Peneas: Rakyat Papua Merasa Bukan Bagian NKRI

JAYAPURA – Untuk memperingati hari kebenaran dan martabat korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Papua, maka rakyat Papua yang tergabung dalam SKP HAM Papua melaksanakan kegiatan Pameran Korban, Seni dan Budaya, Diskusi Ilmiah, Fragmen Korban HAM dan Pemutaran Film Pelanggaran HAM di Halaman Museum Uncen Abepura, yang dimulai dari pukul 08.00 WIT hingga pukul 20.00 WIT.
Dari pantauan Harian Bintang Papua, sejak pagi aparat keamanan berjaga-jaga baik di Kampus Uncen Waena maupun Kampus Uncen Abepura. Meski demikian kegiatan tersebut tetap berlangsung, dimana disela-sela agenda kegiatan diselingi dengan orasi politik mengenai pelanggaran HAM di Papua, sehingga rakyat Papua harus bersatu untuk menuntut keadilan ke dunia Internasional lewat PBB dan sekaligus meminta referendum untuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat.
Uniknya dalam kegiatan itu, kaum ibu-ibu dan bapa-bapa yang adalah bagian dari saksi sejarah Pepera Tahun 1961 membawakan lagu tentang Resolusi PBB yang menegaskan Papua Merdeka dan menentukan nasib sendiri, namun karena politik kotor Pemerintah NKRI, akhirnya terjadilah integrasi Papua Barat kedalam NKRI.

Koordinator SKP HAM Papua, Peneas Lokbere, mengatakan, sejak Tahun 1961 rakyat Papua merasa bukan bagian dari NKRI, itu akibat dari perlakukan NKRI terhadap bangsa Papua yang tidak manusiawi, dimana terjadi berbagai pelanggaran HAM berat di atas Bumi Cenderawasih ini, namun para pelakunya tidak pernah dihukum, malah dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dan kasus pelanggaran HAM terkesan dilakukan proses pembiaran, sebut saja, kasus Biak Berdarah, kasus Abepura Berdarah, kasus Wamena Berdarah dan kasus pelanggaran HAM lainnya.
“Contoh saja kasus Wamena Berdarah yang oleh lembaga negara sudah diusut, namun malah molor pengusutannya. Apalagi aktor yang paling bertanggungjawab dalam kasus Wamena Berdarah dan kasus pelanggaran HAM lainnya, yakni Wiranto dan Prabowo sampai kini masih menghirup udara bebas,” ungkapnya kepada Bintang Papua disela-sela kegiatan dimaksud di Halaman Museun Uncen Abepura, Senin, (24/3).
Dijelaskannya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan ke Kejaksaan/Pengadilan Jayapura dan Kejaksaan Agung RI selalu mendapatkan jawaban yang tidak ada kepastian hukumnya. Dan ini tentunya menjadi pertanyaan pihaknya karena NKRI katanya sebagai negara hukum dan negara demokrasi, tapi kenyataannya keadilan hukum dan demokrasi yang baik tidak pernah rakyat Papua dapatkan. Karena rakyat Papua menyampaikan pendapat dimuka umum dibungkam berbeda dengan daerah lain yang ruang demokrasinya yang dibuka lebar. Juga ada pembatasan wartawan asing ke Papua dan lain sebagainya.
“Jadi sangat sulit kami mau menyampaikan bahwa kami bagian dari negara Indonesia melainkan secara tulus kami sampaikan kami bukan bagian dari NKRI, karena keadilan hukum tidak kami dapatkan, ruang demokrasi kami rakyat Papua pun dibungkam negara melalui aparat keamanan. Ya tidak ada jaminan NKRI untuk kami rakyat Papua di negeri kami sendiri,” tandasnya.
“Kami rakyat Papua sudah sangat sulit memperjuangkan keadilan HAM di Tanah Papua, sebab sesuai pengalaman yang ada perjuangan HAM yang sudah kami lakukan dan diproses hukum, tapi hasilnya nol, karena pelaku pelanggaran HAM tetap bebas, naik pangkat/jabatan dan lain sebagainya. Jadi kita mau taruh negara HAM dan negara demokrasi Indonesia dimana?. Kami terus dan terus berjuangan untuk keadilan HAM di Papua

Comments are closed.

%d bloggers like this: