BUPATI KABUPATEN PANIAI,HENGKY KAYAME MENGATAKAN LAMBAT PENGUNGKAPAN PELAKU DAN PENGUSUTAN PELAKU PENEMBAKAN

Jayapura, Jubi

Bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame mengatakan, lambatnya pengungkapan pelaku dan pengusutan kasus penembakan terhadap empat siswa dan satu warga sipil di Enarotali pada (08/12/2014) dinilai permainan dari MenteriKoordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkolhukam RI), Luhut Binsar Pandjaitan dan Komisi Nasional hak Asasi Nasional Republik Indonesia (Komnas HAM RI) melalui tim Ad Hock.“Walaupun kasus Paniai berdarah hingga kini masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Menkopolhukan dan Mabes Polri berdasarkanpetunjuk Presiden Jokowi dan kasus ini juga ditangani oleh Komnas Ham RI dengan telah dibentuknya Tim Ad Hock, saya mau terus terang saja. Pemerintah Pusat melalui Menkopolhukam sedang menghambat pengusutan dan pengungkapan pelaku kasus Paniai Berdarah yang menewaskan anak-anak generasi muda saya. Mengapa saya sampaikan demikian, karena sejak Komnas Ham melalui timnya dan tim dari Monkopulhukam datang ke Paniai, melihatlangsung dari dekat sekalian kumpulkan data-data, tapi sekarang sudah bulan yang ke sepuluh belum juga ada tanda-tanda tindak lanjut dari dua lembaga tertinggi negera ini,” kata Bupati Paniai, Hengki Kayame kepada Jubi melalui sambungan telpon, Minggu (06/09/2015).Menurut Hengki Kayame, dirinya telah bertemu dan melaporkan kasustersebut kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan beliau berjanji akan segera selesaikan.“Memang waktu itu sudah empat kalisaya bertemu pak Presiden Jokowi dan saya langsung buka-bukaan kepada beliau. Waktu itu saya juga berjanji jika tidak mengusut kasus inisaya siap buka garuda yang ada di dadaku,” katanya tegas.Kayame juga mengaku, mengapa kasus Toilkara yang hanya menghanguskan bangunan saja segera terselesaikan, sementara yang menghabiskan nyawa manusia belum juga ada tanda-tanda titik terang. “Saya mau bilang, ini semua satu modus. Entah kasus Tolikara, kasus Dogiyai, kasus Tolikara dan terakhir di Timika ini ada orang-orangtertentu yang sedang bermain. Itu semua diketahui oleh negara, tapi Paniai punya kasus masih diulur-ulur,” tandasnya.Disinggung soal kekurangan dana untuk membiayai tim Ad Hoc Komnas Ham? Orang nomor satu di Paniai ini membeberkan, masalah dana s[enuhnya ditanggung oleh negara. “Komnas Ham bukan lembaga kecil. Ini lembaga besar di Indonesia, tentunya Negara harus bertanggung jawab dan membiayai mereka,” tukasnya.Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR. Gobai mengatakan, dirinya melihat sedang terjadi tarik menarik antara Komnas HAM RI dan Menkopulhukam RI.“Saat ini menurut saya ada tarik menaruk antara Komnas Ham dan Menkopolhukam, yaitu jika Komnas Ham jalan dengan UUNomor 26 Tahun 2000, maka akan ke pangadilan Ham. Sementara Menkopolhukam sudah turunkan timnya juga ke Paniai yang ingin agarmasalah ini diadili pengadilan militer,” kata John NR. Gobai kepada Jubi via SMS, Minggu (6/9/2015).Di sisi ini, ujar Gobai, Komnas Ham juga tidak jelas dengan tim yang dibentuk, karena pihaknya belum pernah melihat surat keputusan (SK).“Kami belum lihat SK, dan orang dari unsur masyarakat juga seperti, Budi Hernawan, Rika Korain dan Yan Warinusy tidak pernah diundang olehKomnas Ham untuk rapat tentang kasus Paniai demi langkah-langkah ke depan,” terang John.Secara terpisah, Ketua Panitia Khusus Pelanggaran Hak asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Pansus DPRP), Laurenzus Kadepa mengatakan, rakyat Papua tidak akan percaya jika dibilang lembaga tertinggi di negara Republik Indonesia, yakni Komnas Ham tersebut tidak mempunyai dana penyelesaian kasus Paniai Berdarah.“Kalaubilang Komnas Ham tidak punya dana untuk selesaikan kasus Paniai lewat KKP HAM yang sudah dibentuk itu tidak benar. Sangat bohong. Komnas HAM bukan lembaga kecil. Kenapa Komnas Ham sudah turun investigasi ke Tolikara dan akan datang ke Timika untuk investigasi. Padahal masalah penembakan diPaniai belum selesai,kenapa dengan dana ini tidak selesaikan dulu masalah Paniai. Ini aneh,” jelas Laurenzus Kadepa kepada Jubi melalui sambungan telpon selular, Minggu (6/9/2015).Kadepa menjelaskan, negara terkesan melindungi pelaku penembakan. Padahal, dunia internasional mengakui, bahwa pelaku inilah pelanggaran Ham berat.“Juga pelaku kejahatan kemanusiaanterhadap empat warga negara di Enarotali, Paniai. Maka, negara harusbertanggung jawab. Sebab, sejak Jokowi jadi Presiden, rentetan pelanggaran Ham terus terjadi di Papua,” ujar Kadepa berharap.Ia juga mengatakan, pendanaan terhadap Komnas Ham, Presiden Jokowi harus keluarkan dana agar segara tim Ad Hock yang dibentuk Komnas Ham segera turun ke Paniai.“Saya rasa soal dana itu kembali pada komitmen pemerintah. Entah itu Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten Paniai. Apakah pemerintah punya hati tentang manusia, demi penegakan hukum dan Ham. Tidak salah kalau pemerintah daerah mau anggarkan dana untuk KPP Ham versi Komnas Ham agar segera bekerja,” terangnya.(Abeth You)

Comments are closed.

%d bloggers like this: