Intervensi AS di UPR Bagi di Indonesia

Intervensi AS di UPR Bagi di Indonesia

Written By Voice Of Baptist Papua on 5/24/12 | 7:32 PM

Dewan HAM PBB Universal Periodic Review (UPR) 13 Grup Rapat Kerja
UPR Intervensi untuk Indonesia ( Published http://geneva.usmission.gov/)
Jenewa, 23 Mei 2012 (Seperti yang dirancang)
Amerika Serikat menyambut baik Menteri Marty Natalegawa dan delegasi Indonesia untuk Kelompok Kerja UPR.
Kami memuji Indonesia untuk transformasi yang luar biasa dari pemerintah otoriter menjadi demokrasi penuh.
Kami memuji kuat terus, pekerjaan independen dari bahasa Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berfungsi sebagai model regional.
Dan, kami memuji Indonesia untuk mengejar pendekatan kesejahteraan di Papua, dan penciptaan Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat untuk membantu menerapkan pendekatan ini dan menangani akar keluhan Papua.
Kami khawatir, bagaimanapun, dengan kegagalan pemerintah untuk membuat, menerbitkan dan menegakkan kerangka kerja pemerintah macam pertanggungjawaban atas pelanggaran oleh militer dan polisi. Selain itu, personel militer bertanggung jawab atas pelanggaran terakhir di Papua dan Papua Barat dihukum karena kejahatan ringan tidak sepadan dengan pelanggaran serius yang mereka lakukan, hasil yang sering karena Indonesia tidak mengkriminalisasi penyiksaan.
Kami tetap khawatir tentang kegagalan pemerintah untuk melindungi minoritas agama tertentu, khususnya komunitas Ahmadiyah dan Kristen.
Kami tetap prihatin tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat dan keterbatasan pemerintah pada akses ke daerah-daerah oleh para wartawan dan organisasi masyarakat sipil.
Mengingat masalah ini, Amerika Serikat membuat bahwa rekomendasi berikut:
Secara khusus mengkriminalisasi penyiksaan dalam KUHP Anda dan memastikan bahwa para pejabat keamanan harus bertanggung jawab atas penyiksaan dan pelanggaran HAM;

Akhir penuntutan di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP Anda untuk berolahraga secara internasional dilindungi hak kebebasan berekspresi, dan mengevaluasi kembali keyakinan dan kalimat individu dituntut karena tindakan tersebut, dan
Lembaga pelatihan dan kampanye kesadaran bagi para pejabat provinsi dan kota di menghormati aturan hukum berkaitan dengan melindungi kebebasan beragama dan hak-hak lainnya dari anggota

Comments are closed.

%d bloggers like this: