Syarat Calon Gubernur Papua Pakai UU Otsus Papua, Bukan UU Pemda

Opini

 

Syarat Calon Gubernur Papua

Pakai UU Otsus Papua, Bukan UU Pemda

Albert RYP Prawar terhenyak di tempat duduknya. Ketua Koalisi Pemuda Mahasiswa Peduli Konstitusi di Tanah Papua itu terhenyak bukan karena tersengat listrik atau dikagetkan oleh seseorang atau sesuatu yang mengagetkan, melainkan karena dia seolah tak percaya dengan apa yang barusan dilihat dan dibacanya. Jelas-jelas klausul itu tertulis: “belum pernah menjabat sebagai Kepala Dearah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.” Demikian bunyi Pasal 14 ayat (1) huruf “n” Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P KPU) Nomor 9 Tahun 2012, pedoman yang menjadi kompas bagi semua KPUD di seantero negeri di Indonesia untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada). Sebagai aktivis mahasiswa yang menaruh perhatian pada penegakkan hukum dan konstitusi di Tanah Papua, Albert segera menyadari bahwa klausul tersebut isi dan bunyinya adalah kembaran tulen 100 persen dengan Pasal 9 ayat (1) huruf “o” Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Dia pun segera tahu bahwa klausul tersebut idem tito atau disalin ulang dari Pasal 58 huruf “o” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Keterkejutan Albert, fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih yang sedang menyedot perhatian sementara kalangan di Tanah Papua gara-gara telah meregistrasikan gugatannya di PTUN Jakarta 18 September 2012 lalu, menggugat SK Presiden RI mengenai perpanjangan masa usia pensiun Penjabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai, kian menjadi-jadi setelah matanya tertuju pada klausul lain di halaman berikutnya dari diktat yang sedang dia baca. Klausul lain itu berbunyi: “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: 1) telah dua kali berturut dalam jabatan yang sama; 2) dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau 3) dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.” Begitu isi Pasal 20 ayat (1) huruf “c” Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Kekhawatiran aktivis mahasiswa asal kota “karang panas” Biak Numfor itu bertambah setelah di lembaran berikutnya, tepatnya lampiran 17 P KPU Nomor 9 Tahun 2012, formulir model BB3-KWK.KPU Partai Politik, berjudul: Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali MasaJabatan Dalam Jabatan Yang Sama”. Isi form surat pernyataan tersebut antara lain berbunyi: “…menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/WakilBupati atau Walikota/Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada wilayah provinsi/kabupaten/kota lain.” Albert terkejut sekaligus khawatir mendapatkan isi peraturan KPU seperti barusan dibacanya lantaran potensial memunculkan perdebatan panjang baru jilid II yang melelahkan lagi dengan topik syarat masa jabatan gubernur di Provinsi Papua, padahal Pemilu Kada belum jua dimulai. Dia khawatir, bila perdebatan panjang jilid II itu terjadi, jelas harapan untuk segera mendapatkan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif bakal menempuh jalan panjang nan berliku lagi. Padahal dia dan rakyat di Tanah Papua, baru saja mengakhiri perdebatan panjang jilid I yang sudah menguras energi dan waktu secara sia-sia (wasting-time) yaitu silang sengketa panjang ihwal siapa yang berwenang menyelenggarakan Pemilu Kada, yang baru berakhir setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan vonisnya tanggal 19 September 2012 lalu. **** Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan pada 13 Agustus 2012 jelas dibuat untuk menggantikan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Kedua Peraturan KPU tersebut memiliki materi muatan yang sebagian sama, tapi juga ada yang berbeda. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang ditetapkan pada 24 Juni 2010. Rumusan Pasal 1 angka 2-nya menyebutkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kada adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, jelas Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Bambang Sugiono, Peraturan KPU tersebut berlaku untuk seluruh Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi dan Kepala daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Terkait dengan pengaplikasian dua peraturan tersebut di Tanah Papua yang berstatus Otonomi Khusus, persamaan kedua peraturan KPU tersebut, lanjut Bambang, dalam konsideran mengingat, baik PKPU Nomor 13 Tahun 2010 maupun PKPU Nomor 9 Tahun 2012, sama-sama menyebutkan UU OTSUS Papua dan UU Pemda. “Problematik hukum yang terjadi adalah walaupun Undang-Undang OTSUS Papua dan Undang-Undang Pemda sama-sama dicantumkan dalam konsideran mengingat, akan tetapi dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 hanya mencantumkan persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disalin ulang dari ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tidak ada satu pasal pun yang mengakomodasi, apalagi menyalin ulang atau menjabarkan materi muatan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang memuat persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang bersifat khusus. Padahal norma hukum yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 berbeda atau bersifat khusus yang hanya berlaku bagi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dibandingkan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bersifat umum,” urai Bambang, salah satu arsitek UU OTSUS Papua. Oleh karena adanya masalah hukum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang seperti dipaksakan untuk berlaku juga bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang secara khusus diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka Mahkamah Agung RI dalam perkara uji materi yang diajukan Barnabas Susebu sebagai penggugat melawan KPU sebagai tergugat dengan perkara Nomor 18P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011 dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa Pasal 9 huruf “n” Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan UU OTSUS Papua sehingga tidak lagi memiliki daya hukum berlaku. Hal positif dari materi muatan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang berbeda dengan materi muatan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, jelas Bambang, terdapat dalam ketentuan Pasal 130 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa (1) Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain berlaku ketentuan dalam peraturan ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan tersendiri; (2) Daerah khusus dan/atau daerah istimewa yang dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang diatur berdasarkan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, sejalan dengan amar putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 18P/HUM/2011 pada tanggal 10 Mei 2011 dan amar putusan MA RI Nomor 03 P/HUM/2012 tanggal 9 Mei 2012, maka yang digunakan sebagai persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah sebagaimana diatur dalam UU OTSUS Papua yang bersifat khusus, bukan ketentuan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, yang disalin ulang dari ketentuan Pasal 58 UU Pemda yang bersifat umum. Penjelasan dari sang dosen, kiranya cukup untuk menghilangkan keterkejutan sekaligus meredam kekhawatiran salah satu mahasiswanya, Albert Prawar. Tentu saja dengan asumsi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua menjunjung tinggi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. (Mathias Rafra dan Steve Waramori)

1 Comment

  1. Kapankah ? akan berhenti seperti ini pada hal Tuhan menciptakan manusia di bumi bisa bekerja dan melakukan semua kehiatan yang Tuhan empan kan kepada orang.Namun sampai sekarang Pemerintah Rebuplik Indonesia belum mengerti jadilah seperti ini…….

    Like

%d bloggers like this: