Usulan Pemekaran Dinilai Tak Murni Lagi

Usulan Pemekaran Dinilai Tak Murni Lagi

Jayapura – Euforia pemekaran terus berlanjut, meski ada yang setuju dan ada yang menolak. Fenomena yang berkembang kemudian, awalnya bersikap menolak malah akhirnya menyetujui, bahkan terkesan menjadi pelopor. Tentu hal ini menyisahkan pertanyaan, apalagi Papua sedang dalam proses tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemekaran untuk siapa?
Partai Gerindra Provinsi Papua menilai, pemekaran sepertinya bukan lagi murni untuk kepentingan mensejahterahkan rakyat, tapi sudah didominasi kepentingan politik.
“Bila mengikuti perkembangan media, terkait maraknya rencana isu pemekaran, nampaknya sudah tidak murni lagi untuk mensejahterakan rakyat, tapi lebih pada kepentingan politik. Dan sinyalemennya sudah diboncengi kepentingan Pilkada Gubernur, serta pencitraan Partai Politik menjelang Pemilu 2014,” terang Radius Simbolon Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Jumat 19 Oktober.
Lanjut dia, indikator itu terlihat di Parlemen Papua, awalnya banyak anggota DPRP yang tidak setuju pemekaran, namun sebaliknya sekarang justru berbondong-bondong mendorong pemekaran. “Banyak anggota DPRP yang nota bene kepanjangan partai, sekarang mendukung pemekaran, padahal sebelumnya menolak, mereka mungkin mencoba membangun citra dengan mendukung lahirnya Daerah Otonom Baru,”paparnya. Dukungan itu juga terkesan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek, terutama syarat utama sesuai dengan yang diatur UU tentang pembentukan kabupaten baru. “Memang politik tidak menentu, tapi kebijakan yang dilahirkan harus juga selalu mengacu pada aturan,”kata dia.
Lebih lanjut Radius Simbolon menyatakan, pemekaran atau lahirnya DOB, harus didukung administrasi yang matang, persiapan SDM yang baik serta beberapa hal lainnya. Sebab bila tidak, hanya akan melahirkan sejumlah masalah terutama masalah sosial. “Kalau semua syarat yang ditentukan UU belum terpenuhi untuk melahirkan sebuah DOB, hanya menciptkan persoalan yang jelas merugikan masyarakat khususnya orang asli Papua,”tukasnya.
Bila masalah ini timbul, itulah yang memunculkan pertanyaan pemekaran untuk siapa.” Jangan sampai pemekaran hanya untungkan orang non Papua sementara masyrakat asli Papua akan terus termarjinalkan, nanti rakyat akan mempertanyakan kemana otsus,”imbuh dia.
Tujuan kesejahteraan masyarakat, sambungnya, diharapkan terwujud justru tidak terjadi. “Selama ini sudah banyak contoh terutama penerimaan PNS, dimana PNS malah didominasi orang luar Papua begitu juga Polisi dan TNI tidak lagi memposisikan Orang Asli Papua pada porsi yang semestinya. Padahal Otsus kan untuk memproteksi Orang Asli Papua,” tandasnya.
Yang dimaksud presentasi yang lebih besar untuk Orang Asli Papua, tambahnya, dalam penerimaan PNS, Polisi maupun TNI, selain dia ras Melenesia juga mereka yang lahir dan bertumbuh di Papua. Sehingga perlu ada proteksi yang lebih menyeluruh.
Radius Simbolon juga menyatakan, perlu dipertimbangkan penerapan satu negara dua sistem di Papua. “Kalau non Papua mau ke Papua harus menggunakan pasport. Tapi bendera, keamanan, pengadilan, hubungan internasional serta pengawasan moneter tetap di pegang pemerintah pusat, seperti yang diterapkan China terhadap Makau dan Hongkong lah,”sarannya.
Dengan system seperti itu, maka akan bisa memproteksi Orang Asli Papua untuk mengejar kesetaraan. “Kalau tidak diterapkan seperti ini bisa saja Orang Asli Papua mengalami ketertinggalan jauh dan berdampak pada rasa disintegrasi bangsa,”pungkasnya.(jir/don/l03)

Comments are closed.

%d bloggers like this: