NFRPB Minta Dokumen yang Diamankan Dikembalikan

NFRPB Minta Dokumen yang Diamankan Dikembalikan

 

Sekretaris Peringatan KRP III, Elly Sarwer (kanan) didampingi Hendrik Yarisetouw yang baru dibebaskan oleh Polda Papua, dalam memberikan keterangan pers kepada wartawan di Sekretariat DAP, Senin, (21/10)Sekretaris Peringatan KRP III, Elly Sarwer (kanan) didampingi Hendrik Yarisetouw yang baru dibebaskan oleh Polda Papua, dalam memberikan keterangan pers kepada wartawan di Sekretariat DAP, Senin, (21/10)

JAYAPURA – Penangkapan terhadap 5 orang pada peringatan Pemulihan Deklarasi Kemerdekaan Negara Federasi Repoblik Papua Barat (NFRPB) atau peringatan Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Sentani, yakni, MK, YY, YK dan CD, dinilai oleh Sekretaris Peringatan KRP III, Elly Sarwer bahwa Polda Papua hanya mencari-cari kesalahan rakyat NFRPB untuk diproses hukum, demi menghalangi rakyat Papua dalam memperingati dan memeriahkan hari kemerdekaannya itu.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan aparat dalam menangkap 5 orang yang sudah dibebaskan itu merupakan tindakan yang salah, karena pada prinsipnya dokumen yang dibawah oleh kelima orang itu tidak lain lembaran himbauan kepada rakyat Papua untuk berkumpul dan berdoa dalam rangka peringatan hari kemerdekaannya itu, juga kwitansi/daftar sumbangan sukarela dalam membiayai kegiatan ibadah syukuran itu, serta uang sebesar Rp 1.390.000 adalah hasil sumbangan sukarela dari rakyat Papua.
“Kalau barang bukti tersebut tidak menyangkut hukum, kami minta dikembalikan,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP), Senin, (21/10). Ditegaskannya, sebetulnya Polisi tidak perlu melakukan tindakan berlebihan seperti itu, yang mana membubarkan rakyat Papua beribadah, karena secara defacto NFRPB telah dimerdekakan dan sudah memiliki Presiden dan Perdana Menteri.
Kemudian, ibadah bukan hal yang bertentangan dengan hukum, malah ibadah dilindungi Negara, tapi Negara sendiri melalui Polisi melarang rakyat Papua beribadah, apalagi tidak hal yang bisa dibuktikan aparat keamanan bahwa ibadah tersebut salah di mata hukum, serta tidak ada hal-hal aneh yang dibuat oleh rakyat Papua dalam melanggar hukum.
Pihaknya menjadi heran, karena secara lisan pihak Polda Papua memberikan izin ibadah melalui Ketua Panitia KRPI III, Pdt. Ketty Yabansabra, S.Teol, tapi kemudian malah membubarkan ibadah syukur dimaksud, baik di makam alamahrum Theys Eluay, dan Pendopo Boy Eluay.
“Kami tidak menyalahkan aparat yang melakukan pembubaran itu, karena mereka melaksanakan perintah pimpinannya, tapi kami sangat sayangkan sikap Polda Papua dalam menghalangi kami beribadah,” imbuhnya.(nls/don/l03)

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: