Sikap Politik rakyat Papua mendukung ULMWP

Sikap Politik rakyat Papua mendukung ULMWPKami Bangsa Papua Barat sejak Penciptaan Sampai Dunia Kiamat, kami bangsa papua. Kami ahli waris dan pemilik negeri ini. Nenek moyang leluhur Bangsa Papua, Alam semesta hewan dan binatang diatas tanah ini tumbuh-tumbuhanPepohonan, Sungai, lautan gunung, Lembah dan Rawah serta Pesisir pante Kami Bangsa Papua Barat. Manusia Pemilik dan Pewaris AbadiPulau Papua dari Sorong sampai Samarai.Atas nama keluarga Malanesia yang telah pergi, atas nama keluarga malanesia yang ada sekarang dan atas nama keluarga malanesia yang akan datang serta atas nama Sang Pencipta Langit dan Bumi. Kami Rakyat BangsaPapua Barat, menyatakan : kami bukan bagian dari ras Melayu Indonesia tetapi, kami bangsa Papua yang hidup di wilayah teritori west Papua adalah Ras Melanesia di Pasifik selatan. Orang Papua Barat adalah ras Melanesia dari 4 ras yang ada di Pasifik Selatan .Maka bangsa Papua memiliki hak politik yang sama untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri sama sepertri saudara Lain Ras Melanesiadi pasifik Selatan yaitu PNG, Fiji, Salomon Island, Vanuatu dan New KaledoniaBaru Kanaky.Tetapi hak kami itu di terus diabaikan dan terus dihancukan Atas keterlibatan kapitalisme, Imperalisme dan klonialisme telah membunuh Nasib Bangsa West Papua melalui Resolusi PBB No. 1752 yang MENSAHKAN Perjanjian New York dan Resolusi PBB No. 2504. Padahal sebelumnya tahun 1945 ketika PBB didirikan, wilayah Papua belum punya Pemerintahan Sendiri (Non Self Governing Territory) sehingga Papua dimasukan ke Daftar Non Self Governing Territory pada Komisi Dekolonisasi PBB (UN 24th Committee).Maka dibentuklah sebuah Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Committee) melalui Perjanjian Canberra tanggal 6 February 1947 untuk mempercepat Pembangunan bagi Bangsa Bangsa di Wilayah Pasifik Selatan mulai dari bahwa Garis 0° LS di bagian Utara, di Bagian Barat mulai dari Netherlands New Guinea dan Bagian Timur di Vanuatu serta Bagian Selatan di New Caledonia berdasarkan perjanjian Canberra Agreement Pasal 2 ( Canberra Agreement).Hal ini dilakukan sesuai Piagam PBB Pasal 73 yang disahkan melalui Resolusi PBB No. 1514 dan Resolusi PBB No. 1541 karena Rumpun Bangsa Melanesia tidak sama dengan Rumpun Bangsa Indies (Indos Nesos, Indonesia) maka Belanda mendaftarkan Wilayah Netherlands Indies (Indonesia) dan Netherlands New Guinea (Papua Barat) secara terpisah seperti Netherlands Antilles dan Suriname.Maka PBB pun mengakui Kemerdekaan Netherlands Indies (Indonesia) sejakPengakuan Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB ) tanggal 29 Desember 1949, maka claim Indonesia di KMB adalah suatu Pelanggaran terhadap Piagam PBB Pasal 73 karena tidak menghargai hak penentuan nasib sendiri rumpun bangsa melanesia (Papua Barat ).Pelaksanaan Referendum di Papua Tahun 1969 yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA ) pun melanggar Pasal 18 Perjanjian New York yang disahkan Resolusi PBB No. 1752 karena merubah aturan International menjadi Sistem Musyawarah sehingga melibatkan 600-an Orang Indonesia dari Key dan Dobo serta 400-an Orang Asli Papua secara Paksa oleh KOSTRAD dibawah Pimpinan Brigjen Ali Murtopo padahal dalam Pasal 18 Perjanjian New York Agreement melarang Orang Indonesia terlibat kecuali mereka yang tinggalSekretaris Umum Sikap Politik rakyat Papua mendukung ULMWPKami Bangsa Papua Barat sejak Penciptaan Sampai Dunia Kiamat, kami bangsa papua. Kami ahli waris dan pemilik negeri ini. Nenek moyang leluhur Bangsa Papua, Alam semesta hewan dan binatang diatas tanah ini tumbuh-tumbuhanPepohonan, Sungai, lautan gunung, Lembah dan Rawah serta Pesisir pante Kami Bangsa Papua Barat. Manusia Pemilik dan Pewaris AbadiPulau Papua dari Sorong sampai Samarai.Atas nama keluarga Malanesia yang telah pergi, atas nama keluarga malanesia yang ada sekarang dan atas nama keluarga malanesia yang akan datang serta atas nama Sang Pencipta Langit dan Bumi. Kami Rakyat BangsaPapua Barat, menyatakan : kami bukan bagian dari ras Melayu Indonesia tetapi, kami bangsa Papua yang hidup di wilayah teritori west Papua adalah Ras Melanesia di Pasifik selatan. Orang Papua Barat adalah ras Melanesia dari 4 ras yang ada di Pasifik Selatan .Maka bangsa Papua memiliki hak politik yang sama untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri sama sepertri saudara Lain Ras Melanesiadi pasifik Selatan yaitu PNG, Fiji, Salomon Island, Vanuatu dan New KaledoniaBaru Kanaky.Tetapi hak kami itu di terus diabaikan dan terus dihancukan Atas keterlibatan kapitalisme, Imperalisme dan klonialisme telah membunuh Nasib Bangsa West Papua melalui Resolusi PBB No. 1752 yang MENSAHKAN Perjanjian New York dan Resolusi PBB No. 2504. Padahal sebelumnya tahun 1945 ketika PBB didirikan, wilayah Papua belum punya Pemerintahan Sendiri (Non Self Governing Territory) sehingga Papua dimasukan ke Daftar Non Self Governing Territory pada Komisi Dekolonisasi PBB (UN 24th Committee).Maka dibentuklah sebuah Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Committee) melalui Perjanjian Canberra tanggal 6 February 1947 untuk mempercepat Pembangunan bagi Bangsa Bangsa di Wilayah Pasifik Selatan mulai dari bahwa Garis 0° LS di bagian Utara, di Bagian Barat mulai dari Netherlands New Guinea dan Bagian Timur di Vanuatu serta Bagian Selatan di New Caledonia berdasarkan perjanjian Canberra Agreement Pasal 2 ( Canberra Agreement).Hal ini dilakukan sesuai Piagam PBB Pasal 73 yang disahkan melalui Resolusi PBB No. 1514 dan Resolusi PBB No. 1541 karena Rumpun Bangsa Melanesia tidak sama dengan Rumpun Bangsa Indies (Indos Nesos, Indonesia) maka Belanda mendaftarkan Wilayah Netherlands Indies (Indonesia) dan Netherlands New Guinea (Papua Barat) secara terpisah seperti Netherlands Antilles dan Suriname.Maka PBB pun mengakui Kemerdekaan Netherlands Indies (Indonesia) sejakPengakuan Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB ) tanggal 29 Desember 1949, maka claim Indonesia di KMB adalah suatu Pelanggaran terhadap Piagam PBB Pasal 73 karena tidak menghargai hak penentuan nasib sendiri rumpun bangsa melanesia (Papua Barat ).Pelaksanaan Referendum di Papua Tahun 1969 yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA ) pun melanggar Pasal 18 Perjanjian New York yang disahkan Resolusi PBB No. 1752 karena merubah aturan International menjadi Sistem Musyawarah sehingga melibatkan 600-an Orang Indonesia dari Key dan Dobo serta 400-an Orang Asli Papua secara Paksa oleh KOSTRAD dibawah Pimpinan Brigjen Ali Murtopo padahal dalam Pasal 18 Perjanjian New York Agreement melarang Orang Indonesia terlibat kecuali mereka yang tinggal sebelum tahun 1963. Orang Indonesia yang dikirim ke Papua untuk mengikuti proses PEPERA (Penentuan pendapat rakyat ) adalah para Guru Agama yang dikirim ke Kampung-kampungsejak tahun 1963-1969.America dan PBB wajib tanggung-jawab Persoalan Papua sebab America yang desak Belanda serahkan Administrasi Papua Barat dibawah Pemerintahan President John. F. Kennedy melalui ancaman Pemutusan Bantuan Marshall Plan untuk Rehabilitasi Bangunan yang porak-porandakan akibat Gempuran Nazi Jerman.Maka SEKJEN PBB Daag Hamarsjold asal Swedia dibunuh di Congo kemudian digantikan SEKJEN PBB Uthan asal Burma padahal Daag Hamarsjold telah mempersiapkan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Melanesia Papua Barat bersama Belanda tetapi Uthan bersama Diplomat America Ellsworth Bunker yang diutus President John. F. Kennedy sebagai Mediator (Penengah) antara Belanda dan Indonesia.Makanya setelah Administrasi Papua Barat jatuh ke tangan Indonesia tahun 1963, Sukarno membayar John Kennedy beberapa ribu Ton Emas melalui Perjanjian Green Hilton di Swiss dengan Bank Swiss serta Freeport mulai menanda-tanganiKontrak Kerja Pertama tahun 1967 sebelum Referendum (PEPERA) tahun 1969.Akibatnya hingga detik ini Tidak ada Undang-Undang Indonesia yang MENSAHKAN Papua menjadi Provinsi ke-26 untuk Provinsi Papua dan Provinsi ke-33 untuk Provinsi Papua Barat. Keduanya cuman disahkan melalui PENPRES No. 1 Tahun 1963 untuk Provinsi Papua dan INPRES No. 1 Tahun 2003 untuk Provinsi Papua Barat.Hal ini mirip Timor Leste yang cuman disahkan melalui TAP MPR sebab Kedua Wilayah ini adalah Negara lain yang Terdaftar di Komisi Dekolonisasi PBB sejak tahun 1945.Makanya Korupsi, Manipulasi, Genocide, Marjinali

Comments are closed.

%d bloggers like this: