Surat DPRP ke Mendagri Diragukan

Surat DPRP ke Mendagri Diragukan

Jayapura – Ketua Komisi C DPRP Papua Yan Ayomi menegaskan, surat dari DPRP Papua yang ditandatangi Wakil Ketua I Yunus Wonda ke Mendagri tentang permintaan penundaan pembahasan RAPBD diragukan karena tidak sesuai mekanisme yang berlaku di dewan.
“Saya sangat terkejut saat membaca berita dari media lokal terbitan Jayapura yang memberitakan DPRP Papua meminta Mendagri menunda pembahsan RAPBD 2013 sampai terpilihnya gubernur difinitif,” kata Yan Ayomi, yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRP Papua itu kepada ANTARA, Jumat.
Menurut dia, bila permintaan itu dikabulkan, akan berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak, sementara surat tersebut bukan merupakan produk resmi dewan, karena tidak diproses melalui pembahasan.
Tidak pernah ada pembahasan tentang surat tersebut, baik di panitia anggaran, maupun badan musyawarah DPRP Papua, kata Yan Ayomi.
Menurut dia, surat ke Mendagri itu seharusnya dibicarakan dulu sesuai dengan mekanisme, seperti halnya yang diatur dalam tata tertib dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, katanya, tidak ada pasal dalam perundang-undangan yang mengatur kalau gubernur belum terpilih maka pembahasan APBD ditunda.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua, Achmad Hatari, secara terpisah, mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyerahkan RAPBD ke dewan untuk dibahas, namun bila itu tidak dilakukan maka pihaknya melalui gubernur akan meminta Mendagri untuk memfasilitasi dan mengesahkannya.
Pihak DPRP telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI untuk menunda pembahasan APBD tahun 2013 sampai terpilihnya dan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur defenitif provinsi Papua. Hal it diungkapkan Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari, SE. M.Si kepada wartawan, Kamis (26/7).
Diakui DPRP telah mengirim surat kepada Mendagri RI untuk meminta kepada Mendagri RI agar APBD Papua tahun 2013 ditunda pembahasannya sampai terpilihnya dan dilantiknya Gubernur definitif Provinsi Papua.
“Surat dari DPRP tersebut disampaikan kepada Mendagri RI pada awal bulan Juli tahun ini yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda, SH.,” kata Hatari.
Namun, yang menjadi adalah proses Pemilukada yang sudah terstruktur dan terencana yang telah bergulir tetapi kapan dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur defenitif periode 2012-2017, tetapi walaupun sampai tahun 2013 belum ada Gubernur terpilih APBD tertap akan berjalan. Karena sesuai Peraturan Menteri Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD, paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan KUA-PPAS kepada daerah sudah harus menyampaikan kepada DPRP. (ant/don/l03)

Comments are closed.

%d bloggers like this: