Lebih Baik Pihak Asing Bangun Papua

Jayapura (12/10)Janji-janji muluk pemerintah Indonesia melahirkan ketidakpercayaan masyarakat. Masyarakat lebih percaya lembaga asing mampu mengatasi persoalan mereka dibanding lembaga pemerintah Indonesia. Masyarakat menganggap lembaga asing lebih peduli dibanding pemerintah Indonesia.

 

Hal itu terungkap pada pelatihan dan sosialisasi program Komunikasi Independen Kesejateraan Rakyat (KIPRa) Papua yang bermitra dengan Oxfam Papua, membangun dan memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Sebuah program yang didanai bersama oleh lembaga bantuan internasional pemerintah Australia (AUSAID) melalui Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR)  dan European Commission (Uni Eropa), di Kantor Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (13/10).

 

Menurut salah satu peserta dari warga Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Nicolas Wanggai, selama ini hanya sosialisasi ke sosialisasi, tapi tak ada bukti. “Selain itu, usulan demi usulan masyarakat tak pernah ada jawaban pemerintah. Pemerintah hanya beri janji-janji manis dan mengumpulkan informasi tanpa ada bukti,” katanya.

 

Sehingga, kata Nicolas, masyarakat tidak menghendaki pemerintah Indonesia terlibat dalam program asing mengatasi persoalan mereka.  “Jangan libatkan orang Indonesia masuk ke sini. Kita bicara terus tidak ada bukti percuma saja,” kata Nicolas.

 

Jika lembaga asing, menurut Nicolas, ada bukti kepedulian terhadap orang Papua. “Kalau asing menjadi donatur, mereka yang datang bangun Papua saja. Orang asing yang datang  bicara masalah kami. Lebih baik mereka yang datang bicara karena mereka ada kepedulian dengan kami,” kata Nicolas.

 

Untuk mewujudkan harapan itu, Nicolas mengusulkan KIPRa Papua mengumpulkan data titik-titik bencana. “KIPRa Papua  ambil data buat proposal ke lembaga asing langsung bawa bantuan, tidak usah lewat pemerintah Indonesia. Biarkan pemerintah Indonesia rapat terus dari waktu ke waktu. Kumpulkan masyarakat, tapi tak ada dampak. Pejabat terus menambah mobil mewah dalam satu rumah,” katanya.

 

Sementara itu, Koordinator Program KIPRa Papua, Eduard Agaki mengatakan, usulan yang diberikan ini akan diusahakan diterapkan. “Kita sebagai lembaga akan buat, selain serahkan laporan ke pemerintah yang menguasai negeri ini,” katanya. (Jubi/Mawel)

Comments are closed.

%d bloggers like this: