MRP Papua dan Papua Barat Sepakat Lakukan Evaluasi Otsus

MRP Papua dan Papua Barat Sepakat Lakukan Evaluasi Otsus

Berperspektif  Orang Asli Papua

Ketua MRP Timotius MuribJAYAPURA – Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat mengeluarkan  pernyataan bersama  terkait pembahasan evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat. Lembaga  Kultural Masyarakat Asli Papua ini  menyatakan, sesuai ketentuan pasal 77 dan pasal 78 Undang undang Nomor 21 tahun 2001 tentang  Otsus Papua sebagaimana diubah  dengan Undang undang Nomor 35 tahun 2008 tentang perubahan atas undang undang  Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus, maka MRP mempunyai kewenangan mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Papua,  termasuk dalam hal evaluasi Otsus dan revisi terhadap Undang undang Otsus.
Ketua MRP Timotius Murib  dalam siaran Persnya, Senin( 8/7) di Kantor MRP menyatakan, MRP telah membentuk Tim Kerja Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat dalam perspektif  evaluasi  khusus orang asli Papua yang akan dilakukan ke dua lembaga kultural dua Provinsi ini.

Untuk mempersiapkan seluruh proses evaluasi perspektif masyarakat asli Papua ini,  MRP  Papua  dan Papua Barat telah melakukan pertemuan yang berlangsung Minggu, 30 Juni 2013 di Hotel Mansinam Beach, Manokwari Provinsi Papua Barat.
Pertemuan ini dihadiri Ketua MRP Papua Timotius Murib bersama Tim Kerja Evaluasi, Yakobus Dumupa dan Ketua Panmus, Yoram Wambrauw. Pihak MRP Papua Barat dihadiri Wakil Ketua II MRP Papua Barat, Anike Sabami.
Dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal, yakni MRP Papua dan Papua Barat sepakat lakukan  evaluasi Otsus berperspektif orang asli Papua dengan melibatkan perwakilan orang asli Papua sebanyak tiga orang dari masing masing Kabupaten/Kota di kedua Provinsi.
“Selain itu akan melibatkan  kaum intelektual dan akademisi orang asli papua yang berkompeten dibidang keahlian tertentu baik yang ada  didalam maupun luar negeri yang dianggap perlu,” ujar Murib.
Dalam pernyataan ini, Murib menegaskan  MRP Papua dan Papua Barat menolak segala bentuk  evaluasi Otsus Papua  perspektif  orang asli  Papua yang dilakukan pihak lain atau pihak yang tak mewakili orang asli papua. MRP menilai, evaluasi Otsus perspektif orang asli  Papua merupakan tanggung jawab dan wewenang MRP Papua dan Papua Barat sebagai lembaga representatif kulural orang asli papua, tegas Murib
Adapun materi evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat ini meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus di dua provinsi  ditinjau dari kajian Yuridis Undang undang Otsus , kebijakan implementatif  bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM, Sosial  Budaya, Keamanan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pertanahan disertai pengalaman empiris masyarakat adat papua.
Murib menjelaskan, evaluasi terhadap pemanfaatan dana  Otsus mendapat porsi penting dalam evaluasi ini  terkait mekanisme prosedur pengelolaan dan pemanfaatan serta pertanggung jawaban dana Otsus,  termasuk pembagian dan peruntukan dana Otsus. Hal- hal  khusus lain juga dibahas sehubungan dengan Pelaksanaan Otsus Papua dan Papua  Barat. (Ven/don/l03/@dv)

Comments are closed.

%d bloggers like this: