Fransiskan Internasional dan kelompok HAM kecam penggunaan kekerasan dan impunitas di Papua

19/07/2013

Fransiskan Internasional dan kelompok HAM kecam penggunaan kekerasan dan impunitas di Papua thumbnail
(Foto: The Jakarta Globe/AFP)

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) Indonesia dan internasional telah mempertanyakan komitmen pemerintah pusat untuk mencari resolusi damai atas konflik puluhan tahun di Papua, menyusul pembahasan tentang masalah tersebut di PBB.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan belum lama ini, kelompok-kelompok itu mencatat bahwa kajian dari Komite HAM PBB pada 10-11 Juli tentang kewajiban Indonesia untuk mematuhi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik berkaitan dengan kekerasan yang masih berlangsung saat ini di Papua dan penggunaan kekuatan pasukan keamanan berlebihan.

“Akibat tidak ada mekanisme yang efektif dalam menangani anggota militer, komite itu melihat pelanggaran terus terjadi. Untuk itu pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan berbagai prosedur yang efektif,” kata pernyataan, yang dikeluarkan oleh Fransiskan Internasional, Hak Asasi Manusia dan Perdamaian untuk Papua, Imparsial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Tapol.

“Kelompok itu mengacu pada tingginya angka pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua selama dua tahun terakhir dan menyesalkan penggunaan kekerasan dalam membubarkan protes damai di Papua.”

“Pembahasan tentang Papua di Komite HAM PBB menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Papua terus menjadi perhatian utama bagi masyarakat internasional,” kata Poengky Indarti dari Imparsial.

Kelompok itu juga mengecam apa yang mereka sebut klaim palsu dari delegasi Indonesia tentang keterbukaan pengadilan militer bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

Delegasi Indonesia, kata kelompok itu, menyatakan kepada komite itu bahwa media lokal di Papua bebas untuk mempublikasikan berita, namun “kasus intimidasi, ancaman dan kekerasan terhadap wartawan lokal di Papua terus berlanjut.”

“Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat internasional harus menyaksikan pembunuhan di luar hukum terhadap wartawan Ardiansyah Matrais dan serangan terhadap wartawan Banjir Ambarita,” kata pernyataan itu.

Keprihatinan juga dikemukakan oleh delegasi itu bahwa aspirasi pemisahan diri warga Papua berlanjut akibat berbagai tuduhan kejahatan. Budi Tjahjono dari Fransiskan Internasional mengatakan semuanya itu akibat “dari pendekatan keamanan yang buruk di Papua.”

Komite HAM PBB diharapkan mempublikasikan kesimpulan pengamatan dan rekomendasinya pada akhir bulan ini.

Sumber: The Jakarta Globe

Comments are closed.

%d bloggers like this: