Gereja Diminta Evaluasi Kampanye Papua Tanah Damai

Jayapura (14/8) — Mantan wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perwakilan Papua di Jayapura, Matius Murib meminta, gereja mengevaluasi kampanye Papua tanah Damai. Pasalnya, saat ini kampanye itu bertolak belakang dengan apa yang dikampanyekan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Aktivis HAM.

 

Menurutnya, saat ini gereja-gereja di Papua perlu duduk kembali untuk mengevaluasi kampanye Papua Tanah Damai yang sudah lama diseruhkan. Karena, pekan terakhir ini, kampanye itu bertolak belakang dengan kampanye yang disampaikan oleh LSM dan aktivis HAM. “Bagi saya, gereja perlu duduk kembali untuk mengevaluasi kampanye itu.

 

Karena, kata Murib, kampanye yang disampaikan oleh LSM dan aktivis HAM belakangan ini bertolak belakang. Dua hal ini tidak singkorong,” kata Murib dalam peluncuran laporan bertajuk ‘Masa Lalu yang Tak Berlalu oleh Elsham Papua dan International Center for Transition Justice di Aula kantor Majelis Rakyat Papua, Selasa (14/8).

 

Lanjut dia, selama ini LSM dan aktivis mengampanyekan Papua Sona Darurat. Kampanye ini diserukan terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belakangan ini marak terjadi di Jayapura khususnya dan Papua pada umumnya. Sementara gereja, tetap berpegang pada kampanye Papua Tanah Damai. “Menurut saya, perlu ada evaluasi. Dengan demikian, dua hal ini singkron,” tuturnya.

 

Lelaki asal Wamena ini menambahkan, negara yang paling bertanggung jawab terhaap sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi. “Untuk kasus HAM, negara yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu,” tegasnya. Ia menambahkan, suara korban melalui laporan yang diluncurkan, perlu ditindak lanjuti.

 

Sementara itu, ketua Sinode GKI di tanah Papua, Alberth Yoku mengatakan, tema Papua Damai tetap digunakan untuk memerangi kejahatan yang masih melilit Papua. “Kampanye Papua Damai tetap digunakan untuk perangi kejahatan yang masih mendera Papua,” ujarnya. (Jubi/Abubar)

Comments are closed.

%d bloggers like this: