info papua

MANOKWARI _ Aspirations of the division after approval of the division of the District of South Manokwari Mountains Arfak and today, continue to emerge in some areas. Call it, the Wamesa Kuri, Coke, Muskona, Maybrat Sauw and Imeko, continue to adorn the media today. The elite division continued to shout with the classic excuse, shortening the span of control of government services.

Executive Director LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy asserted in his statement, the division’s aspiration should be stopped, because the division only to the interests of the elite, without giving effect to the benefit of the people’s interests.

“People today do not prosper. Actually there should be a moratorium together, study together to make that extension. During this time, no evaluation is done either by central, provincial and district parent, to the success of that extension. So it is like selling the poverty of the people to get the position, “he said.

He stressed that the dose of the division’s success to date has not been obtained, because the people of Papua are still not prosperous. “The size of the welfare that is simple, if there are still many people who lined up at the office of Regent to bring the proposal, the anarchy that is still continuing because of the lack of transparency, and enforcement of the rule of law is not maximized, is a barometer of the failure of development, especially in areas of expansion it, “he said.

He also said it is because the expansion is carried out so far, not preceded by studies and scientific evidence, which included civilians. “We’ve got the Special Autonomy Law, but it is ignored by our political elites in the region,” he said.

Mentioned about the West Papuan political elite in Jakarta also has provided political promises. Political promises were just a mere political rhetoric, without seeing the real conditions that occur in the community of West Papua today. “I think it is simple, should be aware of the political elite, which is a requirement and where the will of the people. A desire, it may not be a requirement, but the need is the desire of every human being who inhabit this earth, “he admitted … (jpnn.com)
=====================================================

Aspirasi pemekaran pasca disetujuinya pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan saat ini, terus bermunculan di beberapa daerah. Sebut saja, wilayah Kuri Wamesa, Kokas, Muskona, Maybrat Sauw dan Imeko, terus menghiasi media masa saat ini. Para kelompok elit pemekaran pun terus berteriak dengan alasan klasik, memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy dalam keterangannya menegaskan, sebaiknya aspirasi pemekaran itu dihentikan, karena pemekaran hanya untuk kepentingan kaum elit, tanpa memberikan dampak manfaat bagi kepentingan rakyat.

“Rakyat hingga saat ini belum sejahtera. Sebenarnya harus ada moratorium bersama, melakukan kajian bersama terhadap pemekaran itu. Selama ini, tidak ada evaluasi yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten induk, terhadap keberhasilan pemekaran itu. Jadi ibarat menjual kemiskinan rakyat untuk mendapatkan kedudukan,” tegasnya.

Dia menegaskan, takaran keberhasilan dari pemekaran itu sampai sekarang belum diperoleh, karena masyarakat Papua masih belum sejahtera. “Ukuran kesejahteraan itu sederhana saja, jika masih banyaknya masyarakat yang mengantri di Kantor Bupati dengan membawa proposal, tindakan anarkis masyarakat yang masih terus berlansung karena belum adanya transparansi, dan penegakan supremasi hukum yang belum maksimal, merupakan barometer ketidakberhasilan pembangunan khususnya di wilayah-wilayah pemekaran tersebut,” katanya.

Dia juga mengatakan, hal itu disebabkan karena pemekaran yang dilakukan selama ini, tidak didahului dengan kajian dan pembuktian ilmiah yang juga melibatkan rakyat sipil. “Kita punya Undang-Undang Otsus, tetapi itu diabaikan saja oleh kaum elit politik kita di daerah,” ujarnya.

Disinggung soal elit politik asal Papua Barat yang ada di Jakarta juga telah banyak memberikan janji-janji politik. Janji-janji politik itu hanya sebuah retorika politik saja, tanpa melihat kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat Papua Barat saat ini. “Saya pikir sederhana saja, elit politik harus sadar, mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan rakyat. Sebuah keinginan, tidak mungkin menjadi sebuah kebutuhan, tetapi kebutuhan merupakan keinginan setiap manusia yang mendiami bumi ini,” akunya…(jpnn.com)

Comments are closed.

%d bloggers like this: