Tutup Freeport dan Lakukan Referendum Di West Papua

setelah 46 tahun lamanya kolonial Indonesia dan imperialis Amerika Serikat (AS) melalui Freeport Mc Moran merampok habis “harta karun” yang terhampar diatas permukaan tanah Papua, di gunung emas Estberg, Nemangkawi, dan setelah berhasil membunuh dan menghancurkan manusia, hewan dan lingkunganya di bumi Amungsa dan Papua, kini Pemerintah kolonial Indonesia yang tamak, serakah dan yang diperbudak modal asing itu akan melanjutkan perampokan emas, perak dan tembaga yang terkandung dalam tanah, perut bumi Papua Barat.

Secara ilegal, dan tanpa sedikitpun merasa bersalah, apalagi malu terhadap hiruk pikuk dan tangis penderitaan bangsa Papua, PT. Freeport Indonesia dengan investasi akumulatif US$9.8 miliar (Rp91,4 triliun) dari 2012 -2021 sudah dan sedang mempersiapkan pertambangan bawa tanah. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, Jumat 5 Juli 2013 menyatakan bahwa saat ini cadangan tambang di Papua mencapai 25 miliar ton bijih dengan kadar emas dan perak di bawah 1 persen. Dimana, 87 persen cadangan di antaranya berada di tambang bawah tanah.

“Kami telah membangun 405 terowongan melingkar di bawah tanah, panjangnnya sekitar 1.000 kilometer. Tambang ini akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia,” paparnya saat melakukan rapat dengan tim otsus Papua DPR-RI. Sang Direktur yang tergiur dengan kekayaan alam milik bangsa Papua ini menyatakan bahwa Freeport sedang meminta perpanjangan kontrak kerja kepada pemerintah Indonesia. Perhitungan Freeport, cadangan bijih terbukti saat ini cukup hingga 2057 mendatang. “Jadi kami meminta kontrak Freeport dapat diperpanjang hingga 2041,” katanya.

Para pejabat Otsus di Papua yang “rakus” uang dan jabatan pun tergiur puas dalam paket politik etis Otsus, UP4B dan atau Otsus Plus. Kekuasaan Mereka dipasung Jakarta sehingga memilih berdiam dan ikut paket politik ekonomi kolonial Indonesia yang diperdaya Imperialis AS. Sedang rakyat Papua Barat selaku pemilik sah tanah dan seluruh kekayaan alam Papua dijadikan sebagai objek eksploitasi.

Stigma primitif, kuno, terbelakang, miskin, terisolir, dll ditempatkan sebagai alasan Indonesia, AS, Inggris dan Australia melakukan kerja sama dalam mendukung paket Otsus yang sudah ditolak Orang Papua. Padahal, negara- negara neo-liberal ini sudah sangat tergiur dengan kandungan emas dan perak di Papua. Mereka akan terus memperbudak Indonesia sambil menghibur Indonesia dengan kalimat, ” kami mendukung Papua tetap dalam NKRI”.

Kongkalikong kaum imperialis dan kolonial Indonesia yang dimulai saat penanaman modal asing melalui pintu Freeport Mc MoRan sebagai Perusahaan Multi National Coorporation (MNC) masih terus berjalan dalam era sekarang. Jika tahun 1967 dimulai secara ilegal, kini kelanjutan eksploitasi ilegal dilanjutkan dengan mengesampingkan hak-hak rakyat pribumi selaku pemilik, juga kejahatan kemanusiaan dan lingkungan yang terus terjadi di bumi Amungsa dan Papua ulah Freeport. Perang suku dipelihara di areal PT Freeport untuk mengalihkan perlawanan rakyat terhadap Freeport, dan Indonesia ikut mendukungnya agar “anjing-anjing” penjaga perusahaan seperti TNI dan Polri mendapat dana pengamanan.

Imperialisme dan neokolonialisme telah menjadi aktor kejahatan di dunia. West Papua adalah korban yang sangat jelas dan dapat dibuktikan. Perlawanan rakyat tertindas di West Papua harus menjadi perlawanan rakyat tertindas di dunia. Bahwa hak penentuan nasib sendiri adalah solusi demokratis, juga sebagai tahap awal menuju sosialisme demokratik yang sesungguhnya.

Oleh sebab itu, solidaritas dunia sangat penting bagi pembebasan Nasional Papua Barat. Kepada rakyat tertindas di Indonesia, sudah saatnya gerakan anti neolib bersatu menghancurkan antek-antek imperialis yang memperdaya penguasa Indonesia untuk tetap menjajah West Papua. Bahwa usaha perpanjangan kontrak karya Freeport hingga 2041, bagi rakyat West Papua adalah suatu pertanda buruk atau sebuah lonceng kematian kemanusiaan bagi bangsa Papua.

Rakyat Papua akan dan HARUS bangkit melawan realita ini. Bahwa perampokan sumber daya alam Papua harus dihentikan sebelum negara-negara imperialis dan kolonial Indonesia bertanggung jawab atas rekayasa hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan melalui Pepera1969 demi nafsu eksploitasi Freeport MC Moran dan ekspansionisme kolonial Indonesia. Rakyat Papua tuntut gelar referendum dan kembalikan kedaulatan tanah dan kekayaan alam termasuk Freeport ke tangan rakyat West Papua.

Comments are closed.

%d bloggers like this: