BEMF – DPMF Uncen Dukung KTT MSG di New Caledonia

Berharap Papua Barat Bisa Bergabung Dalam MSG

Perwakilan BEMF dan DPMF Uncen Ketika Menggelar Jumpa Pers, di sekitar Kampus FISIP UncenJAYAPURA – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) se-Uncen mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Sparehead Group (MSG) di New Caledonia (Kaledonia Baru) – Vanuatu.
 “Kami dalam hal ini BEMF dan DPMF Uncen dukung KTT MSG dan juga kami berharap agar Papua Barat ini masuk menjadi anggota MSG tersebut,” kata Ketua BEM FISIP Uncen, Yason Ngelia didampingi Ketua BEM Fakultas Tekhnik (FT) Uncen Yoan Wambikman, Anggota BEM FT Uncen Yonatan Homer dan lima perwakilan BEMF maupun DPMF Uncen ketika menggelar jumpa pers, di Kampus FISIP Uncen Atas, Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, kemarin siang sekira pukul 11.00 WIT.
Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BEM Fisip Uncen Yason Ngelia bahawa BEM FISIP bersama DPMF memberikan dukungan moril dari pemuda, mahasiswa dan masyarakat Papua mendukung KTT di Koledonia agar Papua Barat masuk kedalam keanggotan MSG.
 “Dengan masuknya Papua Barat dalam keanggotaan MSG maka permasalahan di Papua Barat dapat terselesaikan khususnya di bidang kesejahteraan, perekonomiandan pembangunan,” katanya.

Kata dia lagi, apabila Papua Barat diwadahi oleh MSG maka bangsa Papua Barat akan keluar dari belenggu situasi konflik seperti permasalahan politik dan pelanggaran HAM yang selama ini tejadi di atas tanah Papua.
 “Kami masyarakat Papua mengucapkan terima kasih kepada pemerintah negara-negara MSG atas dukunganya dan membantu menyelesaikan permasalan di Papua,”ujarnya lagi.
Sementara itu, ditempat yang sama Ketua BEM Fak Tehnik Uncen Yoan Wambikman mengatakan sebagai mahasiswa asal Papua yang juga peduli dengan situasi di tanah Papua, mereka memberi dukungan penuh kepada negara-negara organisasi MSG serta memberi dukungan kepada bangsa papua agar bangsa papua dapat segera masuk ke dalam organisasi MSG.
 “Menurut kami, permasalahan Papua harus diselesaikan adalah  masalah politik dan masalah ekonomi serta permasalahan pelanggaran HAM di papua bukan permasalahan domestik namun sdh menjadi permasalahan internasional,”ujarnya.
Keluhan yang sama seperti yang disampaikan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah selama ini di wilayah republic Indonesia, Khususnya di Papua tidak ada penegakan hukum yang  tepat serta tidak ada ruang demokrasi bagi rakyat sipil Papua untuk menyampaikan pendapat.  
“Tidak adan ruang Demokrasi di tanah Papua, karena telah dibungkam,” ujarnya. (mir/achi/l03)

Comments are closed.

%d bloggers like this: