Bupati/Wabup Sarmi Diminta Prioritaskan Pengusaha Asli Papua

JAYAPURA – Bupati Kabupaten Sarmi, Drs. Manibor, M.MT., bersama Wakilnya Albert Suripno, diminta ada keberpihakan kepada pengusaha anak Asli Papua dalam pembagian ‘kue’ proyek di Kabupaten Sarmi. Pasalnya, keberpihakan atau afirmative terhadap orang asli Papua adalah merupakan amanat undang-undang tahun 2001 tentang Otsus Papua yang mau tidak mau harus di-implementasikan.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan BPC Ganpensi, Kabupaten Sarmi Melky Daufera dan Ketua Kontraktor Pengusaha Asli Papua, Kabupaten Sarmi Pdt. M Insyaf kepada Bintang Papua secara terpisah.
Menurut keduanya, selama dua tahun kepemiminan Manibor-Suripno (2012-2013), kegiatan-kegiatan proyek pembangunan di Kabupaten Sarmi lebih dikuasai pengusaha dari luar Papua dan Tim sukses sebagai konfensasi politik. Tentu ini sangat disayangkan karena mengabaikan Perpres nomor 84 tahun 2012 tentang keberpihakan kepada pengusaha asli Papua. Akibatnya, anak-anak pengusaha asli Papua di Kabupaten Sarmi tidak mendapatkan apa-apa. “Untuk masalah ini kami sudah pernah beraudensi dengan Wakil Bupati, tetapi jawabnya bahwa untuk masalah itu kewenangan Bupati,”jelas Melky.

Untuk itu, baik Melky maupun Pdt. M Insyaf berharap tahun anggaran 2014 ini bupati dan wakil harus memprioritaskan pengusaha anak asli Papua. “Kalau dua tahun ini kami bisa memahami itu, tapi tahun 2014 ini, kami harap ada keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua. Itu juga sesuai janji Bupati bahwa tahun 2014 ini keberpihakan itu akan direalisasikan, cuma sekarang kami melihat justru makin tra jelas. Ada indikasi tetap didominasi pengusaha dari luar Papua, kekhawatiran itu muncul karena pengusaha luar Papua sudah mulai mengkapling pekerjaan,”jelas Melky kepada Bintang Papua di Abepura, Jumat (21/3).
Dikatakan, untuk masalah ini pihaknya sudah melaporkan ke Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti.
Menurut keduanya, selama dua tahun ini tidak ada transparansi dalam hal pelelangan tender proyek, ini karena kontraktor pemenang sudah diatur, akibatnya pengusaha asli Papua hanya ‘gigit’ jari.
Padahal kata Melky yang juga mantan ketua BPC Gapensi Sarmi 2 priode ini, dalam dua tahun ini, ada indikasi kegagalan konstruksi. Dicontohkan proyek pembangunan RSUD di Kampung Efrap yang baru tahap pondasi, padahal anggarannya cukup besar yakni sekitar Rp5 miliar. Kemudian proyek pembangunan jalan Pantai Barat yang mestinya sudah 5 km, namun sampai saat ini baru mencapai 2 km untuk satu tahun anggaran.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti penempatan beberapa kepala SKPD yang dinilai tidak tepat,sehingga mereka tidak mampu menjabarkan visi-misi bupati Sarmi, akibatnya yang dirugikan masyarakat Sarmi, dicontohkan Kepala Dinas PU, kepala Dinas P dan P dan Kepala Dinas Perekda.
Melky mengatakan, jika tahun 2014 ini Bupati dan wakil tetap tidak mengesampingkan anak asli daerah, maka pihaknya akan mengambil sikap tegas, tentunya dengan sikap-sikap yang elegan, berwibawa, bermartabat dan menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana yang termuat dalam dasabrata Gapensi. Kondisi ini juga yang mendorongnya untuk maju sebagai salah satu Caleg dari PDIP Dapil 3 Kabupaten Sarmi dengan harapan nantinya bisa menyuarakan masalah ini.
Sedangkan Pdt. M Insyaf lebih tegas mengatakan kalau selama ini sama sekali tidak ada transparansi, seperti halnya pelaksanaan tender proyek yang tidak pernah terbuka. Kondisi ini membuat pengusaha asli Papua tidak mendapatkan kegiatan. Untuk itu, ia meminta kepada Gubernur Provinsi Papua agar dapat menyurati para Bupati/walikota di tanah Papua agar tidak mengabaikan masalah afirmative action. Demikian juga kepada UP4 B diminta lebih kencang lagi menyuarakan masalah keberpihakan anak asli Papua ini, sebab UP4B lahir karena adanya Undang-undang Otsus Papua.(don/don)

Comments are closed.

%d bloggers like this: