Forkorus Minta Perundingan

Forkorus Minta Perundingan

 

Staf Sekretariat Dewan Adat Papua, yang juga sebagai staf  Sekretariat NRFPB, Ferdi Okoseray saat membacakan surat dan pernyataan Forkorus Yaboisembut.Staf Sekretariat Dewan Adat Papua, yang juga sebagai staf Sekretariat NRFPB, Ferdi Okoseray saat membacakan surat dan pernyataan Forkorus Yaboisembut.

JAYAPURA – Forkorus Yaboisembut yang divonis percobaan makar olen PN Klas 1 A Jayapura atas pendeklarasian sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) dalam kongres Rakyat Papua Ketiga 19 Oktober 2011, mengeluarkan pernyataan menjelang 50 tahun  (15 Agustus 1962-2012) New York Agreement yang dinilai sebagai peristiwa kelabu. Yakni meminta perundingan dengan Pemerintah Indonesia.
Permintaan perundingan tersebut terungkap dalam suratnya yang dibacakan salah satu staf Sekretariat Dewan Adat Papua, yang juga mengaku sebagai staf sekretariat NRFPB, Ferdi Okoseray, saat menggelar jumpa pers di Sekretariat DAP, Expo Waena, Selasa (14/8).
Perundingan dimaksud,  menurutnya karena deklarasi kemerdekaan bangsa Papua telah memenuhi syarat-syarat hukum publik internasional, namun perlu persetujuan status pengakuan (de jure) dari setiap negara anggota PBB dan masyarakat internasional.  “Button line deklarasi kemerdekaan Bangsa Papua itu, disampaikan dalam perundingan yang wajar dan patut dipahami, untuk mengetahui status hukum dan politik Bangsa Papua dan Bangsa Indonesia. Sehingga perundingan pengakuan dan peralihan kekuasaan pemerintahan dari NKRI kepada NFRPB dapat berjalan dengan aman dan damai,” ungkapnya.  Dalam pengantar surat yang dikirim ke Presiden RI, Presiden Amerika Serikat, sejumlah pemimpi Negara-negara lain serta Sekjen PBB tersebut juga diberitahukan rencana tahapan perundingannya, yaitu : 1. Pra negoisasi Bulan Agustus-September 2012.
2. Proses perundingan dimulai dari Bulan Oktober -1 Mei 2013. sekaligus mengakhiri 50 Tahun aneksasi Tanah air dan Bangsa Papua Bagian Barat oleh Pemerintah Indonesia
Dalam pernyataannya yang ditulis setebal 13 halaman, Forkorus ingin meyakinkan bahwa proses masuknya wilayah Papua bagian barat ke dalam NKRI menjadi penyesalannya, terutama terhadap posisi New York agreement  tanggal 15 Agustus 1962.
Hal itu menurutnya, karena  New York Agreement tentang ‘act off free choice’ untuk self determination (penentuan nasib sendiri tidak perlu ada). “Sebaliknya, yang harus atau patut dibuat adalah New York Ageement untuk pengakuan dan peralihan kekuasaan pemrintah Nederlands Nieuw Guinea dalam bentuk Negara Papua Barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu karena Papua Barat sebagai suatu bangsa, telah melakukan self determination dari dalma kolonisator Nederlands Nieuw Guinea tanggal 10 Oktober 1961.
Karena Papua Barat sebagai suatu bangsa telah melaksanakan self-determination dari dalam kolonisator Nederlands Nieuw Guinea dalam bentuk Manifest Politik Kemerdekaan  oleh Komite Nasional Papua pada Tanggal 19 Oktober 61, secara sopan, damai, demokratis, beradab  & bermartabat.Dikatakan, pengakuan dan pengesahan Manifest Politik kemerdekaan dalam bentuk symbol-simbol : bendera kebangsaan Papua, “Bintang Kejora (Bintang Fajar)”, lagu kebangsaan Papua, “hai tanah ku Papua” oleh Gouverneur Van Nederlands Nieuw Guinea. Selanjutnya diikuti tahap implementasi upacara pengibaran bendera dan  diiringi lagu kebangsaan pada 1 Desember 1961.(aj/don/l03)

Comments are closed.

%d bloggers like this: