RAKYAT PAPUA MENDUKUNG MASALAH PAPUA BAWAH KE MEJA PBB 

​Puluhan ribu rakyat Papua di Jayapura, Timika, Manokwari, Yahukimo, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Sorong, Senin (19/9/2016) beraksi menunjukkan dukungannya pada Koalisi negara-negara Pasifik untuk West Papua yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri Papua dan pelanggaran HAM ke Sidang Majelis Umum PBB, yang berlangsung hingga 25 September mendatang.
Di Jayapura, aksi yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berlangsung di halaman Rusunawa Universitas Cenderawasih, Perumnas III Waena, dihadiri lebih dari seribu orang. Aksi mimbar bebas tersebut diisi oleh doa, pidato-pidato politik dan sosialisasi proses advokasi isu politik Papua di sidang Majelis Umum PBB.
Badan Pengurus Pusat KNPB, yang diwakili oleh Agus Kossay dan Mecky Yeimo, khusus menyoroti peran koalisi negara-negara Pasifik untuk Papua Barat yang sedang mendorong isu West Papua untuk dibicarakan di sidang Majelis Umum PBB.

“Proses ini menunjukkan perjuangan kita tidak berhenti di Melanesian Spearhead Group (MSG). Enam negara (Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga, dan Nauru) adalah negara-negara yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB,” tuturnya di hadapan massa aksi yang setia berpanas-panasan sejak pukul 13.00 hingga selesai.

Menurut Agus Kossay, rakyat Papua memang sudah memiliki hubungan keakraban dan pergaulan di Pasific (Melanesia) sejak dahulu sebelum Indonesia mengambil alih wilayah Papua sebagai koloninya. “Ras Melanesia sudah melakukan kerja sama dalam aspek baik secara politik dan social budaya di Pasific Selatan,” ujarnya. 
Namun, lanjut Kossay, kontak-kontak insentif semakin berkurang ketika Indonesia menganeksasi Papua sejak 1963 hingga pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. “Lalu Indonesia memblokade komunikasi rakyat Papua dengan Pasifik,” tuturnya.

 

Dikatakan Kossay 54 tahun Indonesia menggunakan kekuatan kolonial untuk membatasi dan memisahkan rakyat Papua dari pergaulan dengan rakyat Melanesia di Pasifik, baik di forum regional maupun dalam sosial budaya.

“Padahal hubungan itu sudah dilakukan sejak tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka secara politik tahun 1945. Bahkan wilayah Nederland New Guinea (kini Papua Barat) pernah ikut terlibat secara resmi bergabung dalam South Pasific Confrence sejak 1947 hingga 1962,” ujarnya sambil menambahkan bahwa terdapat semangat untuk membebaskan wilayah-wilayah Pasifik dari penjajahan, dan membentuk pemerintahannya sendiri, di dalam konferensi tersebut.

Sementara itu Sekretaris I KNPB Pusat, Mecky Yeimo dikesempatan yang sama menghimbau agar rakyat Papua tetap bekerja keras untuk perjuangan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang dihargai oleh bangsa lain di dunia, juga sebagai keluarga Melanesia dan Pasifik.

“Kami rakyat Papua Barat juga mendukung penuh Pasific Island Forum (PIF) dengan harapan para pemimpin negara memperhatikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541,” katanya.
Mereka juga mendesak PBB agar segera mengirim tim pemantau Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination) sesuai dengan deklarasi Westminster 3 Mei 2016 di Inggris. “Karena, pelaksanaan PEPERA tahun 1969 cacat hukum dan moral serta melanggar prinsip-prinsip act of free choice dalam perjanjian New York Agreement 1962,” tegas Mecky.
Aksi serupa berlangsung di beberapa daerah dalam bentuk turun ke jalan maupun mimbar bebas di sekretariatan. 
Menurut keterangan Mecky Yeimo kepada Jubi, aksi secara umum berlangsung lancar walau beberapa penghadangan yang terjadi terhadap aksi turun ke jalan. “Ribuan orang di Yahukimo berhasil melakukan aksi, namun 13 orang semapt ditangkap aparat kepolisian, 5 diantaranya anak-anak, namun sudah dikelaurkan sore tadi. Merauke juga mengalami penangkapan sebanyak 82 orang, dan sudah dikeluarkan sore pukul 5 tadi,” ujar Mecky.(*)

Comments are closed.

%d bloggers like this: