Papua, Beban Korupsi dan Isu Disharmoni

 jokowi di papuaJakarta – ZONADAMAI.COM: Meskipun Presiden Joko Widodo terus memberikan perhatian dengan melakukan kunjungan ke Papua dan memberikan akses bebas bagi liputan wartawan asing, isu korupsi, disharmoni dan separatisme masih mengganggu dalam relasi Jakarta dan Papua.
Sentuhan ke arah penyelesaian masalah mendasar Papua itu telah diawali Presiden Joko Widodo di LP Abepura, Sabtu 9 Mei 2015 lalu, dengan membebaskan lima tapol/napol Papua merdeka. Presiden juga berjanji akan memberikan pengampunan kepada tapol/napol lainnya.

Tapi masalah kemiskinan dan korupsi yang kronis di Papua, justru bisa menjadi pemicu separatisme gaya baru di kawasan itu. Hasil pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi audit pemerintah lainnya menunjukkan banyak sekali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang merugikan rakyat Papua. Korupsi para pejabat dan birokrat Papua luar biasa.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Papua hingga akhir Mei 2011 telah melakukan penyelidikan sebanyak 84 perkara tindak pidana korupsi. Sementara hasil temuan BPK, masih ada dana publik…

View original post 418 more words

Comments are closed.

%d bloggers like this: