Papua Merdeka Bukan Tameng Bagi Elit Koruptor

MANOKWARI – Ketua Dewan Adat Wilayah III Kepala Burung  Mnukwari Barnabas Mandacan menyatakan, elit Papua yang duduk di jajaran birokasi maupun  yang berkecimpung di dunia politik, dan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Ia mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu takut melaksanakan tugas dalam mengusut dan menangkap para koruptor yang berkeliaran di atas tanah Papua ini.
“Papua Merdeka bukan tameng bagi elit Papua yang korupsi. Papua Merdeka adalah murni keinginan luhur. Jika ada pejabat Papua yang korupsi yang berlindung dibalik Papua Merdeka, catat nama dan jabatannya dan kasih ke DAP (dewan adat papua). Biar kami yang akan tangkap para koruptor itu. Dia dari mana jadi mau bicara masalah Papua
Merdeka. Jangan karena takut ditangkap lalu mau menjual orang Papua,” tegas Barnabas, usai mengikuti deklarasi pembentukkan Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK), Selasa (24/7). Pernyataan Barnabas tersebut, mempertegas bahwa keinginan merdeka itu bukan sebagai alat tawar para elit Papua terhadap pemerintah pusat dalam memuluskan keinginan-keinginan golongan atau kelompok tertentu. Melainkan itu adalah aspirasi murni. Hal itu menyusul setelah KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi yang menyasar sejumlah elit Papua tertentu, dan belakangan adanya ancaman disintegrasi yang justru dilontarkan oleh sejumlah elit Papua tertentu tersebut.  Barnabas dalam kapasitasnya sebagai Ketua DAP wilayah III Kepala Burung Mnukwari itu, juga mendukung upaya KPK dalam memberantas kasus-kasus korupsi di atas tanah Papua. Menurutnya, kasus korupsi di atas tanah Papua ini terus tumbuh dengan subur dan meraja lelah sehingga mengakibatkan penderitaan bagi orang asli Papua. Kata dia Korupsi dan Papua merdeka itu berbeda.
DAP, ujar Barnabas, adalah satu-satunya lembaga adat yang diakui oleh masyarakat adat Papua yang memiliki kewenangan berbicara menyangkut hak-hak dasar orang asli Papua, sangat menentang pejabat Papua yang korup membicarakan Papua Merdeka. Selaku Ketua DAP, ia juga mendesak pemerintah pusat memberikan waktu kepada KPK segera membuka kantor perwakilan di tanah Papua. Dan khususnya di Provinsi Papua Barat.
“Mengapa harus KPK ? Karena,  banyak kasus korupsi yang tidak terungkap secara baik. Kami sudah ikuti laporan-laporan baik dari kepolisian, kejaksaan yang disampaikan ke pengadilan tapi hasilnya tidak memuaskan. Selama ini pejabat Papua yang korupsi itu ditangkap di Jakarta. Ini agar menjadi perhatian baik bagi KPK,” tandasnya.(sera/don/l03)

Comments are closed.

%d bloggers like this: