Aksi Damai 23 Oktober 2012: Semua Harus Rasional Saturday, 20-10-2012 20:23:00 Oleh MAJALAH SELANGKAH Telah Dibaca 40 kali Oleh Topilus B. Tebai*) Setelah masalah politik Papua ‘diam’ untuk beberapa saat, memasuki tahun 2010, masalah itu seakan bangkit kembali. Orang Papua, Sorong sampai Merauke mulai bergabung dan merapatkan barisan dalam wadah-wadah organisasi yang ada, yang memperjuangakan hak dasar orang Papua, yakni hak akan penentuan nasib sendiri (self determination). Dari sekian banyak organisasi perjuangan kemerdekaan itu, ada dua organisasi yang paling berpengaruh dalam memperjuangkan self determination bagi orang Papua, yakni Dewan Adat Papua (DAP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Kedua organisasi ini sangat berpengaruh dan memunyai hubungan yang baik dengan masyarakat Papua. Tahun 2011, Dewan Adat Papua menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua III (KRP III), dan menghasilkan beberapa keputusan, antara lain, pemilihan dan pengangkatan Forkorus Yaboisembut, S.Pd sebagai peresiden negara Federasi West Papua. Pemilihan ini lengkap dengan pembentukan pengurus kenegaraan lain di bawahnya. Namun, acara KRP III berakhir ricuh, lantaran gabungan aparat keamanan RI yang ada di tanah Papua masuk, dan memunuh, menyiksa, memukul, dan menangkap paksa orang-orang yang terlibat dalam KRP III tersebut. Hal ini berujung pada penahanan presiden Negara Federasi West Papua, Forkorus Yaboisembut, S. Pd. Seiring penangkapan itu, awalnya sebagian masyarakat Papua antusias menanggapi hasil KRP III. Namun, Dewan Adat Papua, yang mendalangi KRP III tidak dapat meneruskan aksi mereka lebih lanjut, karena aparat gabungan telah terlebih dahulu menahan pemimpin-pemimpin bangsa Papua, sehingga tidak ada leader yang mampu mengorganisir masyarakat Papua. Hasil KRP III disambut kontraversional oleh Khalayak umum. KNPB menyatakan tidak bergabung dalam KRP III. KNPB hanya mengedepankan satu tuntutan yang menjadi target perjuangan mereka, mewakili suara masyarakat terjajah di bumi Papua, yakni sampai kepada Referendum secara bermartabat, jujur dan yang menghargai HAM, tidak seperti Pepera 1969 yang sangat cacat Hukum dan HAM, serta penuh rekayasa itu. KNPB Jadi Wadah Aspirasi OAP Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akhir 2011 sampai kini muncul menjadi salah satu kekuatan menakutkan bagi NKRI. Ia semakin gencar menyuarakan, dan berjuang untuk tercapainya satu tuntutan: Referendum bagi bangsa Papua. Dengan semboyannya; “Lawan! Kita Harus Mengakhiri Sejarah Penderitaan Ini,” KNPB terus mengutamakan pengorganisasian, dan upaya mempersatukan seluruh rakyat Papua ke dalam satu wadah perjuangan. Dan sejauh ini, KNPB telah cukup berhasil. Pastinya, melihat perkembangan seperti ini, negara RI pasti sudah ‘keringat dingin’. Karena kebenaran sejarah telah mencatat, bahwa benar Pepera 1969 itu penuh rekayasa dan intimidasi RI, demi kepentingan ekonomi. Oleh karenanya, sebagaimana biasa seorang yang normal, pastinya seseorang tidak ingin melihat lawan yang dihadapinya semakin kuat, dan semakin besar, untuk melawan dan mengalahkan dirinya. Pastinya, akan ada cara-cara perlawanan yang dilakukan RI untuk meredam aksi orang Papua dalam wadah KNPB yang semakin gencar itu. Sementara itu, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dibawah pimpinan Buchtar Tabuni mengeluarkan sebuah keputusan yang mengguncang khalayak, dengan mengatakan bahwa mewaliki rakyar bangsa Papua, PNWP menyatakan status Indonesia di tanah Papua Barat adalah penjajah dan illegal. Pada konferensi itu pula, diputuskanlah beberapa keputusan penting, yang tentunya membuat RI semakin ’panas dingin’ adalah dengan pengangkatan Beny Wenda di Ingris, sebagai koordinaor Diplomasi Internasional bagi self determination for west Papua. Pada awal tahun 2012, masalah Papua mulai dilirik duni internasional, walau ada pembatasan ruang gerak dan masuknya wartawan asing ke tanah Papua oleh militer Indonesia, yang terkesan ingin menutupi segala pelanggaran HAM, dan permainan mereka di the Land Of The Morning Star, agar tidak diketahui oleh pihak luar. Media Australia sempat mewawancarai ketua KNPB, Fictor Yeimo. Sementara Penlu PNG telah menyatakan suara hatinya, yang menyayangkan berbagai bentuk pennindasan terhadap bangsa Papua di tanah Papua Barat oleh RI. Dukungan Internasional mulai nampak, juga dengan pembentukan IPWP dan ILWP yang dipakarsai oleh Beny Wenda di Inggris. Semua ini membuat semangat perjuangan bangsa Papua mulai tumbuh, berkembang, dan mulai meluas. Semangat revolusi mulai bangkit. Teror Pembunuhan dan label ‘OTK’ Sejak bulam April, Mei, hinggal Juni, Jayapura khususnya, dan daerah-daerah lain, mulai muncul banyak pemubunuhan. Namun, nyaris semua pembunuhan tersebut tidak dapat diidentivikasi dan diklarifikasi, siapa pelaku pembunuhan itu. Hingga tanggal 13 Juni, pembunuh misterius yang telah banyak meminta korban itu masih dinamai aparat kemanan RI di Papua, OTK, alias Orang Tak Dikenal. Banyak pihak menyayangkan pelabelan OTK pada pelaku tentetan pemubuhan itu oleh aparat keamanan RI di Papua, karena mereka tahu, di Papua ada banyak seatuan keamanan. Mulai dari Brimob, TNI, BIN, Polri, Densus 88, dan lainnya. Mangapa aparat keamanan yang begitu banyak itu tidak mampu mengungkap siapa OTK tersebut, padahal terjadinya di kota yang tidak luas seperti Jayapura, dibanding Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Mengapa pelaku teror bom, sindikat Narkoba di luar Papua dapat diungkap dengan cepat, tetapi di Papua tidak? Menjadi sebuah tanda tanya besar bagi semua orang: ada apa dibalik semua itu? Puncaknya, 14 Juni. Pelanggaran HAM berat kembali terjadi di Papua. Dari jarak yang dekat, Mako Tabuni, aktivis KNPB diberondong peluru setelah disergap oleh gabungan aparat keamanan di Papua. Ia meinggal. Dan kematian orang nomor dua di KNPB yang semakin meningkatkan intensitas perlawanannya ini rupanya akhir label OTK untuk sementara waktu. Menurut Aparat keamanan, di sakunya ditemukan pistol dan peluru. Dan Mako Tabuni yang telah lebih dahulu meregang nyawa akibat dibunuh Aparat sendiri dituduh sebagai pelaku rentetan penembakan itu. Bagimana dengan penembakan aparat terhadap Mako Tabuni? Akh, tampaknya itu seperti lazim bagi mereak, para pembunuh. Papua memang telah disulap mereka jadi tanah pelanggaran HAM orang Papua. Setelahnya, Bunchtar Tabuni ditangkap di jalanan tanpa surat penangkapan, dan divonis 8 bulan penjara, sebagai hukuman atas pemecahan kaca jendela Lapas Abepura 2 tahun yang silam. Dialog Damai Dialog Damai yang diusung Jaringan Damai Papua (JDP) pimpinan pater Dr. Neles Tebay, Pr masih diperjuangkan. Namun, Jakarta tidak memberi kepastian, bahkan cenderung diam, dan terlihat masih memilih jalan kekerasan, dengan menambah jumlah pasukan di Papua, dan menganti Polda Papua yang berasal dari kesatuan Densus 88. Sebuah realita yang yang jauh dari indahnya pidato SBY. Pidatonya hanya sebatas di bibir. Kepercayaan orang Papua terhadap SBY dan RI sudah semakin kecil. Indikasi Pengkriminalisasian Perjuangan Orang Papua Tanggal 3 September 2012 lalu, secara resmi Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Tito Karnavian, Ph.D diangkat menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Pol Bigman Lumban Tobing. Serah Terima Jabatan dilangsungkan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat, 21 September 2012. Melihat latar belakang Tito, banyak pihak sinis, mengapa yang menjadi Kapolda harus dari latar belakang densus 88? Padahal, selama ini tidak ada aksi terorisme yang ada hubungannya dengan pasukan Densus 88 di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan penting yang terjadi setelahnya. Pada hari pengangkatan, di Wamena, sebuah bom meledak. Itu adalah bom pertama yang meledak di bumi Papua. Dilanjutkan lagi dengan penyisiran dan penemuan bom oleh polisi di kantor KNPB di Wamena. Setelah itu, kita mendengar banyak isu yang digembar-gemborkan oleh aparat keanaman, yang mengatakan, konfrensi tingkat tinggi KNPB (KTT KNPB) lalu adalah juga adalah acara pembekalan perakitan bom bagi anggota KNPB. Berdasarkan tundingan itu, aparat sudah mulai gencar memburu anggota KNPB. Banyak anggota KNPB ditangkap. Ada yang ditanggkap di Wamena, ada yang di Timika, ada juga yang di pelabuhan Jayapura. Yang menarik adalah, bahwa segera sesudah Irjen Tito Karnavian diangkat menjadi kapolda, muncul isu baru, teror bom, yang dialamatkan militer RI kepada KNPB. KNPB membantah pernyataan aparat tersebut. Bahkan Wim Mendlama, juru bicara KNPB mempertanyakan, sejak kapan KNPB latihan merakit bom? Lebih lanjut, juru bicara KNPB ini menjelaskan, bahwa semuanya itu adalah gerakan dan upaya mengkriminalisasi upaya perjuangan menuju referendum yang semakin menguat itu. Yang jelas, setelah Irjen Tito Karnavian jadi Kapolda, KNPB yang semakin kuat dan padu, semakin gencar pula dihujani oleh aparat keamanan RI sebagai penebar dan pemasok bom di tanah Papua. Bila dugaan aparat RI itu bohong, Ada apa dibalik itu? Karena kita tahu, KNPB bukan teroris. Orang Papua bukan teroris. Apakah untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap gerakan perjuangan menjuru referendum yang diusung KNPB? Aksi Damai 23 Oktober: Semua Harus Rasional Bila aksi damai yang dikomandoi KNPB, dibawah koordinator Fictor Yeimo, Koordinator Umum KNPB berhasil, maka kemungkinan besar dunia akan mengetahui, bahwa sesungguhnya orang Papua mendukung peninjauan kembali Pepera 1969 yang cacat dan direkayasa RI untuk kepentingan ekonominya tersebut. Dan tentunya, hal ini akan menguntungkan perjuangan rakyat Papua mennuju pembebasan. Sementara itu, aparat RI yang dalam hal ini menjadi lawan daripada pencapaian tujuan aksi damai juga tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan berusaha menggagalkan aksi damai tersebut dengan berbagai cara. Ingat, Theys Eluay dibunuh ketika orang Papua sudah sangat bersemangat sehabis Kongres Rakyat Papua II, dan menantikan tanggal 1 Desember 2001 dengan semangat kemerdekaan yang membara. Ingat pula ketika KNPB semakin kuat, terjadi banyak penangkapan, pembunuhan oleh OTK, yang akhirnya oleh aparat, dialamatkan kepada Mako Tabuni yang sebelumnya telah mereka bunuh. Ingat juga, bahwa sejak KNPB menggalakkan aksi damai, terjadi banyak penangkapan anggota KNPB daerah, seperti di Timika, dan di Wamena. Ingat juga, akan bahaya teror Bom yang dialamatkan kepada KNPB. Semua itu bisa saja merupakan upaya menggagalkan tercapainya tujuan daripada demo damai tanggal 23 Oktober. Daripada itu semua, maka rasionalitas berpikir haruslah menjadi utama bagi orang Papua, terutama selama persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pergerakan selanjutnya. Patuhi aturan main yang telah ditetapkan penanggungjawab Aksi damai. Telah disebutkan dalam seruan aksi damai KNPB, bahwa perangkat rencana aksi damai ini adalah Spanduk, Brosur, Baleho, dan Hiasan Budaya. melarang membawa alat tajam dan bendera Bintang Kejora. Aksi demo damai akan digelar pukul 08.00 WIT. Aksi damai akan dipusatkan di depan kantor DPRP, Taman Imbi di Jayapura. Kata dia, rute aksi wilayah Tabi dan Jayapura adalah Sentani-Expo-Abe-Entrop-Taman Imbi. Titik kumpul rencana aksi ini untuk wilayah Genyem, Maribu, Doyo dan Sentani di Makam Theys H. Eluay; wilayah Perumnas 3,2,1, Buper dan Yoka di Expo Waena; wilayah Arso, Abe Pante, Nafri, Yotefa, Kamkey, Kota Raja, dan Padang Bulan di depan Kantor Pos; wilayah Entrop, Polimak, Hamadi, dan Argapura di depan PTC; wilayah Angkasa, Dok 5,4,2,9, Aryoko dan sekitarnya di Taman Imbi Jayapura. Juga si seluruh tanah Papua. Aksi damai itu akan digelar sebagai bentuk dukungan seluruh rakyat di Papua kepada Parlemen Internasional untuk Papua Barat yang tergabung dalam International Parlementarians for West Papua (IPWP) yang akan menggelar pertemuan di ruang Komite 16, gedung Parlemen London, Inggris pada tanggal 23 Oktober 2012, pukul 06.00 s.d. 20.00 waktu Inggris. Orang Papua yang tergabung dalam Aksi Damai harus tenang, dan tetap rasional. Jangan sampai ada hal-hal di luar perintah penanggungjawab aksi terjadi. Itu akan memberi celah bagi Aparat RI seperti adatnya mereka untuk menghancurkan dan mengacaukan aksi, sehingga tujuan aksi damai tidak tercapai. Penulis yakin, akan ada aksi tambahan selain penangkapan yang terjadi saat ini untuk anggota KNPB dan lainnya pada rentang waktu Minggu 21 Oktober, dan Senin 22 Oktober mendaang. Oleh karenanya, rasionalitas berpikir haruslah yang utama.[] *) Penulis adalah mahasiswa Papua, Kuliah di Yogyakarta

Aksi Damai 23 Oktober 2012: Semua Harus Rasional

Saturday, 20-10-2012 20:23:00 Oleh MAJALAH SELANGKAH Telah Dibaca 40 kali

Oleh Topilus B. Tebai*)

Setelah masalah politik Papua ‘diam’ untuk beberapa saat, memasuki tahun 2010, masalah itu seakan bangkit kembali. Orang Papua, Sorong sampai Merauke mulai bergabung dan merapatkan barisan dalam wadah-wadah organisasi yang ada, yang memperjuangakan hak dasar orang Papua, yakni hak  akan penentuan nasib sendiri (self determination).
Dari sekian banyak organisasi perjuangan kemerdekaan itu, ada dua organisasi yang paling berpengaruh dalam memperjuangkan self determination bagi orang Papua, yakni Dewan Adat Papua (DAP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Kedua organisasi ini sangat berpengaruh dan memunyai hubungan yang baik dengan masyarakat Papua.

Tahun 2011, Dewan Adat Papua menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua III (KRP III), dan menghasilkan beberapa keputusan, antara lain, pemilihan dan pengangkatan Forkorus Yaboisembut, S.Pd sebagai peresiden negara Federasi West Papua. Pemilihan ini lengkap dengan pembentukan pengurus kenegaraan lain di bawahnya. Namun, acara KRP III berakhir ricuh, lantaran gabungan aparat keamanan RI yang ada di tanah Papua masuk, dan memunuh, menyiksa, memukul, dan menangkap paksa orang-orang yang terlibat dalam KRP III tersebut. Hal ini berujung pada penahanan presiden Negara Federasi West Papua, Forkorus Yaboisembut, S. Pd.

Seiring penangkapan itu, awalnya sebagian masyarakat Papua antusias menanggapi hasil KRP III. Namun, Dewan Adat Papua, yang mendalangi KRP III tidak dapat meneruskan aksi mereka lebih lanjut, karena aparat gabungan telah terlebih dahulu menahan pemimpin-pemimpin bangsa Papua, sehingga tidak ada leader yang mampu mengorganisir masyarakat Papua.

Hasil KRP III disambut kontraversional oleh Khalayak umum. KNPB menyatakan tidak bergabung dalam KRP III. KNPB hanya mengedepankan satu tuntutan yang menjadi target perjuangan mereka, mewakili suara masyarakat terjajah di bumi Papua, yakni sampai kepada Referendum secara bermartabat, jujur dan yang menghargai HAM, tidak seperti Pepera 1969 yang sangat cacat Hukum dan HAM, serta penuh rekayasa itu.

KNPB Jadi Wadah Aspirasi OAP
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akhir 2011 sampai kini muncul menjadi salah satu kekuatan menakutkan bagi NKRI. Ia semakin gencar menyuarakan, dan berjuang untuk tercapainya satu tuntutan: Referendum bagi bangsa Papua. Dengan semboyannya; “Lawan! Kita Harus Mengakhiri Sejarah Penderitaan Ini,” KNPB terus mengutamakan pengorganisasian, dan upaya mempersatukan seluruh rakyat Papua ke dalam satu wadah perjuangan. Dan sejauh ini, KNPB telah cukup berhasil.

Pastinya, melihat perkembangan seperti ini, negara RI pasti sudah ‘keringat dingin’. Karena kebenaran sejarah telah mencatat, bahwa benar Pepera 1969 itu penuh rekayasa dan intimidasi RI, demi kepentingan ekonomi. Oleh karenanya, sebagaimana biasa seorang yang normal, pastinya seseorang tidak ingin melihat lawan yang dihadapinya semakin kuat, dan semakin besar, untuk melawan dan mengalahkan dirinya. Pastinya, akan ada cara-cara perlawanan yang dilakukan RI untuk meredam aksi orang Papua dalam wadah KNPB yang semakin gencar itu.

Sementara itu, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dibawah pimpinan Buchtar Tabuni mengeluarkan sebuah keputusan yang mengguncang khalayak, dengan mengatakan bahwa mewaliki rakyar bangsa Papua, PNWP menyatakan status Indonesia di tanah Papua Barat adalah penjajah dan illegal.

Pada konferensi itu pula, diputuskanlah beberapa keputusan penting, yang tentunya membuat RI semakin ’panas dingin’ adalah dengan pengangkatan Beny Wenda di Ingris, sebagai koordinaor Diplomasi Internasional bagi self determination for west Papua. Pada awal tahun 2012, masalah Papua mulai dilirik duni internasional, walau ada pembatasan ruang gerak dan masuknya wartawan asing ke tanah Papua oleh militer Indonesia, yang terkesan ingin menutupi segala pelanggaran HAM, dan permainan mereka  di the Land Of The Morning Star, agar tidak diketahui oleh pihak luar.

Media Australia sempat mewawancarai ketua KNPB, Fictor Yeimo. Sementara Penlu PNG telah menyatakan suara hatinya, yang menyayangkan berbagai bentuk pennindasan terhadap bangsa Papua di tanah Papua Barat oleh RI. Dukungan Internasional mulai nampak, juga dengan pembentukan IPWP dan ILWP yang dipakarsai oleh Beny Wenda di Inggris.

Semua ini membuat semangat perjuangan bangsa Papua mulai tumbuh, berkembang, dan mulai meluas. Semangat revolusi mulai bangkit.

Teror Pembunuhan dan label ‘OTK’
Sejak bulam April, Mei, hinggal Juni, Jayapura khususnya, dan daerah-daerah lain, mulai muncul banyak pemubunuhan. Namun, nyaris semua pembunuhan tersebut tidak dapat diidentivikasi dan diklarifikasi, siapa pelaku pembunuhan itu. Hingga tanggal 13 Juni, pembunuh misterius yang telah banyak meminta korban itu masih  dinamai aparat kemanan RI di Papua, OTK, alias Orang Tak Dikenal.

Banyak pihak menyayangkan pelabelan OTK pada pelaku tentetan pemubuhan itu oleh aparat keamanan RI di Papua, karena mereka tahu, di Papua ada banyak seatuan keamanan. Mulai dari Brimob, TNI, BIN, Polri, Densus 88, dan lainnya. Mangapa aparat  keamanan yang begitu banyak itu tidak mampu mengungkap siapa OTK tersebut, padahal terjadinya di kota yang tidak luas seperti Jayapura, dibanding Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Mengapa pelaku teror bom, sindikat Narkoba di luar Papua dapat diungkap dengan cepat, tetapi di Papua tidak? Menjadi sebuah tanda tanya besar bagi semua orang: ada apa dibalik semua itu?

Puncaknya, 14 Juni. Pelanggaran HAM berat kembali terjadi di Papua. Dari jarak yang dekat, Mako Tabuni, aktivis KNPB diberondong peluru setelah disergap oleh gabungan aparat keamanan di Papua. Ia meinggal.  Dan kematian orang nomor dua di KNPB yang semakin meningkatkan intensitas perlawanannya ini rupanya akhir label OTK untuk sementara waktu. Menurut Aparat keamanan, di sakunya ditemukan pistol dan peluru. Dan Mako Tabuni yang telah lebih dahulu meregang nyawa akibat dibunuh Aparat sendiri dituduh sebagai pelaku rentetan penembakan itu. Bagimana dengan penembakan aparat terhadap Mako Tabuni? Akh, tampaknya itu seperti lazim bagi mereak, para pembunuh. Papua memang telah disulap mereka jadi tanah pelanggaran HAM orang Papua. Setelahnya, Bunchtar Tabuni ditangkap di jalanan tanpa surat penangkapan, dan divonis 8 bulan penjara, sebagai hukuman atas pemecahan kaca jendela Lapas Abepura 2 tahun yang silam.

Dialog Damai
Dialog Damai yang diusung Jaringan Damai Papua (JDP) pimpinan pater Dr. Neles Tebay, Pr masih diperjuangkan. Namun, Jakarta tidak memberi kepastian, bahkan cenderung diam, dan terlihat masih memilih jalan kekerasan, dengan menambah jumlah pasukan di Papua, dan menganti Polda Papua yang berasal dari kesatuan Densus 88.
Sebuah realita yang yang jauh dari  indahnya pidato SBY. Pidatonya hanya sebatas di bibir. Kepercayaan orang Papua terhadap SBY dan RI sudah semakin kecil.

Indikasi Pengkriminalisasian Perjuangan Orang Papua

Tanggal 3 September 2012 lalu, secara resmi  Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Tito Karnavian, Ph.D diangkat menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Pol Bigman Lumban Tobing. Serah Terima Jabatan dilangsungkan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat, 21 September 2012.

Melihat latar belakang Tito, banyak pihak sinis, mengapa yang menjadi Kapolda harus dari latar belakang densus 88? Padahal, selama ini tidak ada aksi terorisme yang ada hubungannya dengan pasukan Densus 88 di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan penting yang terjadi setelahnya.

Pada hari pengangkatan, di Wamena, sebuah bom meledak. Itu adalah bom pertama yang meledak di bumi Papua. Dilanjutkan lagi dengan penyisiran dan penemuan bom oleh polisi di kantor KNPB di Wamena.  Setelah itu, kita mendengar banyak isu yang digembar-gemborkan oleh aparat keanaman, yang mengatakan, konfrensi tingkat tinggi KNPB (KTT KNPB) lalu adalah juga adalah acara pembekalan perakitan bom bagi anggota KNPB.

Berdasarkan tundingan itu, aparat sudah mulai gencar memburu anggota KNPB. Banyak anggota KNPB ditangkap. Ada yang ditanggkap di Wamena, ada yang di Timika, ada juga yang di pelabuhan Jayapura. Yang menarik adalah, bahwa segera sesudah Irjen Tito Karnavian diangkat menjadi kapolda, muncul isu baru, teror bom, yang dialamatkan militer RI kepada KNPB.

KNPB membantah pernyataan aparat tersebut. Bahkan Wim Mendlama, juru bicara KNPB mempertanyakan, sejak kapan KNPB latihan merakit bom?  Lebih lanjut, juru bicara KNPB ini menjelaskan, bahwa semuanya itu adalah gerakan dan upaya mengkriminalisasi upaya perjuangan menuju referendum yang semakin menguat itu.

Yang jelas, setelah Irjen Tito Karnavian jadi Kapolda, KNPB yang semakin kuat dan padu, semakin gencar pula dihujani oleh aparat  keamanan RI sebagai penebar dan pemasok bom di tanah Papua. Bila dugaan aparat RI itu bohong, Ada apa dibalik itu? Karena kita tahu, KNPB bukan teroris. Orang Papua bukan teroris. Apakah untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap gerakan perjuangan menjuru referendum yang diusung KNPB?

Aksi Damai 23 Oktober: Semua Harus Rasional
Bila aksi damai yang dikomandoi KNPB, dibawah koordinator Fictor Yeimo, Koordinator Umum KNPB berhasil, maka kemungkinan besar dunia akan mengetahui, bahwa sesungguhnya orang Papua mendukung peninjauan kembali Pepera 1969 yang cacat dan direkayasa RI untuk kepentingan ekonominya tersebut. Dan tentunya, hal ini akan menguntungkan perjuangan rakyat Papua mennuju pembebasan.

Sementara itu, aparat RI yang dalam hal ini menjadi lawan daripada pencapaian tujuan aksi  damai juga tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan berusaha menggagalkan aksi damai tersebut dengan berbagai cara.

Ingat, Theys Eluay dibunuh ketika orang Papua sudah sangat bersemangat sehabis Kongres Rakyat Papua II, dan menantikan tanggal 1 Desember 2001 dengan semangat kemerdekaan yang membara. Ingat pula ketika KNPB semakin kuat, terjadi banyak penangkapan, pembunuhan oleh OTK, yang akhirnya oleh aparat, dialamatkan kepada Mako Tabuni yang sebelumnya telah mereka bunuh.

Ingat juga, bahwa sejak KNPB menggalakkan aksi damai, terjadi banyak penangkapan anggota KNPB daerah, seperti di Timika, dan di Wamena. Ingat juga, akan bahaya teror Bom yang dialamatkan kepada KNPB. Semua itu bisa saja merupakan upaya menggagalkan tercapainya tujuan daripada demo damai tanggal 23 Oktober.

Daripada itu semua, maka rasionalitas berpikir haruslah menjadi utama bagi orang Papua, terutama selama persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pergerakan selanjutnya. Patuhi aturan main yang telah ditetapkan penanggungjawab Aksi damai.  Telah disebutkan dalam seruan aksi damai KNPB, bahwa perangkat rencana aksi damai ini adalah Spanduk, Brosur, Baleho, dan Hiasan Budaya. melarang membawa alat tajam dan bendera Bintang Kejora.

Aksi demo damai akan digelar pukul 08.00 WIT.  Aksi damai akan dipusatkan di depan kantor  DPRP, Taman Imbi di Jayapura. Kata dia, rute aksi wilayah Tabi dan Jayapura adalah Sentani-Expo-Abe-Entrop-Taman Imbi. Titik kumpul rencana aksi ini untuk wilayah  Genyem, Maribu, Doyo dan Sentani di Makam Theys H. Eluay; wilayah Perumnas 3,2,1, Buper dan Yoka di Expo Waena; wilayah Arso, Abe Pante, Nafri, Yotefa, Kamkey, Kota Raja, dan Padang Bulan di depan Kantor Pos; wilayah Entrop, Polimak, Hamadi, dan Argapura di depan PTC; wilayah Angkasa, Dok 5,4,2,9, Aryoko dan sekitarnya di Taman Imbi Jayapura. Juga si seluruh tanah Papua.

Aksi damai itu akan digelar sebagai bentuk dukungan seluruh rakyat di Papua kepada Parlemen Internasional untuk Papua Barat yang tergabung dalam International Parlementarians for West Papua (IPWP) yang akan menggelar pertemuan di ruang Komite 16, gedung Parlemen London, Inggris pada tanggal 23 Oktober 2012, pukul 06.00 s.d. 20.00 waktu Inggris.

Orang Papua yang tergabung dalam Aksi Damai harus tenang, dan tetap rasional. Jangan sampai ada hal-hal di luar perintah penanggungjawab aksi terjadi. Itu akan memberi celah bagi Aparat RI seperti adatnya mereka untuk menghancurkan dan mengacaukan aksi, sehingga tujuan aksi damai tidak tercapai.
Penulis yakin, akan ada aksi tambahan selain penangkapan yang terjadi saat ini untuk anggota KNPB dan lainnya pada rentang waktu Minggu 21 Oktober, dan Senin 22 Oktober mendaang. Oleh karenanya, rasionalitas berpikir haruslah yang utama.[]
*) Penulis adalah mahasiswa Papua, Kuliah di Yogyakarta

Comments are closed.

%d bloggers like this: