemus Awom dan Soleman Yom disuruh turun dari mobil lalu di suruh lari ke hutan lalu mereka ditembak tetapi tidak terkena peluruh karena mereka lari sambil menghindar lalu lompat ke alang-alang hingga jatuh ke dusun sagu pinggir danau sentani tertidur hingga pagi. Keesokan paginya ada masyarakat yang tinggal dipinggir danau sentani menolong mereka mengatarkan kesentani dan pulang ke dok 9.Sedangkan teman mereka yang bernama Yavet awom sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Penyikasaan yang dialami sebagai berikut:1. Wilhemus Awom: Pemukulan dimuka dan dibadan, Penikaman dibahu Kanan, Telingga dipotong hampir putus2. Soleman Yom: Pemukulan di muka dan Badan, Penikaman dileher3. Yavet Awom: dipukul dan ditikam dimulut

    Anggota Kepolisian Daerah Papua yang bertugasdi Kabupaten Dogiyai, Papua, dikabarkan menyiksa seorang pelajar Sekolah Menengah Theologi Kristen (SMTK) Dogiyai, Amos Pekei,

    Anggota Kepolisian Daerah Papua yang bertugasdi Kabupaten Dogiyai, Papua, dikabarkan menyiksa seorang pelajar Sekolah Menengah Theologi Kristen (SMTK) Dogiyai, Amos Pekei,Agustus 28, 2015 8:23 pmKamis, 27 Agustus 2015 15:25Dogiyai, MAJALAH SELANGKAH — Anggota Kepolisian Daerah Papua yang bertugasdi Kabupaten Dogiyai, Papua, dikabarkan menyiksa seorang pelajar Sekolah Menengah Theologi Kristen (SMTK) Dogiyai, Amos Pekei,”Saat itu saya ada pulang setelah antar orang di Dinas Pendidikan. Saya dihadang mobil kaca gelap Avansa di depan Gereja St. Maria Immaculata Moanemani, Dogiyai,” ungkap Amos.Kata Amos, ia dihadang, langsung ditodong senjata di kepala oleh polisi yang berpakaian lengkap layaknya Brigade Mobil (Brimob).”Mereka todong senjata di kepala saya. Dia itu bilang, ko OPM to. Saya bilang, saya bukan OPM. Saya hamba Tuhan,” katanya.Kata Pekei, dirinya belum selesai bicara, pukulan sudah menghujam dan ditendang badan bagian belakang.”Setelah saya ditendang, saya tidak sadarkan diri,” kata Amos Pekei.Amos menjelaskan, ketika sadar, dirinya sudah ada di dalam sel di Enarotali, Kabupaten Paniai. Moanemani adalah Kabupaten Dogiyai dan Enarotali adalah Kabupaten Paniai. Perjalanan dari Moanemani ke Enarotali ditempuh dengan mobil, sekitar 70-80 KM.”Saat saya buka mata, saya lihat saya sudah ada di dalam kurungan. Tempat yang saya tidak kenal. Saya sangat ketakutan,” jelasnya.Katanya, dia terbangun sekitar jam 03.00 WIT sore. Sejak dia ditahan tanpa alasan pada jam 08.00 WIT hingga sore itu, dia mengaku sama sekali tidak sadarkan diri.”Selama itu, saya sama sekali tidak tahu, apa yang polisi lakukan kepada saya. Mereka bawa sayake mana, saya tidak tahu,” katanya.Lanjut Amos, “Waktu itu saya hanya berdoa dalam hati. Tuhan, saya salah apa lalu saya ditahan.””Beberapa saat kemudian, salahsatu Polisi datang dengan suara besar. Brimob itu mendekat sambil berkata, ‘kurang ajar, ko yang bunuh-bunuh orang dan saya punya masyarakat’,” katanya berkisah.”Saya lihat begini, Polisi yang datang itu, adik dari mandor yang biasa saya ikut kerja.Setelah dia lihat saya, dia diam karena sudah kenal,” kata siswa SMTK Moanemani, itu.Setelah itu, lanjut Amos Pekei, “Bah, Amos, kenapa ko ke sini. Lalu, saya bilang, sayaditahan sama ko punya teman-teman. Mereka pikir saya OPM lalu mereka tahan danbawa saya dari Moanemani, Dogiyai.””Saya lihat, mereka sudah antri untuk mau pukul saya. Tetapi, puji Tuhan, Brimob yang datang pertama itu sudah kenal baik dan dia menjelaskan kepada teman-teman Brimob yang lain,” lanjutAmos.Setelah dengar penjelasan, kata Amos, Polisi yang datang kepadanya untuk mau memukul itu menjelaskan kepada Polisi yang lain, kalau Amos Pekei tidak biasagabung di dalam OPM.”Waktu itu, Brimob itu sedang jelaskan kepada Brimob yang lain, ada saudara perempuan saya dan salah satu mantan anggota DPR dari Deiyai datang ke Pos Polisi dan meminta kepada Polisi untuk keluarkan saya,” tutur Pekei.Lanjut Amos, dirinya bisa keluar karena ada Polisi yang ia kenal. Jika tidak ada Polisiitu, ia mengaku tidak tahu, apa yang terjadi pada dirinya.Kata Pekei lagi, saat itu, mantan anggota DPR Deiyai itu juga meminta dengan tegas kepada Polisi agar jangan tahan masyarakat secara sembarangan.”Sekitar jam 04.00 WIT itu, Brimob keluarkan saya dari sel Polisi di Paniai. Saya diantar pulang dari Paniai oleh mantan DPR itu,” tuturnya.Amos menambahkan, Polisi yang bertugas di Dogiyai hanya satu orang saja di dalam Avansa. Sedangkan Polisi yang lain, ia sama sekali tak mengenal wajahnya. Mereka berpenampilan dan berpakaian Brimob.”Mereka semua muka baru dan saya tidak kenal,” kata Amos.Mengingat kejadian tersebut, ia meminta kepada semua orang Papua, terlebih anak-anak muda Papua, agar selalu waspada dan selalu hati-hati.Dikecam Banyak PihakKejadian tersebut disayangkan salah satu anggota DPRD Dogiyai, Markus Waine.Waine meminta kepada pihak keamanan yang bertugas di Dogiyai agar tidak membuat resah kepada masyarakat kecil.Ia juga meminta agar aparat keamanan agar jangan menahan masyarakat kecil yangtidak tahu apa-apa.”Kalau mau buat masyarakat resah, takut dan mau menahan secara semena-mena, jangan bertugas di Dogiyai,” katanya tegas.Wakil rakyat ini mengecam tindak tidak manusiawi yang dilakukan aparat keamanan.”Jika datang hanya untuk buat masalah, silahkan angkat kaki dari Dogiyai dan pulang. Kami di Dogiyai aman,” tegas Waine.Sementara itu, tokoh pemuda kabupaten Dogiyai, Yanuarius Yuaiya Goo, mengatakan, tidak boleh lagi pihak keamanan lakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat.”Polisi jangan lakukan tindakan seperti itu. Tindakan itu tidak manusiawi,” ujar Goo.Yan mewakili pemuda Dogiyai, menyayangkan tindakan tersebut. Selama ini, masyarakat Dogiyai hidup dalam damai.Ia pertanyakan, keberadaan polisi yang ia diduga adalah polisi di Dogiyai.”Masyarakat Dogiyai tidak butuhkan Brimob di Dogiyai. Segera tarik diri dari Dogiyai dan pulang,” tegas Yan.Penegasan sama disampaikan tokoh adat di Dogiyai, Germanus Goo, bahwa jangan ada pihak yang sengaja ciptakan konflik di Dogiyai.”Kita semua sudah hidup dalam rukun. Jangan ada pihak yang ciptakan masalah di tanah adat Dogiyai,” kata Germanus.Jika ada pihak yang ciptakan masalah, tegas Germanus, jangan di Dogiyai.”Kalau mau hidup dalam masalah, Dogiyai bukan tempatnya. Silahkan pulang. Entah,polisi kah, Brimob kah, tentara kah,jangan buat masalah kepada masyarakat kecil di Dogiyai,” tegasnya lagi.Terkait kejadian itu, ia meminta kepada Brimob untuk jangan lagi menahan sembarangan masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa.Hingga berita ini ditulismajalahselangkah.combelum mendapatkan konfirmasi dari kepolisian setempat terkait peristiwa ini. (Philemon Keiya/MS)

    Bergabunglah dengan saya di Instagram!

    Saya di Instagram sebagai @http://instagram.com/download/?r=2088145293. Pasang aplikasi tersebut untuk mengikuti foto dan video saya. http://instagram.com/download/?r=2088145293

    Posted from WordPress for Android

    Ini Daftar Kecelakaan Pesawat Yang Merenggut Korban Jiwa di Papua

    Media Papua

    Jenazah korban Trigana Air saat dievakuasi ke Sentani, Jayapura - Dok Jubi Jenazah korban Trigana Air saat dievakuasi ke Sentani, Jayapura – Dok Jubi

    Jayapura,  – Jika dihitung, puluhan kali telah terjadi kecelakaan pesawat di Papua. Baik yang disebabkan faktor cuaca ataupun human error. Salah satunya  adalah kecelakaan pesawat pada tahun 2001 yang menewaskan seluruh Muspida Papua (saat itu masih bernama Irian Jaya).

    Berikut daftar kecelakaan pesawat di Papua yang merenggut korban jiwa sejak tahun 2001.

    8 Januari 2001  
    Pesawat Cassa milik TNI-AL jatuh di sekitar Pilimo, Kabupaten Jayawijaya. Seluruh penumpang tewas, termasuk jajaran Muspida, kecuali
    Gubernur Jaap Salossa

    5 Januari 2006
    Pesawat jenis Cessna milik Associated Mission Aviation (AMA) Sentani jatuh di Distrik Bormen, Pegunungan Bintang, Papua. 2 orang tewas

    5 Mei 2006 
    Pesawat Twin Otter milik Trigana Air Service jatuh di daerah Puncak Jaya. 12 penumpang tewas. Penyebab kecelakaan menabrak dinding gunung.

    17 November 2006
    Pesawat Trigana Air Service (TAS) berpenumpang 9 orang hilang di Puncak Jaya Papua…

    View original post 231 more words

    Ini Daftar Kecelakaan Pesawat Yang Merenggut Korban Jiwa di Papua

    Ini Daftar Kecelakaan Pesawat Yang Merenggut Korban Jiwa di Papua.

    Bucthar Tabuni: HUT RI Tidak Ada Makna Bagi Rakyat West Papua!

    PAPUAN, Jayapura — Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni menegaskan, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-69 di tanah Papua tidak ada makna apa-apa bagi seluruh rakyat Bangsa Papua Barat.“Kami orangWest Papuatidak memperingatinya, jika anda temukan banyak bendera merah putih di jalan-jalan, atau rumah-rumah warga, itu bentuk pemaksaan yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Tabuni, saat menghubungisuarapapua.com, siang.Menurut Tabuni, makna kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya adalah pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, dan penghilangan paksa terhadap orang Papua sejak tahun 1961 hingga saat ini.“Ini bukti bahwa tidak ada arti apa-apa bagi orang Papua. Yang kami inginkan adalah orang Papua bebas, merdeka dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri. Indonesia harus angkat kaki dari Papua,” tegas mantan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ini.Dikatakan, simbol bendera merah putih yang dipajang di jalan-jalan utama wilayah Papua tidak bisa diterjemahkan sebagai keinginan orang Papua untuk tetap di dalam NKRI.“Bagaimana mau menerjemahkan itu, sebab ada pemaksaan, bahkan anehnya aparat militer sendiri yang jalan pasang dimana-mana, inikan tidak masuk akal. Jangan paksa kami, sebab dari awal kami sudah tolak NKRI di tanah Papua.”“PNWP dan KNBP akan terus berjuang agar hak orang Papua untuk merdeka dan berdaulat bisa terwujud melalui referendum,” tegasnya.Ketika ditanya terkait tempat ia bermukim usai dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Daerah Papua, Tabuni mengaku saat ini ia aman-aman saja, dan berada di tanah West Papua.“Saya tidak kemana-mana, bahkan tidak ke luar negeri, termasuk ada isu yang bilang saya di Papua New Guinea, itu tidak benar. Saya ada di tanah air West Papua, dan saya berada bersama rakyat saya,” tegasnya.Sementara itu, Dorus Wakum, aktivis hak asasi manusia di Papua menambahkan, ia tidak memperingati HUT RI di tanah Papua, sebab pelanggaran HAM masih terus terjadi di tanah Papua hingga saat ini.“Bagaimana mau menghayati HUT RI, Theys dibunuh secara biadab, Mako Tabuni ditembak dengan sadis, Arnold Ap digelapkan tanpa pusara, suara-suara mahasiswa masih terus dibungkam, ini kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia di tanah Papua,” tegasnya.Wakum berpendapat, mayoritas orang Papua tidak pernah mengikuti perayaan HUT RI, sebab makna kemerdekaan sudah sama sekali tidak ada, dan bahkan kebencian terhadap pemerintah sudah mengakar di hati orang Papua.“Yang ikut upacara bendera pasti hanya militer, pejabat NKRI, anak-anak pejabat, dan orang-orang Papua yang otaknya sudah dicuci oleh NKRI. Kalau saya tidak akan pernah lupa dengan sejarah, sejarah pembantaian yang dilakukan militer Indonesia,” ujar Dorus.OKTOVIANUS POGAU

    Pidato Kenegaraan Perdana, Jokowi Beri Perhatian Khusus Pada Papua

    jokowi-pidato kenegaraan

    JAKARTA – ZONADAMAI.COM: Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus pada Papua dalam pidato kenegaraan perdananya di hadapan sidang bersama DPR-DPD. Presiden menyinggung soal kasus penyerangan di Tolikara dan akses wartawan asing.

    “Secara khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai,” kata Jokowi di ruang sidang paripurna, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

    “Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua,” sambungnya.

    Menurut Jokowi, pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari pencuri ikan negara lain dan melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi pelanggaran HAM berat.

    “Saat ini pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah…

    View original post 46 more words

    Papua Merespons Penurunan Paksa Merah Putih oleh Tentara PNG

    Tentara berjaga dan memeriksa pelintas batas di perbatasan Indonesia - Papua Nugini, 26 Juli 2015. Sebuah alat pemantau baru yang dapat berputar 360 derajat, telah terpasang beberapa minggu sebelum Lebaran. (Foto: TEMPO.CO] Tentara berjaga dan memeriksa pelintas batas di perbatasan Indonesia – Papua Nugini, 26 Juli 2015. Sebuah alat pemantau baru yang dapat berputar 360 derajat, telah terpasang beberapa minggu sebelum Lebaran. (Foto: TEMPO.CO]

    JAYAPURA – ZONADAMAI.COM: Sejumlah bendera Merah Putih yang tengah berkibar di wilayah perbatasan RI-PNG diturunkan secara paksa oleh belasan tentara Papua Nugini (PNG). Insiden ini terjadi pada 7 Agustus 2015 di Yakyu Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua.

    Ketika itu, 15 orang anggota tentara PNG berseragam loreng dan bersenjata sedang melakukan patroli. Ketika memasuki Yakyu, Kampung Rawa Biru, mereka melihat bendera Merah Putih yang dikibarkan warga setempat  untuk memeriahkan peringatan 70 Tahun kemerdekaan Indonesia.

    “Bendera yang diturunkan adalah satu bendera di depan gereja, satu di depan rumah Ketua RT, dan di dekat perbatasan RI-PNG. Menurut pemimpin tentara yang memerintahkan agar bendera diturunkan, Kampung Yakyu berada pada daerah netral internasional sehingga apabila mau memasang bendera harus…

    View original post 438 more words

    517 DESA KABUPATEN YAHUKIMO DEMO DAMAI DI HALAMAN KANTOR BPMK KABUPATEN YAHUKIMO

    517 kampung dan beberapa sekertaris kampung sekabupaten yahukimo demo damai di halaman kantor BPMK kabupaten yahukimo, karena dana operasional desa tahun anggaran 2014 tidak kasih kepada kepala kampung,sekitar 129 kampung tidak kasih dana operasional kampung sebeasar Rp 6.450.000.000; sampai saat ini pemerintah belum terima dana.dan yang beeikut yang desa-desa tanya adalah pencairan dana desa dari program Pemerintah pusat sampai saat ini tidak cairkan baik tahap tahap kedua tahap ketiga belum cair, dan bagaiman kerja pemerintah daerah untuk uang desa ibi karena uang sampai saat ini tdak cair.kenapa dana tahan sampai saat ini, salah satu orator yang mewakili desa-desa, pemerintah janji akan bayarkan tanggal 13-08-2015 hari kamis, dan tahap pertama akan bayarkan swlesai buat laporan tahap pertama dana desa tahap kedua akan cair demikian pula tahap ketiga,masyarakat dan desa sanagt bangga lewat BPMK karena sampai saat ini lewat pendamping uang banyak yang botong-botong samapai uang tidak turun sampai di masyarakat di masing-masing kampung.kami 517 kampung minta untuk pendamping kabupaten yahukimo ditiadakan karena banyak uang terkuras di kota sampai saat ini belum ada pembangunan di kampung-kampung.kedepan untuk penerimaan pendampiing utamakn anak asli yahukimo,supaya merwka bisa komunikasi denagn bahasa mereka sendiri,karwna sampai saat ini pendamping non anak yahukimo itu tidak bersama dengan masyarakat untuk susun program tapi mereka buat program swndiri.demikian laporan dari kab.yahukimo

    7 RAHASIA NKRI YANG HARUS DI PERHATIKAN OLEH PEJABAT ORANG ASLI PAPUA

    7 RAHASIA NKRI YANG HARUS DI PERHATIKAN OLEH PEJABAT ORANG ASLI PAPUAPertama : Indonesia memberikan OTSUS kepada Orang Papua karena OAP meminta Referendum, Papua Merdeka. Pemberiannya dangan tujuan mematikan pergerakan Papua merdekan.Kedua: Indonesia Banyak kirim uang ke Papua dan Mengutamakan OAP menjadi pemimpin dgn alasan OTSUS karena orang papua sampe saat ini msih eksis menyuarakn Pelangaran HAM dan HAK politik Papua merdeka.Ketiga : Selama Pergerakan Aktivist HAM Papua masih eksis diperjuangkan, selama itu OAP akan di hargai, di hormati dan diberikan peluang besar untuk menjadi pemimpin2 dalam bingkai NKRI yang mematikan OAP ini.Keempat: NKRI sdh lama dn suda tdk bisa menahan untuk mematikan dan melenyapkan Suara2 teriakan Aktivist HAM Papua dengan tujuan secepatnyamenghapuskan daerah OTSUS dan ingin menguasai negeri ini dengan hapus namanya yg mengutamakan OAP, ingin Islamisasi di Papua, Pemimpin2 hrusorang Pendatang dgn kata kasar OAP harus dimusnakan dri bumi Papua.Kelima : Watak Penjajah adalah Penidas, Perebut, Orang Pribumi selalu dianggap Masih bodoh dn terbelakang. Contoh: Orng desa bodoh penjajah itu dianggap orng Papua walaupun Ia Pilot tetap sja dianggap Bodoh. Apalagi kau Bupati hanya yg diutamakan karna ada alasan dn mksud.Keenam: Jika teriakan aktivis HAM Papua yg menuntut Kebenaran dn ketidakadilan ini dimatikan maka TAMATLAH nasip OAP. jangan harap akan nenjadi Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, atau apapun yg OAP inginkan itu, emangya diJakarta sana nenek moyang luu.Ketuju: MRP, DPRP adalah lembaga kaki tangan NKRI dan tdk perna akan berjuang untk Kepentingan Rakyat Papua, dn tdk pernah akan berhsil, itu hanya simbol tdk perna akan ada perubahan.

    Nasionalisme Bintang Kejora: Subaltern & Gerakan Sosial Orang Papua

    “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun ada orang yang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. I. S Kijne tentang masa depan rakyat Papua Barat di Wasior Manokwari, 25 Oktober 1925)Dr. Benny Giay (via Yoman 2005) mengungkapkan pernyataan yang sangat tajam. Setelah “menganeksasi” Papua Barat, Pemerintah Indonesia memperkenalkan sejarah Indonesia dan menggiring orang Papua untuk menerima sejarah Indonesia sebagai sejarahnya. Proses pemaksaan sejarah dimutlakkan karena menjadi bagian dari semangat Indonesiasisasi terhadap rakyat Papua.Sejarah rakyat Papua “dihilangkan” melalui beragam cara. Jika rakyat Papua berbicara tentang sejarahnya dianggap separatis, berbahaya dan patut diwaspadai. Pembersihan, penghapusan, dan peminggiran sejarah rakyat Papua dilakukan untuk membangun konstruksi bahwa Bangsa Papua tidak mempunyai sejarah, dan Indonesia lah yang datang sebagai mesianistik yang membawa barang yang bernama “sejarah” bagi Bangsa Papua.Sejak tahun 1961–1962 (mulainya pemerintahan peralihanUnited Nations[PBB]–The United Nations Temporary Executive Authority[UNTEA]) hingga pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 14 Juli–2 Agustus 1969, menjadi momen krusial perdebatan status politik terhadap Tanah Papua. Di dalamnya terdapat silang sengkarut dan klaim sejarah yang menyesatkan yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Indonesia, namun juga kepentingan internasional.Pasca Pepera 1969 inilah proses Indonesianisasi berlangsung kencang di Tanah Papua. Beragam program pembangunan diintrodusir dengan meminggirkan pengalaman dan nilai-nilai sosial budaya rakyat Papua. Sistem sentralistik dantop downmenyebabkan Tanah Papua hanya menjadi objek pembangunan, hal yang sama juga terjadi di setiap daerah di Indonesia semasarezim otoritarian Orde Baru berkuasa. Diskriminasi berlapis juga terjadi karena Papua bukan hanya jauh sejarah geografis, sebagai daerah paling timur di Indonesia, tapi juga “jauh” secara kultural.Esai singkat ini mendiskusikan dua poin penting.Pertama,perdebatan cara pandang dalam gerakan sosial “nasionalisme” Bangsa Papua dankedua, gerakan historiografisubalternmelalui buku-buku yang diterbitkan oleh cendekiawan-cendekiawan Bangsa Papua. Menjamurnya publikasi ini menjadi semacam bentuk perspektif pengalaman rakyat dalam kerangka besar gerakansosial Bangsa Papua untuk menulis sejarah bangsanya sendiri.Kompleksitas Status Politik dan “Nasionalisme”Kompleksitas perdebatan status politik integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia hingga kini menjadi perdebatan tanpa henti. Rakyat Papua beranggapan proses integrasi dan Pepera 1969 menjadi salah satu contoh bagaimana “manipulasi” sejarah yang dilakukan Indonesia merebut Tanah Papua, memompa serta memaksakan nasionalisme Indonesia dan memadamkan sejarah lokal di Papua yang penuh dengan dinamika dan heterogenitas. Indonesia memaksakan nasionalisme yang menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berbagai macam upaya dari manipulasi hingga intimidasi tanpa henti hingga kini.Klaim Indonesia terhadap Papua berdasar pada legitimasi hukum PBB yang mengesahkan Pepera 1969 dan menyatakan Papua bergabung ke Indonesia. Namun, pengalaman rakyat Papua dan beberapa klaim penelitian menyebutkanpelaksanaan Pepera 1969 penuh dengan rekayasa dan intimidasi, atau hanya sebagai lelucon. Integrasi Papua ke Indonesia hanya sebatas integrasi wilayah, politik, ekonomi, dan keamanan.Integrasi Papua Barat ke dalam wilayah NKRI dilakukan melalui proses yang tidak benar dan tidak adil. Masalah Papua ini masalah sejarah integrasi yang tidak benar. Masalah status politik rakyat Papua yang dikhianati, diabaikan dan dihilangkan. Masalah pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih berlangung. Masalah kegagalan pembangunan di Tanah Papua karena pembangunan di Tanah Papua dilaksanakan dengan curiga dan pendekatan keamanan yang berlebihan. (Yoman, 2010: 104-105) Bayangan akan sebuah negara Papua Barat yang merdeka sulit untuk dipadamkan hingga kini. Saya kira jika kita jujur membuka hati terdalam rakyat Papua, bayangan akan negara yang merdeka dan berdaulat tidak akan pernah mati oleh apapun. Beberapa catatan sejarah menguatkan bayangan memiliki negara sendiri ini. Pada 5 April1961, dengan bantuan Pemerintah Belanda, telah dibentuk sebuah dewan rakyat,Nieuw Guinea Raad, dengan memilih orang-orang Papua duduk di parlemen untuk merancang dan melaksanakan sebuah negara merdeka. Pada 19 Oktober 1961, Dewan Rakyat Papua ini melaksanakan Kongres Nasional I Papua di Hollandia (kini Jayapura) dengan hasil menetapkan lagu kebangsaan adalah “Hai Tanahku Papua”, bendera nasional adalah “Bintang Kejora” dan nama resmi negara adalah “West Papua”. Hari kemerdekaan diputuskan pada 1Desember 1961.Lebih daripada itu, “nasionalisme” Papua terkonstruksi oleh beberapa faktor.Pertama, kekecewaan sejarah terhadap proses integrasi ke Indonesia.Kedua, elite Papua yang merasakan persaingan dengan pejabat-pejabat Indonesia sejak penjajahan Belanda.Ketiga, pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang timpang dan semakin menunjukkan perasaan berbeda (sense of difference).Keempat, banyaknya pendatang ke Papua yang mendominasi kehidupan ekonomi politik yang semakin memperbesar perasaan termarginalisasi orang Papua di daerah sendiri (Richard Chauvel, 2005; Muridan Satrio Widjojo dkk, 2009: 9).Perspektif lainnya yang saling melengkapi mengungkapkan bahwa “nasionalisme etnik” Bangsa Papua lahir selain memang ada kesadaran akan etnik Papua, juga karena resistensi terhadap kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru dan permainan relasi kekuasaan internasional terhadap Papua. Di bawah Orde Baru, untuk pertama kali dalam sejarah, Papua mengalami suatu kolonialisme yang bukan cuma menyerap sumber daya alam ke wilayah lain, tapi juga memperkenalkan pembantaian manusia oleh aparat negara. Dalam kaitan itu, ada permainan dunia internasional terhadap Papua. Yang terakhir ini merujuk pada peranan Belanda, Indonesia, PBB dan Amerika Serikat yang akhirnya melahirkan kompromi Perjanjian New York 1962 dan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Amerika, dengan obsesi Perang Dingin kala itu, membantu Presiden Soekarno menuntut hak atas Irian Barat. Indonesia yang sudah mendapat angin ketika itu dengan bebas merekayasa dan memanipulasi Pepera 1969 dengan memperdaya 1026 wakil Papua.(Dokumentasi: I Ngurah Suryawan)Resistensi terhadapbaku tipu(tipu muslihat) itulah yang kemudian disuarakan oleh Bangsa Papua melalui berbagai bentuk ekspresi demonstrasi, protes, dan penulisan sejarah pengalaman dan kekerasan yang mereka alami. Oleh negara (baca: pemerintah Indonesia), sejarah pengalaman rakyat Papua selalu dilekatkan menjadi sebuah kata yang begitu sakti yaitu: separatis. Segala macam ekspresi identitas ke-Papua-an selalu dikambinghitamkan menjadi gerakan ekstrimis, pro-merdeka dan dikaitkan dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Padahal di balik historiografi kambing hitam terhadap Papua, sebaiknyalah kita menengok sejarah panjang Papua masuk menjadi bagian NKRI. Di dalamnya penuh pergolakan antara Belanda dan Indonesia.Nasionalisme dan historiografi Papua pada akhirnya adalah pentas keteganganantara Indonesia dan Belanda yang tidak melibatkan sama sekali rakyat Papua.Penulisan historiografi Papua juga didominasi para nasionalisme Indonesia yang menyingkirkan nasionalisme ke-Papua-an yang merupakan identitas politik yang dibentuk oleh pengalaman kolonial Belanda juga dengan kepentingannya untuk mempertahankan kekuasaannya. Identitas ke-Papua-an pada pengalaman masa kolonial inilah yang dikonstruksi sebagai antitesis nasionalisme ke-Indonesia-an oleh rakyat Papua. Nasionalisme ke-Indonesia-an yang diterapkan di Papua bernafaskan militeristik. Ini diterjemahkan melalui DOM (Daerah Operasi Militer) maupun rangkaian panjang kekerasan dan kebiadaban yang menimpa rakyat Papua sebagai bentuk dehumanisasi, tidak menganggap rakyat Papua sebagai manusia. Nasionalisme Indonesia menyatakan harga mati untuk NKRI. Tapi, di balik “politik NKRI” dan nasionalisme, terkandung nafas militerisme yang kemudian

    The Crime Indonesian Military in West Papua (GENOCIDE)

    Blog Papua

    The Indonesian special army force (KOPASSUS) listens to a speech by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono during the 60th anniversary celebration of Indonesia's military at Halim military airport in Jakarta October 5, 2005. Yudhoyono said on Wednesday he had asked the military of Indonesia, the world's fourth most populous country, to help in the anti-terror fight. Indonesia was hit by suicide bombings in Bali on October 1 that killed 22 people. REUTERS/Enny Nuraheni

    Jika kita melihat, pendekatan militeralisme Indonesia di Papua Barat dari tahun 1962 hingga kini telah tercatat begitu banyak tragedi kemanusiaan dan hal ini benar-benar merupakan pelanggaran HAM Indonesia di Papua Barat.

    View original post 434 more words

    KLASIS,BOMELA BUTUH TENAGA PENGINJILAN

    KLASIS,BOMELA BUTUH TENAGA PENGINJILAN.

    “Seruan UMUM aksi serentakAliansi Mahasiswa Papua[AMP]

    “Seruan UMUM aksi serentakAliansi Mahasiswa Papua[AMP]Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960anmembawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdekarakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo dilakuakan untuk memenangkan Penentuan PendapaA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasiini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto dilakukan. Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam kekuasaan Indonesia.Tepat pada 14 juli-2 Agustus 1969 PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudahdikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.Praktek yang kemudian diterapkan Indonesia hingga saat ini untuk meredam aspirasi prokemerdekaan Papua. Militer menjadi tameng yang reaksioner dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.Maka, dalam rangka peringatan 46 Tahun PEPERA yang tidak demokratis itu, kami mengajak Kawan-kawan mahasiswa Papua untuk hadir dalam Aksi Demo yang akan dilakukan pada ;Hari/Tanggal : 10 Agustus 2015Tempat : serentak di masing-masing Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]Tema : “PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan keterlibatan Kawan-kawan kami ucapkan jabat erat selalu. Salam!

    NARASI PENUH DARAH & DERITA Orang Papua

    PAPUA :: Narasi Penuh Darah Dan Derita ..•Bulan Agustus 1945 Jepang berjanji akan memberika kemerdekaan kepada Indonesia setelah harapan mereka untuk memenangkan perang musnah. Lewat Gunseikanbu,Jepang menyampaikan bahwa wilayah yang masuk ke dalam teritori Indonesiakelak adalah to Indo atau wilayah yang diduduki oleh tentara Dai Nippon selama perangberlangsung.Papua tidak termasuk bagian dari wilayah toIndo karena tahun 1944 telah direbut kembali oleh tentara Sekutu pimpinan Amerika Serikat. Disinilah akar masalah mulai muncul, para founding fathers negeri ini memiliki pendapat berbeda tentang konsep to Indo. Bila mengacu pada to Indo, opini mengenai penyatuan Papua ke teritoriIndonesia hanyalah sebuah angan-angan kosong.Soekarno dan Moh. Yamin adalah kelompok yang sangat berkeinginan agar Papua masuk ke dalam teritori Indonesia. Dua orang ini berpendapat bahwa Papua merupakan korban penindasan kolonial bangsa Barat, sama sepertiIndonesia. Hatta mengkritik keras pendapat itu. Hatta menganalisis Papua begitu mendalam, dari sudut historis, ras, budaya, dan geografis. Politikus santun ini menilai bahwa Papua amat berbeda dengan Indonesia, rakyat Papuaadalah ras Melanesia bukan Melayu (sub-rasMongoloid), terlebih di Papua sendiri tidak pernah terjadi perlawanan menghadapi para kolonialis asing. Hatta cukup menyimpulkan : Bangsa Indonesia sudah mulai menganjurkanpolitik imperialisme, “Mau ini, mau itu”. Meskipun demikian, Sukarno tetap padapendiriannya bahwa Papua harus berada dalam genggaman republik. Benturanpolitis antara Soekarno dengan Hatta mengenai masalah Papua dapat kita sebut sebagai embrio menuju Dwitanggal. Soekarno melihat Papua melalui ‘kacamata’geopolitik, lain dengan Hatta yang menggunakan ‘kacamata’kemanusiaan. Cukup ironis memang, di Jawa para tokohnasional Indonesia sibuk membahas masalah penyatuan Papua, tapi rakyat Papua sendiri tidak mengetahui bahwa nasib mereka sedang dibahas oleh bangsa yang tak mereka kenal. Slogan dari Sabang sampai Merauke yang dikumandangkan Jakarta seakan menjadi ‘terompet maut’bagi rakyat Papua dikemudian hari.Setelah Indonesia merdeka, masalah Papua tetap berada dalam suatu big plan pemerintah republik. Berakhirnya agresi militer Belanda I dan II telah membukajalan diplomasipolitik antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1949 pemerintah Belanda mengakui kedaulatan republik Indonesia. Melalui kesepakatan Konferensi MejaBundar,masalah Papua akan dibahas kembali setahun pasca pemerintah Belanda memeberikan pengakuan kedaulatankepada Indonesia. Pertemuan pertama untuk membahas perkara Papua dilakukan pada April (di Indonesia) dan yang selanjutnya Desember (di Belanda) tahun 1950. Kedua pertemuan ini tak menghasilkan kesepakatan lebih lanjut.Tahun 1951 Belanda mengusulkan akar masalah Papua diajukan ke jalur Mahkamah Internasional, meski usul tersebut ditolak oleh para delegasi Indonesia. Pada pertengahan tahun 1954, Indonesia menyiapkan rancangan resolusi dalam usahanya menyelesaikan masalah Papua ke dalam sidang IX Majelis Umum PBB. Dengan penuhrasa optimis, Indonesia menduga mereka akanmemenangkan sengketa ini karena menperoleh dukungan dari sejumlah negara dikawasan Asia dan Afrika. Usul Indonesia kemudian lolos di agenda Majelis Umum PBB, saat mendapat dukungan langsung dari Uni Sovyet dan Kuba.Saat sidang berlangsung 10 Desember1954, muncul problem bagi Indonesia ketika negara Barat masih memihak posisi Belanda, terlebih Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara. Indonesia gagal mendapat dukungan 2/3 anggota PBB, sehingga masalah Papua akan diabaikanpada sidang-sidang berikutnya.Presiden Soekarno sangat marah atas aksi abstain Amerika Serikat. Kini perlahan Soekarno mulai berpaling ke Uni Soviet, apalagi situasi politik dalam negeri juga berjalan relevan dengan berhasilnya PKI (Partai Komunis Indonesia)masuk posisi lima besar Pemilu 1955. Untuk membuka hubungan yang lebih erat, Sukarno mengundang Presiden Uni Soviet ke Jakarta tahun 1957, disusul Perdana MenteriKruschev awal tahun 1960. Hubungan Jakarta-Moskow semakin mesra, terutama saat Indonesia mendapatkan pinjaman 450 juta Dollar dalam bentuk persenjataan. Berkat bantuan tersebut, Indonesia menjadi salah satunegara dengan kekuatan angkatan bersenjata terbesar di belahan Selatan. Keadaan ini tentu membuat cemas negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat yang merupakan rival Uni Soviet dalam percaturan politik dunia. Dalam buku BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT,Presiden Soekarno memberikan pandangannya :“Dilihat dari segi etik dan kebudayaannya rakyat Irian tidak termasuk bangsa Indonesia, kata Belanda memberi alasan. Jadi tidak ada alasan bagi Belanda untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia. Lalu kamibertanya, “Mengapa tidak ? Apakah mereka lebih mirip dengan orang Belanda yang berpipi merah, berambut jagung dan dengan muka berbintik – bintik itu ?”.Irian Barat tidakbanyak faedahnya bagi Belanda. Penduduknya berpindah tempat setiap tahun karena tanahnya kurang subur.Keuntungan yang diperoleh dari minyak bumi tidak seimbang dengan ongkos – ongkos untuk mengusahakannya. Lalukenapa Belanda masih menginginkannya? Agar tetap bercokol di Asia dan meninggalkan kesan akan kebesarannya pada masa yang silam. Dasarnya adalah psikologis semata. Di samping itu orang Belanda kepalabatu”.Perjuangan dalam usaha membebaskan Papua mencapai puncaknya saat Presiden Soekarno mencanangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) di Yogyakarta, 19 Desember 1961.Pencanangan Trikora dipicu oleh rencana Belanda untuk mendirikan negara Papua dalam kerangka proses dekolonisasi yang mereka jalankan. Melalui Keputusan Presiden No. 1/1962, tertanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk segera membebaskan Papua dari tangan Belanda. Operasi inidikomandoi oleh Mayor Jenderal Soeharto,denganmengemban tugas :1. Merencanakan strategi (persiapan) dan penyelengaraanoperasi militer untuk mengembalikan Papua ke pangkuan ibupertiwi.2. Menciptakan situasi militer di wilayah Papua, yang kemudian ditempatkan unsur – unsur pemerintah Republik Indonesia.Soekarno mengirim kekuatan militernya secara besar-besaran ke Papua, PGT (Pasukan Gerak Tjepat), RPKAD(Resimen Para Komando Angkatan Darat), serta unsur kekuatan lainnya, semuanya diterjunkan olehnya. Semakin memanasnya situasi di Papua memaksa Presiden AmerikaSerikat John F. Kennedy mengirim adiknya Robert F.Kennedy untuk melakukan diplomasi damai ke Indonesia dan Belanda. Elsworth Bunker seorang utusan tetap AmerikaSerikat di PBB kemudian mengajukan sejumlah usulan penting kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant (asalBurma). Usulan Elsworth Bunker ini berisi :1. Pemerintahan atas Papua (Barat) harus diserahkankepada Republik Indonesia.2. Rakyat Papua (Barat) akan diberikan kesempatanmenentukan nasibnya sendiri, sesudah sekian tahundibawah pemerintahan Republik Indonesia, apakah merekaingin bergabung atau memisahkan diri.3. Akan diberikan waktu selama dua tahun dalampelaksanaan penyerahan Pemerintahan Papua (Barat).4. Demi menghindari kekuasaan Indonesia langsungberhadapan dengan Belanda, maka PPB akan menjalankanpemerintahan peralihanAkibat hal ini, pemerintah Belanda (atas desakan AmerikaSerikat) akhirnya bersedia menerima proposal ElsworthBunker. Sesuai dengan usul persetujuan, maka penyerahanPapua (Barat) dilakukan pada 1 Oktober 1962, lewat suatumasa peralihan selama sembilan bulan dibawah UNTEA(United Nations Temporary Executire Authority), sebuahbadan PBB yang dibentuk khusus untuk menyelesaikanmasalah ini. Setelah masa peralihan berakhir, pada 1 Mei1963, Papua (Barat) akan diserahkan kepada Indonesia.Indonesia diberi kewajiban untuk melaksanakan plebisit(penentuan pendapat) rakyat Papua. Plebisit inidilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang nantinyadikenal sebagai Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)tahun 1969. Kekecewaan Belanda atas lepasnya Papuadiekspresikan dengan pembakaran klub yacht di Hollandia.Berbagai pendapat dari kalangan muncul bahwa Peperahanya sebuah rekayasa politik yang dibuat oleh pemerintahIndonesia. Pepera dilangsungkan dibeberapa wilayah diPapua (Barat), dari Merauke hingga Jayapura. PresidenSoeharto yang saat itu telah berkuasa terbukti denganjelas meng

    POMPEN DI KABUPATEN YAHUKMO CAMPUR DENGAN AIR

    para pengguna kendaraan sangat marah karena pompa pensin campur dengan air, akibat dari itu beberapa motor dan mobil macet di jalan-jalan,tidak terima dengan terjadinya hal tersebut para pengguna kendaraan langsung lokasi pompensin untuk pertanggungjawaban dari pihAk pertamina kabupaten yahukimo,tidak lama kemudian pihak keplisian turun di pompensin antisipasi aksi yang kurang baik di pompensi.sekian

    MENGAPA PAPUA INGIN MERDEKA

    Mengapa Papua ingin merdeka? Jawabannyakarena mereka tidak puas dan adaketidakadilan.Impian yang dideklarasikan OPM adalah mendirikan “Republik PapuaBarat”-gabunganPropinsi Papua dan Papua Barat. “Republik Papua Barat” dideklarasikansetelah Belanda mundur-antara lain akibat tekanan dari negara adidaya Amerika Serikat-dari Bumi Cenderawasih, pada 1963.Pada 1 Juli 1971, OPM kembali mencoba memproklamirkankemerdekaan RepublikPapua Barat, namun tak berhasil. Kemudian,14 Desember 1984, Republik Melanesia Rayadiproklamirkan,tapi pemimpinnya ditangkapaparat Indonesia.Papua bagian barat merupakan wilayah bagian barat dari Pulau Papua yang terbagi dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Papua danPapua Barat. Wilayah ini sering disebut West Papua oleh media internasional.Penyelesaian status Papua Barat berlarut-larut,bahkan tidak selesai hingga 1961,sampai terjadi pertikaian bersenjata pada Desember 1961 antara Indonesia-Belanda,untuk memperebutkan wilayah tersebut.Melalui Perjanjian New York, akhirnyadisepakati untuk sementara Papua bagianBarat diserahkan kepada PBB melalui UnitedNations Temporary Executive Authority(UNTEA), sebelum diberikan sepenuhnyakepada Indonesia, 1 Mei 1963.Kedudukan Papua Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referandum act offree choice pada 1969, dimana rakyat Papua Barat memilih untuk tetap menjadi bagiandari Indonesia. Adalah Zainal Abidin Syah,Sultan Tidore yang diangkat Pemerintah RImenjadi Gubernur Pertama Papua1956-1961, yang kala itu beribukota di Soasiu, Pulau Tidore. Dia dilantik pada 23September 1956. Setelah berada dibawah penguasaan Indonesia, Papua bagian baratdikenal dengan nama Provinsi Irian Barat sejak 1969-1973.Nama Irian Barat, kemudian diganti oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya, ketikameresmikan tambang tembaga dan emas Freeport.Nama itu tetap digunakan secararesmi hingga 2002. Kemudian, nama provinsiitu diganti lagi menjadi Papua, sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001.Pada 2004, berbagai aksi protes mewarnai provinsi ini. Papua kemudian dibagi duaprovinsi oleh pemerintah. Wilayah bagian timur tetap memakai nama Papua.Sedangkanbagian Barat bernama Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat).Penduduk asli Papua Barat merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarahdengan Indonesia, maupun negara asia lain.Perjanjian penyatuan oleh Indonesia-Belandapada 1969 tak diakui oleh sebagian masyarakat Papua.Alasannya, dianggapsebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada penjajah lain.Pada 1965, beberapa nasionalis Papua Barat membentuk OPM sebagai saranaperjuangankemerdekannya.Kini perjuangan mereka itulah yang diteruskan. Bahkan, ratusan orang kini sudah menetap di Belanda untukmemperjuangkan keinginan mereka.Sebuah modal yang juga dilakoni separatis RepublikMaluku Selatan (RMS) yang bermukim di Belanda-dulu pernah disantuni pemerintahBelanda-tapi belakangan dihapus.Singkat cerita, setelah Papua Baratdigabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisisebagai berikut. Pertama, Papua Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17Agustus 1945.Kedua, Belanda berjanji menyerahkan kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).Ketiga,penggabungan Papua Barat denganIndonesia adalah tindakan merebut kembalidaerah Indonesia yang dikuasaiBelanda.Keempat, penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah kehendakrakyat Papua. Jadi, kalau ada separatis OPM,itu hanya sebagian kecil saja, bukan suaraterbanyak masyarakat Papua.Dosen Universitas Cenderawasih, Mesak Iek,yang ditemui di Jakarta, mengatakan,ketimpangan ekonomi.Dana besar mengalirdari Pemerintah Pusat ke daerah Papua, tidakmengucur ke masyarakat bawah. “Habis dinikmati elit di Papua,” tandas Mesakkesal.-asher.

    Jokowi Akan Punya Rumah Singgah di Papua

    lustrasi: skema tol laut, visi maritim Presiden Jokowi  lustrasi: skema tol laut, visi maritim Presiden Jokowi

    JAKARTA — ZONADAMAI.COM: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempunyai sebuah rumah singgah di Papua.

    “Pihak istana yang meminta karena Presiden Joko Widodo bisa tiga atau empat kali ke sana dalam setahun. Tempat itu digunakan untuk bekerja dan lebih dekat dengan masyarakat,” kata Tedjo di sela diskusi bertema Suara Untuk Papua, Rabu (29/7/2015).

    View original post 122 more words

    Masyarakat Papua Desak Transparansi PT Freeport Indonesia

    FREEPORT_2

    Jakarta ZONADAMADI.COM: Sejumlah warga Papua yang diwakili akademisi, Musa Sombuk mendesak manajemen PT Freeport Indonesia transparan dalam melaporkan setiap aktivitas pertambangannya.

    Ini dilakukan lantaran perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut kerap dituding telah melakukan aktivitas yang  tak sesuai aturan.

    Akibatnya, masyarakat Papua mengaku tak tahu detil ihwal informasi aktivitas pertambangan yang dilakukan di wilayah kerja Freeport.

    “Dokumen Freeport tidak transparan. Kalaupun ada, dokumen itu hanya diserahkan ke pemerintah. Masyarakat berhak tahu juga, terutama soal analisis dampak lingkungan,” kata kandidat doktor di Australia National University ini saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

    View original post 279 more words

    DI BUNUNYA SEORANG SARJANA degan tindakan kasar

    KABAR ANAK KOTEKA

    Almarhum MARTEN GOBAI. SH

    Tindakan penembakan Yang  Dilakukan oleh TNIdan Porli

    PENEMBAKAN. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh TNI/ Porli sagat optimis tertembaknya Marten Gobai, Sh degan adanya yang dilakukan terjadi ,alasanyan sagat tidak dikenal namun itu seluru masyarakat waspadalah TNI/Porli, Indonesia ini tidakan tingal diam untuk pelan pelan megabisi kita ini Marten Gobai,Sh ini adalah seorang sarjana PNS dia sudah di baiyar oleh Negara ini adalah pelangaran Ham oleh karena itu saya minta Bapak Gubernur Papua untuk bergerak ancaman yang mereka, lakukan in karena pimpinan tidak bergerak berarti siapa lagi yang akan bergerk unutuk megentikan masahala masalah yang terjadi di Papua ini dan Kakak kakak Pintar -pintar ini semuanya di tembak oleh TNI Indonesia Papua Merdeka berarti siapa yang akan, pinpin Papua ini kepeminpinan yang fakta atau yang baik adalah orang yang pintar bisa pinpin Papua kedepan tapi Kakak-kakak yang Pintar pintar telah di bunuh oleh TNI/Porli dan yang masih ada ini mari kita saling menjaga untuk Papua kedepan agar kita dapat,Nikmati harta dan Martabat kita dengan yang baik kalau kita berjuang siapa lagi jika sekarang kapan lagi.

    View original post

    Perhatian

    ___P E R H A T I AN1). Di Papua, sebagai warga Papua, diminta utk saling menjaga nama baik satu sama lain. Sebab masih terlihat, orang Papua baku makan dengan orang Papuasendiri, (dgn bayar bayar uang ke masyarakat). Sementara yang lain berpikir utk membangun org Papua-yg lain sibuk baku kasih jatuh. Entah karena hasrat birahi, nasi sepiring atau g sebatang… tara tau.2). Di Papua, lebih ekstrim lagi, masih pakai pakai Dukun-dukun. Setelah dukun buna, sekarang pake dukun Jayapura. Berhari hari kirim uang tdk sedikit pula. Tujuannya utk merusak, menjatuhkan saudara Papua sendiri. Parah lagi, yang diganggu bukan orang lain tapi darah dagingnya sendiri.3). Saudara saudari yang diberkati Yesus, di tanah yang diberkati Yesus ini, segala sesuatu telah terbuka dgn sendirinya. Segala tipu muslihat iblis dan praktek2 dukun, ditengking dalam nama Yesus. Orang Papua sudah sahatnya kembali ke jalan Yesus. Letakkan tangan Yesus didadamu dan sambangi keluargamu dalam kasih Yesus. Stop ganggu ganggu keluarga keluarga orang, tetapi tunjukan kasih Yesus itu bagi orang disekitarmu. Berilah arahan dan nasehat agar berpikir positif. Tunjukkan dirimu bahwa anda terpelajar dan diberkati Yesus.4). Tanah Papua, tanah yang diberkati Tuhan. Tuhan sendiri akan memberi arahan lewat mimpi mimpi. Kepada Ottow dan Geisler, Tuhan turunkan utk orang Papua hidup jujur. Sayangi istrimu dan suamimu, sejelek apapun. Berikanlah kesetianmu padanya, sekalipun menyakitkan. Jangan kekecewaanmu dilampiaskan kepada orang yang tidak tau menahu dengan masa lalumu. Mereka juga diberi hak utk hidup baik. Anda stop menjadi duri, provokator dgn duit ratusan juta rupiah. Sebab itu bila terbuka, sungguh sangat memalukan.5). Hampir disetiap daerah di Papua muncul masalah. Semua terjadi akibat dendaman masalah lalu. Mari kita bagi makan secara adil dan merata. Hentikan kekerasan, tapi mari atasi dan tangani anak anak mabuk dengan tangan dingin. Mereka saudara kita, mari kita memahami keluhan hidup mereka. Carikan solusi, bukan provokasi, itulah tanda cintamu pada mereka.6). Jaman sekarang, uang sudah bukan menjadi ukuran. Tetapi cara pelayanan menjadi ukuran utama. Uang bukan menjadi ukuran utk menjadi pemimpin, tetapi pelayanan sesuai peruntukan menjadi perhatian bersama. Pemerintah adalah penjaga pipa. Ia setiap hari bertugas agar masyarakat bisa mendapat air sesuai jatahnya. Bukan salurkan semua pipa ke rumah anda. Stop manja rakyat dengan uang. Mereka yang kerja, kasih hak haknya.

    PERHATIAN

    ___P E R H A T I AN1). Di Papua, sebagai warga Papua, diminta utk saling menjaga nama baik satu sama lain. Sebab masih terlihat, orang Papua baku makan dengan orang Papuasendiri, (dgn bayar bayar uang ke masyarakat). Sementara yang lain berpikir utk membangun org Papua-yg lain sibuk baku kasih jatuh. Entah karena hasrat birahi, nasi sepiring atau g sebatang… tara tau.2). Di Papua, lebih ekstrim lagi, masih pakai pakai Dukun-dukun. Setelah dukun buna, sekarang pake dukun Jayapura. Berhari hari kirim uang tdk sedikit pula. Tujuannya utk merusak, menjatuhkan saudara Papua sendiri. Parah lagi, yang diganggu bukan orang lain tapi darah dagingnya sendiri.3). Saudara saudari yang diberkati Yesus, di tanah yang diberkati Yesus ini, segala sesuatu telah terbuka dgn sendirinya. Segala tipu muslihat iblis dan praktek2 dukun, ditengking dalam nama Yesus. Orang Papua sudah sahatnya kembali ke jalan Yesus. Letakkan tangan Yesus didadamu dan sambangi keluargamu dalam kasih Yesus. Stop ganggu ganggu keluarga keluarga orang, tetapi tunjukan kasih Yesus itu bagi orang disekitarmu. Berilah arahan dan nasehat agar berpikir positif. Tunjukkan dirimu bahwa anda terpelajar dan diberkati Yesus.4). Tanah Papua, tanah yang diberkati Tuhan. Tuhan sendiri akan memberi arahan lewat mimpi mimpi. Kepada Ottow dan Geisler, Tuhan turunkan utk orang Papua hidup jujur. Sayangi istrimu dan suamimu, sejelek apapun. Berikanlah kesetianmu padanya, sekalipun menyakitkan. Jangan kekecewaanmu dilampiaskan kepada orang yang tidak tau menahu dengan masa lalumu. Mereka juga diberi hak utk hidup baik. Anda stop menjadi duri, provokator dgn duit ratusan juta rupiah. Sebab itu bila terbuka, sungguh sangat memalukan.5). Hampir disetiap daerah di Papua muncul masalah. Semua terjadi akibat dendaman masalah lalu. Mari kita bagi makan secara adil dan merata. Hentikan kekerasan, tapi mari atasi dan tangani anak anak mabuk dengan tangan dingin. Mereka saudara kita, mari kita memahami keluhan hidup mereka. Carikan solusi, bukan provokasi, itulah tanda cintamu pada mereka.6). Jaman sekarang, uang sudah bukan menjadi ukuran. Tetapi cara pelayanan menjadi ukuran utama. Uang bukan menjadi ukuran utk menjadi pemimpin, tetapi pelayanan sesuai peruntukan menjadi perhatian bersama. Pemerintah adalah penjaga pipa. Ia setiap hari bertugas agar masyarakat bisa mendapat air sesuai jatahnya. Bukan salurkan semua pipa ke rumah anda. Stop manja rakyat dengan uang. Mereka yang kerja, kasih hak haknya.

    O-SHEN: Dukung “Papua Merdeka”

    Blog Papua

    hqdefault (1)Jason Hershey yang kerap dipanggil O-SHEN adalah nama yang identik dengan music reggae baru campuran Hip-Hop. Orang sering menyebut dia anak Hip-HopReggae Pertama Papua Niugini dan Hawai yang diadopsi. O-SHEN perna berkata Musik adalah bentuk expresi pendapat saya. Dia sangat mencintai Papua.

    Ketika O-SHEN diwawancarai The Advertiser Honolulu tentang apa pendapatnya tentang Papua, ia berkata:

    oshen (1)”Saya berharap keunikan dari apa yang saya lakukan serta keunikan wilayah dan suku melanesia Papua ke seluruh dunia, merupakan tempat yang sangat  exsotis. Orang Papua terus berjuang pasti Merdeka di kemudian hari”.
    “Tambahnya lagi, “saya adalah melanesia dan saya tahu PAPUA BARAT adalah bagian dari sector Melanesia makanya saya sangat mendukun PAPUA MERDEKA dan saya hanya bisa mendukun melalui sebuah lagu sederhana yang berjudul: “Rebel Rocking”, itu salah satu bukti dukungan saya”.

    Lagu ini adalah dari “Rize dari Morning Star” album kompilasi (2012), dan “Tropical Storm” (2013) album. Written dan dinyanyikan oleh O-SHEN…

    View original post 82 more words