Marinus: TNI Harus Minta Maaf ke Rakyat Papua

JAYAPURA – Pengamat Sosial, Politik dan Hukum Internasional FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, pertemuan Koordinator OPM Wilayah Perbatasan Lambert Pakikir dengan Danrem 172/PWY, Kolonel Inf Herman Asaribab, bukanlah peristiwa politik yang terlalu istimewa.
Karena itu hasil dari keberhasilan pendekatan persuasif yang dilakukan TNI dalam menyelesaikan persolan gangguan keamanan di Papua. Keberhasilan ini juga karena dukungan masyarakat terhadap perjuangan kelompoknya Lambert Pekikir sudah tidak ada lagi.
“Jadi pilihan terbaik Lambert Pekikir adalah hanyalah berdamai kembali denganTNI. Mungkin saja pihak TNI mempublikasikan pertemuan tersebut ke media massa publik dengan maksud supaya kelompok TPN-OPM yang ada di Pegunungan Tengah, Mimika dan di Kepulauan Yapen juga melakukan hal yang sama,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di Kampus FISIP Uncen Waena, Kamis, (13/3).

Baginya, alangkah lebih bijak dan akan memiliki pesan politik yang berarti bagi TNI buat TPN-OPM untuk turun gunung dan berdamai dengan Republik Indonesia apabila TNI juga dengan jujur dan berjiwa besar meminta maaf atas kesalahan kebijkan dan pendekatan di masa lalu sampai masa sekarang yang masih menimbulkan trauma, dendam dan ingatan penderitaan yang luar biasa dalam hati dan pikiran orang Papua.
Pasalnya, TNI di mata rakyat Papua adalah wajah nyata Indonesia. Bagaimana orang Papua melihat Indonesia seperti apa, sangat tergantung kepada sikap dan tindakan TNI di lapangan. Kalau TNI tampil dengan wajah tidak bersahabat, emosional, diskriminasi, kasar dan kejam, bengis, penuh kejahatan, tidak sopan, tidak menghargai dan menghormati orang lain, egois dan mementingan diri sendiri, sering melanggar hukum, dan sebagainya, maka tetap saja orang Papua tidak akan pernah bisa berdamai dengan Pemerintah Indonesia. Dengan kata lain sikap dan tindakan TNI merupakan kunci penyelesaian masalah Papua.
Orang Papua sebenarnya karena masih marah, benci dan dendam kepada TNI akan tindakan-tindakan militeristik di masa lalu sampai saat ini itulah yang menjadi akar utama masalah Papua. Dalam mind set-nya (pola pikir) orang Papua,TNI itu penyebab utama konflik dan kemarahan orang Papua sampai saat ini. Mind Set ini akan berubah dan OPM akan turun gunung Kalau TNI sampai berani meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan mendukung upaya dialog damai Papua-Jakarta.
“Saya pikir semua kelompok OPM akan menerima permintaan maaf TNI dan memberikan dukungan penuh terhadap dialog Papua sebagai solusi damai penyelesaian masalah Papua,” tandasnya.
Tapi kalau TNI tetap mau selesaikan masalah TPN-OPM dengan metode dan pendekatannya sendiri, dirinya berpikir hasilnya masih jauh dari harapan untuk menciptakan damai di Papua. Orang Papua kalau melakukan kesalahan, mereka yang salah dengan jujur mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka orang Papua akan cepat sekali mengampuni dan berdamai. Namun, dirinya tidak yakin TNI bisa minta maaf ke orang Papua atas kesalahan-kesalahan pendekatan terhadap orang Papua di masa lalu sampai sekarang. Karena apa yang dilakukan Mantan Komandan Kopassus Jenderal Prabowo Subianto dengan meminta maaf dan mengaku dengan jujur atas kesalahan anak buahnya di masa lalu terhadap rakyat Aceh di Kota Lhokseumawe 12 Maret 2014 lalu, ini merupakan sesuatu yang langkah dalam tubuh TNI, tapi sebenarnya inilah yg dibutuhkan orang Papua dari TNI untuk menciptakan damai di Papua.
“Pertemuan Danrem Herman Asaribab dengan Lambert Pekikir bukanlah hal penting dalam membangun perdamaian di Papua. Permintaan maaf dari TNI terhadap orang Papua-lah yang ditunggu selama ini,” bebernya.
Lanjutnya, dirinya sudah pernah sampaikan bahwa, masalah Papua itu ibarat api dan asap. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Apa yang dilakukan PM Vanuatu dalam mengkampanyekan pelanggaran HAM di Papua untuk menarik simpati dan dukungan Internasional terhadap kemerdekaan Papua, merupakan asap politik dari api HAM dan politk yang ada di Papua. Jika mau hilangkan asap, padamkan saja apinya.
Dirinya tidak melihat pertemuan Lambert Pekikir dengan Danrem Herman Asaribab sebagai upaya memandamkan api di Papua. Kalau mau padamkan api,TNI harus meminta maaf kepada orang Papua, dan tidak boleh lagi ada pendekatan militeristik dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah lokal di Papua.
“Pada prinsipnya dirinya mendukung segala upaya damai yang dilakukan TNI untuk menyelesaikan masalah gangguan keamanan di Papua dan juga meminta dukungan Panglima Kodam Cenderawasih terhadap upaya dialog damai Papua-Jakarta sebagai solusi utama masalah Papua, karena inilah solusi terbaik memadamkan api HAM dan api politik di Papua,”

1 Comment

  1. AYAPURA – Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis se-Tanah Papua, Socratez Sofyan Yoman, melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., yang berupa surat protes atas Pelantikan Badan Pengurus Forum Komunikas Umat Bergama (FKUB) Provinsi Papua Periode 2013-2018 pada Sabtu 22 Maret 2014 lalu di Hotel Aston.
    Dijelaskannya, ada empat alasan kenapa dirinya layakan surat terbuka. Pertama, waktu dirinya tanya mengapa dirinya dikeluarkan dari anggota pengurus FKUB, sesama anggota FKUB saling melemparkan jawaban satu sama lain, bahkan Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, M.Sc., sampaikan kepada dirinya sambil berguyon bahwa tanya kepada rumput yang bergoyang kalau tidak ada jawaban yang jelas dan pasti.
    Kedua, kenapa di FKUB GIDI diwakili dua orang, GKI juga diwakili dua orang, dan dari Katolik juga terdapat dua orang, tapi mengapa dirinya dikeluarkan? Ini tentunya sangatlah tidak adil. Di mana keadilan?.
    Ketiga, dalam FKUB anggota adalah muka-muka lama dan belum ada regenerasi atau peremajaan dalam FKUB. Ke empat, apakah mereka-mereka ini (pengurus FKUB muka-muka lama) adalah para pahlawan yang jaga kerukunan beragama di Papua?.

    “Saya sendiri tahu alasan mengapa saya dikeluarkan tapi saya protes ini supaya Bapak Gubernur Lukas Enembe dan semua umat TUHAN di Tanah Papua perlu tahu,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Senin, (24/3).
    Untuk itu, dirinya meminta kepada Gubernur Lukas Enembe agat perlu meninjau ulang keanggotaan FKUB sekarang ini, karena gereja-gereja yang sudah berbasis sudah lama di Papua, Ketua-Ketua Sinode nya secara otomatis adalah anggota FKUB.
    “Ketua-Ketua Sionde harus mewakili umat yang di pimpinnya. FKBU jangan dijadikan memper saja,” jelasnya.(nls/don/l03)

    Like

%d bloggers like this: